Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

1. By
Robby Candra Purnama, S.Farm., Apt., M.Kes.
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
DALAM PELAYANAN
KEFARMASIAN
(Narkotika & Psikotropika)

2. • UU Narkotika
• UU Psikotropika
• Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
• Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah
Sakit
• Pedoman Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas
• Klinik
FOKUS BAHASAN

3. Undang-undang No. 35 tahun 2009

4. Penyimpanan dan Pelaporan
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri
farmasi, pedagang besar farmasi, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,
rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai
pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan
wajib disimpan secara khusus.
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,
rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai
pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan
wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan
laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau
pengeluaran Narkotika yang berada dalam
penguasaannya.

5. Industri Farmasi tertentu hanya dapat
menyalurkan Narkotika kepada:
• Pedagang besar farmasi tertentu;
• Apotek;
• Sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah tertentu; dan
• Rumah sakit.

6. Pedagang besar farmasi tertentu hanya
dapat menyalurkan Narkotika kepada:
• Pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
• Apotek;
• Sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah tertentu;
• Rumah sakit; dan
• Lembaga ilmu pengetahuan.

7. Penyerahan Narkotika hanya dapat
dilakukan oleh:
• Apotek;
• Rumah sakit;
• Pusat kesehatan masyarakat;
• Balai pengobatan; dan
• Dokter.

8. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika
kepada:
• Rumah sakit;
• Pusat kesehatan masyarakat;
• Apotek lainnya;
• Balai pengobatan;
• Dokter; dan
• Pasien

9. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan
masyarakat, dan balai pengobatan
hanya dapat menyerahkan Narkotika
kepada pasien berdasarkan resep
dokter.

10. Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat
dilaksanakan untuk:
a.Menjalankan praktik dokter dengan memberikan
narkotika melalui suntikan;
b.Menolong orang sakit dalam keadaan darurat
dengan memberikan narkotika melalui suntikan;
c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak
ada apotek.

11. • Narkotika dalam bentuk suntikan dalam
jumlah tertentu yang diserahkan oleh
dokter sebagaimana dimaksud pada ayat
hanya dapat diperoleh di apotek

12. 1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan
indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika
Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas
dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika
untuk dirinya sendiri.
3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang
dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan
diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

13. Undang-undang No.5 tahun 1997

14. GOLONGAN PSIKOTROPIKA
a. Psikotropika golongan I;
b. Psikotropika golongan II;
c. Psikotropika golongan III;
d. Psikotropika golongan IV.

15. PENYALURAN
• Pabrik Obat,
• Pedagang Besar Farmasi,
• Sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah.

16. • Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi,
apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi
Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian
dan/atau lembaga pendidikan.
• Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar
farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan
sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan
lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
• Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah
kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan
balai pengobatan Pemerintah.
LANJUTAN

17. • Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran
hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit,
puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
• Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat
dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit,
puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada
pengguna/pasien.
• Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai
pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan
kepada pengguna/ pasien.
PENYERAHAN

18. • Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit,
puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas
dilaksanakan berdasrkan resep dokter.
• Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana
dilaksanakan dalam hal :
a. menjalankan praktik terapi dan diberikan
melalui suntikan;
b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang
tidak ada apotek.
• Psikotropika yang diserahkan dokter hanya dapat
diperoleh dari apotek.

19. • Pabrik obat, pedagang besar farmasi,
sarana penyimpanan sediaan farmasi
Pemerintah, apotek, rumah sakit,
puskesma, balai pengobatan, dokter,
lembaga penelitian dan/atau lembaga
pendidikan, wajib membuat dan
menyimpan catatan mengenai kegiatan
masing-masing yang berhubungan
dengan psikotropika.

20. Permenkes 73 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Permenkes 72 tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Pedoman Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas

21. Standar Pelayanan Kefarmasian di
apotek disusun :
1. Sebagai pedoman praktik apoteker
dalam menjalankan profesi.
2. Untuk melindungi masyarakat dari
pelayanan yang tidak profesional
3. Melindungi profesi dalam menjalankan
praktik kefarmasian

22. Pengelolaan Sumber Daya
1. Sumber daya manusia
2. Sarana prasarana
3. Pengelolaan obat
4. Administrasi

23. Pelayanan
• Pelayanan Resep.
• Promosi dan Edukasi.
• Pelayanan residensial (Home Care).

24. 1. Tingkat kepuasan konsumen :
dilakukan dengan survei berupa angket
atau wawancara langsung.
2. Dimensi waktu : lama pelayanan diukur
dengan waktu (yang telah ditetapkan).
3. Prosedur Tetap : Untuk menjamin mutu
pelayanan sesuai standar yang telah
ditetapkan
EVALUASI MUTU PELAYANAN

25. KLINIK

26. • Setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik
harus mempunyai Surat Tanda Registrasi
dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di
klinik harus mempunyai Surat Izin sebagai
tanda registrasi/Surat Tanda Registrasi dan
Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik
Apoteker (SIPA) sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Pasal 18

27. Pasal 24
(1) Klinik menyelenggarakan pengelolaan dan
pelayanan kefarmasian melalui ruang farmasi
yang dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki
kompetensi dan kewenangan untuk itu.
(2) Apabila klinik berada di daerah yang tidak
terdapat apoteker sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelayanan kefarmasian dapat
dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat melayani resep dari tenaga
medis yang bekerja di klinik yang bersangkutan.

28. Pasal 27
Komponen jasa pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa konsultasi;
b. jasa tindakan;
c. jasa penunjang medik;
d. biaya pelayanan kefarmasian;
e. ruang perawatan (untuk rawat inap);
f. administrasi; atau
g. komponen lainnya yang menunjang
pelayanan.

29. TERIMA KASIH