Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.

1. HUKUMHUKUM
PERIKATAN/PERJANJIANPERIKATAN/PERJANJIAN
Menurut Hukum Perdata BaratMenurut Hukum Perdata Barat

2. 2
IstilahIstilah
Common LawCommon Law
ContractContract
AgreementAgreement
AgreeAgree
PactPact
CovenantCovenant
TreatyTreaty
Civil Law (Indonesia)Civil Law (Indonesia)
KontrakKontrak
SewaSewa
PerjanjianPerjanjian
PersetujuanPersetujuan
PerikatanPerikatan

3. 3
PengertianPengertian
 Prof. SubektiProf. Subekti
 PerikatanPerikatan →→ hubungan hukum antara 2 pihak/lebih,hubungan hukum antara 2 pihak/lebih,
dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihakdimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak
lain berkewajiban memenuhi tuntutanlain berkewajiban memenuhi tuntutan
 PerjanjianPerjanjian →→ suatu peristiwa dimana seorang berjanjisuatu peristiwa dimana seorang berjanji
pada orang lain atau 2 orang saling berjanji untukpada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk
melakukan suatu prestasimelakukan suatu prestasi
PerjanjianPerjanjian ≠ Kontrak ≠ Perikatan ??≠ Kontrak ≠ Perikatan ??

4. 4
 Menurut Ps. 1313 KUHPerdataMenurut Ps. 1313 KUHPerdata
““Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkanSuatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”
 Dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak atauDalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak atau
perjanjian atau perikatan.perjanjian atau perikatan.
 Dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatanDalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatan

5. 5
Sistematika Buku III KUHPerdataSistematika Buku III KUHPerdata
Bagian Umum (1233-1456)Bagian Umum (1233-1456)
Buku IIIBuku III Lex specialis derogat lex generalisLex specialis derogat lex generalis
Bagian KhususBagian Khusus NominatNominat 15 Perj.15 Perj.
13191319
Sistem TerbukaSistem Terbuka
Sumber perikatan
Prestasi
Syarat sahnya perikatan
Wanprestasi
Keadaan memaksa
Resiko s.d hapusnya
perikatan
Inominat
Sumber:
•Peraturan Per UU
•Kebiasaan
Asas keb.
berkontrak

6. 6
Pengaturan Hukum PerikatanPengaturan Hukum Perikatan
 Buku ke IIIBuku ke III
 Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada UmumnyaBab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada Umumnya
 Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian KhususBab V s.d Bab VII tentang Perjanjian Khusus
 Lihat pasal 1319 KUHPerdataLihat pasal 1319 KUHPerdata
 Ketentuan Bagian Umum berlaku juga padaKetentuan Bagian Umum berlaku juga pada
perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHDperjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD

7. 7
PerjanjianPerjanjian
Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak:Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak:
 Yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihakYaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak
yang menerima penawaran tersebutyang menerima penawaran tersebut
 Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedua belahDalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedua belah
pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untukpihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk
melakukan prestasi (debitur) dan pihak yang berhakmelakukan prestasi (debitur) dan pihak yang berhak
menuntut terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)menuntut terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)

8. 8
Sumber PerikatanSumber Perikatan
KongretKongret
Peristiwa hukumPeristiwa hukum
Perjanjian (1313)Perjanjian (1313)
UU sajaUU saja
UUUU 1354, 13591354, 1359
HalalHalal
Krn Prb Man.Krn Prb Man.
PMH (1365)PMH (1365)
Pacta Sunt Servanda
PERIKATAN
Ps. 1233

9. 9
3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata)3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata)
1.1. Memberikan sesuatu (to Geven)Memberikan sesuatu (to Geven)
2.2. Berbuat sesuatu (to Doen)Berbuat sesuatu (to Doen)
3.3. Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)
Macam PerjanjianMacam Perjanjian
Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari KUHPerdataMacam-macam perjanjian dapat dilihat dari KUHPerdata
maupun doktrin hukummaupun doktrin hukum

10. 10
Menurut DoktrinMenurut Doktrin
 Dilihat dari segi prestasiDilihat dari segi prestasi
 Timbal BalikTimbal Balik →→ saling memenuhi kewajiban utamanyasaling memenuhi kewajiban utamanya
 Timbal Balik Tidak SempurnaTimbal Balik Tidak Sempurna →→ saling memenuhi tetapi kewajiban tp tidaksaling memenuhi tetapi kewajiban tp tidak
seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808)seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808)
 Perjanjian SepihakPerjanjian Sepihak →→ hanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misalhanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misal
perjanjian hibah (ps. 1666)perjanjian hibah (ps. 1666)
 Dilihat dari segi pembebananDilihat dari segi pembebanan
 Perjanjian Tanpa BebanPerjanjian Tanpa Beban →→ perjanjian hibah (pemberi hibah tidak menarikperjanjian hibah (pemberi hibah tidak menarik
manfaat bagi dirinya sendiri)manfaat bagi dirinya sendiri)
 Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihakPerjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak
melakukan prestasi)melakukan prestasi)
 Dilihat dari segi kesepakatanDilihat dari segi kesepakatan
 Perjanjian KonsesualPerjanjian Konsesual →→ lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara paralahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para
pihakpihak
 Perjanjian RielPerjanjian Riel →→ lahir disamping kata sepakat juga diiikuti denganlahir disamping kata sepakat juga diiikuti dengan
penyerahan barangpenyerahan barang

11. 11
Menurut KUHPerdataMenurut KUHPerdata
A.A. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatuPerikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
B.B. BersyaratBersyarat →→ jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang danjika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan
masih belum terjadi. Ada 2 macam:masih belum terjadi. Ada 2 macam:
1.1. Syarat tangguhSyarat tangguh
2.2. Syarat batalSyarat batal
C.C. Ketetapan waktuKetetapan waktu
D.D. Alternatif (manasuka)Alternatif (manasuka)
E.E. Tanggung menanggungTanggung menanggung →→ Ps. 18 KUHDPs. 18 KUHD →→ firma, dikatakan tiap persero bertanggungfirma, dikatakan tiap persero bertanggung
jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firmajawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firma
F.F. Dapat dibagi/tidak dapat dibagiDapat dibagi/tidak dapat dibagi →→ prestasi dalam hal terdapat beberapa orangprestasi dalam hal terdapat beberapa orang
debitur/krediturdebitur/kreditur
G.G. Ancaman hukumanAncaman hukuman →→ diwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaandiwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaan
perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi.perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi.
Ancaman hukum mengandung 2 maksud:Ancaman hukum mengandung 2 maksud:
1.1. Untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannyaUntuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya
2.2. Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah/besarnya kerugianMembebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah/besarnya kerugian
yang diderita.yang diderita.

12. 12
 Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis)Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis) →→ secara tegas tidak diatur dalamsecara tegas tidak diatur dalam
KUHPerdataKUHPerdata
Satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 ayat (2)Satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 ayat (2) →→
“Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak boleh diminta kembali” dengan“Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak boleh diminta kembali” dengan
perkataan lain yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak krediturperkataan lain yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak kreditur
 Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantaraPerikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara
perikatan moral dan perikatan hukumperikatan moral dan perikatan hukum →→ perikatan yang tidak sempurna,perikatan yang tidak sempurna,
tidak dapat dituntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntuttidak dapat dituntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntut
pembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan debitur, jika hutangpembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan debitur, jika hutang
dibayardibayar →→ menjadi perikatan hukum biasa, hutang pun hapus karenamenjadi perikatan hukum biasa, hutang pun hapus karena
pembayaranpembayaran
 Yang termasuk perikatan alamYang termasuk perikatan alam
 Ps. 1788 KUHPerdataPs. 1788 KUHPerdata
 Pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikanPembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan
 Sisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian perdamaianSisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian perdamaian

13. 13
Asas-asas penting dalam hukum perikatanAsas-asas penting dalam hukum perikatan
 Sistem terbuka dan asas konsensualismeSistem terbuka dan asas konsensualisme -- Ps. 1338 (1)Ps. 1338 (1)
• Sistem terbuka x sistem tertutupSistem terbuka x sistem tertutup →→ berkaitan denganberkaitan dengan aanvullend rechtaanvullend recht
(optinal law)(optinal law) atau hukum pelengkapatau hukum pelengkap
• KonsensualismeKonsensualisme →→ lahir pada saat tercapai kata sepakatlahir pada saat tercapai kata sepakat
o Pengecualiannya:Pengecualiannya:
 Perjanjian formalPerjanjian formal →→ formalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah akta notarisformalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah akta notaris
 Perjanjian riilPerjanjian riil
 Asas kebebasan berkontrakAsas kebebasan berkontrak →→ kebebasan untuk menentukan isikebebasan untuk menentukan isi
dan bentuk perjanjiandan bentuk perjanjian
 Asas kekuatan mengikatAsas kekuatan mengikat →→ asas yang menyatakan bahwa paraasas yang menyatakan bahwa para
pihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikatpihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikat
pada kebiasaan & kepatutanpada kebiasaan & kepatutan

14. 14
 Asas kepribadianAsas kepribadian →→ asas yang menyatakan bahwa perjanjianasas yang menyatakan bahwa perjanjian
berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps.berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps.
1315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 13171315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 1317
 Asas itikad baikAsas itikad baik →→ ps. 1338 (3)ps. 1338 (3) →→ perjanjian harus dilakukanperjanjian harus dilakukan
dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektifdengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektif →→
maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, danmaksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan
kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdatakesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata →→
kejujuran subjektifkejujuran subjektif
 Pacta Sunt ServandaPacta Sunt Servanda
 Ps. 1338 ayat (1)Ps. 1338 ayat (1)
 Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat perjanjianAsas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat perjanjian
→→ adanya asas kepastian hukumadanya asas kepastian hukum
 Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untukPada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untuk
mencampuri isi dari perjanjianmencampuri isi dari perjanjian

15. 15
Syarat-syarat sahnya perjanjianSyarat-syarat sahnya perjanjian
Ps. 1320 KUHPerdata
Kesepakatan (Consensus)
Kecakapan (Capacity)
Hal tertentu (Certanty of Terms)
Sebab yang halal (Legality)
Subjektif
Objektif

16. 16
Kesepakatan (Consensus)Kesepakatan (Consensus)
Bebas
Kekhilafan
Paksaan
Penipuan
• Inti atau pokok perjanjian (objek/prestasi)
thd suatu konsep
• Ketidaksesuaian kontrak dgn negosiasi
•Psychis (vis compulsiva) → relatif
•Bukan paksaan fisik
Suatu rangkaian kebohongan yg diatur
perlu dipertimbangkan:
•Taraf pendidikan
•Kecakapan org yang ditipu

17. 17
Kecakapan (Capacity)Kecakapan (Capacity)
OrangOrang
Subjek HukumSubjek Hukum
Badan HukumBadan Hukum
Ps. 1330 KUHPerdata
•Orang belum dewasa
•Dibawah pengampuan
•Orang perempuan

18. 18
Hal Tertentu (Certainty of Terms)Hal Tertentu (Certainty of Terms)
Ps. 1333 KUHPerdata
Prestasi
Ps. 1234 KUHPerdata
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Objek PerjanjianPokok

19. 19
Sebab yang halal (legality)Sebab yang halal (legality)
 Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian ituYang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu
sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akansendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan
dicapai oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)dicapai oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)
 Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yangIsi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang
diperbolehkan atau legal (diperbolehkan atau legal (geoorloofde oorzaakgeoorloofde oorzaak) yaitu:) yaitu:
1.1. Undang-undangUndang-undang
2.2. Ketertiban umum (Ketertiban umum (openbare orde/public policyopenbare orde/public policy))
3.3. Kesusilaan (Kesusilaan (zenden/moralityzenden/morality))
4.4. PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)

20. 20
Pelaksanaan PerjanjianPelaksanaan Perjanjian
 Asas itikad baik (Ps. 1338 (3))Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) →→ dalam pelaksanaan prestasidalam pelaksanaan prestasi
harus bersifat objektifharus bersifat objektif →→ mengacu pada keadilan, kepatuhan,mengacu pada keadilan, kepatuhan,
dan kesusilaandan kesusilaan
 Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan Ps. 1339Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan Ps. 1339
dan 1347dan 1347
o Isi perjanjian itu sendiriIsi perjanjian itu sendiri
o KepatutanKepatutan
o KebiasaanKebiasaan
o UUUU
Dalam praktek di peradilan, urutannya menjadiDalam praktek di peradilan, urutannya menjadi
o Isi perjanjianIsi perjanjian
o UUUU
o KebiasaanKebiasaan
o KepatutanKepatutan

21. 21
 PenafsiranPenafsiran
o PenafsiranPenafsiran →→ maksudnya untuk mengetahui maksud para pihak yangmaksudnya untuk mengetahui maksud para pihak yang
membuat perjanjianmembuat perjanjian
o UU memberikan pedoman:UU memberikan pedoman:
 Ps. 1342Ps. 1342 →→ Penafsiran UUPenafsiran UU
 Ps. 1347Ps. 1347 →→ kebiasaankebiasaan
 Ps. 1348Ps. 1348 →→ tentang kedudukan janjitentang kedudukan janji
 Ps. 1349Ps. 1349 →→ penafsiran jika ada keraguanpenafsiran jika ada keraguan
 Ps. 1350Ps. 1350 →→ kata perjanjian bersifat umumkata perjanjian bersifat umum
 Ps. 1351Ps. 1351 →→ tentang pengurangan & pembatasan kekuatan perjanjiantentang pengurangan & pembatasan kekuatan perjanjian
 Eksekusi rielEksekusi riel
o HarfiahHarfiah →→ pelaksanaan pemenuhan kewajiban debiturpelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur
o YuridisYuridis →→ kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikankreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan
dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabiladengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila
debitur tidak melaksanakan prestasidebitur tidak melaksanakan prestasi
o Ps. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riel berupaPs. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riel berupa
 Berbuat sesuatuBerbuat sesuatu
 Tidak berbuat sesuatuTidak berbuat sesuatu

22. 22
Tidak terlaksananya perjanjianTidak terlaksananya perjanjian
Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:
1.1. WanprestasiWanprestasi
2.2. Overmacht atau keadaan memaksaOvermacht atau keadaan memaksa
1. Wanprestasi1. Wanprestasi
 PengertianPengertian →→ debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau lalaidebitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau lalai
 BentuknyaBentuknya
1.1. Tidak melaksanakan perjanjianTidak melaksanakan perjanjian
2.2. Tidak sempurna melaksanakanTidak sempurna melaksanakan
3.3. Terlambat melaksanakanTerlambat melaksanakan
4.4. Melakukan hal yang tidak bolehMelakukan hal yang tidak boleh
 Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenisPs. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenis
yang menyatakan lalai atau demi perikatannyayang menyatakan lalai atau demi perikatannya
 Hukuman (akibat) bagi debitur lalaiHukuman (akibat) bagi debitur lalai
1.1. Ganti rugiGanti rugi
2.2. Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjianPembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian
3.3. Peralihan resikoPeralihan resiko
4.4. Membayar biaya perkaraMembayar biaya perkara

23. 23
Hukuman terhadap wanprestasiHukuman terhadap wanprestasi
Ad 1. ganti rugiAd 1. ganti rugi
Ganti Rugi
Biaya
BungaRugi
Ganti rugi:
1. Bersifat material
2. Bersifat immaterial
Kerusakan barang-barang
kreditur akibat kelalaian
debitur
Segala pengeluaran yang nyata-
nyata sudah dikeluarkan
Kerugian yang berupa
Kehilangan keuntungan
Pembatasan ganti rugi
1. Ps. 1247
2. Ps. 1248

24. 24
Ad. 2 Pembatalan PerjanjianAd. 2 Pembatalan Perjanjian
• TujuannyaTujuannya →→ membawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan sebelum perjanjianmembawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan sebelum perjanjian
• Pasal 1266 KUHPerdataPasal 1266 KUHPerdata →→ perikatan bersyaratperikatan bersyarat →→ syarat batal, selalu dianggap adasyarat batal, selalu dianggap ada
dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidakdicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak
memenuhi kewajiban tidak batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan padamemenuhi kewajiban tidak batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan pada
hakim. Yang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakimhakim. Yang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakim
Ad. 3 Peralihan ResikoAd. 3 Peralihan Resiko
• ResikoResiko →→ kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luarkewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar
kesalahankesalahan salah satu pihaksalah satu pihak yang menimpa objek perjanjianyang menimpa objek perjanjian
• Pasal 1237Pasal 1237 →→ resiko dalam perjanjian pemberian barangresiko dalam perjanjian pemberian barang
““Sejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang berhak menagihSejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang berhak menagih
pembayaran”pembayaran”
• Pasal 1460Pasal 1460 →→ resiko dalam jual beliresiko dalam jual beli →→ berdasarkan jenis barangnya. Ps. 1461 s.dberdasarkan jenis barangnya. Ps. 1461 s.d
14641464
• Pasal 1545Pasal 1545 →→ resiko dalam perjanjian tukar menukarresiko dalam perjanjian tukar menukar
Ad. 4 Pembayaran Ongkos PerkaraAd. 4 Pembayaran Ongkos Perkara
• Pasal 18 (1) HIRPasal 18 (1) HIR
““Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara”Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara”

25. 25
2. Keadaan Memaksa (overmacht)2. Keadaan Memaksa (overmacht)
 Overmacht/force majeurOvermacht/force majeur
 Tiga unsur overmacht adalahTiga unsur overmacht adalah
1.1. Tidak memenuhi prestasiTidak memenuhi prestasi
2.2. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debiturAda sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
3.3. Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapatFaktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada debiturdipertanggungjawabkan kepada debitur
 Dua ajaran tentang overmacht:Dua ajaran tentang overmacht:
1.1. Ajaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolutAjaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolut
 Dalam keadaan memaksaDalam keadaan memaksa
 Unsur impossibilitasUnsur impossibilitas
1.1. Ajaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatifAjaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatif
 Dalam keadaan memaksaDalam keadaan memaksa
 Unsur diffikultasUnsur diffikultas
 Bentuk keadaan memaksaBentuk keadaan memaksa
1.1. Bentuk umumBentuk umum →→ karena iklim, kehilangan, dan pencuriankarena iklim, kehilangan, dan pencurian
2.2. Bentuk khususBentuk khusus →→ undang-undang, peraturan pemerintah, dan pemogokanundang-undang, peraturan pemerintah, dan pemogokan

26. 26
Hapusnya perikatanHapusnya perikatan
Dalam praktek hapusnya perikatan:Dalam praktek hapusnya perikatan:
 Jangka waktunya berakhirJangka waktunya berakhir
 Dilaksanakan objek perjanjianDilaksanakan objek perjanjian
 Kesepakatan dua belah pihakKesepakatan dua belah pihak
 Pemutusan secara sepihakPemutusan secara sepihak
 Adanya putusan pengadilanAdanya putusan pengadilan
Pasal 1381 KUHPerdataPasal 1381 KUHPerdata
 PembayaranPembayaran
 Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barangPenawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang
(konsinyasi)(konsinyasi)
 Pembaharuan hutang (novasi)Pembaharuan hutang (novasi)
 Perjumpaan hutang (kompensasi)Perjumpaan hutang (kompensasi)
 Percampuran hutangPercampuran hutang
 Pembebasan hutangnyaPembebasan hutangnya
 Musnahnya barang yang terhutangMusnahnya barang yang terhutang
 Batal dan pembatalanBatal dan pembatalan
 Berlakunya syarat batalBerlakunya syarat batal
 Lewatnya waktu (daluarsa)Lewatnya waktu (daluarsa)

27. 27
KesimpulanKesimpulan
 Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang secara garis besarHapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang secara garis besar
dapat dibedakan menjadi:dapat dibedakan menjadi:
1.1. Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran, penawaranKarena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran, penawaran
pembayaran tunai disertai penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutangpembayaran tunai disertai penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang
2.2. Karena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban keduaKarena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua
belah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi perjumpaan hutang, danbelah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi perjumpaan hutang, dan
percampuran hutangpercampuran hutang
3.3. Karena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debiturKarena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur
dalam perikatan yaitu pembebasan hutang oleh krediturdalam perikatan yaitu pembebasan hutang oleh kreditur
4.4. Karena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini dikaitkan denganKarena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini dikaitkan dengan
suatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang terkait dengan perikatansuatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang terkait dengan perikatan
untuk meyerahkan sesuatu)untuk meyerahkan sesuatu)
5.5. Karena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatanKarena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatan
6.6. Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyaratKarena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat
7.7. Karena lewatnya waktu (daluarsa)Karena lewatnya waktu (daluarsa)