BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu hal yang sangat
penti...
BAB II
PEMBAHASAN
PERIKATAN ATAU PERJANJIAN
A. Pengertian Perikatan
Menurut Hukum Perdata (BW)
Secara etimologi Undang-Und...
3. Suatu pokok personalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat popula...
d. Kesepakatan.
Didalam pasal 23 KHES pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan
usaha yang memilki ke...
Perikatan ini adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi,
sedangkan kepada si berhutang diserahk...
Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad
itu dan mengikat bagi pihak-pihak ...
4. Asas Iktikad Baik ( Goede Trouw)
Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi...
d.

Luzum atau tidak berobah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan
yang cermat, sehingga terhind...
F. Perikatan-perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang
Sebagaimana yang diterangkan suatu perikatan dapat lahir dari undang-...
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan
itu di suatu tempat,
Maksudnya ialah ...
H. Resiko,Wanprestasi, dan Overmacht
 Resiko
Resiko ialah kewajiban untuk menanggung kerugian jikalau terjadi suatu kejad...
1. Membayar kerugian yang diderita
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, dalam hal diaju...
Menurut KHES pasal 38 sanksi bagi yang melakukan ingkar janji:
1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resi...
I. Penafsiran dalam Perjanjian
Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH
Perdata....
Penafsiran akad menurut KHES
Dalam Pasal 48 KHES dikatakan bahwa Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus
sesuai denga...
KESIMPULAN
Setelah dari pembahasan dan pemaparan dalam makalah ini mengenai perbandingan
perikatan atau perjanjian menurut...
BAB III
PENUTUP
Setelah kita membahas tentang mengenai perikatan atau perjanjian yang terdapat didalam
pembahasan Perbandi...
DAFTAR PUSTAKA
Rusdiana Kama dan Aripin Jaenal, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN Jakarta Press,
2007), Cet.1
Sali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum

498 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum

  1. 1. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam bidang hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari. Hukum Perikatan diatur dalam Buku III BW (Buku III KUH Perdata) yang secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu pertama, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang dan yang kedua, adalah perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan tentang perikatan pada umumnya ini berlaku juga terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Akan tetapi dalam pembahasan mengenai tentang perikatan, disini dijelaskan tidak hanya berdasarkan KUH Perdata saja, tapi dibahas juga mengenai perikatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Jadi nanti bisa mengetahui perbandingan-perbandingan yang terdapat didalam kedua sumber hukum tersebut tentang perikatan. B. Tujuan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perikatan baik menurut KUH Perdata dan KHES; 2. Agar dapat mengetahui perbandingan-perbandingan apa saja yang terdapat didalam KUH Perdata dan KHES; 3. Bisa memahami dan menerapkan di dalam ranah hukum sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. C. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan perikatan dan bagian-bagian yang terdapat di dalamnya menurut KUH Perdata dan KHES ? 2. Bagaimana penjelasan mengenai perikatan baik menurut KUH Perdata dan KHES ? 3. Adakah letak Perbandingan yang spesifik tentang perikatan yang terdapat didalam KUH Perdata dan KHES ? Perbandingan Hukum Perdata 1
  2. 2. BAB II PEMBAHASAN PERIKATAN ATAU PERJANJIAN A. Pengertian Perikatan Menurut Hukum Perdata (BW) Secara etimologi Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud daripada perikatan. Begitu pula Code Civil Perancis maupun Borgelijk Wetboek (BW) Belanda yang merupakan concodantie BW kita. Secara etimologi perikatan (Verbintenis) berasal dari kata kerja “verbinden” yang artinya mengikat (ikatan atau hubungan). Verbintenis bisa disebut dengan istilah perikatan, perutangan, atau perjanjian. Perikatan bisa diartikan juga setuju atau sepakat, dari arti kata overeenkomen. Yang dimaksud dengan Perikatan secara terminologi ialah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban menyerahkan prestasi. Pihak yang berhak atas prestasi disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban menyerahkan prestasi disebut debitur. Dengan demikian yang menjadi obyek dari perikatan ialah prestasi dan yang menjadi subyek ialah kreditur dan debitur.1 Menurut Hukum Islam (KHES) Menurut KHES dalam pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia (hablum minannas) yang membahas persoalan dengan harta benda (maal) dan hal-hal yang terkait dengannnya.2 B. Syarat Perikatan/Perjanjian Menurut BW dalam Pasal 1320 sebagai berikut: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 1 2 Rusdiana kama dan Aripin Zainal, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN JKT Press, 2007) hlm.99 Perma No.2 Tahun 2008, Tentang KHES Perbandingan Hukum Perdata 2
  3. 3. 3. Suatu pokok personalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat popular karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif. Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai 21 tahun atau sudah menikah tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros. Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu. Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.3 Menurut KHES dalam pasal 22 sebagai berikut : Rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad; b. Obyek akad; c. Tujuan pokok akad; dan 3 Miru Ahmadi dan Pati Sakka, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm.67 Perbandingan Hukum Perdata 3
  4. 4. d. Kesepakatan. Didalam pasal 23 KHES pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memilki kecakapan dalam melakuakan perbuatan hukum. Di dalam pasal 24 KHES yang dimaksud dengan obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Dan didalam pasal 25 KHES akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. C. Macam-macam Perikatan Menurut Hukum Perdata (BW) Bentuk perikatan paling sederhana ialah suatu perikatan yang terdiri hanya dua pihak saja dan hanya mengenai satu prestasi yang seketika itu juga dapat ditagih pembayarannya. Macammacam perikatan pada umumnya ialah sebagai berikut: a. Perikatan Bersyarat (Voorwaardeijk) Dalam KUH Perdata pasal 1253 Perikatan bersyarat yaitu suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang belum pasti terjadi. Bentukbentuknya: 1. Menangguhkan (opschortende voorwaarde), maksudnya ialah perikatan yang menggantungkan pada suatu syarat menangguhkan, dimana perikatan itu barulah dilahirkan apabila kejadian atau keadaan yang belum pasti itu timbul atau terjadi. 2. Membatalkan (ontbindende voorwaarde), maksudnya ialah perikatan yang menggantungkan pada suatu syarat yang membatalkan, di mana suatu perikatan yang sudah seketika akan berlaku, akan dibatalkan apabila kejadian yang belum pasti itu terjadi atau timbul.4 b. Perikatan ketetapan waktu (tidjbepaling) Yaitu suatu perikatan yang pelaksanaannya didasarkan atas ketetapan waktu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. c. Perikatan yang membolehkan memilih (alternative) 4 Rusdiana Kama dan Aripin Jaenal, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIn Jakarta Press, 2007) hlm. 101 Perbandingan Hukum Perdata 4
  5. 5. Perikatan ini adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah. d. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair ) Perikatan ini adalah dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang samasama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan seperti ini sedikit sekali di dalam praktek. e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung pada kemungkinan atau tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil kemuka jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Yang mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan ia digntikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya.5 f. Perikatan dengan ancaman hukuman Perikatan semacam ini, adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Penetapan hukum ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud: 1. Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. 2. Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlah atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab, berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.6 Menurut Hukum Islam (KHES) Di dalam pasal 27 KHES akad terbagi dalam tiga kategori: a. Akad yang sah (shahih) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 5 6 Prof. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001) hlm. 130 Prof. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa 2001) hlm. 11 Perbandingan Hukum Perdata 5
  6. 6. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. b. Akad yang fasad / dapat dibatalkan (tidak shahih), adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. c. Akad yang batal atau batal demi hukum, adalah akad yang kurang rukun dan atau syaratsyaratnya. D. Asas-Asas Perikatan Menurut Hukum Perdata (BW) 1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dalam KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a. Membuat atau tidak membuat perjanjian; b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun; c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis maupun lisan. 2. Asas Konsensualisme Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diaadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Asas Pacta Sunt Servanda Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanijian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Perbandingan Hukum Perdata 6
  7. 7. 4. Asas Iktikad Baik ( Goede Trouw) Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu : 1. Iktikad baik nisbi, pada iktikad baik ini orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. 2. Iktikad baik mutlak, pada iktikad baik mutlak penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. 5. Asas Kepribadian (personalitas) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.7 Menurut Hukum Islam (KHES) Dalam pasal 21 KHES disebutkan ada beberapa asas-asas akad, yaitu: a. Ikhtiyari atau sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. b. Amanah atau menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. c. Ikhtiyati atau kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 7 H.S Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 9 Perbandingan Hukum Perdata 7
  8. 8. d. Luzum atau tidak berobah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. e. Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. f. Taswiyah atau kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengankemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan. i. Taisir atau kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. j. Iktikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. k. Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.8 E. Sumber-sumber Hukum Perikatan Menurut Hukum Perdata (BW) PERIKATAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN (Pasal 1352 BW) (Pasal 1313 BW) Dari UU Saja 8 9 Dari UU Karena Perbuatan Manusia (Pasal 1353 BW)9 Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Rusdiana Kama dan Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007) hlm. 104 Perbandingan Hukum Perdata 8
  9. 9. F. Perikatan-perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang Sebagaimana yang diterangkan suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas: 1. Yang lahir dari undang-undang saja, maksudnya adalah perikatan-perikatan yang lahir oleh hubungan kekeluargaan. Jadi yang terdapat dalanm buku I B.W., misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan. 2. Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang diperbolehkan, atau yang melanggar hukum (onrech tmatig). Maksud dari perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang diperbolehkan adalah pertama timbul jika seorang melakukan suatu “ pembayaran yang tidak diwajibkan”. (pasal 1359). Perbuatan yang demikian ini, menerbitkan suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan meletakkan kewajiban di pihak lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu. Suatu perikatan lagi yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang di perbolehkan ialah yang dinamakan “Zaak waar naming “ (Pasal 1354). Ini terjadi jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan orang lain. Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrech tmatige daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karean kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. G. Hapusnya Perikatan-perikatan Di dalam undang-undang menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan : 1. Karena pembayaran Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi, jadi perkataan pembayaran itu ileh undang-undang tidak melulu ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian, dinamakan pembayaran. Perbandingan Hukum Perdata 9
  10. 10. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, Maksudnya ialah seseorang berhutang (debitur) telah melakukan pembayaran namun si berpiutamg (kreditur) menolak menerima pembayaran tersebut, maka menitipkan uang atau barangnya ke Pengadilan. 3. Pembaharuan hutang (Novasi) Novasi ialah suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama, sambil meletakkan suatu perikatan baru. 4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik Jika dua orang saling berutang maka terjadilah antara mereka suatu konpensasi dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan. 5. Percampuran hutang Yaitu dalam hal menyangkut kedudukan para pihak. Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. Misalnya si A sebagai ahli waris memiliki hutang kepada si B sebagai pewaris. Apabila si B meninggal maka ahli waris A menerima warisan termasuk pula utang atas dirinya sendiri. 6. Pembebasan hutang 7. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian 8. Pembatalan perjanjian.10 Menurut Hukum Islam (KHES) Di dalam pasal 32 menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah : a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaat kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut c. Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta e. Paksaan bersifat melawan hukum Dan di dalam pasal 34 KHES dijelaskan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad. 10 Prof. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001) hlm. 132 Perbandingan Hukum Perdata 10
  11. 11. H. Resiko,Wanprestasi, dan Overmacht  Resiko Resiko ialah kewajiban untuk menanggung kerugian jikalau terjadi suatu kejadian yang menimpa benda yang diperjanjikan diluar kehendak para pihak. Siapa yang berkewajiban menanggung resiko tergantung pada bentuk perjanjiannya: 1. Perjanjian sepihak, misalnya penyerahan suatu benda pada saat perjanjian ditutup maka resiko berpindah kepada yang menerimanya. Resiko bisa juga ditangan yang menyerahkan suatu benda apabila terjadi keterlambatan penyerahan, kecuali dia bisa memberikan alasan yang tepat untuk keterlambatan itu 2. Perjanjian timbal balik, misalnya jual beli, tukar menukar dalam BW, resiko dari jual beli diatur dalam pasal 1460 (dalam praktek tidak digunakan. Untuk benda tertentu resiko itu sudah berpindah kepada pembeli meskipun belum ada penyerahan. Dalam hukum perdata, resiko baru berpindah setelah adanya penyerahan. Dalam tukar menukar, jika ada suatu peristiwa yang menimpa benda yang akan ditukar, maka benda yang sempat diterima suatu pihak harus dikembalikan. Jadi, resiko ada dipihak yang ditimpa kejadian. Didalam KUH Perdata Pasal 1365 menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugia itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. KHES dalam Pasal 42 memberikan pengertian resiko adalah:” Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak”.  Wanprestasi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Terdapat macammacam wanprestasi sebagai berikut: 1. Tidak melakukan prestasi sepenuhnya 2. Melakukan prestasi tetapi hanya sebahagian 3. Melakukan prestasi tapi terlambat 4. Melakukan suatu yang dilarang untuk dilakukan Konsekuensi dari perbuatan melakukan wanprestasi adalah: Perbandingan Hukum Perdata 11
  12. 12. 1. Membayar kerugian yang diderita 2. Pembatalan perjanjian 3. Peralihan resiko 4. Membayar biaya perkara, dalam hal diajukan gugatan wanprestasi dan dikalahkan. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila dia tidak memenuhi prestasi sesuai waktu yang ditentukan.maksudnya ialah, apabila terhadap dirinya sudah diberikan peringatan, baik secara resmi maupun tidak resmi, oleh pihak lainnya dengan tempo yang telah ditentukan, dia tetap tidak atau lalai memenuhi prestasi yang dituntut. Peringatan secara resmi.11 Apabila debitur melakukan kelalaian, maka kreditur dapat menuntut hal-hal sebagai berikut: 1. Ia dapat meminta pelaksaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. 2. Ia dapat menerima penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. 3. Ia dapat menuntut pelaksaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Bentuk-bentuk ganti kerugian yang dapat dituntut ialah (Pasal 1243 dst): 1. Kosten, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur. 2. Schade, yaitu kerugian karena kerusakan yang menimpa harta benda kreditur atas kelalaian debitur. 3. Interessen, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang dapat pula berupa bunga atau moratoir. 4. Biaya perkara, yaitu dalam hal diajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Menurut KHES pasal 36 tentang ingkar janji yaitu : 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 11 Rusdiana Kama dan Aripin Jaenal, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007) hlm. 113 Perbandingan Hukum Perdata 12
  13. 13. Menurut KHES pasal 38 sanksi bagi yang melakukan ingkar janji: 1. Membayar ganti rugi 2. Pembatalan akad 3. Peralihan resiko 4. Denda dan atau 5. Membayar biaya perkara12  Overmatch/ Force Majeur/ Keadan Memaksa Seseorang dapat menolak dikatakan wanprestasi apabila mampu memberikan alasan bahwa prestasinya tidak bisa dilaksanakan karena adanya keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini terbagi 2, yaitu: 1. Teori Obyektif (Keadaan Memaksa Mutlak) Yaitu dalam hal sama sekali tidak bisa melaksanakan prestasi, misalnya karena barang yang menjadi obyek perjanjian musnah. 2. Teori Subyektif (Keadaan Memaksa Relatif) Yaitu, dalam hal prestasi bisa dilakukan tetapi dengan pengorbanan yang besar. Misalnya rute pengiriman yang biasa dilalui mengalami kerusakan berat atau termasuk dalam wilayah bencana alam, pengiriman tetap bisa dilakukan namun menimbulkan ongkos yang jauh lebih besar. Menurut KHES dalam Pasal 40 Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dalam Pasal 41 KHES disebutkan syarat keadaan mekasa atau darurat, yaitu: a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak. b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi. d. 12 Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36 Perbandingan Hukum Perdata 13
  14. 14. I. Penafsiran dalam Perjanjian Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dari penguraian di atas dapat dikemukakan bahwa isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1. Kata-katanya jelas; 2. Kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Didalam Pasal 1342 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila kata-katanya jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Ini berari bahwa para pihak haruslah melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan iktikat baik. Apabila kata-katannya tidak jelas, dapat dilakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak. Untuk melaksanakan penafsiran haruslah melihat pada beberapa aspek, yaitu: 1. Jika kata-katanya dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran makna harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata); 2. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata); 3. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345). Apabila terjadi keraguraguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian (Pasal 1346 KUH Perdata); 4. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal. Dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata).13 13 H.S Salim, Hukum Kontrak:Teori dan Teknik (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-6, hal. 44 Perbandingan Hukum Perdata 14
  15. 15. Penafsiran akad menurut KHES Dalam Pasal 48 KHES dikatakan bahwa Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat. Dalam pasal 49 dikatakan bahwa: 1. Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. 2. Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran. Berikut ini adalah pasal-pasal yang membicarakan mengenai penafsiran akad menurut KHES: 1. Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut (pasal 50) 2. Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan makna yang tersirat (pasal 51). 3. Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan (Pasal 52). 4. Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya (Pasal 53). 5. Kata yang pengertiannya tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syari’ah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya (Pasal 54). 6. Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan (Pasal 55).14 14 Perma No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 48 Perbandingan Hukum Perdata 15
  16. 16. KESIMPULAN Setelah dari pembahasan dan pemaparan dalam makalah ini mengenai perbandingan perikatan atau perjanjian menurut KUH Perdata dan KHES, adapun kesimpulannya yaitu : 1. Di dalam pembahasan tersebut bahwasanya untuk mengenai pengertian perikatan di dalam KUH Perdata tidak ada dijelaskan tetapi yang dijelaskan di dalam KUH Perdata dalam pasal 1313 yaitu mengenai perjanjian, bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan di dalam KHES untuk mengenai pengertian perikatan dalam pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 2. Untuk dalam pembahasan mengenai perikatan atau perjanjian menurut KUH Perdata dan KHES didalamnya hanya ada sedikit perbedaan, dan tidak perbedaan itu tidak terlalu jauh, karena kalau dilihat dari segi maknanya agak sedikit berbeda, tapi kalau dibandingkan dengan menggunakan akal pikiran dan diteliti, mengenai KUH Perdata dan KHES saling berkaitan dan ada korelasinya. 3. Untuk perbandingan-perbandingan yang terdapat di dalam KUH Perdata dan KHES mengenai perikatan atau perjanjian, ada sebagian yang berbeda dalam hal hapusnya perikatan, kalau di dalam KUH Perdata bagian hapusnya perikatan ada dijelaskan sampai beberapa bagian, sedangkan di dalam KHES mengenai hapusnya perikatan tidak ada dijelaskan dalam KHES, akan tetapi hanya ada menjelaskan tentang batalnya suatu akad (perikatan). 4. Mengenai sumber hukum tentang perikatan atau perjanjian KUH Perdata masih menggunakan hukum yang ada sebelumnya, atau mengikuti hukum yang berasal dari Romawi, sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenai perikatan, mengambil sumber hukum yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadist. Perbandingan Hukum Perdata 16
  17. 17. BAB III PENUTUP Setelah kita membahas tentang mengenai perikatan atau perjanjian yang terdapat didalam pembahasan Perbandingan Hukum Perdata, banyak yang kita ketahui tentang pembahasan perikatan baik itu pengertian, syarat sah, macam-macam perikatan, asas-asas perikatan, lahirnya perikatan, hapusnya perikatan, wanprestasi dan penafsirannya menurut hukum perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam (KHES). Mengenai tentang perikatan disini tidak dijelaskan pengertiannya menurut KUH Perdata, akan tapi perikatan disini cakupannya luas, sedangkan di dalam KHES akad (perikatan) adalah perjanjian, kesepakatan dan persetujuan. Demikianlah makalah ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan bersumber dari referensi yang jelas, jika dari pemakalah baik penyajiannya, penulisannya, pemaparannya kurang sempurna mohonlah kiranya dimaafkan, karena tak ada manusia yang mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Semoga apa yang ada didalam pembahasan makalah ini menjadi pelajaran dan pengetahuan yang baik. Jakarta, 29 Oktober 2013 Penyusun Perbandingan Hukum Perdata 17
  18. 18. DAFTAR PUSTAKA Rusdiana Kama dan Aripin Jaenal, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), Cet.1 Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) Cet.1 Miru Ahmadi dan Pati Sakka, Hukum Perikatan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Cet.3 Prof. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), Cet.29 Prof. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), Cet.18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perbandingan Hukum Perdata 18

×