SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Rukun dan Syarat Akad
Rukun
• Unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah
atau tidaknya perbuatan tersebut atau ada tidaknya
Syarat
• Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum
syara’ dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang
ketiadaanya menyebabkan hukum itu tidak ada.
1. Tidak ada rukun berarti sejak awal akad tidak ada;
2. Tidak ada syarat terbentuknya akad berarti ada akad tapi secara yuridis tidak ada (batal demi hukum);
3. Tidak ada syarat keabsahan akad maka akad menjadi fasid/batil (dapat dibatalkan);
4. Tidak ada syarat akibat hukum maka akad menjadi mauquf;
5. Tidak memenuhi syarat mengikat berarti akad belum mengikat/iltizam;

More Related Content

More from IAIN Ponorogo

Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianIAIN Ponorogo
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutIAIN Ponorogo
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islamIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 

More from IAIN Ponorogo (12)

Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 

Recently uploaded

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 

Recently uploaded (10)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 

Rukun dan syarat akad

  • 2. Rukun • Unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut atau ada tidaknya Syarat • Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itu tidak ada.
  • 3.
  • 4. 1. Tidak ada rukun berarti sejak awal akad tidak ada; 2. Tidak ada syarat terbentuknya akad berarti ada akad tapi secara yuridis tidak ada (batal demi hukum); 3. Tidak ada syarat keabsahan akad maka akad menjadi fasid/batil (dapat dibatalkan); 4. Tidak ada syarat akibat hukum maka akad menjadi mauquf; 5. Tidak memenuhi syarat mengikat berarti akad belum mengikat/iltizam;