Sahnya perikatan

1. KEABSAHAN
PERJANJIAN
 LUKMAN SANTOSO, MH

2. DASAR SAHNYA
PERJANJIAN
 BERSIFAT TERBUKA/KEBEBASAN
BERKONTRAK, ARTINYA BEBAS
MEMBUAT PERJANJIAN YANG BERISI
APA SAJA ASALKAN TIDAK
MELANGGAR HUKUM, KETERTIBAN
UMUM DAN KESUSILAAN.
 BERLAKU ASAS KONSENSUALISME
ARTINYA “PERJANJIAN TIMBUL SEJAK
ADANYA KESEPAKATAN”

3. Syarat-syarat sahnya perjanjian
Ps. 1320 KUHPer
Kesepakatan (Consensus)
Kecakapan (Capacity)
Hal tertentu (Certainty of Terms)
Sebab yang halal (Legality)
Subjektif
Objektif

4. Syarat sahnya perjanjian
• Causa, secara letterlijk
 sebab, tetapi
menurut riwayatnya
adl. tujuan, yaitu yg
dikehendaki oleh
kedua belah pihak yg
mengadakan perj.
• 1337
• Yang diperjanjikan
dalam perjanjian
haruslah suatu hal
atau suatu barang
yang cukup jelas atau
tertentu
• 1332, 1333, 1334
•Ps. 1330 jo 330.
•Belum dewasa
•Dibawah
pengampuan
•Badan hukum
•PT
•Yayasan
•Koperasi
• Paksaan (dwang)  takut
akan ancaman (dilarang
oleh UU) 13
• Khilaf (dwaling)
orang, barang, negosiasi,
konsep
• Penipuan (bedrog) 
serangkaian kebohongan
yg diatur.
Sepakat kecakapan
Suatu
sebab
(oorzaak)
yang halal
Suatu hal
tertentu

5. 1. Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya
 Kedua belah pihak harus mempunyai
kemauan yg bebas untuk mengikatkan diri
dan kemauan itu harus dinyatakan
 Kemauan yang bebas dianggap tidak terjadi
ketika perjanjian itu terjadi karena paksaan
(Dwang), kekhilafan/kekeliruan (dwaling)
atau penipuan (bedrof)

6.  Adanya kesepakatan para pihak ini
diklasifikasikan sebagai persyaratan subyektif,
yang bila tidak memenuhi persyaratan mempunyai
sifat voidable atau dapat dimintakan pembatalan
ke pengadilan.
 Kesepakatan ini merupakan dokumen tersendiri
yaitu masuk dalam Agreement Document, yang
merupakan bagian dari keseluruhan Dokumen
perjanjian.
 Batas waktu rnengajukan tuntutan pembatalan
suatu perjanjian adalah lima tahun, kecuali UU
menentukan waktu yang lebih pendek (pasal 1454
KUHPer)

7. Pernyataan Sepakat
PERNYATAAN
SEPAKAT
SECARA
TEGAS
SECARA
DIAM-DIAM
TERTULIS
TANDA
AKTA DIBAWAH
TANGAN
AKTA
OTENTIK
LISAN

8. Teori Kesepakatan
 Ada 4 teori yang terjadinya kesepakatan (Mariam Darus
Badrulzaman):
a. Teori Kehendak (wilstheorie)
 Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat
dinyatakannya kehendak pihak penerima.
b. Teori Pengiriman (verzendtheorie)
 Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat
kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang
menerima tawaran. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal
itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi
tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga
sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara
otomatis.

9. Lanjutan...
c. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie)
 Kesepakatan terjadi apabila pihak yang
menawarkan itu mengetahui adanya
acceptatie (penerimaan).
d. Teori Penerimaan (ontvangstheorie)
 Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban
dari pihak lawan.

10. a. Kekhilafan
 Periksa ps 1321 dan ps 1322
 Dibedakan menjadi 2 yaitu kekhilafan
mengenai orangnya (error in persona)
dan kekhilafan mengenai hakikat
barangnya (error in subtansia)

11. b. Paksaan
 Lihat Pasal 1323, ps 1324
 Yang dimaksud dengan paksaan adalah
kekerasan jasmani atau ancaman dgn
sesuatu yg diperbolehkan hukum yang
menimbulkan ketakutan kpd seseorang
sehingga ia membuat perjanjian
 Bandingkan dgn ps 1326 dan ps 1327

12. c. Penipuan
 Lihat ps 1328
 Penipuan mensyaratkan adanya tipu
muslihat
 Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi
harus dibuktikan

13. 2. Kecakapan untuk membuat
perjanjian
 Kedua belah pihak harus cakap menurut
hukum untuk bertindak sendiri
 UU telah menetapkan “tidak cakap”
untuk melakukan perbuatan hukum

14. Kecakapan (Capacity)
Orang
Subjek Hukum
Badan Hukum
14
Ps. 1330 KUHPer:
•Orang belum dewasa
•Dibawah pengampuan
•Orang perempuan

15.  DEFINISI ORANG CAKAP (bekwaamheid)
:
TIDAK CAKAP
1. BELUM DEWASA
(BELUM BERUMUR
21 TAHUN)
2. BERADA DIBAWAH
PENGAMPUAN/CURA
TELE
CAKAP
1. SUDAH BERUMUR
21 TAHUN ATAU
BELUM BERUMUR
21 TAHUN TETAPI
SUDAH MENIKAH

16. Lanjutan...
 Mengenai ketentuan ini diatur dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung No
3/1963, tidak berlaku lagi sehingga
hanya:
1.Orang2 yang belum dewasa
2.Mereka yang berada dibawah
pengampuan

17. Dewasa menurut Hukum
Indonesia
 Ps 1330 KHUPer : 21 th/ sdh menikah
 Ps 47 UU Perkawinan: 18 th
 Ps 63 UU Adm. Kependudukan: 17 th
 Ps 7 UU Pemilu: 17 th
 Ps 1 UU Perlindungan Anak: 18 th
 Ps 39-40 UU Notaris: 18 th
 Ps 1 UU HAM: 18 th
 Ps 4 UU Kewarganegaraan: 18 th
 Dll
 Berlaku asas lex specialis derogat legi generaly

18. Lanjutan...
 ADANYA KECAKAPAN (& KEWENANGAN)
UNTUK MEMBUAT Perjanjian
 Para pihak yang membuat perjanjian dapat pula
berbentuk badan usaha seperti:
1. Perseroan Terbatas
2. Perusahaan Komanditer
3. Perusahaan Firma
4. Usaha Perorangan (UP)
5. Partnership
6. dll

19. 3. Suatu Hal tertentu
 Yang diperjanjikan dlm suatu
perjanjian haruslah suatu hal atau
suatu barang yang cukup jelas atau
tertentu
 Kejelasan mengenai objek perjanjian
ialah untuk memungkinkan
pelaksanaan hak dan kewajiban

20. 3. Hal Tertentu (Certainty of Terms)
20
Ps. 1333 KUHPer
Prestasi
Ps. 1234 KUHPerdata
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Objek PerjanjianPokok

21. Lanjutan...
 “Suatu Hal Tertentu” yaitu obyek yang
disepakati dalam perjanjian harus jelas, tegas
dan berlandaskan sesuatu yang sah

22. 4. Suatu Sebab (Causa) Yang
Halal
 “Causa” diartikan bahwa isi
perjanjian itu yang
menggambarkan tujuan yang
akan dicapai para pihak

23.  Jadi isi dari perjanjian itu harus memuat suatu
kausa/akibat yang diperbolehkan atau legal
(geoorloofde oorzaak) yaitu:
1.Undang-undang
2.Ketertiban umum (openbare orde/public
policy)
3.Kesusilaan (zenden/morality)
4.Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian
. Bila syarat obyektif “kausa yang halal” ini
tidak dipenuhi, maka kontrak disebut
"null and void" (batal demi hukum).
23

24. SYARAT SUBYEKTIF (1331
KUHPer)
SYARAT 1 DAN 2 ADALAH SYARAT
SUBYEKTIF, APABILA TIDAK DIPENUHI
SYARAT TERSEBUT MAKA PERJANJIAN
YANG DIBUAT DAPAT DIBATALKAN
OLEH SALAH SATU PIHAK (Voidable/
vernietigbaarheid).
Pembatalannya dapat dimintakan kepada
hakim, dalam tenggang waktu 5 tahun
(ps.1454)

25.  SYARAT OBYEKTIF (Pasal 1335
KUH Per)
 SYARAT 3 DAN 4 MERUPAKAN
SYARAT OBYEKTIF, APABILA
SYARAT TERSEBUT TIDAK
DIPENUHI MAKA PERJANJIAN
YANG DIBUAT ADALAH BATAL DEMI
HUKUM (Void/ nietig).
 Artinya perjanjian dianggap tidak
pernah ada, tanpa harus dibatalkan di
pengadilan.

26.  BAGAN KEABSAHAN PERJANJIAN
SYAAT
SAHNYA
PERJANJIAN
SYARAT
SUBYEKTIF
SYARAT
OBYEKTIF
ADANYA
KESEPAKATAN
KECAKAPAN
HAL
TERTENTU
SEBAB
YANG HALAL
NULL
& VOID
VOIDABLE

27.  Menurut hukum kontrak Common Law
a. Adanya offter (penawaran) dan acceptance
(penerimaan)
b. Metting of minds (persesuaian kehendak).
c. Consideration (prestasi)
d. Competent parties and legal subject matter
(kemampuan hukum para pihak dan pokok
persoalan yang sah)

28. AKIBAT HUKUM SUATU
PERJANJIAN
 PASAL 1338 AYAT 1 “ SEMUA PERJANJIAN
YANG DIBUAT SECARA SAH BERLAKU
SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA
YANG MEMBUATNYA”
 PASAL 1338 AYAT 2 ”PERJANJIAN HARUS
DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK”

29. 29
HAL-HAL
YANG
MERUSAK
KONTRAK
Keterpaksaan (Al-Ikrah)
Kekeliruan (ghalath)
Penyamaran Cacat Obyek
(Tadlis dan Taghrir)
Tidah adanya
KeseimbanganObyek dan
harga (Ghaban + Taghrir)
HAL-HAL MERUSAK KONTRAK SYARIAH

30. Lanjutan...
 Pasal 1339 KUH Perdata menyebut: “
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan atau undang-undang.”

31. SAAT DAN TEMPAT LAHIRNYA
PERJANJIAN
 PERJANJIAN LAHIR SEJAK ADANYA
KESEPAKATAN, ARTINYA ADA
PERSESUAIAN KEHENDAK ANTARA
PARA PIHAK
 MAKA PERJANJIAN ITU LAHIR PADA
DETIK DITERIMANYA PENAWARAN
(OFFERTE) OLEH PIHAK LAINNYA
 TEMPAT LAHIRNYA PERJANJIAN
ADALAH TEMPAT DIMANA PENAWARAN
ITU DILAKUKAN

32. Pelaksanaan Perjanjian
 Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) → dalam
pelaksanaan prestasi harus bersifat objektif →
mengacu pada keadilan, kepatuhan, dan
kesusilaan
 Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai
dengan Ps. 1339 dan 1347, yaitu:
o Isi perjanjian itu sendiri
o Kepatutan
o Kebiasaan
o UU
Dalam praktek di peradilan, urutannya menjadi
o Isi perjanjian
o UU
o Kebiasaan
o Kepatutan 32

33.  Penafsiran
o Penafsiran → maksudnya untuk mengetahui maksud
para pihak yang membuat perjanjian
o UU memberikan pedoman:
 Ps. 1342 → Penafsiran UU
 Ps. 1347 → kebiasaan
 Ps. 1348 → tentang kedudukan janji
 Ps. 1349 → penafsiran jika ada keraguan
 Ps. 1350 → kata perjanjian bersifat umum
 Ps. 1351 → tentang pengurangan & pembatasan
kekuatan perjanjian
33

34. Lanjutan...
 PASAL 1342 KUH Perdata
“ Jika kata-kata suatu perjanjian jelas tidaklah
diperkenankan untuk menyimpang
daripadanya dengan jalan penafsiran
 PASAL 1346 KUH Perdata
“ Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan
menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam
masyarakat atau ditempat dimana perjanjian
telah dibuat”

35.  Eksekusi riil
o Harfiah → pelaksanaan pemenuhan kewajiban
debitur
o Yuridis → kreditur dapat mewujudkan sendiri
prestasi yang dijanjikan dengan biaya debitur
berdasarkan kuasa yang diberikan hakim,
apabila debitur tidak melaksanakan prestasi
o Ps. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi
riil berupa
 Berbuat sesuatu
 Tidak berbuat sesuatu

36. Tidak terlaksananya perjanjian
Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:
1. Wanprestasi
2. Overmacht atau keadaan memaksa
1. Wanprestasi
 Pengertian → debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan
atau lalai
 Bentuknya
1. Tidak melaksanakan perjanjian
2. Tidak sempurna melaksanakan
3. Terlambat melaksanakan
4. Melakukan hal yang tidak boleh
 Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai
 Hukuman (akibat) bagi debitur lalai, yaitu:
1. Ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara
36

37. Terima kasih...