Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.

1. HUKUM PERIKATANHUKUM PERIKATAN

2. Definisi PerikatanDefinisi Perikatan
• Menurut Hofmann :
Suatu hubungan hukum antara sejumlah
terbatas subyek-subyek hukum
sehubungan dengan itu dengan
seseorang atau beberapa orang
daripadanya mengikatkan dirinya untuk
bersikap menurut cara-cara tertentu
terhadap pihak lain, yang berhak atas
sikap yang demikian itu

3. • Menurut Pitlo :
Perikatan adalah suatu hubungan hukum
yang bersifat harta kekayaan antara 2
orang atau lebih, atas dasar mana pihak
yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain
berkewajiban (debitur) atas sesuatu
prestasi

4. Perikatan adalah suatu hubungan hukum
antara 2 pihak, yang mana pihak yang
satu berhak menuntut sesuatu dari pihak
yang lainnya yang berkewajiban
memenuhi tuntutan itu

5. Unsur-Unsur PerikatanUnsur-Unsur Perikatan
1. Hubungan Hukum
Hubungan hukum ialah hubungan yang
terhadapnya hukum meletakkan “hak”
pada 1 pihak dan melekatkan
“kewajiban” pada pihak lainnya.

6. Perhatikanlah contoh sebagai berikut :Perhatikanlah contoh sebagai berikut :
1. A menitipkan sepedanya dengan Cuma-
Cuma kepada B, maka terjadilah
perikatan antara A dan B yang
menimbulkan hak pada A untuk
menerima kembali sepeda tersebut dan
kewajiban pada B untuk menyerahkan
sepeda tersebut.
2. X menjual mobil kepada Y, apakah yang
timbul dari perikatan antara X dan Y?

7. 2. Para Pihak
 Para pihak dalam suatu perikatan disebut
dengan subjek perikatan
 Harus terjadi antara 2 orang atau lebih
 Pertama,pihak yang berhak atas prestasi,atau
pihak yang berpiutang disebut dengan
KREDITUR
 Kedua,pihak yang berkewajiban memenuhi
atas prestasi, atau pihak yang berutang
disebut dengan DEBITUR

8. Debitur memiliki 2 unsur yaitu “schuld”
dan “haftung”
Schuld adalah utang debitur kepada
kreditur
Haftung adalah harta kekayaan debitur
yang dipertanggungjawabkan bagi
pelunasan utang debitur tersebut

9. 3. Objek
 Yang menjadi objek perikatan adalah
prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan
 Pasal 1234 KUHPerdata, menyatakan :
“tiap-tiap perikatan adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”

10. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan
kekuasaan nyata atas benda dari debitur
kepada kreditur, termasuk pemberian
sejumlah uang, penyerahan hak milik atas
benda bergerak dan tidak bergerak

11. Prestasi dengan “berbuat sesuatu”adalah
perikatan untuk melakukan sesuatu
misalnya membangun rumah
Prestasi dengan “tidak melakukan
sesuatu” misalnya x membuat perjanjian
dengan y ketika menjual butiknya, untuk
tidak menjalankan usaha butik dalam
daerah yang sama

12. Sifat PrestasiSifat Prestasi
1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika
prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan
mengakibatkan perikatan batal (nietig)
2. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh
debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika
tidak demikian perikatan menjadi batal
3. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh
UU, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum. Jika prestasi tidak halal, maka
perikatan batal

13. 4. Harus ada manfaat bgai kreditur, artinya
kreditur menggunakan, menikmati, dan
mengambil hasilnya. Jika tidak demikian,
perikatan dapat dibatalkan.
5. Terdiri dari satu perbuatan atau
serentetan perbuatan. Jika prestasi itu
berupa satu kali perbuatan dilakukan
lebih dari satu kali dapat mengakibatkan
pembatalan perikatan.

14. 4. Kekayaan
 Pasal 1131 BW menyatakan bahwa : “segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak
maupun yang tak bergerak, baik yang sudah
ada maupu yg akan ada dikemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perserorangan”

15. Ingkar Janji (wanprestasi)Ingkar Janji (wanprestasi)
• Para debitur terletak kewajiban untuk
memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak
melaksanakan kewajibannya tersebut bukan
karena keadaan memaksa maka debitur
dianggap melakukan inkar janji (wanprestasi)
• Ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu :
a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
b) Terlambat memenuhi prestasi
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik

16. • Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi
adalah :
a) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian
yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243
BW)
b) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur
dapat menuntut pemutusan/pembatalan
melalui hakim (pasal 1266 BW)
c) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu,
resiko beralih kepada debitur sejak terjadi
wanprestasi (pasal 1237 BW)

17. d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan
jika masih dapat dilakukan, atau
pembatalan disertai pembayaran ganti
kerugian (pasal 1267 BW)
e. Debitur wajib membayar biaya perkara
jika diperkarakan di muka pengadilan
negeri, dan debitur dinyatakan bersalah

18. • Tidak terpenuhinya kewajiban oleh
debitur disebabkan oleh dua alasan,
yaitu :
a) Karena kesalahan debitur, baik dengan
sengaja maupun lalai
b) Karena keadaan memaksa (Overmacht /
Force Majure )

19. • Adanya kesalahan harus dipenuhi unsur-unsur
sebagai berikut :
a) Perbuatan yang dihindarkan harus dapat
dihindarkan
b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat
menduga tentang akibatnya
• Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau
tidak, haruslah diukur secara obyektif dan
subyektif
• Obyektif, yaitu apabila menurut manusia
normal akibat tsbt dapat diduga
• Subyektif, jika akibat tersebut menurut
keahlian seseorang dapat diduga

20. • Kesengajaan adalah perbuatan yang
diketahui dan dikehendaki
• Kelalaian adalah perbuatan yang mana si
pembuatnya mengetahui akan
kemungkinan terjadinya akibat yang
merugikan orang lain

21. Keadaan memaksa (overmacht / forceKeadaan memaksa (overmacht / force
majure )majure )
• Keadaan memaksa ialah keadaan tidak
dipenuhinya prestasi oleh debitur karena
terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui
atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika
membuat perikatan.
• Unsur-unsur keadaan memaksa :
1. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa
yang membinasakan/memusnahkan objek
perikatan
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa
yang menghalangi debitur u/ berprestasi
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga
akan terjadi pada waktu membuat perikatan

22. SOMASI
 Adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar
dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi
perjanjian yang telah disepakati
 Ketentuan somasi dalam pasal 1238 dan pasal
1243 BW
 Ada 3 cara terjadinya somasi :
1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru
2. Debitur terlambat memenuhi prestasi
3. Prestasi yg dilaksanakan tidak berguna

23.  Isi yang harus dimuat dalam suratIsi yang harus dimuat dalam surat
somasi adalah :somasi adalah :
a.a. Dasar TuntutanDasar Tuntutan
b.b. Apa yang dituntutApa yang dituntut
c.c. Tanggal paling lambat memnuhi prestasiTanggal paling lambat memnuhi prestasi
 Somasi tidak diperlukan apabila :Somasi tidak diperlukan apabila :
a.a. Kreditur menolak pemenuhanKreditur menolak pemenuhan
b.b. Debitur mengakui kelalaianDebitur mengakui kelalaian
c.c. Pemenuhan prestasi tidak mungkinPemenuhan prestasi tidak mungkin
dilakukandilakukan
d.d. Pemenuhan prestasi tidak berarti lagiPemenuhan prestasi tidak berarti lagi
e.e. Debitur telah melaksanakan prestasiDebitur telah melaksanakan prestasi
sebagaimana mestinyasebagaimana mestinya

24. Ganti rugi dalam Wanprestasi
 Menurut pasal 1244, 1245 dan 1246
BW,ganti rugi menggunakan istilah biaya,
rugi dan bunga
 Rugi adalah kerugian nyata yang dapat
diduga atau dapat diperkirakan pada saat
perikatan itu diadakan, yang timbul akibat
wanprestasi

25. Syarat-syarat ganti rugi
 Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya
diduga pada saat waktu perikatan dibuat
 Kerugian yang merupakan akibat langsung
wanprestasi (mempunyai hubungan kausal)

26. Jenis – Jenis Perikatan
A. Perikatan Menurut isi prestasinya :
1) Perikatan Positif dan Negatif
2) Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
3) Perikatan alternatif
4) Perikatan fakultatif
5) Perikatan generik dan spesifik
6) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat
dibagi

27. B. Perikatan Menurut subjeknya
1) Perikatan tanggung renteng
2) Perikatan pokok (principle)
3) Perikatan Tambahan (accesoire)
C. Perikatan menurut mulai dan berakhirnya
perikatan
1) Perikatan bersyarat
2) Perikatan dengan ketentuan waktu

28.  Perikatan Positif adalah perikatan yang
prestasinya berupa perbuatan nyata,
misalnya memberi atau berbuat sesuatu
 Perikatan Negatif adalah perikatan yang
prestasinya tidak berbuat sesuatu
 Perikatan sepintas lalu adalah pemenuhan
prestasi cukup dengan satu perbuatan saja.
Misalnya perikatan untuk menyerahkan
barang yang dijual dan membayarnya

29.  Perikatan berkelanjutan adalah perikatan
dimana prestasinya bersifat terus menerus
dalam jangka waktu tertentu,misalnya
perikatan yang timbul dari sewa menyewa
atau persetujuan kerja
 Perikatan alternatif adalah perikatan dimana
debitur berkewajiban melaksanakan satu dari
dua atau lebih prestasi yang dipilih

30.  Perikatan Fakultatif adalah suatu perikatan
yang obyeknya hanya berupa satu prestasi,
dimana debitur dapat menggantikan dengan
prestasi yang lainnya
 Perikatan generik adalah perikatan, dimana
obyeknya ditentukan menurut jenis dan
jumlahnya
 Perikatan specifik adalah perikatan yang
obyeknya ditentukan secara terperinci

31. Perikatan bersyarat
 Perikatan bersyarat
– a/ perikatan yg pemenuhn prestasiny dikaitkan pd
syarat tertentu.
– Apa yg dimaksud dgn syarat?
 a/ peristiwa yg akan datang dan blm pasti terjadi
(P.1253)
31

32.  Syarat dibedakan atas 2 macam:
– Syarat yang menangguhkan
 Artinya apabila syarat tsb dipenuhi, maka perikatanny
menjadi berlaku
– A akan menjual rumahnya kpd B, kalo A jadi dipindah o/
perusahaanny ke Jakart. Yg menentukan apakah A jadi
dipindah o/ perusahaanny ato tdk tergantung
perusahaanny. Jadi blum pasti terjadi.
– Kalo A betul dipindah ke Jakarta, maka perikatanny
berlaku, yakni A hrs menjual rumahny kpd B
32

33. – Syarat yg memutuskn atau membatalkn
 Artinya apabila syarat tersebut dipenuhi, maka
perikatannya menjadi putus atau batal.
– A akan menyewakan rumahny kpd B asal tdk dipakai utk
gudang. Jika B menggunakan rumah tsb utk gudang,
maka syarat itu tlah terpenuhi dan perikatan menjadi
putus ato batal dan pemulihan dlm keadaan semula
seperti tdk pernah terjadi perikatan.
33

34.  Perikatan yg bertujuan melakukan sesuatu
yg tdk mungkin dilaksanakan, bertentangan
dg kesusilaan dan dilarang UU a/ batal
hukumny.
 Dg demikian perikatan yg dikaitkan dg
syarat-syarat tertentu di atas jadi batal.
 Syarat yg tdk mungkin terlaksana, artinya
scara obyektif syarat itu tdk mungkin
dipenuhi.
34

35. – A akan memberikan hadiah senilai 1 juta rupiah kepada B,
dgn syarat B dpt menempuh perjalanan Semarang –
Jakarta dlm waktu satu hari.
 Ukuran bertentangan dg kesusilaan ato UU?
 UU sendiri tidak mengatur lebih lanjut.
 Ukuran yg dipakai biasanya a/ manusia bebas utk
mengambil keputusan mengenai dirinya sendiri, tapi
apabila ada paksaan ato tekanan batin sehingga ia
tidak bebas lg, maka ini dianggap bertentangan dg
kesusilaan.
35

36. – A akan memberi B hadiah sebuah mobil dg
syarat, B tdk blh menikah dg C. Di sini hibahnya
akan batal.
– Demikian jg halnya ketika A akan menaikkan
upah B, jika B mau menikah dgn C. Ini
bertentangan dg kesusilaan.
 Syarat dibedakan menurut isinya:
– Syarat potestatif
– Syarat kebetulan
– Syarat campuran
04/26/13 36

37.  Syarat potestatif
– a/ syarat yg pemenuhannya tergantung dari kekuasaan
salah satu pihak
 Syarat kebetulan
– a/ syarat yg pemenuhannya tdk tergantung dari kekuasaan
kedua belah pihak
 Syarat campuran
– a/ syarat yg pemenuhanny tergantung dari kemauan salah
satu pihak jg bergantung dari kemauan pihak ketiga
bersama-sama.
 A akan memberi rumah kpd B, jika B mau menikah dgn
keponakanny. Jadi syarat ini tergantung dari B dan jg
keponakanny. 37

38.  Dalam perikatan yang bersyarat, debitur tdk
berkewajiban utk berprestasi sbelum syarat
itu dipenuhi.
 Jika debitur tlh berprestasi sbelum syarat itu
dipenuhi, maka debitur dpt minta kembali
prestasiny sampai syarat itu dipenuhi. Jadi
merupakan pembayaran tdk terutang.
38

39. 2.Perikatan dengan ketetapan waktu
 Perikatan dgn ketetapan waktu
– a/ perikatan yg pemenuhn prestasinya dikaitkan
pd waktu yg tertentu ato dg peristiwa tertentu yg
pasti terjadi.
 Ketetapan waktu dibedakn atas dua:
– Ketetapan waktu yang menangguhkan (P.1268-
1271)
 Ketetapan waktu yg menangguhkan tdk menangguhkan
perikatannya tapi menangguhkan pelaksanaanya.
04/26/13 39

40. – Ketetapn waktu yg memutuskan ato membatalkn
 Perjanjian kerja utk waktu satu tahun, atau sampai
meninggalny buruh
 Perikatan dpt sekaligus ditentukan mulainy
dan berakhirny, yaitu sewa menyewa dimulai
desember yg akan datang sampai satu tahn
lamany. Jika tdk ditentukn mulainy kapan,
maka perikatn sgera berlaku dan kreditur
sgera minta pemenuhanny.
40

41.  Perbedaan perikatan dgn ketetapan waktu dgn
perikatan bersyarat a/ adany kepastian waktu itu
akan datang.
 Ketetapan waktu dapat tetap.
– penyerahan barang dilakukan tanggal 20 April yg akan akan
datang atau 4 hari lg.
 Ketetapan waktu dapat tidak tetap.
– A akan memberikan rumah kpd B kalo A mati. Kematian A a/
pasti, tapi kapan itu terjadi a/ tdk dpt ditetapkn.
 Soal:
– A dan B berjanji akan memberikan rumahnya masing-
masing kpd yg lain berdasarkn siapa yg meninggal duluan 41

42.  Akibat hukum dari perikatan ini bermacam-
macam. UU menentukan bahwa ketetapan
waktu a/ utk keuntungan dari debitur, kecuali
ditentukan lain (P.1270).
– Pada umumnya, pembayaran sbelum waktunya
dari debitur tdk dpt dituntut o/ kreditur jg tdk akan
ditolak o/ kreditur.
– Tapi apabila ketentuan waktu itu utk keuntungan
kreditur, maka pembayaran sbelum waktunya
akan merugikan kreditur. 42

43. – Hutang piutang dgn bunga.
– Debitur behak utk tdk digugat sbelum waktunya dan kreditur
jg berhak utk tdk dibayar sbelum waktuny.
 Dalam perikatan dengan ketetapan waktu,
pembayaran sbelum waktunya tdk dpt diminta
kembali.dan ini berbeda dgn perikatan bersyarat.
 Ketetapan waktu menangguhkan disebut terme de
droit. Harus dibedakan dgn terme de grace dlm pasal
1266. yg pertama menagguhkan pelaksanaan
prestasi, yg kedua debitur minta penangguhan
pemenuhan prestasi krn tlah ditagih oleh kreditur.
43

44. Kehilangan hak untuk
memanfaatkan ketetapan waktu.
 Debitur tidak lg dpt menarik manfaat dari suatu
ketetapan waktu jika ia telah dinyatakan pailit
(dinyatakan tidak mampu lagi) ato krn kesalahan debitur
jaminan yg diberikn kpd kreditur tlah berkurang ato
merosot nilainy.
– Artinya, meskipun batas ketetapan waktu yg ditentukn itu belum
tiba, namun kreditur sdh dpt menagih krn debitur dinyatakan
pailit ato krn kesalahan debitur jaminan yg diberikn kpd kreditur
tlah berkurang ato merosot nilainy.
44

45. Perbedaan perikatan bersyarat dan
perikatan dengan ketetapan waktu
 Debitur yg blum waktuny datang telah memenuhi
prestasi. Dalam perikatan bersyarat prestasinya dpt
dimintakan lg dan merupakan pembayaran tdk
terutang
 Berlakunya pemenuhan prestasi.
– Dlm perikatan bersyarat pemenuhan prestasi itu berlaku
surut sejak perjanjian itu dibuat krn syaratnya belum pasti
terjadi.
– Dlm perikatan dgn ketetapan waktu pemenuhan prestasi itu
tdk berlaku surut. Ketetapan waktu tdk menangguhkan
perikatan melainkan menangguhkan pelaksanaan.
45

46. Perikatan tanggung menanggung atau
tanggung renteng
 Perikatan tanggung menanggung atau tanggung
renteng
– Pada umumnya para pihak dlm perjanjian terdiri dari satu
orang pihak yg satu dan satu orang pihak yg lain. Tapi
sering terjadi salah satu pihak atau kedua belah pihak
terdiri dari lebih dari satu orang.
 Jika A dan B bersama-sama mempunyai piutang Rp.1000,00 utk
X. Artinya, A dan B masing-masing dapat menuntut kepada X
Rp.500,00.
 Sebaliknya, X dan Y hutang kepada A, sehingga A dpt menuntut
kpd X dan Y masing-masing setengah bagian dari hutang itu.
46

47.  Artinya, tiap-tiap kreditur dpt menuntut prestasi
seluruhny dgn ketentuan masing-masing debitur
dpt dipertanggung gugatkan utk sluruh prestasi.
Ini dimaksudkan dgn sekali pemenuhan prestasi,
maka hubunganny menjadi lenyap.
– Karena A dan B bersama-sama mempunyai Hak atas
Rp.1000,00. Jika X tlah melunasi kpd A maka tuntutn B
kepada X jg akan lenyap. Demikian jg sebaliknya, jika X dan
Y bersama-sama hutang kpd A Rp.1000,00 maka A tlah
dibayar lunas kalo X telah membayar hutang itu seluruhny.
47

48.  Umumnya X dan Y mengadakan perhitungan
intern diantara mereka sendiri. Perhitungan
inter inilah yang dinamakan perikatan yg
tanggung menanggung atau tanggung
renteng.
 Perikatan tanggung renteng dapat terjadi
karena:
Perjanjian
Ketentuan UU 48

49.  Tanggung renteng
Aktif (Pasal 1278,1279)
Pasif (Pasal 130)
– Artinya, adakalanya terdapat lebih dari seorang kreditur ato
terdapat lebih dari seorang debitur. Mungkin jg terjadi kombinasi,
yaitu lebih dari seorang kreditur di pihak yg satu dan lebih dari
seorang debitur di pihak yg lain
 Tanggung renteng aktif dlm praktek jarang terjadi.
Tanggung renteng aktif yg timbul dari UU jg tdk ada
 Tiap-tiap kreditur dlm tanggung renteng aktif berhak
menuntut pemenuhan sluruh prestasi, dgn pengertian
pelunasan kpd salah satu kreditur membebaskn debitur
dari kewajibanny thd kreditur-kreditur lainny (P.1278).49

50.  Tanggung renteng pasif dlm banyak hal
timbul dari UU.
– Mereka yg merampas dan orang yg menyuruh,
bertanggung jawab utk seluruhny secara
tanggung renteng.
– Orang yg bersama-sama menerima suatu barang
sbg pinjaman, maka masing-masing mereka utk
seluruhny bertanggungjawab thd orang yg
memberi pinjaman (P.1479).
50

51.  Tanggung renteng pasif biasanya terdiri dari unsur:
– Dua orang debitur atau lebih
– Kewajiban debitur utk prestasi yg sama
– Pelunasan salah seorang debitur akan membebaskan
debitur lainny
– Perikatanny mempunyai dasar ato sebab yg sama.
 Dlm tanggung renteng pasif, kreditur dpt menuntut
pemenuhan prestasi kpd setiap debitur, dlm
pengertian pelunasan dari seorang debitur
membebaskan debitur-debitur lainny (P.1280)
51

52. Daya berlaku tanggung renteng
 Dlm perikatan tanggung renteng terjadi dua
pola hubungan:
 Hubungan intern (1278-1291)
– A/ hubungan antara para kreditur atau debitur
tanggung renteng itu sendiri.
 Artinya, setelah satu debitur melunasi utk seluruhny,
mereka dpt memperhitungkn bagianny masing-masing
kpd debitur yg dilunasiny itu.
 Hubungan ekstren (1292-1295)
– A/ hubungan antara para kreditur tanggung
renteng dgn debitur 52

53.  Dlm hubungan ekstern ini, debitur tanggung
renteng tdk mempunyai hak utama
– utk diganti. Artinya, kalo ditagih tdk blh minta
debitur lainny sj ditagih
– Utk dibagi. Artinya kalo ditagih tdk blh minta
supaya hutangny dibagi-bagi sj di antara debitur
lainny.
53

54.  Kadang kala terjadi prestasi itu harus dipenuhi o/
dua ato lebih debitur ato dpt ditagih o/ dua ato lebih
kreditur. Hal ini dpt terjadi sejak semula dari
perikatan ato akibat dari suatu peristiwa yg
kemudian terjadi. Misal pewarisan
– A, B dan C secara tanggung renteng berkewajiban
membayar Rp.500,- dan ternyata A wafat dgn meninggalkn
5 orang ahli waris. Maka kreditur dpt menagih B ato C
masing-masing Rp.500,- akan tetapi terhadap ahli waris A
kreditur hanya dpt menagih masing-masing Rp.500,-
 Kalo prestasi tdk dpt dibagi, maka para debitur harus
memenuhi sluruh prestasi sekaligus
54

55. Perbedaan antara tanggung renteng
dan perikatan tak dapat dibagi:
 Tanggung renteng slalu dikehendaki, baik o/
perjanjian maupun UU
– Tak dpt dibagi a/ mengenai prestasinya,
prestasiny yg tak dpt dibagi. Jadi tanggung
renteng terletak pd subyekny, tak dpt dibagi
terletak pd obyeknya/prestasiny.
 Tanggung renteng a/ akibat perjanjian ato
akibat dari ketentuan UU
– tak dpt dibagi a/ berdasarkan atas sifat ato
maksud dari perikatan.
55

56. 4.Perikatan yang dapat dibagi
 Perikatan yg dpt dibagi a/ perikatan yg
prestasiny dpt dibagi-bagi
 Jika terdapat satu kreditur dan satu debitur,
maka perikatan yg dpt dibagi harus
dilaksanakn seperti perikatan yg tdk dpt
dibagi.
 Jika terdapat lebih dari satu kreditur dan
lebih dari satu debitur, maka tiap-tiap kreditur
tdk blh menagih lebih dari bagiannya.
Demikian pula tiap-tiap debitur tdk perlu
memenuhi prestasi lebih dari bagiannya
56

57. 5.Perikatan yang tidak dapat dibagi
 Perikatan yg tdk dpt dibagi a/ perikatan yg prestasiny
tdk dpt dibagi-bagi
 Menurut UU tak dpt dibagi mempunyai akibat:
– Kalo debiturnya banyak, tiap-tiap debitur dpt dipertanggung
gugatkn sluruh prestasinya (berlakunya tak dpt dibagi yg
pasif)
– Kalo krediturnya banyak, tiap-tiap kreditur dpt menagih
prestasi (berlakunya tak dpt dibagi yg aktif)
57

58.  Pembayaran o/ seorang debitur ato kpd
salah seorang kreditur melenyapkn
perikatan.
 Pd umumny,debitur yg tlah melunasi
hutangny mempunyai hak utk menagih kpd
sesama debitur yg lain, jg kalo kreditur yg
tlah menerima hutang seluruhny dari debitur
berkewajibn utk memperhitungkn dgn
kreditur-kreditur lain. 58

59. Sumber Perikatan
Perikatan
1233
Perjanjian
1313
Undang-Undang
1352
Perbuatan manusia
1353
Ditentukan UU
Perbuatan Menurut
Hukum
1354 & 1359
Perbuatan Melawan
Hukum
1365

60. Perikatan yang terjadi karena
perjanjian
Perjanjian adalah suatu
perbuatan, dimana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih

61. Rumusan ps 1313 BW
memiliki kelemahan
• Yang Dimaksud dengan
“Perbuatan” tidak jelas
• Tidak tampak asas
konsensualisme

62. Definisi persetujuan
yang baru :
• Suatu persetujuan dengan dua orang
atau lebih yang saling mengikatkan
dirinya pada lapangan harta
kekayaan ( Abdulkadir Muhammad)
• Suatu perbuatan hukum, dimana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih
( setiawan )

63. Unsur – Unsur Perjanjian
1. Para Pihak ( Subjek)
2. Ada persetujuan yang bersifat tetap
3. Ada tujuan yang hendak dicapai
4. Ada prestasi yang dapat
dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu ( Tulis/Lesan)
6. Ada Syarat-syarat tertentu sebagai
isi perjanjian

64. Syarat Sah perjanjian
• Ps. 1320 BW :
1. Sepakat Mereka yang
mengikatkan dirinya
2. Kecakapan Untuk membuat
Suatu persetujuan
3. Suatu Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

65. Sepakat mereka yg
mengikatkan dirinya
• Kedua belah pihak harus mempunyai
kemauan yg bebas untuk
mengikatkan diri dan kemauan itu
harus dinyatakan
• Kemauan yg bebas dianggap tidak
terjadi ketika perjanjian itu terjadi
karena paksaan(Dwang),
kekhilafan(dwaling) atau penipuan
(bedrof)

66. kekhilafan
• Periksa ps 1321 dan ps 1322
• Dibedakan menjadi 2 yaitu
kekhilafan mengenai orangnya
(error in persona) dan
kekhilafan mengenai hakikat
barangnya (error in subtansia)

67. Paksaan
• Periksa ps 1323, ps 1324
• Yang dimaksud dengan paksaan
adalah kekerasan jasmani tau
ancaman dgn sesuatu yg
diperbolehkan hukum yang
menimbulkan ketakutan kpd
sesorang sehingga ia membuat
perjanjian
• Bandingkan dgn ps 1326 dan 1327

68. penipuan
• Lihat ps 1328
• Penipuan mensyaratkan adanya
tipu muslihat
• Penipuan tidak dipersangkakan,
tetapi harus dibuktikan

69. Kecakapan u/ membuat
persetujuan
• Kedua belah pihak harus cakap
menurut hukum u/ bertindak
sendiri
• UU telah menetapkan “tidak
cakap” untuk melakukan
perbuatan hukum

70. Suatu Hal tertentu
• Yang diperjanjikan dlm suatu
perjanjian haruslah suatu hal
atau suatu barang yg cukup
jelas atau tertentu
• Kejelasan mengenai objek
perjanjian ialah untuk
memungkinkan pelaksanaan
hak dan kewajiban

71. Suatu Sebab(Causa)
Yang Halal
• “Causa” diartikan bahwa isi
perjanjian itu yang
menggambarkan tujuan yang
akan dicapai para pihak
• Jadi isi dari perjanjian tsb tidak
boleh melanggar UU, ketertiban
umum dan kesusilaan

72. Akibat Hukum jika tidak
terpenuhi syarat sah
perjanjian
1. Syarat 1 dan Syarat 2 disebut
sebagai syarat subyektif, jika
syarat ini tidak terpenuhi maka
perjanjian itu dapat dimintakan
pembatalannya kepada hakim.
Pembatalan dapat dimintakan
dalam tenggang waktu 5 tahun
(ps.1454)

73. 2. Syarat 3 dan 4 disebut syarat
Obyektif, jika syarat ini tidak
terpenuhi perjanjian batal.
Perjanjian dianggap tidak
pernah ada

74. Azas-Azas Umum
perjanjian
1. Azas Kebebasan Berkontrak
• Azas ini mrpkan perwujudan
ps.1338
• Azas ini memberikan kebebasan
untuk :
a) Berbuat/tidak berbuat
b) Mengadakan perjanjian dgn
siapapun
c) Menentukan isi dan bentuk perjanj.

75. 2. Azas Konsesualisme
• Azas ini mrpkn perwujudan
ps.1320 (1)
• Suatu perikatan terjadi sejak
saat tercapainya kata sepakat
antara para pihak

76. 3. Azas Kekuatan mengikat
• Ps 1338 : “semua persetujuan
yg dibuat secara sah berlaku
sebagai UU bg mereka yang
membuatnya”

77. 4. Azas Pelengkap
• Pasal-pasal yang terdapat dlm UU
(BW) dpt dikesampaingkan, apabila
para pihak menghendaki dan
membuat ketentuan yg berbeda
dari UU
5. Azas Kepatutan
• Azas ini dituangkan dalam pasal
1339 BW

78. Jenis-jenis Perjanjian
1. Perjanjian Timbal Balik
• Adalah perjanjian yang
mewajibkan kedua belah pihak
berprestasi secara timbal balik
• Contoh; jual beli, sewa
menyewa, tukar menukar

79. 2. Perjanjian sepihak
• Adalah perjanjian yang
mewajibkan pihak yang satu
berprestasi dan memberi hak
kepada pihak yang lain untuk
menerima prestasi
• Contoh; perjanjian hibah,
hadiah

80. 3. Perjanjian Bernama
• Adalah perjanjian yg sudah
mempunyai nama sendiri,yg
dikelompokkan sbg perjanjian
khusus karena ditentukan
sedemikan oleh UU
• Misal : jual beli, sewa
menyewa, tukar menukar

81. 4. Perjanjian Tak Bernama
• Adalah perjanjian yg tidak diatur
dlm UU tetapi terdapat dalam
masyarakat. Jumlah perjanjian ini
tidak terbatas dan nama yg
disesuaikan dgn kebutuhan para
pihak
• Misal : perjanjian kerjasama,
perjanjian pemasaran, perjanjian
pengelolahan

82. 5. Perjanjian Atas Beban
• Adalah perjanjian di mana terhadap
prestasi dari pihak yg satu selalu
terdapat kontraprestasi dari pihak
lain, dan antara kedua prestasi itu
ada hubungannya menurut hukum
• Misalnya; X menyanggupi
memberikan Y sejumlah uang, jika
Y menyerah-lepaskan suatu barang
tertentu kpd X

83. 6. Perjanjian Kebendaan (zakelijk
overenkomst)
• Adalah perjanjian u/
memindahkan hak milik dlm
perjanjian jual beli. Perjanjian
kebendaan ini sebagai
pelaksanaan perjanjian
obligator

84. Bagian-bagian
Perjanjian
a) Esensialia
• Bagian ini mrpkan sifat yg
harus ada dlm perjanjian
• Sifat yg menetukan atau
menyebabkan perjanjian itu
tercipta
• Misalnya persetujuannya ttg
apa, objeknya

85. b) Naturalia
• Bagian ini mrpkan (sifat)
bawaan perjanjian sehingga
secara diam-diam melekat
pada perjanjian
• Misalnya menjamin tidak ada
cacat dalam benda yang dijual

86. c) Aksidentialia
• Bagian ini mrpkan sifat yang
melekat pada perjanjian dalam
hal secara tegas diperjanjikan
oleh para pihak
• Misal ketentuan mengenai
domisili para pihak

87. Akibat Hukum Perjanjian Sah
 Berlaku sebagai UU
 Tidak dapat ditarik kembali secara
sepihak
 Pelaksanaan dengan itikad baik

88. Pelaksanaan Perjanjian
 Pembayaran
Alat bayar yg digunakan pada umumnya adalah mata
uang. Pembayaran harus dilakukan ditempat yg telah
ditentukan
 Penyerahan benda
dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan
memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu
dilakukan penyerahan bendanya. Penyerahan ada 2
macam yaitu penyerahan hak milik dan penyerahan
penguasaan benda
 Pelayanan Jasa
Adalah memberikan pelayanan dengan melakukan
perbuatan tertentu. Misalnya servis, pengangkutan,
perkerjaan buruh, dsb

89. ACTIO PAULIANA
 Berasal dari hukum Romawi
 Actio paulina adalah perwujudan pasal 1341 BW
 Adalah hak kreditur u/ membatalkan perjanjian
yang diadakan debiturnya dgn pihak ketiga karena
merugikannya
 Syarat actio pauliana :
1. Harus merupakan perbuatan hukum
2. Bukan merupakan perbuatan hukum yang
diwajibkan
3. Hanya kreditur yg dirugikan berhak mengajukan
pembatalan
4. Debitur dan pihak ketiga harus mengetahui bahwa
perbuatannya merugikan kreditur

90. Perikatan yang lahir dari UU
 Perikatan ini diatur dalam ps 1352 –
1380 BW
 Perikatan ini timbul karena telah
ditentukan oleh UU sendiri
 Perikatan ini dibagi menjadi 2 yaitu :
 Perikatan yang lahir dari UU
 Perikatan yang lahir dari UU karena
perbuatan manusia

91. Perikatan yang lahir dari UU
 Yaitu perikatan yang timbul karena hubungan
kekeluargaan
 Misalnya; suami istri berkewajiban mendidik
atau memelihara anak-anak mereka, anak
wajib memberikan nafkah kepada orang tua
yg sudah tidak bekerja (alimentasi) (UU No.1
Tahun 1974), pemilik pekarangan yg
berdampingan menurut pasal 625 berlaku
beberapa hak dan kewajiban

92. Perikatan yg lahir dari UU
karena perbuatan manusia
1. Perbuatan manusia yang
diperbolehkan oleh Hukum
2. Perbuatan Manusia yang Melawan
Hukum

93. 1. Perbuatan Manusia yg
diperbolehkan o/ Hukum
A. Perwakilan sukarela (ZaakWaar-Neming)
 Adalah suatu perbuatan, dimana seseorang
secara sukarela menyediakan dirinya
dengan maksud mengurus kepentingan
orang lain, dengan perhitungan dan resiko
orang tersebut
 Perwakilan sukarela diatur dalam pasal
1354 – 1358 BW

94. Syarat perwakilan sukarela
1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain
2. Harus mengurus kepentingan orang
diwakilinya secara sukarela
3. Harus mengetahui dan menghendaki dalam
mengurus kepentingan orang lain
4. Harus terdapat keadaan yg sedemikian
rupa yg membenarkan inisiatifnya untuk
bertindak sebagai wakil sukarela

95. Hak dan kewajiban perwakilan
sukarela
1. Bertindak sbg bpk rumah yg baik dan
mengurus dengan layak kepentingan orang
yg diwakili (ps 1356 jo.psl 1357)
2. Secara diam-diam mengikatkan dirinya u/
meneruskan pekerjaannya, sehingga orang
yg diwakili dpt mengurus kepentingannya
(1354)
3. Meneruskan pengurusannya jika orang
yang diwakili meninggal dunia (1355)

96. 4. Memberikan laporan, dan perhitungan
mengenai apa yg diterima
5. Bertanggung jawab atas kerugian yg
diderita oleh orang yg diwakili, karena
pelaksanaan tugas kurang baik
6. Berhak mendapat penggantian biaya-
biaya
7. Mempunyai hak retensi

97. 2. Pembayaran Tak terutang
 Pasal 1359 menyatakan bahwa seseorang yg
membayar tanpa adanya utang, berhak
menuntut kembali apa yang telah dibayarkan.
Dan yang menerima tanpa hak wajib
mengembalikan
 Pembayarn ini diartikan setipa pemenuhan
prestasi. Jadi tidak hanya pembayarn uang
saja melainkan penyerahan barang,
memebrikan kenikmatan dan mengerjakan
sesuatu pekerjaan

98. 3. Perikatan Alam (Naturlijke
Verbintenis)
 Pasal 1359 menentukan bahwa perikatan
alam yang secara sukarela dipenuhi, tidak
dapat dituntut pengembaliannya
 Istilah sukarela menunjukkan bahwa
pemenuhan prestasi dilakukan debitur adalah
karena kewajiban moral bukan karena
kewajiban hukum
 Misalnya Pembayaran bunga yang tidak
diperjanjikan

99. Perbuatan Melanggar Hukum
(onrechmatige daad)(1365)
1. Perbuatan yang melawan hukum
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yg ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara
perbuatan dan kerugian

100. Perbuatan melawan hukum
 PMH dalam arti sempit :
“suatu perbuatan yang melanggar hak orang
lain atau jika orang berbuat bertentangan dgn
kewajiban hukumnya sendiri”
 PMH dalam arti luas :
“berbuat atau tidak berbuat yang melanggar
hak orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukum orang yang berbuat itu
sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan
atau norma kesopanan

101. Kesalahan
 Syarat kesalahan dapat diukur secara
subyektif maupun obyektif
 Secara subyektif bila manusia normal dapat
menduga kemungkinan timbulnya akibat dan
kemungkinan ini dapat dicegah
 Secara obyektif, perlu diadakan pembuktian
apakah orang tsb berdasarkan keahlian yang
dimiliki dapat menduga akibat perbuatannya.
Misalnya didorong oleh keadaan memaksa

102. Kerugian
 Kerugian materiil adalah kerugian yang
nyata-nyata diderita dan keuntungan
yang seharusnya diperoleh
 Kerugian immateriil misalnya ketakutan,
sakit dan kehilangan kesenangan hidup

103. Hubungan kausal antara
perbuatan melawan hukum
dengan kerugian
 Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)
Menurut teori ini, orang yang
melakukan perbuatan hukum selalu
bertanggung jawab. Suatu peristiwa
tidak hanya disebabkan oleh satu fakta
saja, namun juga oleh beberapa fakta-
fakta yang lainnya, sehingga
merupakan suatu mata rantai yang
menimbulkan akibat tertentu

104.  Teori Adequate veroorzaking (Von
Kries)
Menurut teori ini si pembuat hanya
bertanggung jawab untuk kerugian,
yang selayaknya dapat diharapkan
sebagai akibat dari perbuatan melawan
hukum

105. PMH oleh Badan Hukum
 Untuk PMH yg dilakukan oleh orgaan
badan hukum, pertanggungjawabnya
didasarkan pada ps 1365
 Untuk PMH yg dilakukan oleh
seseorang wakil badan hukum yg
mempunyai hubungan kerja dengan
badan hukum, dapat dipertanggung
jawabkan berdasarkan ps. 1367