Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdata khususnya hukum kontrak dan perikatan. Menguraikan pengertian hukum kontrak nominaat dan innominaat, serta implementasi hukum kontrak yang harus sesuai dengan peraturan dan memperhatikan asas-asas kontrak seperti kebebasan berkontrak, konsesnsualisme, kepastian hukum, dan itikad baik.

1. AN NISA RIZKI YULIANTI (MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA)
43218010031
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
AKUNTANSI S1
HUKUM CIVIL
A. Hukum Civil (civil law) adalah atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal
System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem
hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini
berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental.
Kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.
(Wikipedia).
Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada didalam peraturan hukum dan dapat
dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak kewajiban yang dimilikinya atas objek
hukum juga berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan
dan kepentingan bagi para subjek hukum. Menurut Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPer), benda digolongkan menjadi 2 yaitu benda bergerak dan benda tidak
bergerak. Mengenai benda bergerak, diatur dalam pasal 509- pasal 518 KUHPer. Sedangkan
untuk benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506- pasal 508 KUHPer.(Erfina,2013). Menurut
Prof.Subekti,S.H mempertegas dalam bukunya yang berjudul Pook-pokok hukum perdata (hal
61-62), suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (onroerend)
pertama karena sifatnya,kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang
demikian ditentukan oleh undang-undang (Adil,2016).
B. Menurut Charles L. Knap dan Nathan M. Crystal, Hukum Kontrak ialah hukum yang
melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa
datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun yang tidak
nyata), kinerja pelayanan dan pembayaran tersebut dengan uang. (Subekti,2015)
Menurut Michael D Bayles, Pengertian Hukum Kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan
dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Definisi hukum kontrak menurut bayles ini
mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak,
namun beliau tidak melihat pada tahap pra kontraktual dan kontraktual. Tahap tersebut
merupakan tahap-tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang
telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan mereka sendiri. Hukum kontrak yang
diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Hukum Kontrak adalah keseluruhan
kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Salim H.S., 2010).

2. HUKUM KONTRAK NOMINAAT DAN INNOMINAAT
• Hukum Kontrak Nominaat adalah ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau
perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata.
• Hukum Kontrak Innominaat adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai
kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup di dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal
pada saat KUH Perdata diundangkan.
Hukum Perikatan dianggap paling penting karena ia yang paling banyak digunakan dalam lalu
lintas hukum sehari-hari. Adapun yang dimaksud hukum perikatan adalah suatu hubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut pihak yang satu berhak
menuntut sesuatu daari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan tersebut.Pihak yang berhak menutut disebut dengan Kreditur atau pihak berpiutang
dan Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut debitur atau pihak berutang
(Subekti,1985). Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan, lahir karena suatu persetujuan
atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.(Subekti,2015).
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan
perwakilan sukarela.
C. Dalam implementasi mengenai hukum-hukum yang ada seperti hukum Civil, hukum Objek dan
Hukum Kontrak, perikatan tentunya harus ada sebuah perjanjian antara pekerja dan perusahaan
tempat di bekerja. Mengimplementasikan hukum-hukum tersebut juga harus sesuai dengan
peraturan dan undang-undang yang berlaku.Tidak boleh dilakukan perubahan secara sepihak jika
sudah disetujui, tidak boleh disepakati melalui suatu proses paksaan dan penipuan. Apa yang akan
diperjanjikan juga harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek,
mengetahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara
para pihak. Selain itu, harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang,
kesusilaan, atau ketertiban umum sehingga tidak melanggar apa yang ditetapkan.
Implementasi permasalahan hukum-hukum adalah Untuk memahami dan membentuk suatu
perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320
KUHPer, yakni syarat subjektif: adanya kata sepakat untuk mengikatkan dirinya dan
kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu
hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan hukum
membuat suatu kontrak/perjanjian haruslah pula memahami asas-asas yang berlaku dalam
dasar suatu kontrak/perjanjian antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsesnsualisme,
asas kepastian hukum/pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas

3. kebebasan berkontrak harus tetap ada sekalipun dalam suatu kontrak standar dan konsumen
sebaiknya benar-benar mencermati manakah suatu kontrak yang masih terdapat asas kebebasan
berkontrak di dalamnya.
Saran
Bagi para pihak yang akan membuat atau mengadakan suatu perjanjian/kontrak hendaklah
terlebih dahulu memahami dan mengerti mengenai dasar-dasar suatu perjanjian, terlebih lagi
mengenai asas-asas yang berlaku dalam berkontrak sebelum menandatangani
perjanjian/kontrak tersebut sehingga dapat terhindari dar hal-hal yang tidak diinginkan dan
terlaksananya tujuan melakukan kontrak. Sangat disarankan bagi para pihak minimal membaca
dan mengerti akan kontrak yang akan ditandatanganinya sehingga jelas akan hak dan
kewajiban kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam berkontrak. Umumnya hal ini
ditujukan kepada pihak tertentu yang memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah.
DAFTAR PUSTAKA
1.Octalina,dita,2014.http://ditaoctalina.blogspot.com/2014/03/aspek-hukum-dalam-
ekonomi.html
2.Salim H.S., 2010 Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Penerbit Sinar
Grafika : Jakarta. http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hukum-kontrak-
atau-perikatan.html
3.Dewi,2013. https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/11/hukum-perikatan/
4.Santiago,Faisal. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
5.Silondae,Arus dan Ilyas wirawan . 2012. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta : Salemba
Empat.
6.https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia
7.Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa.
8.Hapzi Ali, Modul 1 Hukum Bisnis dan Lingkungan.
9.http://skripsigratis83.blogspot.com/2011/06/asas-asas-dalam-berkontrak.html
http://skripsigratis83.blogspot.com/2011/06/asas-asas-dalam-berkontrak.html
https://www.academia.edu/19178639/IMPLEMENTASI_ASAS_ASAS_HUKUM_KONTRA
K