2. Apa itu Otonomi Daerah ?
• Secara bahasa
Otonomi adalah kewenangan. Daerah adalah suatu wilayah.
• Menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan
daerah)
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Menurut UU pasal 1 no.32 tahun 2004
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
dan masyarakat sekitar.
3. Apa itu Daerah Otonom ?
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah,
yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mengapa ada Otonomi Daerah ?
Sebagai wujud adanya perubahan
paradigma dalam pelaksanaan pemerintah
di Indonesia yang selama ini (sebelum Era
Reformasi) bersifat sentralistik telah tidak
sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan
masyarakat Indonesia saat ini.
5. Tujuan Otonomi Daerah
• Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat.
• Pengembangan kehidupan demokrasi.
• Keadilan.
• Pemerataan.
• Pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pemerintahan daerah dan pusat.
• Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
• Menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran
serta masyarakat, mengembang peran dan fungsi
DPRD.
6. Landasan Pelaksanaan Otonomi
Daerah
• Pasal 18 UUD 1945
• Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998
(penyelenggaraan otonomi daerah,
penggunaan dan pengaturan sumber daya
Nasional, perimbangan keuangan pusat dan
daerah)
• UU No.22, 1999 (pemerintahan daerah) diubah
menjadi UU No.32, 2004.
• UU No. 25, 1999 (perimbangan keuangan
pusat dan daerah) diubah menjadi UU No.33,
2004
7. Berkaitan dengan hubungan keuangan, dalam
undang-undang No 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa
pendanaan penyelenggaran pemerintah agar terlaksana
secara efesien dan efektif serta untuk mencegah
tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan
pada suatu bidang pemerintah, diatur sebagai berikut:
a. Penyelenggaran pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi
dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD)
b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang
menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari
Anggaran Pendapatan Belaja Negara (APBN), baik
kewenagan pusat yang dikonsentrasikan kepada
gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah
daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam
rangka tugas pembantuan
8. Asas-asas Otonomi Daerah
• Desentralisasi
Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam NKRI
• Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada gubernur dan atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu
• Tugas pembantuan
Penugasan dari pemerintah kepada daerah
9. contoh
1. Desentralisasi
- Dinas pendidikan mengatur pola pendidikan
- Dinas perikanan mengatur potensi perikanan di
daerah
- Pemilihan kepala daerah, dll
2. Dekonsentrasi
- Kantor pelayanan pajak untuk masyarakat
3. Tugas pembantuan
- Kegiatan penanggulangan kemiskinan P2KP
- Kegiatan pengembangan infrastuktur sosial ekonomi
wilayah
- Bantuan Operasional Kesehatan
10. Asas-asas pelaksanaan otonomi
daerah
1. Otonomi Luas : Yaitu Kekuasaan Daerah Untuk
Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Mencakup
Kewenangan Semua Bidang, Kecuali Kewenangan
Yang Oleh Undang – Undang Ditetapkan Tidak Menjadi
Wewenang Pemerintah Daerah
2. Otonomi nyata : yaitu keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan dibidang tertentu
yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh
dan berkembang di daerah
3. Otonomi yang bertanggung jawab : yaitu perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian
hak dan kewenangan kapada daerah sebagai wujud
tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan
otonomi
11. Hak dan Kewajiban Pemerintah
Daerah
Hak
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Memungut pajak daerah
5. Mendapatkan bagi hasil dari [engelolaan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah
6. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang
sah
7. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan
perundang – undangan (ps. 21 uu no. 32 th 2004)
12. Kewajiban
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan,
kesatuan dan kerukunan nasional serta
keutuhan nkri
2. Meningkatkan kehidupan demokrasi
3. Mengembangkan kualitas kehidupan
masyarakat
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas keseharan
7. Dan sebagainya (ps. 22 uu no. 32 th 2004)
13. Kewenangan pemerintah daerah dalam
mengurus kepentingan masyarakatnya
meliputi bidang:
• Pendidikan
• Kesejahteraan
• Kesehatan
• Perumahan
• Pertanian
• Perdagangan, dll
14. Kewenangan pemerintah yang
tetap menjadi urusan pemerintah
pusat
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama
15. Prinsip-prinsip pelaksanaan
otonomi daerah
1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan,
potensi, dan keragaman daerah
2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung
jawab
3. Otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten / kota,
sedangkan otonomi propinsi merupakan otonomi yang terbatas
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah dan antar
daerah
5. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di
dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif
6. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan
fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada propinsi sebagai wilayah
adminstrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan
tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur
16. SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI
SELUAS – LUASNYA DALAM SISTEM DAN
PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH ADALAH DPRD DAN PEMERINTAH
DAERAH
17. PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS KEPALA DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH
UNSUR PERANGKAT DAERAH:
SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
SEKRETARIS DAERAH
LEMBAGA DINAS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA DINAS
LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG DIPIMPIN OLEH
KEPALA BADAN DAERAH
KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH CAMAT
KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH LURAH
18. PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA TINGKATAN
YAITU PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI YANG
DIPIMPIN ULEH GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI OLEH BUPATI
/ WALI KOTA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI
KEPALA DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA DPRD
GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU
KEDUDUKAN GANDA YAITU : SEBAGAI KEPALA
DAERAH DAN SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH
PUSAT DI DAERAH
19. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
DI DAERAH
• KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH PERATURAN
PERUNDANGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
DASAR TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENGATUR DAN MELAYANI MASYARAKAT
DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
SEHARI - HARI
20. MACAM KEBIJAKAN PUBLIK
1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN – PERATURAN
(TERTULIS):
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL :
- UUD 1945
- TAP MPR
- UU / PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- PERATURAN PRESIDEN
- PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT.
21. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR
- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI
DAERAH
2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK
TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA
BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
- PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN KAWASAN KOTA
- PERATURAN TENTANG UPAYA PEMBANGUNAN
JALAN DAN SARANA UMUM DLL.
23. APA MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU KESADARAN
MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA,
BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN MENYATAKAN PENDAPAT
2. MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG
PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU
3. MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL YAITU
KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH
SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING
MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA
4. MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG
TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT
HIDUP SECARA DAMAI
24. PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK BERPERAN AKTIF
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
A. FAKTOR INTERNAL :
1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN SISTEM LAMA
BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH
URUSAN PEMERINTAH.
2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA KESEMPATAN
UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR / LANGKAH
UNTUK BERPARTISIPASI
4. MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK ACUH
25. B. FAKTOR EKSTERNAL :
1. TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA UNTUK
BERPARTISIPASI
2. ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI WARGA
TETAPI BELUM BANYAK DIKETAHUI
3. MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK YANG TIDAK
SESUAI DENGAN SEMANGAT OTONOMI
4. ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK UNSUR YANG
TELIBAT MAKA PERUMUSAN AKAN BERJALAN LAMBAN
26. AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK AKAN
MEMENUHI HAK – HAK RAKYAT SECARA
MENYELURUH
2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN
MASYARAKAT
3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN BAHKAN
BERTENTANGAN DENGAN NILAI – NILAI BUDAYA
MASYARAKAT
