Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
2. Tidak ada definisi perikatan dalam
perundang-undangan tapi dirumuskan
sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan.
• Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam
lapangan harta kekayaan, dimana piha yang satu (kreditur)
berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur)
berkewajiban memenuhi prestasi itu.
3. SUBYEK PERIKATAN
• Bahwa hubungan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban dalam
perikatan tersebut adalah antara dua
pihak.pihak yang berhak atas prestasi
(pihak yang aktif) adalah kreditur atau
orang yang berpiutang.
• Sedangkan pihak yang berkewajiban
memenuhi prestasi (pihak yang pasif)
adalah debitur atau orang yang berutang
4. OBYEK PERIKATAN
• Yang merupakan hak debitur dan
kewajiban debitur biasanya dinamakan
prestasi. Menurut pasal 1234 BW prestasi
ini dapat berupa memberi sesuatu,
berbuat sesuatu, dan tida berbuat sesuatu
• Perikatan untuk memberi sesuatu diatur
dalam Buku III titel II bagian kedua.
Sedangkan perikatan untu berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu diatur
dalam Buku II titel I bagian ketiga.
5. ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN
* Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal
1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa
segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah
sah bagi para pihak yang membuatnya dan
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.
* Asas konsensualisme
Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu
lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara
para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan
tidak memerlukan sesuatu formalitas.
6. DASAR HUKUM
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata
terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.
• Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat dibagi
menjadi dua, yaitu
a. Perikatan terjadi karena undang-undang semata
b. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat
perbuatan manusia
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan
perwakilan sukarela ( zaakwarneming).
7. SYARAT PERIKATAN
* Harus diperkenankan
* Harus tertentu atau dapat ditentukan
* Harus mungkin dilakukan
8. MACAM-MACAM PERIKATAN
• Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata
1. Menurut isi dari pada prestasinya
* perikatan positif dan negatif
* perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
* perikatan alternatif
* perikatan fakultatif
* perikatan generik dan specifik
* perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
2. menurut subyeknya
* perikatan tanggung menangggung
* perikatan pokok atau tambahan
3. menurut mulai berlakunya dan berakhrnya
* perikatan bersyarat
* perikatan dengan ketetapan waktu
9. • Menurut undang-undang perikatan
* perikatan bersyarat
* perikatan dengan ketetapan waktu
* perikatan alternatif
* perikatan tanggung menanggung
* perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat
dibagi
* perikatan dengan ancaman hukuman
10. WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA
Wanprestasi seorang debitur dapat
berupa 4 macam yaitu:
a.Sama sekali tidak memenuhi prestasi
b.Tidak tunai memenuhi prestasi
c.Terlambat memenuhi prestasi
d.Keliru memenuhi prestasi
11. AKIBAT HUKUMNYA
Kreditur dapat memilih diantara beberapa
kemungkinan tuntutan sebagaimana
disebut dalam pasal 1267 BW yaitu:
a.Pemenuhan perikatan
b.Pemenuhan perikatan dengan ganti
kerugian
c.Ganti kerugian
d.Pembatan perjanjian timbal balik
e.Pembatalan dengan ganti kerugian.
12. HAPUSNYA PERIKATAN
• Karena pembayaran
• Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan dan penitipan
• Karena pembaharuan utang
• Karena peerjumpaan utang dan kompensasi
• Karena pencampuran utang
• Karena pembebasan hutang
• Karena musnahnya barang yang terutang
• Karena kebatalan dan pembatalan
• Karena berlakunya syarat batal
• Karena lewat waktu