2. PRESTASI
Pemenuhan Kewajiban
, yang timbul dari
hubungan perjanjian
Kewajiban
1. Undang-undang
2. Perjanjian
3. Keputusan dan kebiasaan
Bentuk 1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Sifat 1. Sesuatu yg sudah tertentu
2. Mungkin dilakukan
3. Diperbolehkan UU
4. Memberi manfaat untuk
Debitur
5. Terdiri atas satu atau lebih
perbuatan
Syarat
4. Wanprestasi
Tidak memenuhi
Prestasi, sebagaimana
ditetapkan di
perjanjian
Sebab
Macam
Upaya
Hukum
1. Karena kesalahan debitur
2. Karena keadaan memaksa
1. Sama sekali tidak memenuhi
prestasi
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Keliru/tidak pantas memenuhi
perikatan
1. Meminta pelaksanaan
2. Meminta ganti rugi
3. Pembatalan sekaligus ganti rugi
5. Upaya Hukum Atas
Wanprestasi
Memenuhi Prestasi
Tidak Perlu
dinyatakan Lalai
Keliru tapi Itikad
Baik
Perlu pernyataan
lalai
Keliru Itikad Buruk
Tidak Perlu
Lampau Waktu
Tidak Perlu
Tuntutan
Pernyataan Lalai
(1238 KUHPerdata)
Sebelum menuntut
Kreditur harus
memberika
SOMASI.
6. Keadaan
Memaksa
suatu keadaan yang
dialami oleh debitur
yang
berada di luar
kekuasaan dan
kekuatannya sehingga
ia tidak mampu
melaksanakan
prestasinya.
Unsur
teori
Akibat
1. Tidak memenuhi prestasi
2. Ada sebab yang terletak diluar
kesalahan debitur
3. Faktor penyebab tidak diduga
dan tidak
dipertanggungjawabkan kepada
debitur
1. Ketidakmungkinan;
2. Penghapusan/peniadaan
kesalahan
1. Kreditur tidak dapat lagi meminta
pemenuhan prestasi debitur
2. Debitur tidak dapat dinyatakan
lalai karenanya tidak dapat diminta
ganti rugi
3. Resiko tidak beralih kepada
debitur
7. Teori Keadaan
Memaksa
Objektif Subjektif
Unsur Imposible
bila dilakukan
siapapun
Lebih mengarah pada adanya
musibah atau bencana. Pasal 1444
KUHPerdata
Masih mungkin
melaksanakan, tetapi
butuh pengorbanan
besar (ada unsur
“sulit”)
Contoh: BCL janji show kemudian
Ashraf Meninggal.
11. Pasal 1237 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam hal adanya kontrak dalam
memberikan suatu barang tertentu maka barang tertentu tersebut semenjak
kontrak dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang (tanggungan = resiko).
Sementara dalam kontrak sewa-menyewa, risiko kontrak dapat ditemukan dalam
pasal 1553 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika selama waktu sewa, barang
yang dipersewakan itu musnah diluar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian
sewa-menyewa gugur demi hukum.
Sementara untuk “kontrak timbal balik,” dalil yuridisnya dapat kita temukan dalam
bagian khusus, misalnya pasal 1545 KUH Perdata dalam hal resiko kontrak tukar
menukar. Pasal ini menjelaskan bahwa jika dalam suatu kontrak pertukaran
mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan
antara kedua belah pihak, ketika barang itu musnah di luar kesalahan pemiliknya,
maka kontrak pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah
menyerahkan barangnya berhak meminta kembali barangnya itu. Dalam hal ini
resiko diletakkan pada pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum
penyerahan membawa pembatalan kontrak.
16. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Melawan Hukum awalnya hanya diartikan sebagai perbuatan yang melawan UU. Namun
diperluas (kesusilaan, kepatutan, kebiasaan dan lainya)
