Perikatan dan Perjanjian Hukper

1. HUKUM PERDATA
PERTEMUAN KE 12
1
Oleh :
Dr © BASYARUDIN, S.H., M.Kn.
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
DAN STIH PAINAN
2023

2. SUMBER PERIKATAN

3. Sumber Perikatan
Perikatan
1233
Perjanjian
1313
Undang-Undang
1352
Perbuatan manusia
1353
Ditentukan UU
Perbuatan Menurut
Hukum
1354 & 1359
Perbuatan Melawan
Hukum
1365

4. Perikatan yang terjadi karena persetujuan /
perjanjian(Overenkomst)
 Pasal 1313 :
Persetujuan adalah suatu perbuatan, dimana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih

5. DEFINISI PERJANJIAN :
Persetujuan adalah suatu
perbuatan dengan mana satu
orang/lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang
lain/lebih. (pasal 1313 BW)

6. Unsur – Unsur Perjanjian
1. Para Pihak ( Subjek)
2. Ada persetujuan yang bersifat tetap
3. Ada tujuan yang hendak dicapai
4. Ada prestasi yang dapat dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu ( Tulis/Lisan)
6. Ada Syarat-syarat tertentu sebagai isi
perjanjian

7. Syarat Sah perjanjian
 Ps. 1320 BW :
1. Sepakat Mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan Untuk membuat Suatu persetujuan
3. Suatu Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

8. Sepakat mereka yg mengikatkan
dirinya
 Kedua belah pihak harus mempunyai
kemauan yg bebas untuk mengikatkan diri
dan kemauan itu harus dinyatakan
 Kemauan yg bebas dianggap tidak terjadi
ketika perjanjian itu terjadi karena
paksaan(Dwang), kekhilafan(dwaling) atau
penipuan (bedrof)

9. Kecakapan u/ membuat
persetujuan
 Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum u/
bertindak sendiri
 UU telah menetapkan “tidak cakap” untuk
melakukan perbauatan hukum

10. Suatu Hal tertentu
 Yang diperjanjikan dlm suatu perjanjian haruslah
suatu hal atau suatu barang yg cukup jelas atau
tertentu
 Kejelasan mengenai objek perjanjian ialah untuk
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban

11. Suatu Sebab(Causa) Yang Halal
 “Causa” diartikan bahwa isi perjanjian itu yang
menggambarkan tujuan yang akan dicapai para
pihak
 Jadi isi dari perjanjian tsb tidak boleh melanggar
UU, ketertiban umum dan kesusilaan

12. Akibat Hukum jika tidak terpenuhi
syarat sah perjanjian
1. Syarat 1 dan Syarat 2 disebut sebagai syarat
subyektif, jika syarat ini tidak terpenuhi maka
perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya
kepada hakim. Pemabatalan dapat dimintakan
dalam tenggang waktu 5 tahun (ps.1454)

13. 2. Syarat 3 dan 4 disebut syarat Obyektif, jika
syarat ini tidak terpenuhi perjanjian batal.
Perjanjian dianggap tidak pernah ada

14. Azas-Azas Umum perjanjian
1. Azas Kebebasan Berkontrak
 Azas ini mrpkan perwujudan ps.1338
 Azas ini memberikan kebebasan untuk :
a) Berbuat/tidak berbuat
b) Mengadakan perjanjian dgn siapapun
c) Menentukan isi dan bentuk perjanjian

15. 2. Azas Konsesualisme
 Azas ini mrpkn perwujudan ps.1320 (1)
 Suatu perikatan terjadi sejak saat tercapainya
kata sepakat antara para pihak

16. 3. Azas Kekuatan mengikat
 Ps 1338 : “semua persetujuan yg dibuat secara
sah berlaku sebagai UU bg mereka yang
membuatnya”

17. 4. Azas Pelengkap
 Pasal-pasal yang terdapat dlm UU (BW)
dpt dikesampaingkan, apabila para pihak
menghendaki dan membuat ketentuan yg
berbeda dari UU
5. Azas Kepatutan
 Azas ini dituangkan dalam pasal 1339 BW

18. Jenis-jenis Perjanjian
1. Perjanjian Timbal Balik
 Adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah
pihak berprestasi secara timbal balik
 Contoh; jual beli, sewa menyewa, tukar
menukar

19. 2. Perjanjian sepihak
 Adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang
satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak
yang lain untuk menerima prestasi
 Contoh; perjanjian hibah, hadiah

20. 3. Perjanjian Bernama
 Adalah perjanjian yg sudah mempunyai nama
sendiri,yg dikelompokkan sbg perjanjian khusus
karena ditentukan sedemikan oleh UU
 Misal : jual beli, sewa menyewa, tukar menukar

21. 4. Perjanjian Tak Bernama
 Adalah perjanjian yg tidak diatur dlm UU
tetapi terdapat dalam masyarakat.
Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan
nama yg disesuaikan dgn kebutuhan para
pihak
 Misal : perjanjian kerjasama, perjanjian
pemasaran, perjanjian pengelolahan

22. 5. Perjanjian Atas Beban
 Adalah perjanjian di mana terhadap
prestasi dari pihak yg satu selalu
terdapat kontraprestasi dari pihak lain,
dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum
 Misalnya; X menyanggupi memberikan Y
sejumlah uang, jika Y menyerah-lepaskan
suatu barang tertentu kpd X

23. 6. Perjanjian Kebendaan (zakelijk overenkomst)
 Adalah perjanjian u/ memindahkan hak milik
dlm perjanjian jual beli.

24. 7. Perjanjian Konsensual :
yaitu perjanjian yang tercipta kalau tercapai suatu
kata sepakat.
8. Perjanjian Riil :
yaitu perjanjian yang tercipta jika disamping kata
sepakat, juga terjadi pelaksanaan dari
prestasi yang diperjanjikan.
9. Perjanjian Prinsipil :
yaitu perjanjian yang bersifat pokok.

25. 10. Perjanjian Accesoir :
yaitu perjanjian yang bergantung pada
perjanjian pokok. Misalnya perjanjian
pinjam meminjam dengan jaminan. Dalam hal
ini maka pinjam meminjam merupakan
perjanjian pokok sedangkan jaminan
merupakan perjanjian accesoir.
11. Perjanjian Obligatoir :
yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu
kewajiban untuk melaksanakan prestasi.
12. Perjanjian Liboratoir :
yaitu perjanjian yang menghapuskan
suatu kewajiban untuk melaksanakan
prestasi.

26. BENTUK PERJANJIAN
Bentuk perjanjian terdiri dari
1. Lisan
2. Tulisan, misalnya perjanjian
perdamaian.

27. Bagian-bagian Perjanjian (ISI
PERJANJIAN)
a) Esensialia
 Bagian ini mrpkan sifat yg harus ada dlm
perjanjian
 Sifat yg menetukan atau menyebabkan
perjanjian itu tercipta
 Misalnya persetujuannya ttg apa, objeknya

28. b) Naturalia
 Bagian ini mrpkan (sifat) bawaan perjanjian
sehingga secara diam-diam melekat pada
perjanjian
 Misanya menjamin tidak ada cacat dalam benda
yang dijual

29. c) Aksidentialia
 Bagian ini mrpkan sifat yang melekat pada
perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan
oleh para pihak
 Misal ketentuan mengenai domisili para pihak

30. Akibat Hukum Perjanjian Sah
 Berlaku sebagai UU
 Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
 Pelaksanaan dengan itikad baik

31. Pelaksanaan Perjanjian
 Pembayaran
Alat bayar yg digunakan pada umumnya adalah
mata uang. Pembayaran harus dilakukan ditempat
yg telah ditentukan
 Penyerahan benda
dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan
memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu
dilakukan penyerahan bendanya. Penyerahan ada 2
macam yaitu penyerahan hak milik dan penyerahan
penguasaan benda
 Pelayanan Jasa
Adalah memberikan pelayanan dengan melakukan
perbuatan tertentu. Misalnya servis, pengangkutan,
perkerjaan buruh, dsb

32. 2. Perikatan yang lahir dari UU
 Perikatan ini diatur dalam ps 1352 – 1380 BW
 Perikatan ini timbul karena telah ditentukan oleh
UU sendiri
 Perikatan ini dibagi menjadi 2 yaitu :

33. a. Perikatan yang lahir dari UU
 Yaitu perikatan yang timbul karena hubungan
kekeluargaan
 Misalnya; suami istri berkewajiban mendidik
atau memelihara anak-anak mereka, anak
wajib memberikan nafkah kepada orang tua yg
sudah tidak bekerja (alimentasi) (UU No.1
Tahun 1974), pemilik pekarangan yg
berdampingan menurut pasal 625 berlaku
beberapa hak dan kewajiban

34. b. Perikatan yang lahir dari UU
karena perbuatan manusia
- Perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh
Hukum
A. Perwakilan sukarela (ZaakWaar-Neming)
 Adalah suatu perbuatan, dimana seseorang
secara sukarela menyediakan dirinya dengan
maksud mengurus kepentingan orang lain,
dengan perhitungan dan resiko orang tersebut
 Perwakilan sukarela diatur dalam pasal 1354 –
1358 BW

35. PERBEDAAN PERIKATAN &
PERJANJIAN
 Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada
dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum
antara pihak-pihak yang diikat didalamnya, namun
pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian,
sebab hubungan hukum yang ada dalam perikatan
munculnya tidak hanya dari perjanjian tetapi juga
dari aturan perundang-undangan.

36.  perikatan selain dari Undang-undang, perikatan
dapat juga dilahirkan dari perjanjian. Dengan
demikian suatu perikatan belum tentu merupakan
perjanjian sedangkan perjanjian merupakan
perikatan

37. PERIKATAN adalah suatu
perhubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak,
berdasarkan mana pihak
yang satu berhak menuntut
sesuatu hal dari pihak lain,
dan pihak yang lain
berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu.
PERJANJIAN adalah suatu
peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain
atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.
Dari peristiwa ini muncul
perikatan.
PERBEDAAN PERIKATAN &
PERJANJIAN

38.  perikatan selain
mengikat karena adanya
kesepakatan juga
mengikat karena
diwajibkan oleh undang
undang,
 contohnya perikatan
antara orangtua dengan
anaknya muncul bukan
karena adanya
kesepakatan dalam
perjanjian diantara
ayah dan anak tetapi
karena perintah undang-
undang
 perjanjian pada
hakekatnya
merupakan hasil
kesepakatan para
pihak, jadi
sumbernya benar-
benar kebebasan
pihak-pihak yang
ada untuk diikat
dengan perjanjian
sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338
KUHPerdata.

39.  Konsekuensi
hukum yang
muncul dari tidak
dipenuhinya suatu
prestasi dalam
perikatan
menimbulkan
konsekuensi
hukum sebagai
perbuatan
melawan hukum
(PMH).
 Konsekuensi
hukum yang
muncul dari
perjanjian adalah
kesepakatan para
pihak, maka tidak
dipenuhinya
prestasi dalam
perjanjian
menimbulkan
ingkar janji
(wanprestasi)

40.  Berdasarkan pemahaman tersebut jelaslah bahwa
adanya perbedaan pengertian antara perjanjian dan
perikatan hanyalah didasarkan karena lebih luasnya
pengertian perikatan dibandingkan perjanjian.
 Artinya didalam hal pengertian perjanjian sebagai
bagian dari perikatan, maka perikatan akan
mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau
perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang
atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai
kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Bila
salah satu pihak yang melakukan perikatan tersebut
tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan
prestasi, pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan
melawan hukum tersebut berhak untuk menuntut
pemenuhan prestasi atau penggantian kerugian dalam
bentuk biaya, ganti rugi dan bunga.

41.  perikatan dapat meliputi dua arti, yaitu pada
satu sisi sebagai perjanjian yang memang
konsekuensi hukumnya sangat tergantung pada
pihak-pihak yang terikat didalamnya, dan pada
sisi lain merupakan perikatan yang mempunyai
konsekuensi hukum yang jelas. Sekalipun
perjanjian sebagai suatu perikatan muncul
bukan dari undang-udang tetapi memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan perikatan
yang muncul dari undang-undang, yaitu berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang diikat
didalamnya.

42. 42