Hukum perdata dan hukum perjanjian

1. HUKUM KOMERSIAL
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERJANJIAN
SUCI RAHMADANI NPM: 21261101022

2. Pengertian Hukum Perdata
Hukum perdata adalah Aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan
pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada
kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara
kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam
suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan
hubungan lalu lintas

3. Hukum Perdata Material
Pengertian hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-
perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat
dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu
perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil
perhatian ditujukan kepada isi peraturan.

4. Sumber Hukum Perdata
Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu:
● AB (algemene bepalingen van Wetgeving)
ketentuan umum permerintah Hindia Belanda
● KUH Perdata (BW)
● UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.
● KUH dagang
● UU No 1 Tahun 1974

5. Asas-asas Hukum Perdata
Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini mengandung pengertian bahwa
setiap orang dapat mengadakan perjanjian
apapun juga, baik yang telah diatur dalam
undang-undang, maupun yang belum
diatur dalam undang-undang (lihat Pasal
1338 KUHPdt)
Asas Perlindungan
Mengandung pengertian bahwa antara
debitur dan kreditur harus dilindungi
oleh hukum. Namun, yang perlu
mendapat perlindungan itu adalah pihak
debitur karena pihak ini berada pada
posisi yang lemah
Asas Konsensualisme
Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya
kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini
merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
pada umumnya tidak diadakan secara formal,
melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua
belah pihak.
Asas Moral
Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat
menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi
dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam
zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan
perbuatan dengan sukarela (moral). Yang
bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk
meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya

6. Hukum Perjanjian
Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang
dibuat oleh satu pihak atau lebih yang mana
berjanji akan menaati apa yang tersebut
dipersetujuan itu.

7. Jenis - Jenis Perjanjian
Dalam hukum perjanjian terdapat terdapat beberapa asas
Asas Kebebasan Mengadakan Perjanjian (Parti Otonim)
1
Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)
2
Asas Kepercayaan
3
Asas Kekuatan Mengikat
4
Asas Persamaan Hukum
5
Asas Keseimbangan
6

8. Jenis - Jenis Perjanjian
01
02
03
04
Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian Cuma-Cuma
Perjanjian Atas Beban
Perjanjian Bernama

9. Jenis - Jenis Perjanjian
05
06
07
08
Perjanjian Tidak bernama
Perjanjian Obligator
Perjanjian Kebendaan
Perjanjian Konsensual

10. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Cakap
Bahwa para pihak
harus cakap
menurut hukum,
yaitu telah dewasa
(berusia 21 Tahun)
dan tidak dibawah
pengampuan
Mengenai Suatu Hal Tertentu
Apa yang akan
diperjanjikan harus
jelas dan terinci
(jenis, jumlah, dan
harga) atau
keterangan terhadap
objek, sehingga tidak
akan terjadi suatu
perselisihan antara
para pihak
Suatu Sebab Yang Halal
Isi dari perjanjian itu
harus mempunyai
tujuan (causa) yang
diperbolehkan oleh
undang-undang
kesusilaan, atau
ketertiban umum
Kata Sepakat
Antara para pihak yang
mengikatkan diri, yakni
para pihak yang
mengadakan perjanjian
harus saling setuju dan
sekata dalam hal yang
pokok dari perjanjian yang
akan diadakan tersebut

11. Pelaksanaan Suatu Perjanjian
Perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :
● Perjanjian Untuk Memberikan Atau Menyerahkan Suatu Barang
● Perjanjian Untuk Berbuat Sesuatu
● Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

12. THANK YOU