SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
2018
SOLEH HASAN WAHID, M.H.
NIP. 199101112018011002
KONTRAK NOMINAAT
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018
NOMINAAT
Pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan, “Semua perjanjian, baik
yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan
suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat
dalam bab ini dan bab yang lalu”.
Tak
bernama
Bernama
Kontrak yg oleh undang-undang
diberi nama khusus
Kontrak yg timbul dalam
kehidupan masyarakat yang
pada saat dibuatnya UU belum
ada.
Macam:
 Jual beli
 Tukar-menukar
 Sewa-menyewa
 Perjanjian melakukan pekerjaan
 Badan hukum
 Hibah
 Penitipan barang
 Pinjam pakai
 Pinjam-meminjam
 Pemberian kuasa
 Bunga tetap/abadi
 Perjanjian untung-untungan
 Penanggungan utang
 Perjanjian perdamaian
Macam Perjanjian Nominaat
• Jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak
kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan (1457 KUHPerdata).
• Objek jual beli adalah barang-barang tertentu, yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.
• Ada jual beli dengan sistem percobaan, ada jual beli dengan melihat contoh (1463 KUHPerdata).
• Pasal 1458 KUH Perdata berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua
belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun
harganya belum dibayar”.
Jual-beli
• Perjanjian tukar menukar diatur dalam pasal 1541 - 1546 KUH Perdata. Dalam pasal 1541 KUH Perdata yang
dimaksudkan dengan perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri
dengan pihak lain untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik. Sedangkan Pasal 1542
KUHPerdata menegaskan bahwa segala barang yang dapat dijual dapat pula dipertukarkan.
• Resiko dalam perjanjian tukar menukar diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata yang menegaskan bahwa jika
suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian
dianggap gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhiperjanjian, dapat menuntut kembali barang yang
telah diberikan dalam tukar menukar tersebut.
Tukar-menukar
Sewa-Menyewa
Perjanjian
Jangka Waktu
Kewajiban
Sewa (1548 KUHPerdata) suatu perjanjian, dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan
kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu
barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran
sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu
disanggupi pembayarannya.
Macam Perjanjian Nominaat
Hibah
• Schenking
• Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah“Sesuatu persetujuan dengan mana si
penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,
menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”
Jenis Perjanjian Hibah
• Omniet (Perjanjian Cuma-Cuma)
• hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu
memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.
Perbedaan Hibah Wasiat dan Hibah
• Wasiat harus menunggu meninggalnya pemberi wasiat
• Hibah dapat ditarik kembali
Macam Perjanjian Nominaat
PERJANJIAN TIDAK BERNAMA
LEASING
PEMBIAYAAN KONSUMEN
ANJAK PIUTANG
MODAL VENTURA

More Related Content

What's hot

Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaRizqy Putra
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA Fair Nurfachrizi
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANFair Nurfachrizi
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketadionteguhpratomo
 
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUPengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUMuhamad Arifudin
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 

What's hot (20)

Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-Menyewa
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIANHUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Alternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketaAlternatif penyelesaian sengketa
Alternatif penyelesaian sengketa
 
Hukum Perjanjian
Hukum PerjanjianHukum Perjanjian
Hukum Perjanjian
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPUPengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 

Similar to Kontrak Nominat dan Perjanjian Tidak Bernama

Materi Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptxMateri Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptxFerdiManu
 
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...rickoastroady
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanFair Nurfachrizi
 
Perjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptxPerjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptxRIDHOYANSAH
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatanLukman Az
 
A. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewaA. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewajunita191
 
Materi Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptx
Materi Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptxMateri Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptx
Materi Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptxMuslim Nugraha
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutIAIN Ponorogo
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianputrakarno
 
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptMateri Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptSiumKarang
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxArifArizky
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjianhylmihalim
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxFauziRusdianto1
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.pptOSISSPENTIBEL
 
Akad rukun dan syarat jual beli
Akad  rukun dan syarat jual beliAkad  rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual belisyariah umi
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianIAIN Ponorogo
 

Similar to Kontrak Nominat dan Perjanjian Tidak Bernama (20)

Materi Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptxMateri Sesi 7.pptx
Materi Sesi 7.pptx
 
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
Studi komparatif ketentuan the united nations convention on contracts for the...
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 
Perjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptxPerjanjian Penitipan.pptx
Perjanjian Penitipan.pptx
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
A. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewaA. perjanjian sewa menyewa
A. perjanjian sewa menyewa
 
Materi Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptx
Materi Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptxMateri Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptx
Materi Kuliah - Perikatan Karena Perjanjian.pptx
 
Hak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolutHak relatif dan absolut
Hak relatif dan absolut
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Jenis jenis kontrak
Jenis jenis kontrakJenis jenis kontrak
Jenis jenis kontrak
 
Ahdb #3
Ahdb #3Ahdb #3
Ahdb #3
 
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).pptMateri Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
Materi Kuliah OL H.Prkt (1- SH Kontrak) (1).ppt
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt3.Hk-Perikatan_22.ppt
3.Hk-Perikatan_22.ppt
 
Akad rukun dan syarat jual beli
Akad  rukun dan syarat jual beliAkad  rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beli
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 

More from IAIN Ponorogo

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderIAIN Ponorogo
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modernIAIN Ponorogo
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islamIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 

More from IAIN Ponorogo (18)

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modern
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

Kontrak Nominat dan Perjanjian Tidak Bernama

  • 1. 2018 SOLEH HASAN WAHID, M.H. NIP. 199101112018011002 KONTRAK NOMINAAT FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO 2018
  • 2. NOMINAAT Pasal 1319 KUHPerdata yang menyebutkan, “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Tak bernama Bernama Kontrak yg oleh undang-undang diberi nama khusus Kontrak yg timbul dalam kehidupan masyarakat yang pada saat dibuatnya UU belum ada. Macam:  Jual beli  Tukar-menukar  Sewa-menyewa  Perjanjian melakukan pekerjaan  Badan hukum  Hibah  Penitipan barang  Pinjam pakai  Pinjam-meminjam  Pemberian kuasa  Bunga tetap/abadi  Perjanjian untung-untungan  Penanggungan utang  Perjanjian perdamaian
  • 3. Macam Perjanjian Nominaat • Jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan, dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan (1457 KUHPerdata). • Objek jual beli adalah barang-barang tertentu, yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya. • Ada jual beli dengan sistem percobaan, ada jual beli dengan melihat contoh (1463 KUHPerdata). • Pasal 1458 KUH Perdata berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Jual-beli • Perjanjian tukar menukar diatur dalam pasal 1541 - 1546 KUH Perdata. Dalam pasal 1541 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan perjanjian tukar menukar adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik. Sedangkan Pasal 1542 KUHPerdata menegaskan bahwa segala barang yang dapat dijual dapat pula dipertukarkan. • Resiko dalam perjanjian tukar menukar diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata yang menegaskan bahwa jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhiperjanjian, dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan dalam tukar menukar tersebut. Tukar-menukar
  • 4. Sewa-Menyewa Perjanjian Jangka Waktu Kewajiban Sewa (1548 KUHPerdata) suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Macam Perjanjian Nominaat
  • 5. Hibah • Schenking • Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Jenis Perjanjian Hibah • Omniet (Perjanjian Cuma-Cuma) • hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perbedaan Hibah Wasiat dan Hibah • Wasiat harus menunggu meninggalnya pemberi wasiat • Hibah dapat ditarik kembali Macam Perjanjian Nominaat
  • 7.