Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan

1. PENGERTIAN
DAN RUANG
LINGKUP
HUKUM PERIKATAN

2. HUKUM APA SAJA YANG ADA DI INDONESIA ? BERDASAR JENIS
DAN CAKUPANNYA
H.PUBLIK
HTN
HTUN
PIDANA
INTERNASION
AL
1. Hub Negara dengan
alat negara.
2. Hub Negara dengan
warga negara.
3. Melindungi
kepentingan umum.
H.PRIVAT
UMUM
KHUSUS
Orang dan keluarga, Harta kekayaan
(perikatan dan benda), Badan Hukum.
Asuransi, Perbankan, LKS dll.

3. KUHPERDATA
BAB I = Orang
BAB II = Benda
BAB III = Perikatan
BAB IV = Pembuktian dan Daluwarsa
PERIKATAN
BAB I = Perikatan pada umumnya, jenis-jenis perikatan
BAB II = Perikatan yang lahir dari perjanjian
BAB II = Perikatan yang lahir dari UU
BAB IV = Hapusnya perikatan
BAB V dan VIIa - XVIII = Perikatan bernama/perjanjian khusus

4. HUKUM PERIKATAN
HARTA KEKAYAAN
Verbintenis (Belanda), obligatio
(latin), obligation (Prancis, Inggris)
Suatu hubungan hukum (dalam lapangan
harta kekayaan) antara dua orang
berdasarkan mana pihak yang satu berhak
menuntut hal dari pihak lain dan pihak
lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan itu
Di dalam sistem hukum
Indonesia, perikatan
ditempatkan dalam Buku III
Kitab Undang-Undang Perdata
(KUHPerdata) tentang perikatan
(van verbintenis).
Di sini diatur perikatan yang
lahir dari perjanjian (kontrak)
dan perikatan lahir karena
undang-undang seperti
perbuatan melawan hukum,
perwakilan sukarela, dan
pembayaran yang tidak
terutang.
H. Perikatan &
H.Benda

5. HUBUNGAN DAN PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN DAN
PERIKATAN
PERIKATAN
PERJANJIAN
JANJI
MENIMBULKAN
IKATAN

6. Mengapa Perjanjian perlu dibedakan dengan
Perikatan?
PERIKATAN MENURUT
SUMBERNYA
PERJANJIAN
UNDANG-
UNDANG
1. Undang-Undang
Semata
2. UU + Perbuatan Orang
Kata Undang-Undang tidak hanya merujuk pada aturan tertulis melainkan juga hukum
adat, kontrak sosial, kesusilaan contoh gadai tanah secara adat.

7. PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA
UNDANG-UNDANG
UU SAJA
UU + PERBUATAN MANUSIA

8. PERUMPAMAAN TERISINYA HAK DAN KEWAJIBAN BAGI MEREKA YANG
MELAKUKAN PERIKATAN

9. UNSUR
PERIKATAN
Hubungan Hukum
• Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang
satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan
hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan
adanya peristiwa hukum.
• Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan
akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum.
Contoh peristiwa hukum: kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa.
Prestasi
•Pemenuhan Kewajiban tertentu. Dalam pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa
wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat
sesuatu.
Kekayaan
• Cirinya adalah bahwa hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang.
Pihak-pihak
• Kalau sepihak namanya bukan perikatan. Debitur (pihak yang wajib memenuhi prestasi) & Kreditur (yang
berhak menerima prestasi). Pihak bisa berupa orang pribadi (naturlijkpersoon) atau badan hukum
(rechtpersoon)

10. BAGIAN PERJANJIAN
Essentialia
•Bagian perjanjian yang harus ada. Bila tidak ada maka
perjanjian tidak terjadi. Contoh, prestasi para pihak, kata
sepakat.
Naturalia
•Bagian perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada
tanpa perlu diperjanjikan secara khusus. Contohnya, seperti
di pasal 1476 KUHPerdata “biaya penyerahan dipikul oleh
si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”
Accindentalia
•Ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh kedua
belah pihak. Contoh, waktu penyerahan, cara penyerahan
dll.

11. Ketentuan Umum Hukum Perikatan
Schuld Haftung
Hutang debitur kepada kreditur Harta kekayaan yang dimiliki debitur
yang
dijaminkan/dipertanggungjawabkan/dic
adangkan untuk pelunasan hutang.
1. Schuld tanpa Haftung
Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam
perikatan alam debitur memiliki hutang (Schuld) kepada kreditur,
namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak
dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam
hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika debitur
memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa
yang telah dibayarkan. sisa utang seorang pailit setelah dilakukan
pembayaran dengan perdamaian.
2. Schuld dengan Haftung terbatas
Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima
warisan secara bersyarat (benefisier) hanya berkewajiban membayar
utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta
kekayaan yang ditinggalkan.

12. 3. Haftung dengan schuld pada orang lain
Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga
memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh
debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut tidak
mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang memenuhi kewajiban
ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab atas pemenuhan
prestasi.