3. Defenisi
Hukum
Perikatan
Menurut Hofmann, Perikatan atau Verbintenis adalah suatu hubungan hukum
antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan
dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas
sikap yang demikian itu.
Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta
kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain
berkewajiban atas sesuatu prestasi.
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam
lapangan harta kekayaan, dimana suatu pihak berhak atas prestasi (kreditor) dan pihak lainnya
berkewajiban melaksanakan prestasi (debitor).
Sumber perikatan : (Terdapat dalam pasal 1233 KUH Perdata)
1. Lahir karena kontrak =) dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu
perjanjian.
2. Lahir dengan Undang-Undang =) dalam pasal 1352 KUHPER perikatan yang bersumber
dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia
3
4. Unsur
Perikatan 1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum.
2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih.
3. Adanya prestasi
4. Hubungan hukum tersebut ada dalam lapangan hukum harta kekayaan.
5. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak
dalam perikatan tersebut.
Asas-asas hukum perikatan diatur dalam buku III KUH perdata yakni, asas kebebasan
berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak
yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dan asas konsesualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata
sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu
formalitas.
4
6. Hukum
Perikatan
pada Islam
Adapun hukum perikatan pada Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan
berkontrak yang dituangkan dalam antaradhin sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa ayat 29 dan
Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para
pihak apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab (penawaran)
dan qabul (penerimaan).
Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari antar sesama manusia melakukan jual beli
barang, dimana seorang pembeli berhak atas barang yang dibelinya dengan kesepakatan penjual,
demikian penjual mendapat imbal balik berupa uang atau yang diperjanjikanya. Hal semacam ini
saling menimbulkan hak dan kewajiban. Akad atau transaksi sendiri merupakan suatu perikatan
antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat
hukum pada obyeknya. (Pasaribu & Lubis, 2004).
Berlakunya hukum perikatan dalam kehidupan umat Islam diakui dan dihargai oleh
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita.
6
7. Dasar Hukum
Perikatan yang
Dipertimbangkan
oleh Hakim
1. Pasal 1579 KUHPer
Tentang sewa-menyewa
2. Pasal 1256 ayat (1)
KUHPer
tentang perikatan yang batal
karena pelaksanaannya
bergantung pada kemauan orang
yang terikat.
3. Pasal 1234 KUHPer
tentang perikatan yang berhak
memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu, atau untuk tidak
memberikan sesuatu.
7
4. Pasal 1338 KUHPer
tentang perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi para
pembuatnya.
5. Pasal 1266 KUHPer
tentang persetujuan tidak batal
demi hukum, tetapi pembatalan
harus dimintakan kepada Hakim.
9. Prestasi
Istilah prestasi dalam hukum kontrak adalah “performance” berarti
pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah
disepakati bersama. Pengertian prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh
debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan apa yang menjadi hak kreditur dan
kewajiban debitur.
Menurut hukum Indonesia pasal 1234 KUH Perdata, model-model
prestasi dari suatu kontrak adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
berbuat sesuatu. Sifat terbentuknya prestasi ialah harus sudah tertentu atau dapat
ditentukan, harus mungkin dan halal, kemudian harus ada manfaatnya bagi kreditor bisa
terdiri dari satu atau banyak perbuatan.
9
10. Wan
Prestasi Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang
dijanjikannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa
empat macam :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Macam-macam perjanjian dalam hukum perikatan :
a. Inspanningverbintenis, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak berjanji atau
sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang
diperjanjikan.
b. Resultaatverbintenis, yaitu suatu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau
hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 10
11. Akibat Wan
Prestasi
terhadap
Pihak yang
Terlibat
▫ Debitur : debitur akan dipaksa mengganti kerugian karena telah melakukan
wanprestasi dan objek perjanjian tetap akan menjadi tanggungjawab si debitur.
▫ Kreditur : berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, kreditur yang merasa dirugikan
karena terjadinya peristiwa wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perikatan
kepada debitur, ganti kerugian oleh debitur kepada kreditur dan pembayaran
bunga yang mana adalah keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh
kreditur karena terjadinya wanprestasi oleh debitur.
Akibat dari terjadinya wanprestasi :
1. Pembatalan kontrak
2. Pembatalan kontrak disertai ganti rugi
3. Pemenuhan kontrak
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
11
12. Bentuk –
Bentuk Wan
Prestasi 1. Debitur sama sekali tidak
berprestasi, tidak memenuhi kewajiban
yang telah ditetapkan dalam undang-
undang.
2. Debitur berprestasi tetapi tidak tepat
waktu, debitur memenuhi prestasi
tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian tidak dipenuhi
12
3. Debitur berprestasi tetapi tidak
sesuai dengan perjanjian, tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya
menurut kualitas yang ditetapkan
dalam undang-undang.
4. Melakukan prestasi yang
dilarang dalam perjanjian.
14. Pengertian
Somasi Somasi merupakan bentuk teguran dari siberpiutang (kreditur)
kepada si berhutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi
perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.
Diatur dalam pasal 1238 KUH perdata, yang menyatakan si
berhutang lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu
telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika penetapan bahwa si
perutang melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Sedangkan pada pasal 1243 KUHPER, mengatur bahwa tuntutan
atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah
diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun ia tetap
melalaikannya.
14
15. Terjadinya
Somasi dan
Isi Somasi
Terjadinya somasi :
1. Debitur melaksanakan perjanjian yang keliru.
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan,
3. Prestasi yang telah dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur
setelah lewat waktu yang telah diperjanjikan.
Isi dari Somasi :
1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya)
2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur)
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi
15
16. 4
GANTI RUGI
1. Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok
yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan
2. Dr. Munir Fuadi,S.H., yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah
seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar
manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan
pihak - pihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan
publik.
17. Ganti Rugi yang Muncul Karena
Wanprestasi
jika ada pihak-pihak dalam perjanjian
yang tidak melaksanakan komitmentnya
yang sudah dituangkan dalam perjanjian,
maka menurut hukum dia dapat
dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak
lain dalam perjanjian tersebut menderita
kerugian karenanya.
Penyebab
Timbulnya
Ganti Rugi Ganti Rugi yang Ditimbulkan karena
Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366
KUHPerdata.
17
18. Komponen
Ganti Rugi
1. Biaya
setiap uang (termasuk
ongkos) yang harus
dikeluarkan secara nyata
oleh pihak yang
dirugikan, dalam hal ini
sebagai akibat dari
adanya tindakan
wanprestasi.
2. Rugi
keadaan merosotnya
(berkurangnya) nilai
kekayaan kreditor
sebagai akibat dari
adanya wanprestasi dari
pihak debitur.
3. Bunga
keuntungan yang
seharusnya diperoleh
tetapi tidak jadi
diperoleh oleh pihak
kreditur karena adanya
tindakan wanprestasi
dari pihak debitur.
18
20. 1. Perikatan untuk
Memberikan Sesuatu
berbuat sesuatu dan tidak berbuat
sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata)
menyebutkan “Dalam tiap-tiap
perikatan untuk memberikan sesuatu
adalah termaktub kewajiban si
berutang untuk menyerahkan
kebendaan yang bersangkutan dan
untuk merawatnya sebagai bapak
rumah yang baik, sampai pada saat
penyerahan”
Berdasarkan
KUHPerdata
Perikatan 2. Perikatan Bersyarat
(Pasal 1253 KUH Perdata) menyebutkan
“Suatu perikatan adalah bersyarat
manakala ia digantungkan pada suatu
peristiwa yang masih akan datang dan
yang masih belum tentu akan terjadi,
baik secara menangguhkan perikatan
hingga tejadinya peristiwa semacam
itu, maupun secara membatalkan
perikatan menurut terjadinya
peristiwa tersebut”
20
21. 3. Perikatan dengan
Ketepatan Waktu
(Pasal 1268 KUH Perdata) menyebutkan
“Suatu ketepatan waktu tidak
mmenangguhkan perikatan,
melainkan hanya menagguhkan
pelaksanaannya”
Berdasarkan
KUHPerdata
Perikatan 4. Perikatan Alternatif
(Pasal 1272 KUH Perdata) menyebutkan
“Dalam perikatan-perikatan manasuka
siberutang dibebaskan jika ia
menyerahkan salah satu dari dua
barang yang disebutkan dalam
perikatan, tetapi ia tidak dapat
memaksa si berpiutang untuk
menerima sebahagian dari barang
yang satu dan sebahagian dari barang
yang lain”
21
22. 5. Perikatan Tanggung
Menanggung
(Pasal 1278 KUH Perdata) menyebutkan
“Suatu perikaan tanggung-
menanggung atau perikatan tanggung-
renteng terjadi antara beberapa orang
berpiutang, jika di dalam persetujuan
secara tegas kepada masing-masing
diberikan hak untuk menuntut
pemenuhan seluruh utang sedang
pembayaran yang dilakukan kepada
salah satu menbebaskan orang yang
berutang meskipun perikatan menurut
sifatnya dapat dipecah dan dibagi
antara orang berpiutang tadi”
Berdasarkan
KUHPerdata
Perikatan 6. Perikatan yang Dapat
Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi
(Pasal 1296 KUH Perdata) menyebutkan
“Suatu perikatan dapat dibagi-bagi
atau tak dapat dibagibagi sekedar
perikatan tersebut mengenai suatu
barang yang penyerahannya, atau
suatu perbuatan yang peleksanaannya
dapat dibagibagi atau tak dapat
dibagibagi, baik secara nyata-nyata ,
maupun secara perhitungan”
22
23. Berdasarkan
KUHPerdata
Perikatan
7. Perikatan dengan Ancaman Hukum
(Pasal 1304 KUH Perdata) menyebutkan
“Ancaman hukuman adalah suatu
ketentuan sedemikian rupa seorang
untuk jaminan pelaksanaan suatu
perikatan diwajibkan melakukan
sesuatu, manakala perikatan itu tidak
dipenuhi”
23
25. Berdasarkan
Ilmu Hukum
Perdata Perikatan Positif dan Negatif
Perikatan positif : jika prestasinya
merupakan sesuatu perbuatan yang
positif yaitu memberikan sesuatu
dan berbuat sesuatu, Perikatan
negatif : jika prestasinya merupakan
sesuatu perbuatan yang negative
yaitu tidak melakukan sesuatu
Perikatan Fakultatif
Perikatan fakultatif adalah
perikatan yang hanya memiliki satu
objek prestasi yang di dalamnya
debitur memiliki hak untuk
mengganti prestasi yang semula
ditentukan dengan prestasi yang
lain.
25
Perikatan Kumulatif
Perikatan kumulatif adalah
perikatan yang di dalamnya
menentukan kewajiban debitur
untuk melakukan bermacam-
macam perbuatan.
Perikatan Alternatif
Perikatan alternatif adalah
perikatan yang memberikan hak
kepada debitur untuk memilih salah
satu prestasi kecuali jika dalam
perjanjian ditentukan secara tegas
hak itu ada pada kreditur.
2. Dilihat dari objeknya, perikatan dibagi atas :
26. Berdasarkan
Ilmu Hukum
Perdata
26
Perikatan yang dapat
dibagi dan Tidak
Perikatan yang
dapat dibagi :
perikatan yang
berkaitan dengan
prestasi berupa
barang yang
penyerahannya /
pelaksanannya
dapat dibagi.
Perikatan yang tak
dapat dibagi :
perikatan yang
objeknya barang
dimana
penyerahannya
tidak dapat dibagi.
Perikatan Sepintas Lalu
Perikatan yang
pemenuhan
prestasinya
berlangsung
sekaligus dalam
waktu yang relatif
singkat dan
sekaligus
mengakhiri
perjanjian.
Perikatan Generik dan
Spesifik
Perikatan generik :
perikatan yang
berisikan
penentuan “jenis
dan jumlah” benda
yang akan
diserahkan debitur.
Perikatan Spesifik :
perikatan yang
didalamnya
ditentukan secara
khusus ciri - ciri
dari benda yang
akan diserahkan
oleh debitur
2. Dilihat dari objeknya, perikatan dibagi atas :
28. Berakhirnya
Perikatan
1. Pembayaran
Pembayaran dalam hukum perikatan
adalah setiap pemenuhan prestasi
secara sukarela.
2. Penawaran Pembayaran Tunai
Jika kreditur menolak pembayaran dari
debitur, debitur dapat melakukan
penawaran pembayaran tunai, diikuti
dengan penyimpanan. Caranya diatur
pada Pasal 1404 sampai dengan 1402
KUHPerdata
28
3. Pembaharuan Hutang
suatu perjanjian yang menghapuskan
perikatan lama, tetapi pada saat yang
sama menimbulkan perikatan baru
yang menggantikan perikatan lama.
4. Kompensasi
salah satu cara hapusnya perikatan
yang disebabkan oleh keadaan dimana
dua orang saling mempunyai hutang
satu terhadap yang lain dengan mana
hutang-hutang antara kedua orang
tersebut dihapuskan
29. Berakhirnya
Perikatan
5. Percampuran Hutang
Percampuran hutang terjadi karena
kedudukan kreditur dan debitur
bersatu pada satu orang.
6. Pembebasan Hutang
Perbuatan hukum dimana kreditur
melepaskan haknya untuk menagih
piutangnya kepada debitur
29
7. Musnahnya Barang yang
Terhutang
Jika barang tertentu yang menjadi
obyek perjanjian musnah tidak lagi
dapat diperdagangkan atau hilang
sehingga sama sekali tidak diketahui
apakah barang itu masih ada
8. Pembatalan Perjanjian
Jika suatu perjanjian batal demi hukum
tidak ada perikatan hukum yang lahir
karenanya. Oleh karena itu, tidak ada
perikatan hukum yang hapus.
30. 9. Berlakunya Suatu Syarat Batal
Perikatan bersyarat adalah
perikatan yang lahirnya maupun
berakhirnya (batalnya)
digantungkan pada suatu
peristiwa yang belum dan tidak
akan terjadi.
Berakhirnya
Perikatan
10. Lewat Waktu (Kadaluarsa)
Lewat waktu (daluwarsa)
menurut Pasal 1946 KUH Perdata
adalah suatu sarana untuk
memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu
tertentu dan atas syaratsyarat
yang ditentukan oleh
undangundang.
30
