Hukum perdata perjanjian-perikatan

18,869 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
488
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum perdata perjanjian-perikatan

  1. 1. HUKUM PERDATA, PERJANJIAN, dan PERIKATAN
  2. 2. HUKUM PERDATA
  3. 3. PENGERTIAN HUKUM PERDATA• Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan dan hubungan antara subyek hukum. Biasanya disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik.• Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, harta benda, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
  4. 4. Hukum Perdata Materiil HUKUMPERDATA dalam arti luas Hukum Perdata Formil / HAP / Proses Perdata
  5. 5. ISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA1. Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht : mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan, dan hukum keluarga, termasuk waris.2. Buku 2 tentang benda / Zaakenrecht : mengatur tentang benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan.3. Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht : mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs : mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa
  6. 6. HUKUM PERJANJIAN
  7. 7. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu oranglain/lebih.”
  8. 8. Kelemahan Pasal 1313 KUHPerdata Kelemahan Seharusnya1. Merupakan perbuatan Perbuatan Hukum(maknanya luas)2. Yang mengikatkan diri hanya Saling Mengikatkan diri 1 pihak sehingga bisa disebut perjanjian sepihak3. Tujuan tidak Jelas Harus Jelas
  9. 9. Ciri Perjanjian• Perjanjian menimbulkan atau melahirkan perikatan• Perjanjian lebih konkret daripada perikatan• Pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi 2
  10. 10. Azas-azas Hukum Perjanjian secara umum1. Azas kebebasan berkontrak2. Azas Konsensualisme3. Azas Mengikatnya suatu perjanjian (pacta sunt servanda)4. Azas Iktikad baik (Togoe dentrow), • Bersifat objektif • Bersifat Subyektif5. Azas Kepribadian
  11. 11. 6.Asas Perjanjian Batal Demi Hukum7.Asas Keadaan Memaksa8.Asas Cancelling9.Asas Obligatoir10.Zaakwarmening
  12. 12. Unsur-unsur perjanjian1. Unsur Essensialia2. Unsur Naturalia3. Unsur Accidentalia
  13. 13. Syarat Sahnya perjanjian (Pasal 1320)1. Sepakat2. Kecakapan3. Suatu sebab yang halal4. Suatu hal tertentu
  14. 14. 1. Sepakat  Unsur Offerte (penawaran)  Acceptasi (penerimaan)
  15. 15. Cacat Kehendak• Unsur Cacat Kehendak1. Kekhilafan / Kekeliruan / Kesesatan2. Paksaan3. Penipuan
  16. 16. 2. Kecakapan Orang yang tidak cakap / tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, yaitu : 1. Mereka yang belum cukup umur 2. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan
  17. 17. 3. Suatu sebab yang halal Tidak bertentangan dengan undang- undang, ketertiban umum,dan kesusilaan
  18. 18. 4. Suatu Hal tertentu Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan
  19. 19. Akibat dari suatu perjanjian Pasal 1338 KUHPerdata1. Perjanjian mengikat para pihak2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad yang baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
  20. 20. Jenis-Jenis Perjanjian Menurut Berbagai Cara1. Perjanjian menurut sumber- sumbernya2. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak3. Perjanjian menurut keuntungan pada salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak lain4. Perjanjian menurut namanya
  21. 21. 5. Perjanjian menurut bentuknya6. Perjanjian istimewa sifatnya7. Perjanjian Campuran8. Perjanjian Penanggungan9. Perjanjian garansi10.Perjanjian menurut sifatnya
  22. 22. HUKUM PERIKATAN
  23. 23. Dasar Hukum Perikatan berdasarkan KUHPerdata1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)2. Perikatan yang timbul dari undang-undang3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sementara
  24. 24. Azas-azas dalam Hukum Perikatan• Asas Kebebasan Berkontrak• Asas konsensualisme
  25. 25. Wanprestasi dan Akibatnya Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali2. Debitur memenuhi prestasi namun tidak baik/keliru3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepak waktunya4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
  26. 26. Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni :1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur2. Pembatalan perperjanjian atau pemecahan perjanjian3. Peralihan risiko
  27. 27. Hapusnya Perikatan Bab IV Buku III KUH Perdata mengaturtentang hapusnya perikatan baik yangtimbul dari persetujuan maupun dariundang-undang yaitu dalam pasal 1381KUH Perdata. Dalam pasal tersebutmenyebutkan bahwa ada delapan carahapusnya perikatan yaitu :1. Pembayaran2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.3. Pembaharuan utang (inovatie)4. Perjumpaan utang (kompensasi)
  28. 28. 5. Percampuran utang6. Pembebasan utang7. Musnahnya barang yang terutang8. Kebatalan dan pembatalan perikatan- perikatan Adapun dua cara lainnya yang tidakdiatur dalam Bab IV Buku III KUHPerdata adalah :9. Syarat yang membatalkan (diaturdalam Bab I)10. Kedaluwarsa (diatur dalam Buku IV,Bab 7)

×