Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc

discussion on how the Public Law and Contract law as private law has to observe each other. they have demarcation , yet cannot ignore the other side

  • Be the first to comment

Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc

  1. 1. Dimensi Hukum Kontrak dan Hukum Keuangan Negara dalam Production Sharing Contract Sampe L. Purba FGD BPKP – SKKMIGAS , 11 September 2017
  2. 2. DR-0112 Agenda a) Pengantar b) Hubungan Hukum c) Hukum Kontrak d) Kontrak Production Sharing Contract e) Hukum Keuangan Negara f) Kedudukan PSC dalam Hukum Kontrak dan Hukum Keuangan Negara g) Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Rezim PSC h) Penutup Back- Up 2
  3. 3. DR-0112 Law is a system of principles and rules of human conduct, being the aggregate of those commandments and principles which are either prescribed or recognized by the governing power in an organized jural society as its will in relation to the conduct of the members of such society, and which it undertakes to maintain and sanction and to use as the criteria of the actions of such members (Black’s Law dictionary). Tujuan Ethics ( Keseimbangan, Keteraturan, Law and order ) Utility ( Kemanfaatan : Social Engineering, Social Control) Certainty ( Perlindungan, Keadilan) a. Pengantar – Fundamental 3
  4. 4. DR-0112 Hubungan Hukum Bersegi Satu [ eenzijdige publiekrechtelijke handeling - Public Law] Hukum Tata Negara [ kelembagaan ] Hukum Administrasi Negara [pelaksanaan kewenangan], Hukum Pidana , [larangan, hukuman, prosedur, eksekusi] Hukum Internasional (Hubungan Publik Internasional) Hubungan Hukum bersegi dua [ tweenzijdige publiekrechtelijke handeling - Private Law ] Hukum Perdata  hak hak dan kewajiban para pihak dan yang terkait Hukum Internasional (Hubungan Perdata Internasional) b. Hubungan Hukum 4
  5. 5. DR-0112 Perikatan – Perjanjian – Kontrak Perikatan (verbintenis)  hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Ps 1233 KUHPerd  Perikatan lahir krn Persetujuan atau Karena Undang-undang i. krn Undang-undang ==> perbuatan sejalan dgn hukum (ps 1352 – 1354 KUHPerd) ATAU perbuatan yang tidak sejalan dgn hukum (ps. 1365 KUHPerd) ii. Krn Persetujuan  Perjanjian (Overeenkomst)  Undang-undang bagi Para Pihak (Ps. 1338 KUHPerd)  Kontrak adalah bentuk konkrit dari sebuah Perikatan dalam bentuk Perjanjian (yang biasanya tertulis)
  6. 6. DR-0112 Keseluruhan Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, HS) Kaidah Hukum  Tertulis dan Tidak Tertulis Hubungan Hukum  Hubungan yang diatur oleh hukum [Peristiwa hukum (akibatnya diatur oleh hukum), dasar hukum, hak dan kewajiban -> subjek hukum] Pihak  Subjek Hukum ( Pendukung Hak - kreditur dan Kewajiban – debitur ) Hak dan Kewajiban  Prestasi [memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu – ps 1234 KUHPerd ] Sepakat  Persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak (Illustr.  penumpang naik angkot, makan di warung tanpa tawar) c. Hukum Kontrak
  7. 7. DR-0112 Syarat sahnya Perjanjian (ps. 1320 KUHPerdata) Syarat Subjektif : (tdk terpenuhi  dpt dimintakan pembatalan) a. Sepakat yang mengikatkan dirinya b. Cakap untuk membuat satu perikatan Syarat Objektif : (tdk terpenuhi  batal demi hukum) c. Suatu hal tertentu d. Suatu causa yang tidak dilarang Tiga Komponen Perjanjian  Esentialia (constructive order : Persetujuan Para pihak, objek )  Naturalia (basic inherent assumption – Free of kekhilafan, paksaan, penipuan)  Aksidentialia (specific – mis. domisili hukum, forum penyelesaian sengketa)
  8. 8. DR-0112 Asas-asas Hukum Kontrak a. Asas kebebasan berkontrak (partij autonomie) ps 1338 KuhPerd - Berlaku sebagai undang-undang bagi parties - tdk dpt ditarik sepihak, kecuali sepakat atau krn alasan UU - dilaksanakan dengan itikad baik b. Asas Konsensualisme (kehendak sepakat saling mengikatkan diri) c. Pacta Sunt Servanda ( asas penuhi janjimu – promissorum implendorum obligati) d. Asas persamaan e. Asas keseimbangan f. Asas kepercayaan g. Asas kepastian hukum h. Asas kepatutan  ps 1965 : Itikad baik hrs selamanya dianggap ada, siapa yang menunjuk kepada itikda buruk diwajibkan untuk membuktikannya
  9. 9. DR-0112 Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional (UNIDROIT – CISG) a. Prinsip Kebebasan Berkontrak b. Prinsip Good Faith and Fair Dealings c. Prinsip pengakuan kebiasaan transaksi bisnis setempat d. Prinsip Sepakat – Offer and Acceptance e. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk f. Kewajiban menjaga rahasia g. Prinsip syarat sahnya kontrak h. Prinsip pembatalan kontrak on gross disparity i. Prinsip Contra Proferentem (if multi tafsir, to the benefit yg terlemah) j. Prinsip perlindungan pihak lemah dalam kontrak baku k. Klausa hardship l. Prinsip Force majeure
  10. 10. DR-0112 Penafsiran Perjanjian a. Hal yang jelas eksplisit tidak untuk diinterpretasi (ps 1342) b. Intensi dari para pihak (ps 1343) c. Kebiasaan sebagai elemen perjanjian (ps 1347) d. Penafsiran sistematis (ps 1348) “Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan sebelumnya. e. Kalau ada keraguan (atas kerugian dan keuntungan both – ps 1349) f. Beban pembuktian ada pada penandatangan perjanjian
  11. 11. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved 11 d. Tujuh Prinsip dalam PSC 1111
  12. 12. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved 12 7 Prinsip dalam Kontrak Kerja Sama 1. Natural Riches Controlled by The State 2. SKKMIGAS has the authority to control Upstream Business Activities 3. Contractor : Financial ability, Technical competence, Professional skills  to provide and make available 4. Kuasa Pertambangan pada GOI, wishes to promote 5. GOI obliged to make effective and efficient 6. Party to PSC : SKKMIGAS dan Contractor 7. Mutual Covenant to agreement 12
  13. 13. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved FILOSOFI KONTRAK KERJA SAMA UUD ’45 Pasal 33 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Resources – Yes Skill & Technology – No Financial ability – No Risk (business & operation) – No Kontrak Kerjasama Resources – No Skill & Technology – Yes Financial ability – Yes Risk (business & operation) – Yes 13 BUMN/D Koperasi Usaha Kecil BU Swasta B.U.T 13
  14. 14. DR-0112 Prinsip Hukum Korporasi a. Piercing the corporate veil  siapa yang mencampuri ikut bertanggung jawab b. Business judgement rules  immunity not to criminalize the result - Fiduciary duties, trust and confidence - duties of skill, care and diligence - statutory duties c. Corporate opportunity  shareholders maximization d. Ultra vires  Pelampauan kewenangan tidak terproteksi e. Liability of Promotors  perluasan dari vicarious liability 1414
  15. 15. DR-0112 Laws and Regulations 15 The laws of the Republic of Indonesia shall apply to this contract Exercising inalienable rights Prinsip equality before the law to treatment and access to justice dalam semua lingkungan peradilan (Pidana, Perdata, TUN, Kepailitan dsb) Inalienable rights adalah hak-hak dasar by nature yang melekat kepada subjek hukum, untuk dapat berperan sesuai dengan atributnya.
  16. 16. 16  Pasal 23 UUD 1945 UU 17 thn 2003 ttg Keuangan Negara UU 1 thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara UU 15 thn 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara e. Hukum Keuangan Negara
  17. 17. DR-0112 Perluasan makna dan ruang lingkup dari psl 23 UUD 1945 a. Hak Negara pungut pajak, cetak uang, pinjam uang b. Kewajiban Negara – layanan umum, bayar tagihan c. Penerimaan Negara d. Pengeluaran Negara e. Penerimaan Daerah f. Pengeluaran Daerah g. Kekayaan Negara/ daerah dikelola sendiri, atau pihak lain atau kekayaan yang dipisahkan pd prshn Negara/ prshn daerah h. Kekayaan pihak lain yg dikuasai Pemerintah utk kepentingan umum i. Kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan fasilitas Pemerintah 17
  18. 18. DR-0112 Prinsip – prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Pasal 3 ayat 1 UU 17 thn 2003) 18
  19. 19. DR-0112 Beberapa Isu Hukum dalam implementasi • Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa dengan adanya UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam pasal 2 huruf g UU 17/2003 tentang Keuangan Negara khususnya mengenai kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum • Putusan Kasasi nr. 242 K/Pdt.Sus/2012 Pengadaan Lokomotif oleh PT KAI  tidak terikat kepada Keppres 80 thn 2003 jo ..Perpres 54/2010, PerPres 70/2012 hal Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (atas gugatan di KPPU UU 5/1999 ) • PerMen BUMN 15/MBU/ 2012  Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN • Mungkin perlu Judicial Review ??? 19
  20. 20. DR-0112 f. Kedudukan PSC dalam dimensi Hukum Kontrak dan Hukum Keuangan Negara
  21. 21. DR-0112 Dialektika Hukum Publik dan Hukum Bisnis • Hukum Publik • Compliance/ Ketaatan • Prosedural dan formalitas • Kewenangan vs Kecakapan • Pakem – tata baku • Pertanggung jawaban Pribadi • Sistem, Prosedur, Kelembagaan • Hukum Bisnis • Rasionalitas – objective oriented • Substance Over Form • Business Judgement Rules • Pertanggungjawaban Korporasi • Inovasi, spekulasi untuk mengoptimalkan upside potential, dgn exposure terukur • SOP, Common business practice 21
  22. 22. DR-0112 Sistem PSC Sistem Keuangan Negara Sumber dana Dari Kontraktor KKKS Terperinci Pada APBN (cash basis) Program Kerja Program dan kegiatan operasi berlangsung sepanjang masa Kontrak Bersifat tahunan, dan pengaturan khusus utk tahun jamak/ multi years B E B A N b i a y a sifat Expenditures ==> Biaya Operasi  cost recovery (rf. WP&B) Closed – out dlm st thn anggaran sumber Pengadaan, Alokasi, charges, insentif (I/C, ICR) Pengadaan Barang dan Jasa, Pembebanan Bunga Pinjaman Point to Note Pemahaman Pengakuan Pendapatan dan Perlakuan biaya pada PSC dalam dimensi Keuangan Negara Beberapa Karakteristik yang berbeda 22 22
  23. 23. DR-0112 PSC dalam dimensi Keuangan Negara Contr’ relationship tools - WP&B, PoD, AFE - PTK – SOP - Financial Budget and Reporting - PSC (body + exhibit C) Rezim Keuangan Negara • Kecakapan dan Kewenangan Bertindak • Delik formil & delik materiil • Mekanisme adjustment TIDAK menghapuskan pidana 23 Fiduciary duties Good Engineering Practices ... Taat Prosedur, Taat substansi 23
  24. 24. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved 24 Cost Recovery • Esensi Pengembalian Biaya yang tertalangi lebih dahulu Mengikuti Hukum Pasar (supply – demand) Good engineering practices BUKAN KEUANGAN NEGARA Tata cara pembebanan, pengembalian dan pembukuan diatur dalam Kontrak Life time of the Project • misleading Pembayaran dari Keuangan Negara Rigid on AFE and Procurement rules Efficiency misunderstood Keuangan Negara Diatur dalam regulasi publik, spti. PP Cost Recovery Matching cost against revenue
  25. 25. Rights to be saveguarded Negara : Sovereignty right Pemerintah : Mineral and Mining Right SKKMIGAS : Management Right Contractors : Economic Right Medium of Interaction : Consultation Non Ajudication Ajudication 25 g. Mekanisme Penyelesaian Sengketa PSC
  26. 26. DR-011226
  27. 27. DR-011227 WORK PROGRAM OPERATING COST REVENUES INCOME EXPENDITURES PSC’s ACTIVITY TECHNICAL & ECONOMIC Considerations FINANCIAL & ACCOUNTING Considerations PSC’s Controlling Cycles 27
  28. 28. DR-0112 POD WP&B AFE Procr’ment KESDM,SKK Migas BPK, BPKP, Dirjen. Pajak Kantor Akuntan Publik Home Office MEKANISME PENGAWASAN INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL Pre-Audit Current Audit Post Audit Kontraktor Kontrak Kerja Sama DPR BPK Instansi Lainnya KSP KPK 28 Vendor Kontraktor Kontrak Kerja Sama 28
  29. 29. DR-0112 Audit Pembahasan- Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Audit 1. Dicapai titik temu: Tindak Lanjut Selesai (koreksi atau penjelasan KKKS dapat diterima).Pertimbangan yang digunakan: a. Fiduciary Duty b. Business Judgement Rule (Workmanlike manner, appropriate scientific methods). 2. Tidak dicapai titik temu: a. Dibahas kembali secara periodik untuk mencapai titik temu. b. Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi sebelum Arbitrase. Diatur dalam PSC Section XII Books and Accounts and Audits 1. Diatur dalam Section XII Books and Accounts and Audits. 2. Laporan Audit berisi Audit Exception atau Temuan Pemriksaan. 3. Auditor harus menyampaikan Audit Execption dalam 60 hari setelah selesai proses pemeriksaan. 4. Temuan Pemeriksaan berisi Temuan Pasti dan Temuan Yang Perlu Pembahasan Lebih Lanjut (Dispute). Diatur dalam PSC Section IX Consultation and Arbitration: 1. Pembahasan-pembahasan untuk mencari penyelesaian secara mufakat (Amicably). 2. Pembahasan-pembahasan dalam rangka Arbitrase. Audit dan Tindak Lanjutnya dalam Kontrak Kerjasama 29 29
  30. 30. DR-011230 Beberapa Poin dalam UU 30 - 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
  31. 31. DR-011231 Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat di diadakan perdamaian
  32. 32. DR-011232 PROSES NON-AJUDIKASI BERDASAR KEPENTINGAN PIHAK B MEDIATOR/ KONSILIATOR PIHAK A KESEPAKATAN • Penentu Hasil Ahir (Kesepakatan) : Para Pihak Mediator tidak berwenang membuat keputusan • Prosedur : Tidak Konfrontatif Para Pihak berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai konsensus • Fokus : Memecahkan Masalah Dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak (keinginan dan keberatan) @web
  33. 33. DR-0112 BERDASAR HAK PIHAK BPIHAK A PUTUSAN • Penentu Putusan : Pihak Ketiga yang Netral • Prosedur : Berlawanan/ Berhadapan Masing-masing pihak berusaha mengemukakan bukti dan pendapat yang berlawanan dengan cara meyakinkan pengambil keputusan untuk berpihak kepadanya • Fokus : Hak Legal dan Kejadian- kejadian yang mendahuluinya (sebelumnya)) HAKIM/ ARBITER 33 PROSES AJUDIKASI @web
  34. 34. DR-011234 LITIGASI & NON-LITIGASI FleksibelFormal Putusan tergantung metoda yang dipilih; dapat final (arbitrase), dapat juga tidak Kemungkinan banding, mengandung resiko proses yang memakan waktu lama RahasiaTerbuka, diketahui oleh publik Cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan Menerapkan hukum secara ketat Berdasarkan konsensusBerdasarkan sistem yang sudah baku NON - LITIGASILITIGASI
  35. 35. DR-0112 • Peraturan Perundang-undangan hendaknya memberi kepastian, pedoman dan perlindungan • Ada demarkasi yang jelas antara hukum publik dengan hukum bisnis • Pen-daku-an hak akan sejalan dengan timbulnya liabilities dan tanggung jawab sesuai dengan hak tersebut • Perlu penegasan domain Keuangan Negara, Kekayaan Negara dan Kekayaan Korporasi • Production Sharing Contract adalah tunduk kepada Hukum Kontrak dengan tetap memperhatikan jurisdiksi hukum yang lain h. Penutup/ Concluding Remarks
  36. 36. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas) Terima kasih 36 • sampepurba@gmail.com • slpurba@skkmigas.go.id • sampepurba@sampepurbalawfirm.com • www.maspurba.wordpress.com • www.sampepurbalawfirm.com
  37. 37. DR-0112 Brief CV • Sampe L. Purba, is a Professional who is and has been in oil and gas related managerial business more than 15 years. He has been involved in almost all value chain of Oil and Gas key managerial role namely Planning department, Legal,General Support, Finance, Audit and Commercial. Currently he serves as Senior Executive Advisor SKKMIGAS • Mr. Purba entered some Universities both domestics and abroad. He holds undergraduate and post graduate degrees in Economics, Commerce and Law. He is also alumni of Prestigious Regular National Leadership Course in National Resilience Institution – Republic of Indonesia (LEMHANNAS RI) • Mr. Purba registered as active member of Professional Association such as Association of International Petroleum Negotiators (AIPN), Indonesian Petroleum Society (IPA), Indonesian Accountant Association (IAI), Indonesia Bar Association (PERADI), Associate of Certified Fraud Examiner (CFE), Indonesia Chamber of Commerce (KADIN) • As part of maintaining and updating his knowledge and sharing of experiences, Mr. Purba actively attends and gives workshop, conferences and seminar domestic and abroad. • Mr. Purba also active communicating his ideas on many strategic and current issues, through newspapers, radio, TV, journals and book. Some of his thought can be followed in http.//maspurba.wordpress.com • slpurba@skkmigas.go.id;sampepurba@gmail.com;sampepurba@sampepurbalawfirm.com
  38. 38. DR-0112 Daftar Bacaan : • http://www.academia.edu/5027216/Kepastian_Hukum_dalam_industri_migas_O leh_Sampe_L Purba • https://maspurba.wordpress.com/2009/07/18/konsepsi-kerugian-negara-pada- bisnis-di-lingkungan-badan-hukum-dengan-kekayaan-negara-yang-dipisahkan/ • https://maspurba.wordpress.com/2008/02/01/cost-recovery-itu-lho/ • http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2016-10-11 Model Kelembagaan Pengelola Kegiatan Migas  http://mediaindonesia.com/news/read/68084/penguasaan-sda-dan-modal- kebangsaan/2016-09-22 • Pengantar Ilmu Hukum - C.S.T Kansil • Pengantar Ilmu Hukum - LV. Van Apeldoorn • Kompilasi Hukum Perikatan, Mariam Darus et.al
  39. 39. DR-0112 Penguasaan Negara • Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962 tentang Permanent sovereignity over natural resources  Negara – Negara memiliki berbagai instrumen dan Opsi untuk Implementasinya  Indonesia menganut konsepsi Pasal 33 UUD 1945 3
  40. 40. DR-0112 Hakekat Menguasai oleh Negara • UU 5/1960 : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, b. Menentukan hubungan hukum antar orang dan bumi, c. Mengatur hubungan hukum antar orang dan perbuatan hukum • MK (PUU 36/2012) : Kebijakan, Pengurusan, Pengaturan, Pengelolaan, Pengawasan • Mohammad Hatta (Harian Pedoman 19 Sept 1951) >> Dilaksanakan sendiri, dengan meminjam modal, menanam modalnya, dikerja samakan dengan aturan dan syarat Pemerintah RI (Hari Ultah Koperasi 12 Juli 1977) >> Dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara yang menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer 40 40 40
  41. 41. DR-0112 Konsep Pertanggung Jawaban Publik •Kewenangan, Peraturan, Akuntabilitas •Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan •Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Yurisdiksitas – Legalitas) 41
  42. 42. DR-0112 Asas Perlindungan Universal • First Duty of Sovereign State – To Protect its Citizens else and anywhere (ref. UN Charter, Amend 14 th US Constitution, Pembukaan UUD 45, etc) • Perlindungan Investasi Warga Negara, dan Korporasi • Asas Perlakuan Timbal Balik (reciprocal treatment) 42 42
  43. 43. DR-0112 43 Kewajiban Operasional Kontraktual BPMIGAS Entitlement Seller BPMIGAS Revenue KKKS Entitlement Rekening BUN PENERIMAAN NEGARA A P B N Operasional KKS Penerimaan Negara Hak Operasional Kontraktual KKKS Share Tax KETERANGAN : Garis Kontraktual Garis Kebijakan dan Pengawasan Arus barang Arus Uang KKKS PemerintahBPMIGAS Production/ Lifting Fee Pengelolaan Dan Penjual (+) (-) NEGARA REPUBLIK INDONESIA KKS UU PP Operating Cost Ideal arrangement BPMIGAS Accounting
  44. 44. DR-0112 Lingkungan Strategis yang Berubah • UU 22/ 2001  Sbgn Commercial decision pd Otoritas Admin. Pemerintah (mis. PoD 1, Alokasi, harga gas)  UU APBN  Asumsi Cost Rec masuk dlm nota keuangan  UU Keuangan Negara dan derivasinya  PP 79/2010  Biaya Operasi yg dpt dikembalikan diatur PP 44 44
  45. 45. DR-0112 INTERNAL GOVERNANCE WITHIN PSC 45 Partner Non Operator Audit Project Based Approval Annual Work Program and Budget Approval Covenants with Financial Institution Industrial Good Engineering Practices Association and Interest Group Home Gov’t IRS : Taxation Security Exchange Commission – Pasar Modal Head Quarters World wide Portfolio Benchmarking Personal and Group Performance Evaluation Shareholders Audit Commercial Stake holders 45
  46. 46. DR-0112 GainingAccess Exploration Appraisal Development/EPCI P2Production Profile = P1 Cumulativecashflow-US$millions 700 600 500 400 300 200 100 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 0 2 STOIIP (Stock Tank Oil Initial In Place) GIIP (Gas Initial In Place) means stranded volume of : millions barrels of oil or billions / trillions cubic foot of gas HCIIP Potential Reserves = P1 + P2 + P3 1 4 6 9 11 22 24 26 30 32 38 40 42 Decommissioning,P&AandRestoration GENERIC FIELD PRODUCTION LIFE CYCLE WHAT IS IRR / ROR ………? % 46 46
  47. 47. PRIVATE AND CONFIDENTIAL Project Economics vs Financial Perspective • IRR • NPV • MARR • WACC • POT $ R2 C1 t R1 Dynamic changes of assumption, estimation, projection of P – V - C 47 47 C2
  48. 48. DR-011248 Lesson Learned from ARBITRASE Karaha Bodas dan Himpurna Case Ikhtisar Thn 1994 Pertamina dan Karaha Bodas LLC menandatangani Joint Operating Contract, untuk mengembangkan proyek geothermal dan menjual energinya ke PLN Himpurna California Energy dengan PLN menandatangani ESC untuk memasok Energi ke PLN Krisis Moneter 1998 – Presiden mengeluarkan Keppres Penghentian beberapa Proyek Strategis 1998 Karaha Bodas dan Himpurna masing-masing membawa casenya ke arbitrase
  49. 49. DR-0112 Karaha Bodas Company LLC v Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara and PT. PLN (Persero), ad hoc arbitration under UNCITRAL rules, Final award of 18 December 2000 (Arbitrators Yves Derains (President), Prof Piero Bernardini, Prof Ahmed S. El Kosheri) Himpurna California Energy Ltd v. PT. PLN (Persero), ad hoc arbitration under UNCITRAL rules, Final award of 4 May 1999 (Arbitrators, Jan Paulsson (President), Antonino Albert de Fina, Setiawan SH) 49
  50. 50. DR-011250 I ( n Himpurna, PLN took the position that it was independent of the Indonesian Government and could not be held liable “in circumstances where the Contract ‘was suspended by government action binding on the parties’”. However, the Tribunal in this case considered “the relationship between PLN and the Government of Indonesia, de jure and de facto, and… the implications of the fact that the Contract itself expressly contemplated the effects of Governmental action” . It noted three “independently sufficient grounds for declining to excuse PLN’s non- performance on the grounds of State action”, namely: “PLN’s de jure subservience to the Government”, “The contractual allocation of the risk of Governmental action” and “PLN’s de facto subservience to the Government” In Karaha Bodas, the Tribunal found that the Governmental decisions (i.e. the Decrees) did not amount to a breach of PLN’s and Pertamina’s obligations, but that “since a Governmental event is not a Force Majeure event for them, their non- performance has no legitimate excuse and must be considered as a breach of contract”
  51. 51. DR-011251 Karaha Bodas – JOC with Pertamina , and Energy Sales Contract with PLN • 1997 – 1998 Three Presidential Decrees (Keppres 39/97, KepPres 47/97, KepPres 5/98 – Asia Crisis  Suspension of Karaha Bodas and Himpurna Investments Arbitration Award : Karaha Bodas US $93,100,000 (based on investment approved by Pertamina ) – actual loss (damnum emergens) PLUS Loss Profit for 30 yrs $150,000,000 (Lucrum cessans – gains prevented) Himpurna vs PLN  $117, 000,000 (Present Value of Future Income)
  52. 52. DR-011252 Karaha Bodas & Himpurna Case Karaha Bodas and 5 mistakes (stubborn and stupid frame of mind) 1. The GOI did not take it seriously when it took the case to arbitration 2. Shock and try to file a lawsuit in Court  KB to seize asset Pertamina in Bank of NY worth $650 Million 3. Annoying NY Convention 1958 4. Post-factum on issues tax manipulation 5. Try to link with nationalism TMLubis – Jak.Post 24 Nov. 2004
  53. 53. DR-011253 Arbitration Rules to Note (vary Across the Forums) 1) Step 2) Institutional Involvement 3) Commencement of Arbitration 4) The Notice of arbitration 5) Response to the Notice of arbitration/ request for arbitration 6) Statement of Claim/ Statement of case 7) Statement of Defence 8) Number of arbitrators 9) Appointment of arbitrators 10) Multi-Party Disputes 11. Place of Arbitration 12. Language of the Arbitration 13. Law to be applied by the Arbitral Tribunal to the merits and substance of the dispute 14. Terms of Reference & Procedural Timetable 15. Establishing the Facts of the Case/ the Evidence 16. Documentary Evidence 17. Oral hearings 18. Default & non attendance
  54. 54. DR-011254 19.Interim measures 20.Security of costs 21.Confidentiality 22.Timing of the Award 23.Decision of the Arbitrators 24.Communication of the awards 25.Remedying of Omissions 26.Appeal 27.Costs 28.Arbitrators’ Fees/ Institution’s costs 29.Expedited Procedure ICC - Paris (institutional) UNCITRAL (ad-hoc)
  55. 55. DR-011255 RI meratifikasi Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Penegakan Putusan Arbitrase Asing, dengan KePPres 34/ 1981 Arbitrase Internasional:  Diputus oleh arbiter/majelis arbiter di suatu negara yang dengan Indonesia terikat pada perjanjian;  Termasuk dalam lingkup hukum perdagangan  Putusan arbitrase tidak bertentangan dengan ketertiban umum (PUBLIC POLICY)  Memperoleh eksekutor dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Eksekutor dari Mahkamah Agung bila menyangkut Negara RI sebagai salah satu pihak dalam sengketa.  Pasal 66 UU No 30/1999 Pengakuan dan EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
  56. 56. DR-011256 Source: International Bar Association at http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx October 2015 Apa itu PUBLIC POLICY  Convention 1958 New York The Report concludes that “the review of the public policy concept in the more than 40 jurisdictions covered so far in the study conducted by the Subcommittee confirms that it is difficult to clearly apprehend and impossible to precisely define” but that “public policy as a ground for refusing the recognition or enforcement of foreign awards under Article V(2)(b) of the Convention is overwhelmingly considered to include only a very limited number of fundamental rules or values”.
  57. 57. DR-011257 Arbitration enforcement abroad • NY Convention • Art. 5 - only limited grounds for refusal (exceptions), esp.: - (1a) Lack of capacity of a party - (1a) Invalidity of the arbitration agreement according to the lex contractus) - (1c) Jurisdiction exceeded (ultra petita) - (2a) Arbitrability of the dispute is excluded by the lex contractus, the lex fori of the place of arbitration or the lex fori of the place of enforcement - (2b) Contrary to public policy of receiving country • Esp. the public policy exception is widely used by some countries, eg Russia – practice statements of the Supreme Arbitrazh Court (new version 2013, Information Letter no. 156) • The ILA issued a recommendation to restrict the public policy exception (ILA recommendation on public policy 2002)
  58. 58. DR-011258 PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (ps 70) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

×