Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas dalam perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa asas yang dijelaskan antara lain konssensualisme, kebebasan berkontrak, ikatan perjanjian, pribadi, kekuatan mengikat, kesetaraan, dan kepastian hukum. Dokumen ini menjelaskan definisi dan implikasi praktis dari masing-masing asas tersebut dalam membangun sistem hukum perjanjian di Indonesia.
3. FUNGSI ASAS
Contoh Fondasi rumah membangun sistem rumah, jendela, genteng dan tembok.
Fondasi juga menjadi sistem untuk mengecek apakah genteng, tembok, jendela itu sudah cocok.
5. KONSENSUALISME
SEPAKAT
PASAL 1320 ayat (1)
Konsensus antara dua belah pihak
Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah
adanya kata kesepakatan antara kedua belah
pihak
6. KEBEBASAN BERKONTRAK
Konsep
berdasarkan
tangkapan
Pasal 1338 ayat (1)
Bebas Untuk?
“Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka
yang membuatnya”
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian
Memiliki sifat
UNIVERSIAL
(melampaui batas
negara)
8. ASAS KEKUATAN MENGIKAT
MENGIKAT
Pasal 1338 KUHPerdata
MENGIKAT
“Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”
Tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak
Mengandung
akibat hukum
9. PRIBADI
MENGIKAT
Pasal 1315
PASAL 1340
“Pada umumnya, seseorang
tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian,
selain untuk dirinya sendiri”
“perjanjian hanya berlaku
pada pihak yang
membuatnya‟
Pasal 1317
“dapat pula perjanjian diadakan
untuk kepentingan pihak ketiga,
apabila suatu perjanjian yang
dapat dibuat untuk diri sendiri,
atau suatu pemberian kepada
orang lain, mengandung suatu
syarat semacam itu”.
11. KESEIMBANGAN
KEPASTIAN HUKUM
Asas Pacta sun Servada: Bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layakanya Undang-Undang.