Materai dan bea-materi

1. POKOK REFORMASI ATURAN BEA METERAI
Th 1817 : De Heffing Van Het Recht Van Het Klien Zegel
Th 1885 : Op de heffing van het zegel rech in nederlands
Indie
Th. 1921 : Aturan Bea Materai (ABM 1921)
Hakekatnya rumit sehingga
sulit dipahami dan dilaksanakan
Undang-Undang No. 13 Tahun 1985
Berlaku pada tanggal 1 Januari 1986
1. Penggunaan Bea Meterai untuk
keabsahan suatu dokumen.
2. Sifatnya sederhana sehingga mudah
dipahami dan dilaksanakan.
3. Fungsi budgeter kurang diperhatikan
PP No.13 Th. 1989
tentang perubahan besarnya tarif Bea Meterai
dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan
bea meterai atas cek dan bilyet giro.
Berlaku sejak 22 September 1989
PP No.7 Th. 1995
tentang perubahan tarif Bea Meterai
Berlaku sejak 21 April 1995
Fungsi budgeter mulai diperhatikan
PP No.24 Th. 2000
tentang perubahan tarif Bea Meterai
Berlaku sejak 1 Mei 2000

2. Adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau
pihak-pihak yang berkepentingan.
PEMAHAMAN ISTILAH
Adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia
Adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk
pula paraf, teraan, atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap
nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan
DOKUMEN
BENDA
METEREI
TANDA
TANGAN
PEMETERAIAN
KEMUDIAN
PEJABAT
POS
Adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat
pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum
dilunasi sebagaimana mestinya.
Adalah pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas
melayani permintaan pemeteraian kemudian.

3. OBYEK BEA METERAI
Pasal 2
Dokumen yang tidak dikaitkan
dengan besarnya harga nominal
dalam dokumen.
A. Surat Perjanjian dan Surat lainnya
sebagai alat pembuktian
mengenai perbuatan, kenyataan
atau keadaan yang bersifat perdata.
B. Akta notaris termasuk salinannya.
C. Akta PPAT termasuk angkapannya
Dokumen yang dikaitkan dengan
besarnya harga nominal dalam
dokumen.
D. Surat yang memuat uang :
q Lebih dari Rp. 250.000,- s/d 1 juta
( PP No. 24/2000 )
q Lebih dari Rp. 1 juta
E. Surat berharga seperti wesel promes,
aksep, dan cek.
F. Efek dengan nama dalam bentuk apapun
Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika
digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, maka terlebih dahulu
dilakukan pemeteraian kemudian

4. A. Dokumen berupa :
1. Surat Penyimpanan Barang
2. Konosemen
3. Surat Angkutan Penumpang & Barang
4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen no. 1,2, dan 3
5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman.
7. Surat-surat lainnya yang disampaikan dengan surat-surat seperti no 1 s/d 6.
B. Segala bentuk ijazah
C. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada
kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran
itu.
D. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.
E. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu
dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank.
F. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
G. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank,
koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
H. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian.
I. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
DI KECUALIKAN

5. NO OBYEK UU No. 13/1985 PP No. 07/1995 PP No. 24/2000
1 Surat perjanjian & surat lainnya 1.000 2.000 6.000
untuk alat pembuktian
2 Akta notaris termasuk salinannya 1.000 2.000 6.000
3 Akta PPAT termasuk rangkapnya 1.000 2.000 6.000
4 Surat yang memuat > 1 juta 1.000 2.000 6.000
(termasuk kuitansi lelang)
5 Risalah Lelang 1.000 2.000 6.000
6 Surat berharga bernilai lebih 1.000 2.000 6.000
dari Rp. 1 juta.
7 Cek dan Bilyet Giro tanpa batas 1.000 2.000 3.000
8 Efek dengan harga nominal
q s/d Rp. 1 juta - - 3.000
q Lebih dari Rp. 1 juta 1.000 2.000 6.000
9 Dokumen sebagai alat pembuktian 1.000 2.000 6.000
10 Idem no 4 s/d 6
Harga nominal > Rp. 100,000 500 1.000 3.000
s/d Rp. 1 juta ( > Rp. 250.000 (> Rp. 250.000
S/d Rp. 1 juta ) S/d Rp. 1 juta)
11 Sekumpulan efek dalam bentuk apapun
q s/d Rp. 1 juta - - 3.000
q Lebih dari Rp. 1 juta - - 6000
TARIF BEA MATERAI

6. q Dibuat oleh satu
pihak
q Kuitansi cek dan
sejenisnya
q Terhutang pada
saat dokumen
diserahkan dan
diterima oleh
pihak untuk
siapa dokumen
dibuat
SAAT TERHUTANG BEA METERAI
Pasal 5
Dari Segi pembuatan
dokumen
Dari Segi penggunaan
dokumen
q Dibuat oleh lebih
dari satu pihak
q Perjanjian jual
beli, sewa
menyewa, dsb
q Terhutang pada
saat selesai
dibuat dalam arti
selesai di tanda
tangani
Dalam hal dokumen
dibuat di Luar
Negeri, saat
terhutang Bea
Meterai yaitu pada
saat digunakan di
Indonesia.

7. PELUNASAN BEA METERAI
Pasal 7 (2)
BENDA METERAI CARA LAIN
Meterai Tempel Kertas Meterai Mesin Teraan Pencetakan Tanda
“Lunas Bea Meterai”
Penyetoran tunai ke :
1. Kantor pos dan giro memakai formulir
Giro atau SSP formulir KP PDIP S-1
2. Bank persepsi memakai SSP formulir KP
PDIP S-1

8. Bea Materai merupakan pajak atas Dokumen tertentu, Namun apabila kemudian ternyata dijadikan alat bukti
di Pengadilan maka dokumen wajib bermaterai.
Putusan Mahkamah Agung tgl.28-8-1975 No.983K/Sip/1972 menegaskan bahwa kuitansi yang diajukan oleh
tergugat sebagai bukti, karena tidak bermaterai oleh Hakim dikesampingkan.