1. Bab 1
PENDAHULUAN
Dalam bahasaBelanda,istilahperikatan dikenaldengan istilah“verbintenis”.Istilahperikatan tersebutlebih
umum digunakandalamliteratur hukumdi Indonesia. Perikatan diartikansebagai sesuatuyangmengikat
orangyangsatu terhadaporangyanglain. Namun,sebagaimanatelahdimaklumibahwabuku IIIBWtidak
hanya mengaturmengenai”verbintenissenrecht”tetapi terdapat jugaistilahlainyaitu ”overeenkomst”.
Dalam Berbagai keputusanhukumindonesia memakai bermacam-macam istilahuntuk menterjemahkan
kanverbintenis danovereenkomst,yaitu:
1. KitabUndang-undangHukumPerdata,Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilahperikatan untuk
verbintenisdanpersetujuanuntukovereenkomst.
2. Utrechtdalambukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesiamemakai istilah Perutangan untukverbintenis
dan perjanjian untukovereenkomst.
3. AchmadIchsandalambukunyaHukumPerdataIB, menterjemahkanverbintenisdenganperjanjian dan
overeenkomst denganpersetujuan.
Berdasarkan uraian di atasmakadapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesiadikenal tiga istilah
terjemahanbagi ”verbintenis” yaitu :
1. perikatan.
2. perutangan.
3. perjanjian.
Sedangkan untuk istilah ”overeenkomst”dikenaldengan istilah
terjemahandalambahasaIndonesiayaitu:
1. perjanjian.
2. persetujuan.
Untuk menentukanistilahyang paling tepatuntuk digunakan denganmenartikanistilahperikatan,maka
perlunya mengetahui maknaterdalamistilah masing –masing. Verbintenisberasal dari katakerjaverbinden
yang artinyamengikat.Jadidalamhal ini istilahverbintenis menunjuk kepadaadanya”ikatan”atau
”hubungan”. maka hal ini dapat dikatakansesuai dengandefinisiverbintenis sebagai suatuhubunganhukum.
Atas pertimbangan tersebutdi atas maka istilahverbintenislebihtepatdiartikansebagai istilah perikatan.
sedangkan untuk istilah overeenkomst berasal dari darikatakerja overeenkomenyang artinya ”setuju”atau
”sepakat”. Jadiovereenkomstmengandungkatasepakatsesuaidengan asas konsensualismeyang dianutoleh
BW. Oleh karenaitu istilahterjemahannya pun harus dapatmencerminkanasaskatasepakat tersebut.
Berdasarkan uraian di atasmakaistilahovereenkomst lebih tepatdigunakanuntuk mengartikanistilah
persetujuan.
Bab 2
Hukum Perikatan
2.1 PengertianHukumPerikatan
Perikatanialah hubungan hukum yangterjadi diantaraduaorang pihakatau lebih,yakni pihakyangsatu
berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajibmemenuhi prestasi,begitujugasebaliknya. Pengertianperikatan
lebih luas dariperjanjian,perikatanterjadi karena:perjanjian dan undang-undang.
Hubungan perikatan dengan perjanjianadalah perjanjianyang menimbulkanperikatan. Perjanjianmerupakan
salah satusumberyang paling banyak menumbulkanperikatan karenahukumperjanjian menganut sistim
terbuka.
tiga hal yangharus diketahui dalammendefinisikan suatu perjanjian:
- adanyasuatubarang yang akan diberi
- adanyasuatuperbuatan dan
- bukan merupakan suatuperbuatan
Dalam melakukanPerjanjiansahharusdisyaratkan pada
- Bebas dalammenentukan suatu perjanjian
- Cakap dalam melakukan suatu perjanjian

2. - Isi dari perjajian itusendiri
- Perjanjian dibuatharus sesuai dengan Undang - Undang yangberlaku
seorang yang berpiutangmemberikanpinjaman kepadayang berutang, dan yang berutangtidak bisa
memenuhi kewajibannya dalam membayarutangmakayang berpiutangdapatmelakukantuntutandengan3
cara :
- ParadeExecutie(melakukan perbuatan tanpabantuandari pengadilan yang hal ini kaitannyadengan hakim)
- reel executie( dimanahakim memberikan kekuasaankepadaberpiutang untuk melakukansuatuperbuatan)
- NatuurelijkeVerbintenis(Secarasukarela dipenuhi/dibayar)
Definisi hukumperikatan :
• Hofmann
Perikatanadalah suatu hubungan hukumantara sejumlahsubjek-subjek hukum sehubungandenganitu
seorang atau beberpaaorang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikapmenurutcara-caratertentu
terhadappihak lainyang berhak atas sikapyang demikian.
• Pitlo
Perikatanadalah suatu hubungan hukumyangbersifat hartakekayaanantaraduaorang ataulebihatas dasar
mana pihak yang satuberhak (kreditur) dan pihak yanglainberkewajiban (debitur) atassesuatu prestasi.
• Vollmar
Ditinjau dari isinya,ternyata bahwa perikatanitu ada selamaseseorang itu(debitur) harus melakukan suatu
prestasi yang mungkindapat dipaksakan terhadap(kreditur),kalau perludenganbantuanhakim.
3. Unsur-unsurdalamperikatan :
• Hubungan hukum
Maksudnyaadalah bahwahubunganyang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukummelekatkanhak pada
satu pihak dankewajibanpadapihak lain dan apabila salahsatu pihak tidak menjalankan kewajibannya,maka
hukum dapat memaksakannya.
• Harta kekayaan
Maksudnyaadalah untuk menilai bahwa suatu hubungan hukum dibidangharta kekayaan, yang dapatdinilai
denganuang.Hal ini yangmembedakannya dengan hubungan hukum dibidangmoral(dalam
perkembangannya, ukuran penilaiantersebutdidasarkan padarasa keadilanmasyarakat).
• Para pihak
Pihak yang berhak atasprestasi= kreditur,sedangkan yang wajibmemenuhiprestasi= debitur.
• Prestasi (pasal1234KUHPerdata), prestasi yaitu :
a. Memberikan sesuatu.
b. Berbuatsesuatu.
c. Tidak berbuat sesuatu.
Definisi perikatan
“Hubunganhukumyang terjadidiantara dua orangatau lebih,yang terletak didalam lapanganharta kekayaan,
dimanapihak yang satuberhak atas prestasi danpihak lainnyawajibmemenuhi prestasi itu”.
Hukum perikatan hanya berbicara mengenai hartakekayaan bukanberbicaramengenai manusia.Hukum
kontrak bagiandari hukumperikatan.Hartakekayaan adalahobjek kebendaan.Pihakdalamperikatan adadua
yaitupihak yangberhak danpihak yang berkewajiban. Mora kreditoris adalahpihak kreditur yangberhak
dapat merugikanpihak debitur.
Hak dan kewajiban parapihak
Debitur:
1. Berkewajiban membayarutang(Schlud).
2. Berkewajibanmemberikan hartakekayaannyauntukmelunasi hutangnya(HAFTUNG).
Unsur-unsur objek perikatan :
a) Objek tersebut tidak diperkenankan.
b) Harus ditentukan,artinyaharus ditentukanjenisnya.Contoh :membeli motormerkHonda.
c) Harus dimungkinkan, sesuaidengan akal pikiran. Contoh :pengeluaran lebih besardaripadapendapatan.
Hubungan perikatan bukuIIIdenganbuku IIadalahadanyalapangan harta kekayaan.
Buku II bersifatmemaksa ataumengikat atautertutup
Buku III bersifatmengatur ataumelengkapiatau terbuka.
Sumberhukumperikatan secaramateril ada dua yaituuu dan uuKarena perbuatanmanusia. Pasal 1365
mengenai akibat melawanhukumdengan menggganti kerugianyaitudengan adanya pembuktian dan
hubungan causalitas.Syaratsahnyaperjanjian adalahpersetujuanantarakeduabelahpihak (pasal1320)
dimanayangdimaksudkan“persetujuan”keduabelah pihakdan kemudian diganti“perjanjian”karena
berdasarkan kesepakatan“comunisequino dictum”= doktrin daripara ahli.Ingkar janji itumaknanyaterlalu
sempit, antara kata “tidak berprestasi sama sekali”memiliki maknayang samadengan “terlambat prestasi”
disatu sisi.Contoh :karenaketerlambatan pemenuhanprestasiolehdebitursehinggadianggaptidak

3. bermanfaat lagi kepadakreditur, makadapatdisebut tidak memenuhi prestasi samasekali.
2.2 Dasar Hukum Perikatan
Sumber-sumberhukumperikatan yangada di Indonesiaadalah perjanjiandan undang-undang, dan sumber
dari undang-undangdapat dibagi lagi menjadi undang-undangmeluludan undang-undangdanperbuatan
manusia.Sumberundang-undang danperbuatan manusia dibagilagi menjadi perbuatanyang menurut hukum
dan perbuatan yangmelawan hukum.
Sumberperikatan berdasarkan undang-undang:
1. Perikatan( Pasal 1233KUHPerdata) :Perikatan, lahirkarena suatu persetujuanataukarenaundang-
undang. Perikatanditujukanuntuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atauuntuk tidak berbuat
sesuatu.
2. Persetujuan ( Pasal1313KUHPerdata) :Suatu persetujuan adalahsuatuperbuatan dimanasatu orangatau
lebih mengikatkandiri terhadap satuorang lain ataulebih.
3. Undang-undang( Pasal 1352KUHPerdata) :Perikatanyanglahirkarena undang-undangtimbul dari
undang-undang ataudari undang-undangsebagai akibat perbuatanorang.
Dasar hukumperikatan berdasarkan KUHP perdataterdapattigasumberadalahsebagai berikut.
1. Perikatanyang timbul dari persetujuan(perjanjian).
2. Perikatan yangtimbul undang-undang.
Perikatanyang timbul dari undang-undangdapatdibagi menjadi dua,yaitu
a. Perikatanterjadi karenaundang-undang semata
b. Perikatan terjadi karenaundang-undang akibatperbuatanmanusia
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karenaperbuatan melanggarhukum(onrechtmatigedaad)
dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).
2.3 Azas-azasDalamHukumPerikatan
Azas-azas hukum perikatandiatur dalam BukuIIIKUHPerdata, yakni :
1. Azas Kebebasan Berkontrak
Dalam Pasal 1338 KUHPerdatayang menyebutkanbahwasegala sesuatuperjanjianyangdibuatadalah sah
bagi parapihak yangmembuatnya danberlaku sebagaiundang-undang bagi merekayangmembuatnya.
Dengan demikian, caraini dikatakan ‘sistemterbuka’, artinya bahwadalammembuat perjanjianini para pihak
diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undangbagi mereka sendiri,
denganpembatasanperjanjian yang dibuat tidak bolehbertentangandengan ketentuanundang-undang,
ketertiban umum,dannormakesusilaan.
2. Azas Konsensualisme
Azas ini berarti, bahwaperjanjian itulahirpada saattercapainya kata sepakat antara pihakmengenaihal-hal
yang pokok dantidak memerlukansesuatu formalitas.
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatuperjanjian diperlukanempatsyarat adalahkatasepakat
antarapara pihak yang mengikatkan diri,yaitu:
a. Kata sepakat antaraparapihak yangmengikatkan diri
b. Cakap untuk membuat suatuperjanjian
c. Mengenai suatu hal tertentu
d. Suatu sebabyanghalal
Dengan demikian, azas konsensualismelazim disimpulkan dalamPasal1320 KUHP Perdata.Untuk sahnya
suatu perjanjiandiperlukan empat syaratadalah
1. Kata Sepakatantara ParaPihakyangMengikatkan Diri
Kata sepakat antaraparapihak yang mengikatkan diri,yakni parapihak yangmengadakanperjanjian harus
saling setuju dan seiasekatadalamhalyangpokok dari perjanjian yangakandiadakantersebut.
2. Cakap untuk MembuatSuatu Perjanjian
Cakap untuk membuatsuatu perjanjian, artinya bahwaparapihak harus cakapmenuruthukum, yaitu telah
dewasa(berusia21 tahun)dan tidak di bawahpengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu
Mengenai suatuhal tertentu, artinya apa yangakandiperjanjikan harusjelas dan terinci(jenis,jumlah,dan
harga) atauketerangan terhadapobjek,diketahuihak dankewajibantiap-tiap pihak, sehinggatidak akan
terjadi suatu perselisihan antaraparapihak.
4. Suatu sebabyang Halal
Suatu sebabyanghalal,artinyaisi perjanjian ituharus mempunyai tujuan(causa) yang diperbolehkan oleh
undang-undang,kesusilaan,atau ketertibanumum.
2.4 Wanprestasi Dan Akibatnya
Wanprestasiadalah prestasi yangtidak terpenuhi
Wansprestasi timbul apabilasalahsatupihak(debitur) tidak melakukan apa yangdiperjanjikan.

4. Adapunbentukdari wansprestasi bisa berupa empatkategori, yakni:
1. Tidak melakukanapayang disanggupiakandilakukannya;
2. Melaksanakan apa yangdijanjikannya, tetapi tidaksebagaimana yangdijanjikan;
3. Melakukanapayang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukansesuatu yangmenurutperjanjian tidakboleh dilakukannya.
Akibat-akibatWansprestasi
Akibat-akibatwansprestasi berupa hukumanatauakibat-akibatbagi debituryang melakukan wansprestasi,
dapat digolongkanmenjadi tigakategori,yakni
1. MembayarKerugian yangDiderita oleh Kreditur(Ganti Rugi)
Ganti rugi seringdiperinci meliputi tingaunsure, yakni
a. Biaya adalahsegala pengeluaran atauperongkosan yangnyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salahsatu
pihak;
b. Rugi adalahkerugian karenakerusakanbarang-barangkepunyaan kreditoryang diakibat oleh kelalaiansi
debitor;
c. Bunga adalah kerugianyang berupakehilangankeuntunganyang sudah dibayangkan ataudihitung oleh
kreditor.
2. PembatalanPerjanjianatau PemecahanPerjanjian
Di dalam pembatasantuntutanganti rugi telah diaturdalamPasal1247 dan Pasal1248 KUHPerdata.
Pembatalan perjanjianatau pemecahan perjanjianbertujuanmembawakeduabelah pihak kembali pada
keadaan sebelumperjanjiandiadakan.
3. Peralihan Risiko
Peralihanrisiko adalahkewajibanuntuk memikul kerugianjika terjadi suatuperistiwadi luar kesalahan salah
satu pihak yang menimpabarangdanmenjadiobyekperjanjian sesuai dengan Pasal1237 KUHperdata
Ada duaalasan:
kesalahan, kesengajaan, kekhilafan dari debitur1. KarenaWanprestasi.
Karenakeadaanmemaksa2.Overmacht.
Dalam Wanprestasitentuadakelalaian/alpa,
Kesengajaan,ciderajanji.
kesalahan
Sanksi dari wanprestasi:
1. Ganti Rugi
Biaya
Ganti Rugi Rugi
Bunga
2.PembatasanGantiRugi: - 1247
- 1248
- 1250
Ps. 1266KUHPerdata
Pembatalan
3. Peralihan risiko Ps. 1237:2
4. Pembayaran ongkos perkara
Untuk terjadinya wanprestasi,krediturdapat berupaya:
1. Tuntutan ganti rugi dan lain-lain.
2. Reele Executie (EksekusiNyata)
3. ParateExecutie(Eksekusi Langsung)
Penetapanlalai diperlukan/tidak diperlukan:
Tidak diperlukan:
- Tidak memenuhiprestasisama sekali.
- Prestasiberartibagi krediturjika dilaksanakandalamwaktuyang telah ditentukan(Ps. 1243KUHPerdata)
Misal:Penjahit pakaianpengantin.
- Debiturmelanggarperikatanuntuk tidak berbuat.
- Dalam persetujuan sudah ditentukan adanyavervaaltermijn.
- Dalam pemenuhan prestasi yangtidak baik danmembawa akibat positif.
Contoh:Penyerahan kudasakitmenular pada kuda yanglain.
Diperlukan:
- Tidak ada vervaaltermijn.
- Pemenuhan prestasi tidak baik menimbulkanakibat negatif.

5. * Pernyataan lalai disebutsommatie/ somasiyaitu:suratteguran dari Pengadilan Negeriatauingebrekesteling
yaitu:surat tegurandari krediturtidakmelaluiPengadilanNegeri.
Akibat wanprestasi ganti rugiberupa :Biaya,Kerugian,Bunga.
Kerugian :1.Dapatdiduga sepatutnya.
2. Sebagai akibat langsungdari wanprestasi.
Reele Executieatau Eksekusi Nyata
yang menjadi haknyadanbiayaditanggung debiturSyarat:PutusanHakim memberikuasa kepadakreditur
mewujudkan sendiri prestasi Ps. 1241.
ParateExecutieatauEsekusi langsung oleh krediturtanpa melalui putusanhakim.
Kesulitan:Prestasi untuk memberi sesuatu.
Ps. 1246 ganti rugi terdiriduahal:
1. Kerugianyangnyata-nyata diderita.
2. Keuntungan yangseharusnya diperoleh.
3. Biaya-biaya.
Overmacht/Force Majeure
Unsur-unsur Overmacht :
- Tidak ada kesalahan/kelalaian debitur.
- Adanyaperistiwa/keadaan yangtidak dapatdiketahui lebih dahulu.
- Risiko adapada masing-masing pihak/tidak beralihkepada debitur.
Teori Keadaan Memaksa :Subyektifdan Obyektif.
SubyektifTeorimenyangkutpribadi/kemampuan debitursendiri.
Vollmarmenyebut“RelatieveOvermacht” .
Dasar debitur.Kesulitan-kesulitan
Teori Obyektifdebitur.menyangkut kemampuan semuaorang/semua
Vollmarmenyebut“absolut overmacht”.
Dasar bagi semuadebitur.Kesulitan
Sifat Keadaan Memaksa :tetapdan sementara
Tetap Misal :barang musnah
SementaraMisal :ada larangan
Risiko keadaan overmacht
Perjanjian sepihak ditanggung kreditur 1245Ps
Perjanjian timbalbalik ditanggungmasing-masing pihak 1545, 1553,Ps
Beban pembuktianovermacht ada pada“debitur”
2.5 HapusnyaPerikatan
Perikatanitu bisahapusjika memenuhikriteria-kriteriasesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdata. Ada10
(sepuluh) cara penghapusan suatu perikatanadalah sebagai berikut:
1. Pembayaran:dapat uang ataubarangyang dilakukan oleh debitur ataupihak penangung.
Penanggungmenggantikan debitur,penggatiankedudukandebiturdisebut subrogasi
2. Pembayaran menolak
Debiturdapatmenitipkan pembayaranke Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan disebutkonsinyasi.
Risiko atasbarangdanuangpembayaran dansegala biayapenyimpananmenjaditanggung jawabkreditur.
3. Pembaharuanhutang/novasi:
- novasi obyektifaktif
- novasi subyektifpasif
4. Perjumpaanhutang/perhitungan hutang/compensation
Syarat terjadinya Ps 1427
Semua hutang dapatdiperjumpakankecuali yang disebutdalamPs 1429
hutang14375.Percampuran krediturdandebitursatutangan –Ps 1436dan perhatikanPs
Pembebasanhutang haknyaatas pemenuhan prestasi.karena debiturdengantegasmelepaskan
Syarat:Ps 1438dan1439
6. Musnahnya barang yangterhutangtetapi diluarkesalahandebitur
yangmenguasai dengan iktikadjelektidak membebaskandebituruntuk menganti barangyang musnah atau
hilang. Ps 1444dan 1445Debiturmencuri,makamusnahnya barang
7 . Pembatalan
Ps. 1466 tertulis batal demi hukumtetapiartinyadapatdibatalkan/ataubatal demi hukum
8. Daluwarsa / Verjaring
9. Berlakunya suatusyaratbatal;
10. Lewat Waktu

6. BaB 3
Kesimpulan
Jadi, kesimpulan darimakalah di atasdengan materi hukum perikatandapatkitasimpulkan bahwahubungan
hukum yang terjadidiantara dua orangpihak ataulebih, yakni pihak yangsatuberhak atas prestasi dan pihak
lainnyawajibmemenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya.Maka daripengertianhukumperikatan di atas, dapat
dihubungkan perikatandengan perjanjianadalah perjanjianyang menimbulkanperikatan.Perjanjian
merupakansalahsatusumberyangpaling banyakmenumbulkanperikatankarena hukum perjanjian
menganut sistimterbuka. Dan makalahini punmembahastentangseluk-beluk mengenai hukumperikatan di
antaranya:pengertianhukumperikatan,dasarhukumperikatan,azas-azas hukum perikatan, wanprestasi dan
akibat-akibatnya, dan hapusnyaperikatan.Hukumperikatan pun tertera dalam undang-undangyang berbunyi
:
1. Perikatan( Pasal 1233KUHPerdata) :Perikatan, lahirkarena suatu persetujuanataukarenaundang-
undang. Perikatanditujukanuntuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atauuntuk tidak berbuat
sesuatu.
2. Persetujuan ( Pasal1313KUHPerdata) :Suatu persetujuan adalahsuatuperbuatan dimanasatu orangatau
lebih mengikatkandiri terhadap satuorang lain ataulebih.
3. Undang-undang( Pasal 1352KUHPerdata) :Perikatanyanglahirkarena undang-undangtimbul dari
undang-undang ataudari undang-undangsebagai akibat perbuatanorang.
Dan disimpulkan dalam Pasal1320 KUHP Perdata.Untuk sahnyasuatu perjanjiandiperlukanempat syarat
adalah:
1. Kata Sepakatantara ParaPihakyangMengikatkan Diri
2. Cakap untuk MembuatSuatu Perjanjian
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu
4. Suatu sebabyang Halal
Daftar Pustaka:
1. www.google.com
2. www.blooger.com
3. www.scribd.com