2. PERIKATAN YANG BERSUMBER
DARI PERJANJIAN
Pasal 1313
Suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya
kepada seorang atau beberapa orang lain/
Perjanjian = Perbuatan Hukum yang menghasilkan akibat hukum
Akibat Hukum Perjanjian = Perikatan
4. UNSUR PERJANJIAN
Pihak-pihak Pihak (orang atau badan hukum), syaratnya harus
mampu melakukan perbuatan hukum.
Sifat
Perjanjian
Sifatnya haruslah tetap, bukan perundingan.
Tujuan
Perjanjian
Perjanjian haruslah memiliki tujuan yang ingin dicapai
oleh kedua belah pihak. Tujuan dalam perjanjian ini tidak
boleh bertentangan dengan ketertiban umum, UU,
Kesusilaan
Prestasi Melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu.
Bentuk
Perjanjian
Lisan atau Akta
Syarat
Sahnya
Dipelajari pertemuan berikutnya
5. Perikatan yang timbul karena Undang-Undang
Ciri pokok dari perikatan jenis ini adalah tidak harus muncul atas kesepakatan dan tidak terikat dengan
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sahnya perjanjian).
Diatur dalam KUHPerdata Pasal 1352 - 1380Harus didahului adanya kenyataan hukum
Pasal 1352 menyatakan bahwa perikatan yang timbul demi Undang-Undang, terjadi karena Undang-
Undang saja atau dari Undang-Undang akibat perbuatan manusia.
6. PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UU SAJA
Suami-istri punya kewajiban
terhadap anak
Anak wajib menafkahi ortu
ketika ortu sudah tidak bisa
bekerja
Pasal 626 : Hak Mata Air
7. PERIKATAN YANG TIMBUL KERANA UU + PERBUATAN MANUSIA
Perbuatan Sesuai Hukum
• Perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap sesuai/sah
dengan syarat tertentu
Perbuatan Melawan Hukum
• Perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap tidak
sesuai/sah dengan syarat tertentu
9. Perikatan Alam (Naturjilk
Verbintenis)
• Kepala urusan bangunan menerima uang untuk mendirikan rumah
buruh; dan dilarang untuk menerima keuntungan pribadi.
Kasus Rumah Buruh
• Ia menerima uang dari kontraktor;
Pelanggaran yang dilakukan
• Ketika diketahui ia buru-buru menyetorkan keuntungan tersebut,
dengan maksud agar diberhentikan dengan hormat.
Perikatan Alam
10. Pemberhentian
• Kotapraja memberhentikan pegawai secara tidak hormat
Penuntutan
• Pegawai tidak terima karena ia merasa telah mengembalikan uang
tersebut;
Kewajiba Moral Kewajiban Hukum
11. Unsur Khilaf
• Khilaf menerima pembayaran; (hanya mengembalikan barang)
• Khilaf memberikan bayaran; (berhak menggugat)
Iktikad buruk
• Menerima pembayaran/barang; (barang, bunga, ganti rugi)
• Menerima barang (menanggung biaya pengembalian)
Iktikad baik
• Menerima pembayaran; (hanya mengembalikan barang)
12.
13. Kata Hukum: diartikan sempit berupa bertentangan dengan Undang-Undang; bila tidak ada pasalnya
maka dianggap bukan perbuatan melawan hukum.
Makna Perbuatan Melawan
Hukum Sebelum Tahun 1919
Makna Perbuatan
Melawan Hukum di
Pasca Tahun 1919
Kata Hukum: diperluas jadi karena kurang hati-hati, lalai, kesusilaan, melanggar hak orang lain atau
bertentangan denga kewajiban yang seharusnya dilakukan,
14. CONTOH KASUS
Didalam sebuah gudang terdapat 1 (satu) saluran yang sewaktu-waktu dapat meledak. Keran utama dari
saluran itu, berada di tingkat atas gudang itu. Tetapi penghuninya tidak mau menutup keran tersebut
sehingga gudang banjir air. Ketika penghuni digugat untuk ganti rugi, ia membela diri, bahwa undang-
undang tidak mewajibkannya, sehingga ia tidak dapat dikatakan melawan hukum.
15. BEBERAPA MACAM PMH
• Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga
kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya
PMH Karena Lalai (1366 KUHPerdata)
• Orang yang menjadi tanggungan dan barang dibawah pengawasannya
• Wali terhadap anak-anaknya
• Majikan
• Guru-guru sekolah
PMH atas Tanggung Jawab Orla yang menjadi tanggunganya (KUHPerdata 1367)
PMH Pemilik Hewan (1368 KUHPerdata)
• Ambruknya gedung
PMH Pemilik Gedung (1369)
• Tangungjawab ganti rugi dari anak yang harus dinafkahi
Pembunuhan
