SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
2018
SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002
PERJANJIAN DI ERA MODERN
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018
KONTRAK BAKU
Suatu bentuk kontrak yang memuat syarat
syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu
pihak.
Konsensualisme Kebebasan
Berkontrak
Kekuatan
Mengikat
Sepakat Isi, Subjek, Objek, Bentuk Perjanjian berlaku
sebagai undang-
undang
CONTOH KONTRAK BAKU
Kontrak polis
asuranasi
Kontrak
perbankan
Kontrak sewa
guna usaha
Kontrak jual beli
rumah
Kontrak sewa
menyewa
gedung
perkantoran
Kontrak
pembuatan
credit card
Syarat 1320
KUHPerdata
Sepakat
mengikatkan
diri
Suatu hal
tertentu
Cakap hukum
Causa halal
• Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya
relative lebih kuat dari konsumen.
Ciri 1
• Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi
perjanjian.
Ciri 2
• Dibuat dalam bentuk tertulis.
Ciri 3
• Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh
kebutuhan.
Ciri 4
CIRI KONTRAK BAKU
E-COMMERCE
Suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi
elektronik yang menghubungkan antara perusahaan,
konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi
elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan
informasi secara elektronik
Perusahaan Konsumen dan
Masyarakat
Jual Beli, Jasa dan
Lainya
Sistem
Elektronik
KARAKTER E-COMMERCE
KETENTUAN HUKUM
1. Berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian;
2. Hubungan E-Commerce dengan UU ITE:
MoU
Mudah dibatalkan
Keraguan
Kontrak
Pendahuluan
Lama dalam proses
negoisasi/Kompleks
Penjajakan • Mungkin/tidaknya dilakukan perjanjian;
Perundingan • Subtansi masalah teknis
Perumusan
Naskah
• Rancangan perjanjian
Penerimaan
• Pembacaan kontrak dan
penerimaan isi kontrak
Penandatanganan
PERJANJIAN INTERNASIONAL
Terima kasih

More Related Content

Similar to Perjanjian di era modern (12)

kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
 
Regulatory ethical and social environment 2020.pdf
Regulatory ethical and social environment 2020.pdfRegulatory ethical and social environment 2020.pdf
Regulatory ethical and social environment 2020.pdf
 
Memahami Transaksi - ADT
Memahami Transaksi - ADTMemahami Transaksi - ADT
Memahami Transaksi - ADT
 
TRANSAKSI INTERNET XII BDP ADM TRANS.pptx
TRANSAKSI INTERNET XII BDP ADM TRANS.pptxTRANSAKSI INTERNET XII BDP ADM TRANS.pptx
TRANSAKSI INTERNET XII BDP ADM TRANS.pptx
 
E-Commerce - Regulatory, Ethical and Social Environment
E-Commerce - Regulatory, Ethical and Social EnvironmentE-Commerce - Regulatory, Ethical and Social Environment
E-Commerce - Regulatory, Ethical and Social Environment
 
Materi Struktur HBI.pdf
Materi Struktur HBI.pdfMateri Struktur HBI.pdf
Materi Struktur HBI.pdf
 
Materi Struktur HBI.pdf
Materi Struktur HBI.pdfMateri Struktur HBI.pdf
Materi Struktur HBI.pdf
 
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beliPerlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli
 
Makalah hk bisnis
Makalah hk bisnisMakalah hk bisnis
Makalah hk bisnis
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...
 
Lembaga Keuanagan - Leasing
Lembaga Keuanagan - LeasingLembaga Keuanagan - Leasing
Lembaga Keuanagan - Leasing
 
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptxTransportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
Transportasi kel-5wwwwwwwwwwwwwwwww.pptx
 

More from IAIN Ponorogo

More from IAIN Ponorogo (20)

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

Perjanjian di era modern