SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn
HUKUM PERJANJIAN
ISTILAH PERJANJIAN AN
KONTRAK
 Bab kedua Buku III KUHPerdata secara harfiah
berjudul “perikatan yang dilahirkan dari kontrak
atau perjanjian”, sehingga KUHPerdata tidak
pernah membedakan kedua istilah tersebutjika
digunakan secara bergantian. Asas yang dikenal
dalam BW adalah asas kebebasan berkontrak.
 Kontrak merupakan hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para
pihak alam bentuk tertulis.
 Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
 Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa
perjanjian itu menerbitkan perikatan.
 Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat berupa
perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Jika
perjanjian itu sudah dituangkan dalam bentuk tertulis,
maka perjanjian itu disebut kontrak. Sedangkan isi dari
kontrak itu sebenarnya merupakan perjanjian itu sendiri.
 Jadi perjanjian dan kontrak adalah identik tidak perlu
dibedakan dan dapat digunakan secara bersamaan.
 Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak :
mengikat kedua belah pihak, ada hak dan kewajiban untuk
memenuhi prestasi, ada akibat hukum (wanprestasi).
SUBJEK PERJANJIAN
 Subjek perjanjian adalah orang yang membuat
perjanjian harus cakap atau mampu melakukan
perbuatan hukum tersebut.
 Badan hukum, suatu badan atau orang yang
diakui oleh hukum dan mempunyai hak dan
kewajiban.
OBJEK PERJANJIAN
 Adalah suatu benda yang sekarang ada dan/atau
benda yang nanti akan ada .
ASAS PERJANJIAN
 ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK : pasal 1338 BW
“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
UU bagi mereka yang membuatnya”.
 ASAS KONSENSUALISME : pasal 1320 (1) BW
“sahnya perjanjian adanya kesepakatan kedua belah
pihak”.
 ASAS PACTA SUNT SERVANDA :pasal 1338 BW
“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
UU bagi mereka yang membuatnya”.
 ASAS ITIKAD BAIK :pasal 1338 (3) BW “perjanjian
harus dilakukan dengan itikad baik”.
 ASAS KEPRIBADIAN : pasal 1315 dan 1340 BW “
seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk
kepentingan dirinya sendiri” sebab perjanjian hanya
berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
PRESTASI DAN WAN
PRESTASI
 PRESTASI adalah suatu pelaksanaan hal-hal
yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang
telah mengikatkan diri.
 WANPRESTASI adalah tidak dilaksanakannya
prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya
yang dibebankan oleh kontrak.
TIMBULNYA WAN
PRESTASI
 Wanprestasi timbul dari persetujuan, artinya
untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah
wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian
antara kedua belah pihak sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1320 BW.
 Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani
kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang
disepakati, seperti:
a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan
PMH (PERBUATAN MELAWAN
HUKUM)
 Lahir karena UU sendiri menentukan. Pasal 1352
BW
 Artinya perbuatan melawan hukum semata-mata
berasal dari UU, bukan karena perjanjian yang
berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan
hukum merupakan akibat perbuatan manusia
yang ditentukan sendiri oleh UU.
MACAM-MACAM
 PERJANJIAN KREDIT UANG (HUTANG)
 PERJANJIAN KREDIT BARANG (LEASING)
 PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUSI
 PERJANJIAN FRANCHISING DAN LISENSI
SAHNYA PERJANJIAN
 PASAL 1320 BW
1. Ada kesepakatan dari mereka yang mengikatkan
dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal/legal
Kedua syarat pertama disebut juga dengan syarat
subyektif dimana apabila dilanggar maka
perjanjian tersebut dapat dibatalkan (imintakan
pembatalannya kepaa hakim melalui pengadilan).
Sedangkan kedua syarat terakhir disebut dengan
syarat obyektif dimana apabila dilanggar maka
perjanjian tersebut batal demi hukum (batal
dengan sendiri).
 Proses kesepakatan ini harus dilakukan secara
bebas tanpa adanya kekhilafan atau paksaan,
ataupun penipuan (pasal 1321 bw). Apabila
sebaliknya terjadi dimana suatu kesepakatan
diberikan secara tidak bebas maka kesepakatan
itu menjadi tidak sah dan perjanjiannya menjadi
dapat dibatalkan (tidak terpenuhinya syarat
subyektif).

More Related Content

Similar to ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt

Similar to ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt (20)

Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Jenis jenis kontrak
Jenis jenis kontrakJenis jenis kontrak
Jenis jenis kontrak
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
 
Kn 508 slide_syarat-syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak
Kn 508 slide_syarat-syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrakKn 508 slide_syarat-syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak
Kn 508 slide_syarat-syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum
Hukum Hukum
Hukum
 
Pertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.pptPertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.ppt
 
Materi Seminar Himapa Unpad.pptx
Materi Seminar Himapa Unpad.pptxMateri Seminar Himapa Unpad.pptx
Materi Seminar Himapa Unpad.pptx
 
MOU_AGREEMENT.pptx
MOU_AGREEMENT.pptxMOU_AGREEMENT.pptx
MOU_AGREEMENT.pptx
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Materi Pemberkasan Kasus.pptx
Materi Pemberkasan Kasus.pptxMateri Pemberkasan Kasus.pptx
Materi Pemberkasan Kasus.pptx
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum dan kontrak
Hukum dan kontrakHukum dan kontrak
Hukum dan kontrak
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 

Recently uploaded

Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 

Recently uploaded (17)

Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 

ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt

  • 1. AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH.,MKn HUKUM PERJANJIAN
  • 2. ISTILAH PERJANJIAN AN KONTRAK  Bab kedua Buku III KUHPerdata secara harfiah berjudul “perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”, sehingga KUHPerdata tidak pernah membedakan kedua istilah tersebutjika digunakan secara bergantian. Asas yang dikenal dalam BW adalah asas kebebasan berkontrak.
  • 3.  Kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak alam bentuk tertulis.  Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
  • 4.  Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.  Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.  Berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Jika perjanjian itu sudah dituangkan dalam bentuk tertulis, maka perjanjian itu disebut kontrak. Sedangkan isi dari kontrak itu sebenarnya merupakan perjanjian itu sendiri.  Jadi perjanjian dan kontrak adalah identik tidak perlu dibedakan dan dapat digunakan secara bersamaan.  Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak : mengikat kedua belah pihak, ada hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi, ada akibat hukum (wanprestasi).
  • 5. SUBJEK PERJANJIAN  Subjek perjanjian adalah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.  Badan hukum, suatu badan atau orang yang diakui oleh hukum dan mempunyai hak dan kewajiban.
  • 6. OBJEK PERJANJIAN  Adalah suatu benda yang sekarang ada dan/atau benda yang nanti akan ada .
  • 7. ASAS PERJANJIAN  ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK : pasal 1338 BW “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.  ASAS KONSENSUALISME : pasal 1320 (1) BW “sahnya perjanjian adanya kesepakatan kedua belah pihak”.  ASAS PACTA SUNT SERVANDA :pasal 1338 BW “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.  ASAS ITIKAD BAIK :pasal 1338 (3) BW “perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”.  ASAS KEPRIBADIAN : pasal 1315 dan 1340 BW “ seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri” sebab perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.
  • 8. PRESTASI DAN WAN PRESTASI  PRESTASI adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri.  WANPRESTASI adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.
  • 9. TIMBULNYA WAN PRESTASI  Wanprestasi timbul dari persetujuan, artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW.  Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti: a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan
  • 10. PMH (PERBUATAN MELAWAN HUKUM)  Lahir karena UU sendiri menentukan. Pasal 1352 BW  Artinya perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari UU, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh UU.
  • 11. MACAM-MACAM  PERJANJIAN KREDIT UANG (HUTANG)  PERJANJIAN KREDIT BARANG (LEASING)  PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUSI  PERJANJIAN FRANCHISING DAN LISENSI
  • 12. SAHNYA PERJANJIAN  PASAL 1320 BW 1. Ada kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 3. Mengenai suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal/legal Kedua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif dimana apabila dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (imintakan pembatalannya kepaa hakim melalui pengadilan). Sedangkan kedua syarat terakhir disebut dengan syarat obyektif dimana apabila dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum (batal dengan sendiri).
  • 13.  Proses kesepakatan ini harus dilakukan secara bebas tanpa adanya kekhilafan atau paksaan, ataupun penipuan (pasal 1321 bw). Apabila sebaliknya terjadi dimana suatu kesepakatan diberikan secara tidak bebas maka kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjiannya menjadi dapat dibatalkan (tidak terpenuhinya syarat subyektif).

Editor's Notes

  1. Kewajiban)