2. Pengertian Hukum Bisnis
“Hukum Bisnis” merupakan terjemahan dari istilah
“business law” yang banyak dipakai saat ini, baik
dikalangan akademis maupun praktisi. Meskipun
begitu, banyak istilah lain yg walaupun tidak persis
sama artinya, tetapi memiliki ruang lingkup yg mirip
dgn istilah hukum bisnis ini. Istilah-istilah lain
terhadap hukum bisnis tersebut adalah sbb:
a. Hukum Dagang ( Trade Law)
b. Hukum Perniagaan (Commercial law)
c. Hukum Ekonomi (Economic Law)
3. • Istilah “hukum dagang” atau “hukum
perniagaan” merupakan istilah dengan cakupan
yg sangat tradisional dan sangat sempit.
Sebab, pada prinsipnya kedua istilah tersebut
hanya melingkupi topik-topik yg terdapat
dalam KUHD saja. Padahal begitu banyak topik
hukum bisnis yg tdk diatur atau tdk lg diatur
dlm KUHD. Misalnya, mengenai PT, Kontrak
Bisnis, Pasar Modal, Merger dan Akuisisi,
HAKI, Perpajakkan, Bisnis Internasional dlsb.
4. • Sementara dengan istilah “hukum ekonomi”
cakupannya sangat luas, berhubung adanya
pengertian ekonomi dlm arti makro dan mikro,
ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi
manajemen dan akuntansi, yg semua’a tersebut
mau tdk mau harus dicakup oleh istilah “hukum
ekonomi”.
5. Adapun yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis antara lain adalah sbb:
a. Kontrak Bisnis
b. Jual Beli
c. Bentuk-bentuk perusahaan
d. Perusahaan go public dan pasar modal
e. Penanaman Modal Asing
f. Kepailitan dan Likuidasi
g. Merger dan Akuisisi
h. Perkreditan dan Pembiayaan
i. Jaminan hutang
j. Surat berharga
k. Perburuhan
l. HAKI
m. Anti Monopoli
n. Perlindungan Konsumen
o. Keagenan dan Distribusi
p. Asuransi
q. Perpajakkan
r. Penyelesaian Sengketa Bisnis
s. Bisnis Internasional
t. Hukum Pengangkutan
6. Pengertian Kontrak
Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara
2 (dua) atau lebih pihak yg dapat menimbulkan, memodifikasi,
atau menghilangkan hubungan hukum.
7. Asas-asas Kontrak
1. Asas Kontrak sebagai Hukum yang mengatur
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas Pacta sunt servanda
4. Asas konsensual
5. Asas obligatoir
8. 1. Asas Kontrak Sebagai Hukum yang Mengatur
Hukum mengatur adalah peraturan2 hukum yg
berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam
suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini
tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur
sebaliknya, maka yg berlaku adalah apa yg diatur oleh para
pihak tersebut.
9. 2. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk
membuat perjanjian yang berisi apa pun asalkan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
undang-undang. Hukum perjanjian memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja bahkan diperbolehkan untuk
membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang
dari pasal-pasal hukum perjanjian dalam Buku III
KUHPerdata .
10. 3. Asas Pacta Sunt Servanda
3. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda dipatuhi sebagai sebuah
prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya . Dengan kata lain, asas ini
melandasi pernyataan bahwa sebuah perjanjian akan
mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak
terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut . Perjanjian
dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang
menentukan isinya serta cara pelaksanaannya.
11. 4. Asas Konsensual
Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak
(consensus) dari para pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat
dibuat secara bebas tidak terikat bentuk tertentu dan
perjanjian itu telah lahir pada detik tercapainya kata sepakat
dari para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu telah sah
apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan
tidaklah diharuskan adanya suatu formalitas tertentu.
12. Terdapat pengecualian dalam asas kosensualisme, yakni
bahwa dalam perjanjian tertentu, oleh undang-undang
ditetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu.
Pengecualian tersebut seperti perjanjiaan penghibahan
benda tidak bergerak (tanah) yang harus dilakukan dengan
akta notaris. Jadi, perjanjian tersebut harus dalam bentuk
tertulis. Apabila perjanjian semacam ini tidak dilakukan
dengan akta notaris maka perjanjian tersebut batal.
13. 5. Asas Obligatoir
• Adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu
kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi
keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan
kewajiban saja.
14. Syarat Sah Kontrak
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam
Pasal 1320 telah menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian,
yaitu .
1) sepakat mereka yang mengikatkan diri (kata sepakat) ;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (kecakapan)
3) Hal tertentu
4) Sebab yang halal
15. 1) Sepakat
• KUHPerdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sepakat.
Untuk memperoleh penjelasan mengenai hal tersebut, Subekti
menguraikan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus
sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam
perjanjian yang dibuat . Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu
juga dikehendaki oleh pihak yang lain . Mereka menghendaki sesuatu
yang secara timbal balik, misalnya penjual menginginkan sejumlah
uang dan pembeli menginginkan sebuah barang dari penjual . Untuk
mewujudkan suatu kesepakatan, tidak cukup bahwa keinginan atau
keputusan sudah diambil oleh para pihak. Kehendak dan keputusan
harus disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain
secara timbal balik .
16. 2. Kecakapan
Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap atau mampu untuk
membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Prinsip ini
bersumber dari Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang adalah
cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang
dinyatakan tidak cakap.”
Golongan orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap
untuk membuat perjanjian adalah
1) orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur (minderjarig) ;
2) orang yang ditempatkan dibawah pengampunan (curatele) ,
Golongan orang yang disebutkan diatas tidak dapat membuat
perjanjian secara mandiri, kecuali jika melalui perwakilan, yaitu orang tua atau
wali atau orang dewasa lain yang berhak mewakilinya .
17. 3. Hal Tertentu
• Yang dimaksud hal tertentu dalam Pasal 1320
KUHPerdata adalah apa yang menjadi kewajiban dari
debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur atau
sebaliknya. Hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat
diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang
timbul dari perjanjian. Suatu kewajiban dalam perjanjian
dinamakan prestasi bagi debitur, sedangkan bagi kreditur
hal tersebut merupakan hak .
18. 4. Sebab yang Halal
Sebab yang dimaksud isi perjanjian itu sendiri atau
tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian, yaitu
mempunyai dasar yang sah dan patut atau pantas. Hal ini
adalah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan .
Terpenuhi atau tidaknya syarat sebab yang halal,
semata-mata ditentukan oleh isi atau objek perjanjian .
Dengan demikian, syarat kesepakatan ini disebut juga
dengan syarat objektif .
