penerangan hukum

1. JAKSA GARDA DESA
(JAGA DESA)
KOLAKA, 25 MEI 2023
PENYULUHAN / PENERANGAN HUKUM

2. Peran strategis Kejaksaan sebagai posisi sentral
dalam pemantapan Ketahanan Bangsa
1. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter
antara proses penyidikan dan proses
pemeriksaan di persidangan.
2. Kejaksaan sebagai pelaksana penetapan dan
keputusan pengadilan.
3. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses
perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi
Kejaksaan yang dapat menentukan apakah
suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau
tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut
Hukum Acara Pidana.
4. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana (executive
ambtenaar).
5. Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu
dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara
Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa
Pengacara Negara.

3. DASAR HUKUM
• UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
• UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

4. DASAR HUKUM
JAKSA GARDA DESA (JAGA DESA)
- Jaga Desa Merupakan Program hasil Kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam rangka mengawal penyaluran
dan Pemanfaatan Dana Desa
- Kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kementrian PDTT di Bidang Pengawalan Pendistribusian dan
Pemanfaatan Dana Desa merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Desa Pada Tanggal 15
Maret 2018.
- Program Jaga Desa ini membantu Penyelenggara tidak lakukan hal-hal lain (Penyimpangan). Karena
Pencegahan lebih baik daripada Penindakan.
- Program Jaga Desa untuk Mewujudkan Pemahaman yang sama antara perangkat Pemerintah daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Aparat Penegak Hukum, dalam mengawal
Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa, dan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam
mewujudkan Pembangunan Desa-Desa.

5. SUMBER DANA DESA
1.Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;
3.Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
4.Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus
5.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6.Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-
lain pendapatan Desa yang sah

6. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan Kegiatan yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan
Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 Keuangan Desa Dikelola berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan
Tertib dan Disiplin Anggaran
Pengelolaan Keuangan
Desa
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

7. CIRI-CIRI ANGGARAN DESA
TIDAK EFEKTIF DAN TIDAK TRANSPARAN
 Tidak ada papan proyek;
 Laporan Realisasi sama persis dengan RAB;
 Lembaga Desa, Pengurusnya Keluarga Kades semua;
 BPD mati kiri alias Pasif makan gaji buta;
 Kades pegang semua uang, Bendahara hanya berfungsi di Bank saja;
 Perangkat Desa yang jujur dan vocal biasanya “dipinggirkan”
 harga/ biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan TIDAK SEPADAN dengan apa yang terlihat
sebagai pendapatannya

8. CIRI-CIRI ANGGARAN DESA
TIDAK EFEKTIF DAN TIDAK TRANSPARAN
 Banyak Kegiatan terlambat pelaksanaanya dari Jadwal, padahal anggarannya sudah ada;
 Musdes pesertanya sedikit muka yang hadir itu-itu aja dan tahun ke tahun. Yang kritis biasanya tidak
diundang;
 BUMDES tidak berkembang;
 Belanja barang/jasa monopoli Kades;
 Tidak ada sosialisasi terkait kepada masyarakat;
 Pemdes marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa
 Kades dan perangkat dalam waktu singkat, mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan
harga/ biaya ratusan juta. Padahal sumber penghasilan TIDAK SEPADAN dengan apa yang terlihat
sebagai pendapatannya

9. RESIKO HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA
Penyelewengan Dana Desa
maupun ADD yakni yang
tidak dikelola secara
transparan dan akuntabel
berpotensi melanggar tindak
pidana Korupsi

10. UU YANG MENGATUR TINDAK PIDANA KORUPSI
 UU NO. 3 TAHUN 1971; SEPANJANG PERBUATAN ITU DILAKUKAN
SEBELUM TANGGAL 16 AGUSTUS TAHUN 1999;
 UU NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH
DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI.

11. Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi
Di Lingkup Pemerintah Desa
• Kerugian keuangan negara
Pengelolaan ABPDes
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik misalnya drainase,
rabat beton, pembangunan jembatan, dll. realisasi pekerjaan
terpasang lebih rendah dari pada anggaran dalam RAB.
Pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif)
Belanja barang dengan harga yang ditinggikan (mark up)

12. Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi
Di Lingkup Pemerintah Desa
• Pemerasan
• Pejabat/ASN/pegawai negeri yang mempunyai
kekuasaan/kewenangan memaksa orang lain untuk memberi atau
melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya;
Misalnya :
menaikkan tarif lebih tinggi dari ketentuan (tarif KTP, KK);
memotong dana bantuan sosial;
meminta uang kepada pengusaha agar perijinan yang dimohon
pengusaha disetujui;

13. Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi
Di Lingkup Pemerintah Desa
• Pemerasan
• Pejabat/ASN/pegawai negeri yang mempunyai
kekuasaan/kewenangan memaksa orang lain untuk memberi atau
melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya;
Misalnya :
menaikkan tarif lebih tinggi dari ketentuan (tarif KTP, KK);
memotong dana bantuan sosial;
meminta uang kepada pengusaha agar perijinan yang dimohon
pengusaha disetujui;

14. Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi
Di Lingkup Pemerintah Desa
• Penggelapan dalam jabatan
Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang
lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga
menguntungkan dirinya atau orang lain;
Misalnya :
Mengklaim/mengakui tanah titisara desa sebagai miliknya dan
dijual/disewakan;
Pemalsuan dokumen maupun buku atau catatan keuangan lainnya
untuk pemeriksaan administrasi;
Menggunakan secara pribadi setoran pajak/PBB dari masyarakat;

15. Tindak Pidana Korupsi Yang Sering Terjadi
Di Lingkup Pemerintah Desa
• Gratifikasi.
• Adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diberikan terkait dengan jabatan
seseorang.
• Gratifikasi sangat dekat dengan suap, dan sebagai pintu masuk korupsi.
Misalnya :
 Memberi uang atau barang (oleh-oleh) kepada auditor;
 Memberi hadiah/parsel saat hari raya;
 Memberi uang kepada PNS/pejabat dalam proses kenaikan pangkat, jabatan.

16. UPAYA PENCEGAHAN KKN
1. Melakukan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Intergritas
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi
3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi
4. Menata kembali organisasi, memperjelas/mempertegas visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh
setiap instansi
5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi : perumusan kebijakan, perencanaan
penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasipertanggungjawaban kinerja serta kualitas
pelayanan masyarakat.
6. Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan,
jaminan hari tua)
7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN
8. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen, Pengawasan
fungsional/berjenjang dan memperdayakan pengawasan masyarakat.
10.Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Prima.

17. TERIMA
KASIH