SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
2018
SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018
PERJANJIAN
Perikatan
Perbuatan Hukum
Berakhirnya Perikatan adalah selesainya atau hapusnya
sebuah perikatan antara pihak kreditur dan pihak debitur
mengenai suatu hal.
Perikatan yang menimbulkan Kewajiban membayar
Perikatan yang mewajibkan menyerahkan barang
Bila perjanjian
hapus perikatan
pasti hapus, bila
perikatan hapus
perjanjian belum
tentu hapus.
Akan tetapi, bisa juga suatu perjanjian baru berakhir untuk waktu selanjutnya dengan tetap
adanya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam
perjanjian sewa-menyewa, dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian tersebut
dapat diakhiri, akan tetapi perikatan mengenai pembayaran uang sewa atas sewa yang telah
dinikmati tidak menjadi berakhir.
CARA BERAKHIRNYA PERIKATAN
Karena
Undang-Undang
Karena
Perjanjian
Lainya
1 2 3
Undang-Undang
• Penitipan uang kepada pengadilan (msl apabila penagih utang menolak menerima pembayaran;
• Terjadi karena kreditur menolak pembayaran dari debitur secara langsung;
• Hanya dapat terjadi pada perjanjian berbentuk pembayaran uang dan penyerahan barang bergerak
Konsignasi
• Berdasarkan Pasal 1444 KUH Perdata, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu
musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur, ini tersimpul usaha-usaha
yang telah dilakukan debitur untuk mencegah hilang atau musnahnya barang objek perjanjian;
Musnahnya barang terutang
• Karena alasan untuk kepentingan kepastian hukum, maka setiap perikatan ada masa berlakunya. Jika
lewat waktu tersebut, maka suatu perikatan tidak lagi dapat dijalankan, karena sudah lewat waktu atau
yang disebut dengan kedaluwarsa. Umumnya batas kedaluwarsa dalam suatu perikatan adalah 30
tahun;
Daluwarsa
BERAKHIRNYA PERJANJIAN DALAM KUHPerdata
• Pembayaran ialah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk uang atau barang atau
jasa;
• Pembayaran bisa berbentuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;
• Oleh karena itu, “Pembayaran” berarti “Pemenuhan prestasi”;
Pembayaran
• Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya itu
dihapuskan dan muncul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.
• Unsur-unsur novasi ialah adanya perjanjian baru, adanya subjek yang baru, adanya hak dan kewajiban
sekaligus adanya prestasi
Novasi (Pembaruan Utang)
• Kompensasi atau perjumpaan utang ialah penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling
memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur;
• Contoh: A berhutang kepada B sebesar Rp. 10.000,00 dan B mempunyai hutang kepada A sebesar Rp.
5.000,00, sehingga terjadi kompensasi antara mereka yang menyebabkan A hanya membayar hutang
kepada B Rp. 5.000,00.
Kompensasi
Macam
Novasi
Objektif
Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang
yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan
karenanya. Artinya Objek utangnya diperbarui.
Subjektif
Pasif
Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang
lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Artinya penunjukan
Subjek perjanjian baru.
Subjektif
Pasif
Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk
untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang. dibebaskan dari
perikatannya. Artinya Perjanjian baru mengakibatkan subjek baru.
BERAKHIRNYA PERJANJIAN DALAM KUHPerdata
• Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan berkedudukan sebagai kreditur
menjadi satu
Percampuran Utang
• Pembebasan utang ialah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perhutangan.
Dan pernyataan tersebut diterima oleh debitur. Ada dua cara pembebasan utang, yaitu (1) cuma-cuma, dipandang sebagai
penghadiahan dan (2) prestasi dari pihak debitur, artinya sebuah prestasi lain selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini
didasarkan pada perjanjian.
Pembebasan Utang
• Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan;
• Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang; dan
• Adanya cacat kehendak, adalah kekurangan dalam kehendak orang (kekhilafan, paksaan dan penipuan).
Kebatalan/Pembatalan
• Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan
semula, seolah-olah tidak terjadi suatu perjanjian. Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual
beli, sewa-menyewa dan lain-lain
Berlaku Syarat Batal
Percampuran
Utang
BERAKHIRNYA PERJANJIAN LAINYA
• Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan
tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak mengetahuinya masing-masing
Jangka Waktu Berakhir
• Pada dasarnya objek perjanjian adalah sama dengan prestasi, prestasi itu terdiri dari melakukan sesuatu,berbuat sesuatu, tidak
berbuat sesuatu.
Dilaksanakannya Objek Perjanjian
• Kesepakatn kedua belah pihak merupakan salah satu cara berakhirnya kontrak, di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk
menghentikan kontrak yang telah ditutup antara keduanya.
Kesepakatan Kedua Belah Pihak
• Artinya pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang dibuat dengan dibitur, walaupun jangka waktunya belum berakhir,
ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.
Pemutusan Kontrak secara Sepihak
• tidak berlakunya kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Putusan Pengadilan

More Related Content

What's hot

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANFair Nurfachrizi
 
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Afrianto Budi
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalRizki Gumilar
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
 
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhanIstilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhanRizki Gumilar
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKWahyu Ym
 
pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsajohantorqi
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 

What's hot (20)

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
 
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
Kumpulan Soal - Jawaban AAMAI 102: Hukum Asuransi, Maret 2014
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
Hukum Ketenagakerjaan - Konsep Dasar Hukum Ketenagakerjaan (Idik Saeful Bahri)
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasional
 
Pengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawinPengertian perjanjian kawin
Pengertian perjanjian kawin
 
Forum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT KontrakForum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT Kontrak
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
 
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhanIstilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
Istilah-Istilah dan Ruang lingkup hukum perburuhan
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
PERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAKPERJANJIAN KONTRAK
PERJANJIAN KONTRAK
 
pembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsapembuktian dan daluarsa
pembuktian dan daluarsa
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 

Similar to Berakhirnya Perjanjian dalam KUHPerdata

Similar to Berakhirnya Perjanjian dalam KUHPerdata (20)

Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Fe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjianFe hukumperjanjanjian
Fe hukumperjanjanjian
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
Hukum perikatan
Hukum perikatanHukum perikatan
Hukum perikatan
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt
 
adm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.pptadm proyek pertemuan 1.ppt
adm proyek pertemuan 1.ppt
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Hukum Perikatan
Hukum Perikatan Hukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Materi uk3
Materi uk3Materi uk3
Materi uk3
 
hukum perjanjian
hukum perjanjianhukum perjanjian
hukum perjanjian
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptxkontrak dalam dunia bisnis.pptx
kontrak dalam dunia bisnis.pptx
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
hak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihakhak dan kewajiban para pihak
hak dan kewajiban para pihak
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 
undang-undang kontrak
undang-undang kontrakundang-undang kontrak
undang-undang kontrak
 

More from IAIN Ponorogo

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderIAIN Ponorogo
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatIAIN Ponorogo
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modernIAIN Ponorogo
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianIAIN Ponorogo
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutIAIN Ponorogo
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islamIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 

More from IAIN Ponorogo (18)

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modern
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 

Recently uploaded

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 

Recently uploaded (12)

Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 

Berakhirnya Perjanjian dalam KUHPerdata

  • 1. 2018 SOLEH HASAN WAHID, M.H. NIP. 199101112018011002 BERAKHIRNYA PERJANJIAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018
  • 2. PERJANJIAN Perikatan Perbuatan Hukum Berakhirnya Perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan antara pihak kreditur dan pihak debitur mengenai suatu hal. Perikatan yang menimbulkan Kewajiban membayar Perikatan yang mewajibkan menyerahkan barang Bila perjanjian hapus perikatan pasti hapus, bila perikatan hapus perjanjian belum tentu hapus. Akan tetapi, bisa juga suatu perjanjian baru berakhir untuk waktu selanjutnya dengan tetap adanya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian tersebut dapat diakhiri, akan tetapi perikatan mengenai pembayaran uang sewa atas sewa yang telah dinikmati tidak menjadi berakhir.
  • 4. Undang-Undang • Penitipan uang kepada pengadilan (msl apabila penagih utang menolak menerima pembayaran; • Terjadi karena kreditur menolak pembayaran dari debitur secara langsung; • Hanya dapat terjadi pada perjanjian berbentuk pembayaran uang dan penyerahan barang bergerak Konsignasi • Berdasarkan Pasal 1444 KUH Perdata, apabila barang tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur, ini tersimpul usaha-usaha yang telah dilakukan debitur untuk mencegah hilang atau musnahnya barang objek perjanjian; Musnahnya barang terutang • Karena alasan untuk kepentingan kepastian hukum, maka setiap perikatan ada masa berlakunya. Jika lewat waktu tersebut, maka suatu perikatan tidak lagi dapat dijalankan, karena sudah lewat waktu atau yang disebut dengan kedaluwarsa. Umumnya batas kedaluwarsa dalam suatu perikatan adalah 30 tahun; Daluwarsa
  • 5. BERAKHIRNYA PERJANJIAN DALAM KUHPerdata • Pembayaran ialah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk uang atau barang atau jasa; • Pembayaran bisa berbentuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu; • Oleh karena itu, “Pembayaran” berarti “Pemenuhan prestasi”; Pembayaran • Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, di mana perjanjian lama dan subjeknya itu dihapuskan dan muncul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru. • Unsur-unsur novasi ialah adanya perjanjian baru, adanya subjek yang baru, adanya hak dan kewajiban sekaligus adanya prestasi Novasi (Pembaruan Utang) • Kompensasi atau perjumpaan utang ialah penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur; • Contoh: A berhutang kepada B sebesar Rp. 10.000,00 dan B mempunyai hutang kepada A sebesar Rp. 5.000,00, sehingga terjadi kompensasi antara mereka yang menyebabkan A hanya membayar hutang kepada B Rp. 5.000,00. Kompensasi
  • 6. Macam Novasi Objektif Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. Artinya Objek utangnya diperbarui. Subjektif Pasif Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Artinya penunjukan Subjek perjanjian baru. Subjektif Pasif Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang. dibebaskan dari perikatannya. Artinya Perjanjian baru mengakibatkan subjek baru.
  • 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN DALAM KUHPerdata • Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan berkedudukan sebagai kreditur menjadi satu Percampuran Utang • Pembebasan utang ialah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perhutangan. Dan pernyataan tersebut diterima oleh debitur. Ada dua cara pembebasan utang, yaitu (1) cuma-cuma, dipandang sebagai penghadiahan dan (2) prestasi dari pihak debitur, artinya sebuah prestasi lain selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini didasarkan pada perjanjian. Pembebasan Utang • Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan; • Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang; dan • Adanya cacat kehendak, adalah kekurangan dalam kehendak orang (kekhilafan, paksaan dan penipuan). Kebatalan/Pembatalan • Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi suatu perjanjian. Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain Berlaku Syarat Batal
  • 9. BERAKHIRNYA PERJANJIAN LAINYA • Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak mengetahuinya masing-masing Jangka Waktu Berakhir • Pada dasarnya objek perjanjian adalah sama dengan prestasi, prestasi itu terdiri dari melakukan sesuatu,berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Dilaksanakannya Objek Perjanjian • Kesepakatn kedua belah pihak merupakan salah satu cara berakhirnya kontrak, di mana kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup antara keduanya. Kesepakatan Kedua Belah Pihak • Artinya pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang dibuat dengan dibitur, walaupun jangka waktunya belum berakhir, ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Pemutusan Kontrak secara Sepihak • tidak berlakunya kontrak yang dibuat oleh para pihak, yang disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan