SlideShare a Scribd company logo

Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)

Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)

1 of 18
Download to read offline
HUKUM PERJANJIAN
(HUKUM KONTRAK)
Pengertian Perjanjian
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata:
Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu
orang atau lebih.
Perjanjian menurut Prof. Subekti
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.
Perikatan
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua
pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana
pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan
pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi
prestasi itu.
Sumber Perikatan
a. Perjanjian
b. Undang Undang
HUKUM KONTRAK
aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian tersebut
Kontrak dibagi 2 macam
a. Kontrak Nominaat
kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu
jual beli, tukar menukar, sewa menyewa,
persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai,
pinjam meminjam, dan lainnya
b. Kontrak Inominaat
Kontrak yang lahir dalam perkembangan
masyarakat
Asas dalam Hukum Kontrak
1. Asas Konsensualisme
perjanjian terjadi jika telah ada konsensus para
pihak.
2. Asas Kebebasan Berkontrak
Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan
batasan tidak bertentangan dengan undang
undang, ketertiban dan kesusilaan
3. Asas Itikad Baik
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Asas Pacta Sunt Servanda
Perjanjian (kontrak) merupakan undang undang
bagi para pihak yang membuatnya
5. Asas Kepribadian
Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak saja
Syarat Sahnya Kontrak
Menurut Pasal 1320 KUHPerdata:
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2.Adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4.Adanya sebab yang halal
4 syarat tersebut dapat dibedakan menjadi:
a.Syarat subyektif meliputi kesepakatan dan
kecakapan
b.Syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal
Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian
dapat dibatalkan oleh hakim
Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian
tersebut batal demi hukum
Dalam Hukum Kontrak Amerika
Syarat sahnya kontrak:
1. Adanya offer (penawaran) dan acceptance
(penerimaan);
2.Adanya meeting of minds (persetujuan kehendak)
3. Adanya consideration (prestasi)
4.Adanya competent parties and legal subject matter
(kemampuan hukum para pihak dan pokok
persoalan yang sah)
Prestasi
Suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam
setiap perikatan
Prestasi dapat berupa:
a.Menyerahkan sesuatu
b.Melakukan sesuatu
c. Tidak melakukan sesuatu
Jika debitur tidak memenuhi prestasi maka ia
dikatakan wanpretasi
4 macam wanprestasi
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak
sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak
boleh dilakukan
Akibat Wanprestasi
Dapat dikenakan:
a.Ganti Rugi
b.Pembatalan kontrak
c. Peralihan risiko
d.Membayar Biaya Perkara
Debitur dapat membela diri
dengan mengemukakan:
a. Keadaan memaksa
b. Kelalaian kreditur sendiri
c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk
menuntut ganti rugi
Risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika
ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu
pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan
dalam kontrak.

Recommended

Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaRizqy Putra
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 

More Related Content

What's hot

Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANFair Nurfachrizi
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGDian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGFair Nurfachrizi
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASEeddy sanusi silitonga
 

What's hot (20)

Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASETUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
TUGAS NEGOSIASI NEGOSIASI, MEDIASI & ARBITRASE
 

Viewers also liked

Undang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangUndang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangWanBK Leo
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscSampe Purba
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahZainul Ulum
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Rulli Saputra
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKCkg Nizam
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaMassaputro Delly TP
 

Viewers also liked (9)

Undang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan BarangUndang-undang jualan Barang
Undang-undang jualan Barang
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa PemerintahResiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Resiko Hukum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 
UNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAKUNDANG-UNDANG KONTRAK
UNDANG-UNDANG KONTRAK
 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di DesaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 

Similar to Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)

Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum PerikatanDiarta
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxQoirulBagas1
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxZULFAN31
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxFauziRusdianto1
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatanLukman Az
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxArifArizky
 
Falsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxFalsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxsifaulamin
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptIdaYanti30
 
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptMateri Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptSiumKarang
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aprinsya Panjaitan
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiEga Jalaludin
 

Similar to Hukum perjanjian (Hukum Kontrak) (20)

Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptxHukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
Hukum Bisnis, M.2_Final (1).pptx
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Hukum
Hukum Hukum
Hukum
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Falsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptxFalsafah Aqad.pptx
Falsafah Aqad.pptx
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.ppt
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptMateri Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
 
Pertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.pptPertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.ppt
 
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
Aspek hukum dalam kontrak bisnis (The Law Aspect in Bussiness Contract)
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 

More from Kacung Abdullah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kacung Abdullah
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...Kacung Abdullah
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...Kacung Abdullah
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaKacung Abdullah
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahKacung Abdullah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Kacung Abdullah
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Kacung Abdullah
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiKacung Abdullah
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiKacung Abdullah
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Kacung Abdullah
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataKacung Abdullah
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementKacung Abdullah
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisKacung Abdullah
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyKacung Abdullah
 
The evolution of management
The evolution of management The evolution of management
The evolution of management Kacung Abdullah
 

More from Kacung Abdullah (20)

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -PP 7 tahun 2021
 
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
PERMENPANRB NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEL...
 
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
PERMEN PANRB 28 TAHUN 2019 PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN ...
 
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di IndonesiaPembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
Pembahasan Implementasi Revolusi Industri Baru (Industry 4.0) di Indonesia
 
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa PemerintahCara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Cara penyusunan dan penetapan HPS Pengdadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
Klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan Besar berdasarkan Permenperin No. 64...
 
Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation Chapter 6, Training Evaluation
Chapter 6, Training Evaluation
 
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasiPengertian value dan contohnya dalam organisasi
Pengertian value dan contohnya dalam organisasi
 
Organization life cycle
Organization life cycleOrganization life cycle
Organization life cycle
 
Persfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasiPersfektif dalam organisasi
Persfektif dalam organisasi
 
21 core competencies
21 core competencies21 core competencies
21 core competencies
 
Pendanaan/Modal
Pendanaan/ModalPendanaan/Modal
Pendanaan/Modal
 
Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage Capital Structure & Leverage
Capital Structure & Leverage
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian dataAnalisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data
 
Strategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce ManagementStrategic Human Resorce Management
Strategic Human Resorce Management
 
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi BisnisPerumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
Perumusan Strategi : Analisis Situasi dan Strategi Bisnis
 
KBLI 2015
KBLI 2015KBLI 2015
KBLI 2015
 
Defining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st CenturyDefining Marketing for the 21st Century
Defining Marketing for the 21st Century
 
The evolution of management
The evolution of management The evolution of management
The evolution of management
 

Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)

  • 2. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.
  • 3. Perjanjian menurut Prof. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
  • 4. Perikatan Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.
  • 6. HUKUM KONTRAK aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut
  • 7. Kontrak dibagi 2 macam a. Kontrak Nominaat kontrak yang dikenal dalam KUHPerdata yaitu jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam, dan lainnya b. Kontrak Inominaat Kontrak yang lahir dalam perkembangan masyarakat
  • 8. Asas dalam Hukum Kontrak 1. Asas Konsensualisme perjanjian terjadi jika telah ada konsensus para pihak. 2. Asas Kebebasan Berkontrak Para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban dan kesusilaan 3. Asas Itikad Baik Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
  • 9. 4. Asas Pacta Sunt Servanda Perjanjian (kontrak) merupakan undang undang bagi para pihak yang membuatnya 5. Asas Kepribadian Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak saja
  • 10. Syarat Sahnya Kontrak Menurut Pasal 1320 KUHPerdata: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 2.Adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum 3. Adanya suatu hal tertentu 4.Adanya sebab yang halal
  • 11. 4 syarat tersebut dapat dibedakan menjadi: a.Syarat subyektif meliputi kesepakatan dan kecakapan b.Syarat obyektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal
  • 12. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum
  • 13. Dalam Hukum Kontrak Amerika Syarat sahnya kontrak: 1. Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan); 2.Adanya meeting of minds (persetujuan kehendak) 3. Adanya consideration (prestasi) 4.Adanya competent parties and legal subject matter (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah)
  • 14. Prestasi Suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan Prestasi dapat berupa: a.Menyerahkan sesuatu b.Melakukan sesuatu c. Tidak melakukan sesuatu Jika debitur tidak memenuhi prestasi maka ia dikatakan wanpretasi
  • 15. 4 macam wanprestasi 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya 3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat 4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan
  • 16. Akibat Wanprestasi Dapat dikenakan: a.Ganti Rugi b.Pembatalan kontrak c. Peralihan risiko d.Membayar Biaya Perkara
  • 17. Debitur dapat membela diri dengan mengemukakan: a. Keadaan memaksa b. Kelalaian kreditur sendiri c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi
  • 18. Risiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak.