Bahan materi kuliah hukum kontrak

1. SISTEM HUKUM KONTRAK
Materi Hukum Perikatan

2. HUKUM KONTRAK
 Hukum ini memusatkan perhatian
pada kewajiban untuk melaksanakan
kewajiban sendiri (self imposed
obligation).
 Kontrak dibuat untuk perlindungan
kepentingan private yang belum
diatur oleh undang-undang

3. KONTRAK
 suatu perjanjian tertulis diantara dua atau
lebih orang / pihak yang menciptakan hak
dan kewajiban untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu (Istilah Umum)
 “Contract: An agreement between two or
more persons which creates an obligation
to do or not to do a peculiar thing”
 Perjanjian : Adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang
atau lebih lainnya ( 1313 BW )

4. MODEL KONTRAK BISNIS
 TRANSAKSIONAL
 ADANYA DUA PIHAK ATAU LEBIH DIMANA PIHAK
SATU SEBAGAI PEMBERI PRESTASI DAN PIHAK
LAIN PENYEDIA PRESTASI (JULA BELI, SEWA
MENYEWA, PINJAM MEMINJAM )
 OPERASIONAL
 ADANYA KERJASAMA DARI DUA PIHAK ATAU
LEBIH UNTUK MENGERJAKAN SUATU BISNIS
(JOINT VENTURE, JOINT OPERASIONAL)

5. MACAM MACAM PERJANJIAN
( BW/nominaat )
 Jual Beli
 Tukar Menukar
 Sewa Menyewa
 Melakukan Pekerjaan
 Pengangkutan
 Persekutuan
 Penghibahan
 Penitipan Barang
 Pinjam meminjam
 Untung Untungan
 Penanggungan Utang
 Perdamaian
 Dll

6. Diluar KUHPerdata / Innominaat
 Kontrak licensi
 Kontrak waralaba
 Kontrak Penggunaan Rahim
 Kontrak Pembiayaan

7. ASAS ASAS PERJANJIAN
 ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK :
para pihak mempunyai kebebasan
menentukan perjanjian
 ASAS KONSENSUALISME :
Perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan
(consensus)
 ASAS PERSONALITY :
seseorang yang akan melakukan dan/atau
membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUHPer

8. Lanjutan…
 ASAS IKTIKAD BAIK
Perjanjian harus dibuat berdasarkan
kepatutan dan kepantasan serta tidak
menyalah gunakan situasi
 ASAS PUCTA SUNT SERVANDA
Semua perjanjian yang dibuat secara sah
menjadi undang undang/hukum bagi
mereka yang membuatnya
dan Perjanjian tidak dapat dibatalkan
secara sepihak selain dengan kesepakata
atau berdasarkan undang-undang

9. Asas-asas Hukum Perikatan
Nasional
 Disamping kelima asas yang telah diuraikan
diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan
yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19
Desember 1985 telah berhasil
dirumuskannya delapan asas hukum
perikatan nasional. Kedelapan asas
tersebut adalah sebagai berikut:

10. Asas Kepercayaan
 Asas kepercayaan mengandung
pengertian bahwa setiap orang yang
akan mengadakan perjanjian akan
memenuhi setiap prestasi yang
diadakan diantara mereka dibelakang
hari.

11. Asas Persamaan Hukum
 Asas persamaan hukum mengandung
maksud bahwa subjek hukum yang
mengadakan perjanjian mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang
sama dalam hukum. Mereka tidak
boleh dibeda-bedakan antara satu
sama lainnya, walaupun subjek
hukum itu berbeda warna kulit,
agama, dan ras

12. Asas Kesimbangan
 Asas keseimbangan adalah asas yang
menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan
perjanjian. Kreditur mempunyai
kekuatan untuk menuntut prestasi
dan jika diperlukan dapat menuntut
pelunasan prestasi melalui kekayaan
debitur, namun debitur memikul pula
kewajiban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik.

13. Asas Kepastian Hukum
 Perjanjian sebagai figur hukum
mengandung kepastian hukum.
Kepastian ini terungkap dari kekuatan
mengikatnya perjanjian, yaitu
sebagai undang-undang bagi yang
membuatnya.

14. Asas Moralitas
 Salah satu faktor yang memberikan
motivasi pada yang bersangkutan
melakukan perbuatan hukum itu
adalah didasarkan pada moralitas
sebagai panggilan hati nuraninya.

15. Prinsip Kontrak Internasional
UNIDROIT Principles (lex mercantoria)
 Prinsip Kebebasan Berkontrak
 Prinsip Iktikad baik dan Transaksi Jujur
 Prinsip pengakuan kebiasaan
 Prinsip Kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan
 Prinsip larangan negosiasi dgn iktikad buruk
 Prinsip Menjaga kerahasian
 Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat baku
 Prinsip syarat sahnya kontrak
 Prinsip pembatalan karena perbedaan besar
 Prinsip contraproferentem dalam penafsiran
 Prinsip menghormati kontrak dalam kesulitan
 Prinsip Pembebasan dalam force majeur

16. SUBYEK PERJANJIAN
 PERSOON
 LEGAL ENTITIES
 PUBLIC BODIES
 STATE

17. PARA PIHAK
 Government to Private
 Government to Government
 Private to Private

18. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
(1320 BW)
 SYARAT SUBYEKTIF
 KESEPAKATAN
 KECAKAPAN
 SYARAT OBYEKTIF
 SUATU HAL TERTENTU
 SEBAB YANG HALAL

19. Bandingkan dengan Enforceable of
Contract dari Common law
 Agreement (kesepakatan)- offer
acceptance
 Mutual assent (timbal balik)
 Consideration (pertimbangan)
 Contractual Capacity (kecakapan)
 Lawful Object ( yang diperbolehkan
hukum)

20. KESEPAKATAN
 Adalah bertemunya dua maksud yang
terwujud dalam janji untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu
 Kesesuaian antara penawaran (offer) dan
Penerimaan ( Acceptance )
 Ditandai dengan : jabat tangan ;
pembayaran ; tanda tangan ; dan hal lain
yang dianggap patut menurut undang
undang dan kebiasaan
 Tidak sah bila: atas paksaan; adanya
penipuan/kekhilafan ; penyalahgunaan
situasi

21. KECAKAPAN
 Adalah pihak yang mampu secara hukum
atau berkuasa atas barang dan jasa yang
diperjanjikan atau berwenang mewakili
pihak
 Misalnya : Pemilik barang atau yang
diberi kuasa ; Direktur sebagai wakil
perusahaan
 Yang tidak cakap : anak dibawah umur
(<21th/belum menikah) ; seorang pailit
; dibawah pengampuan; (perempuan
dalam hal dilarang undang undang (UUP
1/1974 psl 31 ayat 2 )

22. SUATU HAL TERTENTU
 Adalah objek perjanjian yang akan
menimbulkan prestasi bagi para
pihak baik yang ada maupun yang
akan ada
 Misal :
barang atau jasa : rumah,kendaraan
, pengangkutan ; pengiriman;
pemborongan; pelayanan jasa dll

23. SEBAB YANG HALAL
 Sesuatu yang menjadi pokok
perjanjian adalah suatu sebab yang
legal menurut undang undang ; tidak
melanggar kesusilaan dan ketertiban
umum . Mis : jaul beli, pinjam
meminjam dll
 tidak boleh memperjanjikan jual beli
gula illegal; narkoba ; menjual
belikan tanah sengketa ;
pemasangan iklan yang porno ;
pementasan di depan masjid dll

24. UNSUR UNSUR PERJANJIAN
1. UNSUR ESSENSIAL
 Suatu hal pokok mengenai objek
perjanjian yang harus dicantumkan
dalam perjanjian agar perjanjian
menjadi sah
 Misal :
Barang/jasa,, status hubungan
hukum dan harga (?)

25. 2. UNSUR NATURALIA
 Ketentuan hukum umum sebagai syarat yang
dicantumkan dalam perjanjian ( tidak
mengurangi keabsahan perjanjian )
 Misal : Cara pembayaran ; waktu dan tempat
penyerahan ; biaya angkutan ;pemasangan dll
3. UNSUR AKSIDENTALIA
 Ketentuan yang tidak disyaratkan oleh undang
undang namun dianggap perlu bagi para pihak
untuk tekhnis pelaksanaan
 Misal : penyerahan kwitansi ; gambar;nama
bank dan nomor rekening ; penyerahan bukti
pendukung perjanjian lainnya

26. Except Clause
 Suatu hal yang bersifat penting sebagai
pelengkap yang sebenarnya tidak
diinginkan para pihak
 Misal :
1. Ganti rugi / Wanprestasi
2. Force Majeur
3. Penyelesaian sengketa

27. WANPRESTASI
 Suatu keadaan dimana pihak debitur
karena kelalaian/kesengajaan tidak
memenuhi prestasi yang diperjanjikan
 Macam :
1. Tidak dipenuhi prestasi
2. Dipenuhi hanya sebagian
3. Dipenuhi tetapi terlambat
4. Melakukan yang dilarang oleh
perjanjian

28. AKIBAT WANPRESTASI
 Batalnya perjanjian
 Ganti kerugian
 Penanggungan atas resiko yang
terjadi
 Membayar biaya perkara di
pengadilan

29. FORCE MAJEUR /OVER MACHT
 Suatu keadaan diluar kekuasaan yang
menyebabkan tidak dapat dipenuhinya
prestasi
 Misalnya :
Gangguan cuaca; gempa bumi;
kecelakaan;huru hara; Hal hal yang tak
dapat diduga sebelumnya

30. AKIBAT FORCE MAJEURE
 Pembebasan dari ganti rugi
 Rekontraktual
 Lose lose solution

31. Pelepasan Hak
 pelepasan hak atau “rechtsverwerking”
yaitu hilangnya hak bukan karena
lewatnya waktu tetapi karena sikap
atau tindakan seseorang yang
menunjukan bahwa ia sudah tidak akan
mempergunakan suatu hak

32. Penyelesaian Sengketa
 Alternative Dispute Resolution
(Musyawarah)
 Negosiasi, Mediasi, Konsultasi
ATAU
 Arbitrase
 Ad Hoc, Lembaga Arbitrase
 Pengadilan
 Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga

33. Domisili dan Jurisdiksi
Pilihan Hukum dan Pilihan Forum
 Para pihak dapat menentukan hukum
mana yang akan diberlakukan
 Antar daerah
 Antar negara
 Bila antar negara, para pihak dapat
menentukan hukum acara yang akan
digunakan

34. Prinsip–Prinsip Pilihan Hukum
 Melakukan kontrak bisnis lintas batas
negara, para pihak akan dihadapkan
dengan pilihan hukum.
 Dalam penentuan pilihan hukum,
dikenal beberapa prinsip dan batas
pilihan hukum antara lain sebagai
berikut

35. Prinsip Otonomi Para Pihak
 Menurut prinsip ini, para pihak yang
paling berhak menentukan hukum
yang hendak mereka pilih dan
berlaku sebagai dasar transaksi,
termasuk sebagai dasar penyelesaian
sengketa sekiranya timbul suatu
sengketa dari kontrak transaksi yang
dibuat.

36. Prinsip Bonafide
 Menurut prinsip ini, suatu pilihan
hukum harus didasarkan itikad baik
(bonafide), yaitu semata-mata untuk
tujuan kepastian, perlindungan yang
adil, dan jaminan yang lebih pasti
bagi pelaksanaan akibat-akibat
transaksi (isi perjanjian).

37. Prinsip Real Connection
 Beberapa sistem hukum
mensyaratkan keharusan adanya
hubungan nyata antara hukum yang
dipilih dengan peristiwa hukum yang
hendak ditundukkan/didasarkan
kepada hukum yang dipilih

38. Prinsip Larangan
Penyelundupan Hukum
 Pihak-pihak yang diberi kebebasan
untuk melakukan pilihan hukum,
hendaknya tidak menggunakan
kebebasan itu untuk tujuan
kesewenang-wenangan demi
keuntungan sendiri.

39. Prinsip Ketertiban Umum
 Suatu pilihan hukum tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum,
yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para
pihak tidak boleh bertentangan dengan
sendi-sendi asasi hukum dan
masyarakat, hukum para hakim yang
akan mengadili sengketa bahwa ketertiban
umum (public order ) merupakan
pembatas pertama kemauan seseorang
dalam melakukan pilihan hukum.

40. Jumlah Rangkap
 Penutup Perjanjian seyogyannya
menulis jumlah rangkap perjanjian
dan kekuatan hukum yang sama
untuk di pegang masing masing pihak

41. BERAKHIRNYA PERJANJIAN
 Telah dipenuhinya prestasi
 Telah berlalunya waktu yang
ditentukan
 Kesepakatan para pihak
 Diputuskan oleh pengadilan

42. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

43. BATALNYA PERJANJIAN
 Kesepakatan para pihak
 Tidak memenuhi syarat sahnya
perjanjian (syarat Objektif)
 Wanprestasi
 Tidak bisa dilaksanakan
 Melanggar ketentuan undang
undang ketertiban dan kesusilaan
 Tidak pantas dan tidak patut

44. BATALNYA PERJANJIAN
 Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak
memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal
1321 KUHPerdata)
 Null and Void : Perjanjian dianggap telah batal
sejak awal , apabila syarat objektif tidak
terpenuhi. Perjanjian ini dianggap batal demi
hukum dan tidak pernah ada perikatan
 Voidable : Bila salah satu syarat subyektif
tidak terpenuhi perjanjian tidak batal demi
hukum, tetapi salah satu pihak dapat meminta
pembatalan. Perjanjian tetap mengikat para
pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas
permintaan salah satu pihak

45. SEMOGA BERMANFAAT