IMPLEMENTASI TEORI MAQASID AL-SYARI’AH DALAM MENGADILI PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN

1. IMPLEMENTASI
TEORI MAQASID AL-SYARI’AH
DALAM MENGADILI PERKARA
DISPENSASI PERKAWINAN
Ade Sofyan, S.Sy., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Ngawi

2. PENGERTIAN

3. PENGERTIAN ISTILAH
 Maqashid syariah adalah nilai dan makna yang
dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh
pembuat syariat (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat
dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari
teks-teks syariah.
 Syariah adalah al-nushush al-muqaddasah (teks-teks
suci) dari al-Quran dan Sunnah mutawatir yang sama
sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.

4. PERKEMBANGAN MAKNA MAQASHID SYARIAH

6. AT-THUFY :
“ DIMANA ADA MASLAHAT,
DI SITU ADA SYARI’AT”

7. RUH DARI KONSEP MAQASHID SYARIAH (MASLAHAT)
Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau
menarik manfaat dan menolak mudarat (dar’u al-mafasid wa jalb al-masalih)

8. KONSEP MASLAHAH AL-GHAZALY
al-maslahah itu dibagi menjadi tiga kelompok, :
1. al-maslahah al-mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang mendapat perhatian
dari Allah. Dengan kata lain ditemukan dalil-dalil yang memerintahkan untuk
memeliharanya. Baik hukumnya disebut secara langsung oleh al-nas semisal
dalam QS. al-Baqarah (2): 222 atau melalui pemikiran sehingga diketahui
penetapan al-maslahah dalam pandangan shara’.
2. al-maslahah al-mulghah, adalah kemaslahatan yang menurut pertimbangan
pemikiran merupakan sesuatu yang baik namun terdapat nas yang tidak
menerimanya.
3. al-maslahah al-mursalah adalah hukum atau kemaslahatan yang dipandang
baik, yang dilihat sebagai suatu kemaslahatan, sejalan dengan tujuan shari’ah,
dan tidak ada dalil yang menolak atau mengakuinya..

9. PENGERTIAN MASLAHAT MURSALAH
INDUKSI DARI LOGIKA SEKUMPULAN NASH, BUKAN DARI NASH YANG RINCI SEPERTI
HALNYA QIYAS .
SYARAT PENERAPANNYA:
1. MASLAHAT ITU ADALAH MASLAHAT YANG HAKIKI DAN BUKAN MASLAHAT DENGAN
DUGAAN.
2. MASLAHAT ITU BERSIFAT UMUM, BUKAN MASLAHAT PRIBADI
3. PEMBENTUKAN HUKUM BERDASARKAN KEMASLAHATAN TIDAK BERTENTANGAN
DEGAN HUKUM ATAU PRINSIP BERDASARKAN NASH ATAU IJMA’

10. MAQASHID SYARIAH VERSI IBN ASYUR
FITRAH :
-Sifat dasar fitrah adalah adanya toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan dan kebebasan.
-Setiap kemaslahatan adalah fitrah, seperti jujur, menepati janji, ikhlas, amanah, adil, lemah lembut terhadap sesama, berbuat baik,
toleransi.
-Sebaliknya sifat dusta, khianat, menipu, ingkar janji, saling membenci, berbuat buruk, fanatik, adalah melawan fitrah.
MASLAHAH :
-Mashlahah adalah sifat bagi perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya secara mayoritas (hak Allah)
maupun individu (hak ibad)
TA’LIL :
- illat merupakan dasar yang sempurna bagi pemikiran Syariah karena sesungguhnya ia bertujuan untuk menjelaskan tujuan syari’ dari
suatu hukum.

12. MAQASHID SYARIAH (MASHALIH KULLIYAT)
PENDEKATAN SISTEM (TEORI JASSER AUDA)
ENAM FITUR :
1. FITUR KOGNITIF (AL-IDRAKIYAH)
2. FITUR KEMENYELURUHAN (AL-KULLIYAH)
3. FITUR KETERBUKAAN (AL-INFITAHIYAH)
4. FITUR HIRARKI-SALING BERKAITAN (AL-HARAKIYAH
ALMU’TAMADAH TABADULIYYAN)
5. FITUR MULTI DIMENSIONAL (TA’ADDUD AL AB’AD)
6. FITUR KEBERMAKSUDAN (AL-MAQASHIDIYYAH)

13. FITUR KOGNITIF
 MEMISAHKAN WAHYU DARI KOGNISINYA
 FIKIH DIGESER DARI KLAIM ‘PENGETAHUAN ILAHIYAH’
MENUJU ‘KOGNISI’(PEMAHAMAN RASIO)
 FIKIH BERBEDA DENGAN SYARIAH

14. FITUR KETERBUKAAN
 ‘URUF YANG BIASANYA TITIK TEKANNYA BERKAITAN
DENGAN TEMPAT, WAKTU DAN WILAYAH, DIALIHKAN
TITIK TEKANNYA LEBIH PADA PANDANGAN DUNIA DAN
WAWASAN KEILMUAN
 MENGURANGI LITERALISME DALAM HUKUM ISLAM
 MEMBUKA SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP
KEMAJUAN DALAM ILMU ALAM, SOSIAL DAN BUDAYA,
DLL

15. FITUR HIRARKI-SALING BERKAITAN
 PERBAIKAN JANGKAUAN MAQASHID (UMUM, KHUSUS,
PARTIKULAR)
 PERBAIKAN JANGKAUAN ORANG YANG DILIPUTI
MAQASHID (MAQASHID INDIVIDUAL  SOSIAL DAN
PUBLIK)

16. FITUR MULTIDIMENSIONALITAS
 MENAWARKAN SOLUSI ATAS DALIL-DALIL
BERTENTANGAN DENGAN MELAKUKAN KAJIAN
BERDIMENSI BANYAK
 MEMFUNGSIKAN KEMBALI DALIL-DALIL YANG SELAMA
INI TIDAK DIPERGUNAKAN

17. CARA MENEMUKAN MAQASHID SYARIAH
 ASBAB NUZUL DAN ASBAB WURUD  SEJARAH
TURUS ATAU DATANGNYA NASH
 LATAR BELAKANG HUKUM  PERTIMBANGAN
DIBUATNYA HUKUM
 TUNTUTAN ETIS HUKUM  NILAI ETIS YANG ADA
DALAM HUKUM
 ASAS ATAU LANDASAN HUKUM  PRINSIP UMUM
YANG TERKANDUNG DALAM HUKUM

18. KESIMPULAN
Maqashid syariah adalah teori sistem hukum yang
menetapkan hukum tidak didasarkan pada nash, baik
karena nash itu tidak ditemukan, atau nash tidak
dipahami dari bunyi teks semata, tetapi dipahami dengan
memperhatikan ruh (nilai etis) yang terkandung dalam
nash, dihubungkan dengan misi ajaran islam untuk
mewujudkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

19. DISKA SEBAGAI OBJEK IMPLEMENTASI
 DISKA MERUPAKAN HUKUM PENGECUALIAN
 SIFAT DARI HUKUM PENGECUALIAN ADALAH SEMPIT,
DILAKUKAN KARENA DARURAT
 DARURAT DIGUNAKAN SEPERLUNYA SAJA DENGAN
SANGAT HATI-HATI
 ASAS-ASAS YANG TERDAPAT PADA PERMA NO.5 TAHUN
2019 DAPAT DIKATAKAN MERUPAKAN MAQASHID
SYARIAH DARI HUKUM PERKAWINAN

20. PENGERTIAN DISPENSASI KAWIN
 Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon
suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk
melangsungkan perkawinan.
(Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin)

21. KARAKTERISTIK PERKARA DISKA
1. PermohonanPenetapanKasasi
2. Diajukan oleh ortu (keduanya atau salah satu), wali (jika kedua ortu meninggal
dunia), kuasa (jika kedua ortu berhalangan)
3. Diajukan ke pengadilan sesuai dengan agama anak
4. Salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin (belum 19
tahun) masih anak.
5. Penerapan hukum pengecualian (secara ketat dan penuh kebijaksanaan) 
Maqashid Syariah
6. Penetapan (gugur jika pemohon tidak hadir, NO jika pemohon tidak dapat
menghadirkan anak, calon pasangan, ortu/wali calon pasangan, Kabul jika terbukti
dalil atau posita, Tolak jika tidak terbukti dalil atau posita)

22. KENDATI KARAKTERISTIKNYA BERKAITAN DENGAN
UMUR, KARENA PERKARA DISKA TERMASUK
PERKARA PERKAWINAN, MAKA PEMERIKSAAN
PERKARA DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN
HUKUM PERKAWINAN TIDAK ADA YANG
DILANGGAR.
PENTING…

23. PERMA NO 5 TAHUN 2019
• SYARAT ADMINISTRATIF
 SURAT PERMOHONAN
 SURAT-SURAT IDENTITAS :
• - PEMOHON, CALON MEMPELAI,
ORANGTUA CALON MEMPELAI.
• - HUBUNGAN ANAK DENGAN
ORANG TUA KK.
- PENDIDIKAN CALON MEMPELAI
• HAKIM
 HAKIM TUNGGAL
 DIPERIORITASKAN
YANG TELAH
MEMILIKI SK KMA,
PERNAH
MENGIKUTI
PELATIHAN,
PERNAH
MENGADILI
 TIDAK PAKAI TOGA
 PENETAPAN
• PERTIMBANGAN HUKUM
 PERTIMBANGAN TELAH
MEMBERI NASEHAT.
 PERTIMBANGAN TELAH
MENDENGAR PIHAK TERKAIT
 KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK

24. ASAS MENGADILI (PASAL 2 PERMA NO. 5 TAHUN 2019) :
1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas hak dan martabat manusia;
5. Non diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum

25. BEBERAPA PERTANYAAN YANG HARUS DIAJUKAN DALAM
MENGADILI PERKARA DISKA
1. APAKAH PERKARA DISKA UNTUK MASLAHAT UMUM ATAU KHUSUS ?
2. APAKAH PERKARA DISKA TERMASUK MASLAHAT DHARURIYAT ATAU
HAJIYAT ATAU TAHSINIYAT?
3. APAKAH MASHLAHAT YANG DIPEROLEH JIKA PERKARA DISKA
DIKABULKAN ATAU DITOLAK DITINJAU DARI TUJUAN PERKAWINAN?
JIKA TELAH DIJAWAB HAL-HAL TERSEBUT, GUNAKAN MAQASHID SYARIAH
SEBAGAI TEORI (PENDEKATAN ) SISTEM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN
SECARA MENYELURUH MENGENAI INPUT (PERMOHONAN) DAN PROSES
(PERSIDANGAN), UNTUK MENGELUARKAN OUT PUT (PENETAPAN) YANG
BERORIENTASI OUT COME (TUJUAN YANG DIHARAPKAN).

26. TERIMAKASIH