Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf

PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
(PKPO)
DR.Dr.Sutoto,M.Kes

PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
1. Kegiatan yang bersifat manajerial berupa
pengelolaan:
1. Sediaan Farmasi,
2. Alat Kesehatan, dan
3. Bahan Medis Habis Pakai
2. Kegiatan pelayanan farmasi klinik.
Sutoto.KARS 2
Peraturan Menteri Keehatan R.I. nomer 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

UNDANG UNDANG RUMAH SAKIT
Sutoto.KARS 3
bermutu, bermanfaat, aman dan
terjangkau.
Standar yan kefarmasian
Yan kefarmasian dilakukan oleh
orang yg memiliki kompetensi dan
kewenangan

1.Riwayat Penggunaan Obat Pasien sebelum masuk : Bentuknya wawancara langsungoleh
apoteker dengan pasien/keluarga, catatan dokter/perawat pada asesmen awal tentang
riwayat penggunaan obat, riwayat pengambilan obat terakhir dari satelit/apotek)
2.Rekonsiliasi obat saat pasien masuk rawat inap: membandingkan obat pasien sebelum
admisi dengan resep/instruksi pengobatan pertama saat admisi, saat masuk Rawat
inap dan saat pulang
3.Pengkajian resep/instruksi pengobatan selama pasien dirawat inap dan rawat jalan
4.Pemantauan terapi obat (Efektifitas obat dan efek samping obat)
5.Pemberian Informasi obat
6. Visite
7.Rekonsiliasi obat saat transfer antar ruang rawat: membandingkan terapi obat pada
formulir instruksi pengobatan di ruang sebelumnya vs resep/instruksi pengobatan di
ruang rawat sekarang vs obat pasien sebelum admisi
8.Rekonsiliasi obat pasien akan dipulangkan: membandingkan obat pasien sebelum
admisi vs obat 24 jam terakhir vs resep obat pulang
9.Konseling obat pulang (discharge counseling)
PELAYANAN FARMASI KLINIS PADA PASIEN RS

Rekonsiliasi Obat
saat transfer
Rekonsiliasi Obat
pasien akan dipulangkan
Rekonsiliasi Obat
saat admisi
Penelusuran riwayat
penggunaan obat
pasien sebelum
admisi
Pengkajian Resep
Konseling Obat Pulang
Pemantauan
Terapi Obat
dan Visite
1
2
8
7
6 4
3
Edukasi Obat
5
ASUHAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT

UURS
•Pasal 7
•(1) RS harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan, prasarana, sumber daya
manusia, kefarmasian, dan peralatan.

UURS BAG KEENAM KEFARMASIAN
• Pasal 15
• (1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus
menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat,
aman dan terjangkau.
• (2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan
kefarmasian.
• (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit
harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.
• (4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi Rumah Sakit harus wajar
dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.
• (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit9
PKPO
GAMBARAN UMUM
Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien
yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan alat
kesehatan dengan maksud mencapai hasil yang
pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

1. Menjamin mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan
farmasi dan alat kesehatan;
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian;
3. Melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan
obat yang tidak rasional dalam rangka patient safety
4. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan
obat yang lebih aman (medication safety)
5. Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat (Medication
Error)
TUJUAN PELAYANAN KEFARMASIAN RS

PENYEBAB UTAMA CEDERA DAN BAHAYA DALAM PKPO:
• Praktik penggunaan obat yang tidak aman (unsafe
medication practices) dan
• Kesalahan penggunaan obat (medication errors)
RS DIMINTA UNTUK :
1.Mematuhi Peraturan Perundang-undangan,
2.Membuat Sistem PKPO Yang Lebih Aman
(MEDICATION SAFETY PROGRAM)
3.Menurunkan Kesalahan Pemberian Obat
(MEDICATION ERROR).
PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT

Standar PKPO 1
Pengorganisasian pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat di rumah sakit harus sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan dan diorganisir
untuk memenuhi kebutuhan pasien
PENGORGANISASIAN

Maksud dan Tujuan PKPO 1
• Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat merupakan bagian
penting dalam pelayanan pasien sehingga organisasinya harus
efektif dan efisien, serta bukan hanya tanggung jawab apoteker,
tetapi juga profesional pemberi asuhan dan staf klinis pemberi
asuhan lainnya. Pengaturan pembagian tanggung jawab bergantung
pada struktur organisasi dan staffing. Struktur organisasi dan
operasional sistem pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat di
rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan.
• Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh apoteker yang melakukan
pengawasan dan supervisi semua aktivitas pelayanan kefarmasian
serta penggunaan obat di rumah sakit.

• Untuk memastikan efektivitas sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan
obat,maka RS melakukan kajian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kajian
tahunan mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan
dengan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, termasuk angka
kesalahan penggunaan obat serta upaya untuk menurunkannya. Kajian
bertujuan membuat rumah sakit memahami kebutuhan dan prioritas
perbaikan sistem berkelanjutan dalam hal mutu, keamanan, manfaat, serta
khasiat obat dan alat kesehatan.
• Kajian tahunan mengumpulkan semua data, informasi, dan pengalaman yang
berhubungan dengan pelayanan kefarmasian serta penggunaan obat,
termasuk antara lain

KAJIAN TAHUNAN MELIPUTI AL
1) seberapa baik system telah bekerja terkait dengan
• seleksi dan pengadaan obat;
• penyimpanan;
• peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan
• penyiapan dan penyerahan; dan
• pemberian obat
2) pendokumentasian dan pemantauan efek obat
3) seluruh angka kesalahan penggunaan obat (medication error) meliputi kejadian tidak diharapkan,
kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, serta upaya mencegah dan menurunkannya
4) kebutuhan pendidikan dan pelatihan
5) pertimbangan melakukan kegiatan baru berbasis bukti (evidence based)
Dengan kajian ini rumah sakit dapat memahami kebutuhan dan prioritas peningkatan mutu serta keamanan
penggunaan obat. Sumber informasi obat yang tepat dan terkini harus tersedia disemua unit pelayanan, serta
dapat diakses oleh semua staf yang terlibat dalam penggunaan obat.

19
Elemen penilaian PKPO 1 Telusur Skor
1. Ada regulasi pengorganisasian
pelayanan kefarmasian dan penggunaan
obat secara menyeluruh yang
mengarahkan semua tahapan dalam
pelayanan obat yang aman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
(R)
R Regulasi tentang:
1) Pedoman pengorganisasian unit
farmasi
2) Penetapan komite/tim farmasi dan
terapi disertai dengan pedoman kerja
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti seluruh apoteker memiliki
ijin dan melakukan supervisi sesuai
dengan penugasannya (D,W)
D
W
Bukti ijin (STRA dan SIPA) semua
apoteker dan
hasil supervisi yang dilakukan
 Kepala Instalasi Farmasi
 Apoteker
10
5
0
TL
TS
TT

20
3. Ada bukti pelaksanaan sekurang-
kurangnya satu kajian manajemen pelayanan
kefarmasian dan penggunaan obat yang
didokumentasikan selama 12 bulan terakhir.
(D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan tentang kajian manajemen
pelayanan kefarmasian sesuai EP, selama 12
bulan terakhir
 Apoteker
10
-
0
TL
-
TT
4. Ada bukti sumber informasi obat yang
tepat, terkini, dan selalu tersedia bagi semua
yang terlibat dalam penggunaan obat.
(D,O,W)
D
O
W
Bukti formularium/MIMS yang terkini ada
disemua layanan yang terlibat dalam
penggunaan obat
Lihat Instalasi Farmasi, unit-unit kerja terkait
 Kepala unit kerja bahan medis habis pakai
10
5
0
TL
TS
TT

21
5. Terlaksananya pelaporan
kesalahan penggunaan obat sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan. (D,W)
D
W
Bukti pelaksaaan tentang laporan
kesalahan penggunaan obat sesuai
peraturan perundang-undangan
 Komite Farmasi dan Terapi
 Staf Instalasi Farmasi
10
-
0
TL
-
TT
6. Terlaksananya tindak lanjut
terhadap kesalahan penggunaan
obat untuk memperbaiki sistem
manajemen dan penggunaan obat
sesuai peraturan perundang-
undangan. (D,W)
D
W
Bukti tindak lanjut terhadap kesalahan
penggunaan obat.
 Komite Farmasi Terapi
10
-
0
TL
-
TT

SUPERVISI OLEH APOTEKER
Penyimpanan
•Obat narkotika psikotropika
•Gas medis
•B3
•Obat emergensi
KARS

PP 51/2009. TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
Sutoto.KARS 24

PERTANYAANNNYA:
• BAGAIMANA ANDA MENJAMIN KEAMANAN, MUTU, MANFAAT DAN KHASIAT SEDIAAN FARMASI DALAM PELAYANAN OBAT
DI RS ANDA ?. Sutoto.KARS 25
PP 51/2009. TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

Standar PKPO 2
Ada proses seleksi obat dengan benar yang
menghasilkan formularium dan digunakan untuk
permintaan obat serta instruksi pengobatan. Obat
dalam formularium senantiasa tersedia dalam stok di
rumah sakit atau sumber di dalam atau di luar rumah
sakit.
SELEKSI DAN PENGADAAN

Rumah sakit harus menetapkan formularium obat yang mengacu
pada peraturan perundang-undangan. Formularium ini didasarkan
atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang
diberikan.
Seleksi obat adalah suatu proses kerja sama yang
mempertimbangkan baik kebutuhan dan keselamatan pasien
maupun kondisi ekonominya. Apabila terjadi kehabisan obat karena
keterlambatan pengiriman, stok nasional kurang, atau sebab lain
yang tidak diantisipasi sebelumnya maka tenaga kefarmasian harus
menginformasikan kepada profesional pemberi asuhan dan staf
klinis pemberi asuhan lainnya tentang kekosongan obat tersebut
serta saran substitusinya atau mengadakan perjanjian kerjasama
dengan pihak luar.

28
1. Ada regulasi tentang organisasi
yang menyusun formularium RS
berdasar atas kriteria yang disusun
secara kolaboratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (R)
R Dokumen tentang pembentukan
organisasi penyusun Formularium
(komite/tim Farmasi dan Terapi) dan
ketetapannya
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti pelaksanaan
pemantauan terhadap obat yang
baru ditambahkan ke dalam
formularium meliputi bagaimana
penggunaan obat tersebut, efek obat
yang tidak diharapkan, efek samping
serta medication error. (D,W)
D
W
Monitoring penggunaan obat baru:
1) Bukti laporan kejadian KTD, efek
samping dan medication error.
2) Bukti rapat Komite/Tim Farmasi
dan Terapi untuk evaluasi obat baru
10
5
0
TL
TS
TT

29
3. Ada bukti implementasi untuk
memantau kepatuhan terhadap
formularium baik dari persediaan
maupun penggunaanya. (D,W)
D
W
Bukti monitoring tentang
kepatuhan terhadap formularium,
persediaan dan penggunaannya
10
-
0
TL
-
TT
4. Ada bukti pelaksanaan evaluasi
terhadap formularium sekurang-
kurangnya setahun sekali berdasar
atas informasi tentang keamanan
dan efektivitas. (D,W)
D
W
Bukti tentang pelaksanaan kajian
tahunan formularium
 Komite Farmasi terapi
10
5
0
TL
TS
TT

Standar PKPO 2.1
Rumah sakit menetapkan proses pengadaan
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai yang aman, bermutu,
bermanfaat, dan berkhasiat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan PKPO 2.1
Rumah sakit menetapkan regulasi dan melaksanakan proses
pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Ada kalanya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai tidak ada dalam stok atau tidak tersedia
saat dibutuhkan. Rumah sakit harus menetapkan regulasi
dan proses untuk pengadaan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman,
bermutu, bermanfaat, serta berkhasiat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (lihat juga TKRS 7.1).

32
Elemen penilaian PKPO 2.1 Telusur Skor
1. Ada regulasi pengadaan
sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan
medis habis pakai yang
aman, bermutu,
bermanfaat, serta
berkhasiat sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan (lihat juga TKRS
7). (R)
R Regulasi tentang pengadaan
sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis
habis pakai.
10
-
0
TL
-
TT

33
2. Ada bukti bahwa manajemen rantai
distribusi (supply chain management)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (lihat juga TKRS
7.1). (D,O,W)
D
O
W
Bukti tentang manajemen rantai
distribusi sesuai EP
 Lihat Instalasi Farmasi
 Lihat Bagian pengadaan
 Kepala Pengadaan
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
3. Ada bukti pengadaan obat berdasar
atas kontrak (lihat juga TKRS 7.1). (D)
D Bukti tentang pengadaan berdasarkan
kontrak
10
-
0
TL
-
TT

Standar TKRS 7
• Direktur RS membuat keputusan terkait pengadaan dan
penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan
mutu dan keselamatan
24 April 2019

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM
PENGADAAN
• a. Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa.
• b. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety
Data Sheet (MSDS).
• c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai harus mempunyai Nomor Izin Edar.
• d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun
kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-
lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung
jawabkan.
KARS
Peraturan Menteri Keehatan R.I. nomer 72 Tahun 2016
Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Khusus untuk pembelian alat kesehatan , bahan medis habis pakai dan
obat yang berisiko termasuk vaksin, RS agar memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Akte pendirian perusahaan & pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Azasi Manusia.
2. Sura Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
3. NPWP
4. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK)
5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dengan prinsipal dan RS
6. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker Penanggung
jawab PBF
7. Alamat dan denah kantor PBF
8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari
prinsipal)
SNARS ED 1 TKRS

PENGADAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1) Regulasi tentang pemilihan teknologi medik dan obat .
2) Regulasi tentang pemilihan teknologi medik dan obat yang masih
dalam uji coba (trial)
3) Bukti tentang penetapan Tim Penapisan teknologi bidang
kesehatan
4) Bukti tentang pemilihan teknologi medis dan obat yang telah
menggunakan data dan informasi point a) dan b)
24 April 2019

PENGADAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA
5) Bukti rekomendasi/referensi dari staf klinis dan atau pemerintah
atau organisasi nasional dan international telah digunakan untuk
pemilihan teknologi medis dan obat
6) Bukti pelaksanaan uji coba (trial) sudah sesuai regulasi
7) Bukti rekomendasi/referensi dari staf klinis dan atau pemerintah
atau organisasi nasional dan international telah digunakan untuk
pemilihan teknologi medis dan obat
24 April 2019

24 April 2019
TEKNOLOGI
MEDIK
TIM PENAPISAN
TEKNOLOGI
Telusur
Keamanan
Teknologi Medis
ALAT AMAN
(Tidak ada data
KTD
sebelumnya)
PEMBELIAN
Uji Fungsi Alat
Baru
(Mfk 8)
Traning operator
dan teknisi
Pemantauan
KTD alat
Pemeliharaan -
Kalibrasi

Standar TKRS 7.1
• Direktur RS menelusuri dan menggunakan data dan
informasi tentang rantai distribusi obat, dan perbekalan
farmasi yang aman untuk melindungi pasien dan staf dari
produk yang berasal dari pasar gelap, palsu,
terkontaminasi atau cacat.
24 April 2019

24 April 2019
Tidak semua
persediaan farmasi
dan teknologi adalah
kritis
Seleksi berdasarkan
prioritas risiko
tertinggi
Tracing The Supply
Chain For Critical
Items
Pabrikan/
manufactur
Distributor
Pengiriman/ storage

Tidak semua
persediaan farmasi
kritis
Seleksi berdasarkan
prioritas risiko
tertinggi
Tracing The Supply
Chain For Critical
Items
Pabrikan/
manufactur
Distributor
Pengiriman/ storage
Tidak semua
persediaan farmasi
kritis
Seleksi berdasarkan
prioritas risiko
tertinggi
Tracing The Supply
Chain For Critical
Items
Pabrikan/
manufactur
Distributor
Pengiriman/ storage

24 April 2019
Pengiriman/
storage
Penerimaan Penyimpanan
Menggunakan
Pelaporan

Standar PKPO 2.1.1
Rumah sakit menetapkan regulasi untuk
mendapatkan obat bila sewaktu-waktu obat
tidak tersedia.

51
Elemen penilaian PKPO 2.1.1 Telusur Skor
1. Ada regulasi pengadaan bila
sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai
tidak ada dalam stok atau tidak
tersedia saat dibutuhkan. (R)
R Pedoman tentang pengadaan bila
stok kosong/tidak tersedianya sesuai
EP
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti pemberitahuan
kepada staf medis serta saran
substitusinya. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan pemberitahuan
kepada staf medis dan saran
substitusinya
 Staf instalasi farmasi
 Staf unit rawat jalan dan rawat
inap
10
5
0
TL
TS
TT

52
Elemen penilaian PKPO 2.1.1 Telusur Skor
3. Ada bukti bahwa staf
memahami dan
mematuhi regulasi
tersebut. (D, W)
D
O
W
Bukti catatan setiap
kejadian stok kosong
Lihat instalasi farmasi
dan instalasi gudang
 Staf Instalasi farmasi
 Staf gudang farmasi
1
0
-
0
T
L
-
T
T

PROSEDUR PENANGANAN BILA TERJADI KETIDAKTERSEDIAAN
STOK OBAT DI RS
1. Konfirmasi ke dokter tentang ketersediaan obat
substitusi
KARS
2. Kontak suplier/apotek kerjasama untuk men
suplai

Standar PKPO 3
Rumah sakit menetapkan tata laksana
pengaturan penyimpanan sediaan farmasi,
alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai yang baik, benar, serta aman.
PENYIMPANAN

Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai disimpan di tempat yang
sesuai, dapat di gudang logistik, di instalasi
farmasi, atau di satelit atau depo farmasi serta
diharuskan memiliki pengawasan di semua
lokasi penyimpanan.

56
1. Ada regulasi tentang pengaturan
penyimpanan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai
yang baik, benar, dan aman. (R)
R Pedoman tentang pengaturan
penyimpanan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan BMHP
10
5
0
TL
TS
TT
2. Ada bukti obat dan zat kimia yang
digunakan untuk mempersiapkan obat
diberi label yang terdiri atas isi/nama
obat, tanggal kedaluwarsa, dan
peringatan khusus (lihat juga MFK 5 EP
1). (O,W)
O
W
Pastikan semua obat yang keluar
dari farmasi diberi label obat yang
terdiri atas isi/nama obat, tanggal
kedaluwarsa, dan peringatan khusus
termasuk obat racikan
 Kepala instalasi farmasi
 Apoteker
 Staf Instalasi farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

57
3. Ada bukti implementasi proses
penyimpanan obat yang tepat agar
kondisi obat tetap stabil, termasuk obat
yang disimpan di luar instalasi farmasi.
(D,W)
D
W
Dokumen monitoring suhu ruangan
dan suhu lemari pendingin
 Staf instalasi / depo farmasi
 Staf klinis rawat inap dan rawat
jalan
 Staf gudang farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
4. Ada bukti pelaksanaan dilakukan
supervisi secara teratur oleh apoteker
untuk memastikan penyimpanan obat
dilakukan dengan baik. (D,W)
D
W
Dokumen supervisi apoteker
 Kepala Insatalasi Farmasi
 Apoteker
10
5
0
TL
TS
TT

58
obat dilindungi dari
kehilangan serta pencurian
di semua tempat
penyimpanan dan
pelayanan. (D,W)
D
W
Dokumen kartu stok;
laporan stok opname; Sistem
teknologi informasi
persediaan obat.
 apoteker
 Staf Unit Sistem Informasi
Farmasi
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

CONTOH KEBIJAKAN UMUM PENYIMPANAN
PERBEKALAN FARMASI
Kebijakan Penyimpanan Obat RS XYZ:
• Disesuaikan dengan bentuk Sediaan dan jenisnya, suhu penyimpanan dan stabilitasnya,sifat bahan, danketahanan
terhadap Cahaya (lihat petunjuk penyimpanan masing-masing obat
• Obat disusun alphabetis
• Sistem FIFO (First in first out} atau FEFO( first expired first out)
• Obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label: isi, tanggal kadaluwarsa dan
peringatan
• Elektrolit pekat konsentrat dilarang disimpan di unit pelayanan
• Obat high alert diberi stiker HIGH ALERT, obat NORUM/LASA diberi stiker NORUM/LASA
• Obat high rist disimpan dalam rak khusus diberi peringatan kehati-hatian dan penerangan yang terang diberi label
warna merah diberi tanda high risk
• Obat yang dibawa pasien dari rumah harus dicatat dalam formulir rekonsiliasi obat dan disimpan di ……………
Sutoto.KARS 59

Standar PKPO 3.1
Rumah sakit mengatur tata kelola bahan
berbahaya, serta obat narkotika dan
psikotropika yang baik, benar, dan aman sesuai
dengan peraturan perundang- undangan.

Beberapa macam obat seperti bahan berbahaya harus
disimpan dengan cara yang dapat mencegah petugas dan
lingkungan dari risiko terpapar bahan berbahaya, atau
mencegah terjadinya bahaya seperti kebakaran.
Sedangkan obat narkotika dan psikotropika harus disimpan
dengan cara yang dapat mencegah risiko kehilangan obat
yang berpotensi penyalahgunaan (drug abuse). Rumah sakit
menetapkan dan menerapkan prosedur penyimpanan bahan
berbahaya (lihat juga MFK 5), narkotika dan psikotropika
sesuai peraturan perundang-undangan

62
1. Ada regulasi tata kelola
bahan berbahaya, serta obat
narkotika dan psikotropika
yang baik, benar, dan aman
sesuai dengan peraturan
perundang- undangan (lihat
juga MFK 5 EP 1 dan 2). (R)
R Pedoman tentang pengaturan bahan
berbahaya/narkotika/psikotropika sesuai EP
10
5
0
TL
TS
TT
2. Ada bukti penyimpanan
bahan berbahaya yang baik,
benar, dan aman sesuai
dengan regulasi (lihat juga
MFK 5 EP 1, 2 dan AP 5.3 EP 1).
(O,W)
O
W
Lihat tempat penyimpanan bahan berbahaya
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

63
3. Ada bukti
penyimpanan obat
narkotika serta
psikotropika yang baik,
benar, dan aman sesuai
dengan regulasi. (O,W)
O
W
Lihat tempat penyimpanan narkotika
psikotropika
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
4. Ada bukti pelaporan
obat narkotika serta
psikotropika secara
akurat sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan. (D,W)
D
W
Bukti tentang laporan dan pencatatan
penggunaan narkotika psikotropika
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
Pasal 25
• (1) Tempat penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.
• (2) Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk
menyimpan barang selain Narkotika.
• (3) Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan untuk
menyimpan barang selain Psikotropika.
• (4) Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku
dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Prekursor Farmasi
dalam bentuk bahan baku.
KARS

(3) Lemari khusus
• (3) Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
• a. terbuat dari bahan yang kuat;
• b. tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang
berbeda;
• c. harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk Instalasi
Farmasi Pemerintah;
• d. diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk
Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik,
dan Lembaga Ilmu Pengetahuan ; dan
• e. kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker
yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Pasal 27...
KARS

Pasal 27
• Penyimpanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
wajib memenuhi Cara Produksi Obat yang Baik, Cara
Distribusi Obat yang Baik, dan/atau standar pelayanan
kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KARS

Pasal 33
• (1) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi
Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan harus memiliki
tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa lemari
khusus.
• (2) Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
dalam penguasaan Apoteker penanggung jawab.
KARS

Pasal 36
• (1) Industri Farmasi yang memproduksi Prekursor Farmasi dalam
bentuk obat jadi, PBF yang menyalurkan Prekursor Farmasi dalam
bentuk obat jadi, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus
menyimpan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi dalam
gudang penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis risiko.
• (2) Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi
Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan harus menyimpan
Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan
obat yang aman berdasarkan analisis risiko.
KARS

BAB IV PEMUSNAHAN Pasal 37
•Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Farmasi hanya dilakukan dalam hal:
•a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan
yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali;
•b. telah kadaluarsa;
•c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada
pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, termasuk sisa penggunaan;
•d. dibatalkan izin edarnya; atau
•e. berhubungan dengan tindak pidana.
KARS

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
Pasal 39
• Pa. penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan
kefarmasian/pimpinan lembaga/dokter praktik perorangan menyampaikan surat
pemberitahuan dan permohonan saksi kepada: 1. Kementerian Kesehatan dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat; 2. Dinas
Kesehatan Provinsi dan/atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat,
bagi Importir, Industri Farmasi, PBF, Lembaga Ilmu Pengetahuan, atau Instalasi Farmasi
Pemerintah Provinsi; atau 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Balai
Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, bagi Apotek,
Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi
Pemerintah Kabupaten/Kota, Dokter, atau Toko Obat
KARS

Bagian Kedua Pelaporan
Pasal 45
• (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) paling
sedikit terdiri atas: a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan Narkotika,
Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi; b. jumlah persediaan awal dan akhir
bulan; c. tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan; d. jumlah yang
diterima; e. tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran; f. jumlah yang
disalurkan; dan g. nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau
penyaluran dan persediaan awal dan akhir.
KARS

Bagian Kedua Pelaporan
Pasal 45
• (6) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu
Pengetahuan, dan dokter praktik perorangan wajib membuat, menyimpan, dan
menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan/penggunaan Narkotika
dan Psikotropika, setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dengan tembusan Kepala Balai setempat. (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) paling sedikit terdiri atas: a. nama, bentuk sediaan, dan kekuatan
Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi; b. jumlah persediaan awal
dan akhir bulan; c. jumlah yang diterima; dan d. jumlah yang diserahkan.
KARS

Peraturan BPOM No 4 Th 2018 Tentang:
Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi
Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

• CONTOH LEMARI OBAT NARKOTIKA
(Narcotic cabinet)
Melekat pada dinding dan kuat
tidak terlihat dari tempat umum
kunci dua buah
Sutoto.KARS 76
TUJUAN : MENCEGAH HILANGNYA OBAT NARKOTIKA
• Penanggung jawab adalah apoteker, bila ganti shift harus ada penanggung
jawab setiap shift
• Satu kunci dipegang penanggung jawab, satu kunci dipegang petugas lain
sebagai saksi. Setiap pembukaan lemari harus ada bukti catatan
• Harus ada bukti serah terima per shift dengan stock

Standar PKPO 3.2
Rumah sakit mengatur tata kelola
penyimpanan elektrolit konsentrat dan
eletrolit dengan konsentrasi tertentu yang
baik, benar, dan aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Maksud dan Tujuan SKP 3
Obat yang perlu diwaspadai terdiri atas:
• obat risiko tinggi, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan (error) dapat
menimbulkan kematian atau kecacatan seperti, insulin, heparin, atau
kemoterapeutik;
• obat yang nama, kemasan, label, penggunaan klinis tampak/kelihatan sama
(look alike), bunyi ucapan sama (sound alike), seperti Xanax dan Zantac atau
hydralazine dan hydroxyzine atau disebut juga nama obat rupa ucapan mirip
(NORUM);
• elektrolit konsentrat: potasium fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih
besar dari 3 mmol/ml dan natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9%
dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 50% atau lebih
• elektrolit dengan konsentrasi tertentu: potasium klorida dengan konsentrasi 1
mEq/ml atau lebih dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40%, atau
lebih.

KEWASPADAAN ELEKTROLIT
SKP 3
• Elektrolit Konsentrat:
• Potasium Fosfat Dengan Konsentrasi Sama Atau Lebih Besar Dari 3
Mmol/Ml Dan
• Natrium Klorida Dengan Konsentrasi Lebih Dari 0,9%
• Magnesium Sulfat Dengan Konsentrasi 50% Atau Lebih
• Elektrolit Dengan Konsentrasi Tertentu:
• Potasium Klorida Dengan Konsentrasi 1 Meq/Ml Atau Lebih
• Magnesium Sulfat Dengan Konsentrasi 20%, 40%, Atau Lebih.

•Elektrolit konsentrat dan eletrolit dengan konsentrasi
tertentu termasuk obat yang perlu diwaspadai (high
alert medication). Oleh karena itu rumah sakit perlu
mengatur penyimpanan elektrolit konsentrat tersebut.
Elektrolit konsentrat dan eletrolit dengan konsentrasi
tertentu tidak disimpan di unit perawatan untuk mencegah
kekeliruan pemberian yang tidak disengaja (lihat juga SKP 3.1
EP 2).
• Rumah sakit juga perlu memiliki mekanisme pengawasan
untuk semua lokasi, dimana elektrolit konsentrat disimpan.

DAFTAR ELEKTROLIT KONSENTRAT
KARS

82
1. Ada regulasi rumah sakit tentang
proses larangan menyimpan
elektrolit konsentrat dan eletrolit
dengan konsentrasi tertentu di luar
instalasi/depo farmasi. (lihat juga
SKP 3.1). (R)
R Regulasi tentang proses larangan
penyimpanan elektrolit konsentrat
dan eletrolit dengan konsentrasi
tertentu sesuai EP.
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti penyimpanan elektrolit
konsentrat dan eletrolit dengan
konsentrasi tertentu yang baik,
benar, dan aman sesuai dengan
regulasi. (O,W)
O
W
Lihat tempat penyimpanan Elektrolit
konsentrat dan eletrolit dengan
konsentrasi tertentu
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

83
3. Elektrolit konsentrat
dan elektrolit dengan
diberi label obat yang
harus diwaspadai (high
alert) sesuai dengan
regulasi. (O,W)
O
W
Lihat label pada setiap
elektrolit konsentrat dan
eletrolit dengan
 Apoteker
 Staf Farmasi
1
0
5
0
T
L
T
S
T
T

Standar PKPO 3.3
Rumah sakit menetapkan pengaturan
penyimpanan dan pengawasan
penggunaan obat tertentu.

• Beberapa macam obat memiliki risiko khusus yang memerlukan ketentuan
tersendiri dalam penyimpanan, pelabelan dan pengawasan penggunaannya seperti:
a) produk nutrisi; memerlukan penanganan khusus dalam pelabelan dan
penyimpanannya
b) obat dan bahan radioaktif; memiliki risiko terhadap keselamatan petugas dan
lingkungan (lihat juga MFK 5)
c) obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin bermasalah dalam
hal keaslian, identifikasi dan penyimpanan
d) obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain; berpotensi untuk
disalahgunakan
e) obat yang digunakan untuk penelitian; mungkin memiliki masalah dalam hal
identifikasi dan penyimpanan yang berdampak pada hasil penelitian
• Rumah sakit menetapkan prosedur yang mengatur penerimaan, identifikasi,tempat
penyimpanan, dan distribusi macam obat-obat ini.

86
1. Ada regulasi pengaturan
penyimpanan obat dengan
ketentuan khusus meliputi
butir a) sampai dengan e) pada
maksud dan tujuan. (R)
R Pedoman tentang penyimpanan
obat khusus sesuai butir a
sampai dengan e
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti penyimpanan
produk nutrisi yang baik, benar,
dan aman sesuai dengan
regulasi (lihat juga PAP 4 EP 4).
(O,W)
O
W
Lihat tempat penyimpanan
produk nutrisi
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

87
3. Ada bukti penyimpanan obat dan
bahan radioaktif yang baik, benar,
dan aman sesuai dengan regulasi
(lihat juga MFK 5). (O,W)
O
W
Lihat tempat penyimpanan obat dan
bahan radio aktif sesuai
 Apoteker
 Staf Farmasi
 Staf Gudang Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
4. Ada bukti penyimpanan obat yang
dibawa pasien sebelum rawat inap
yang baik, benar, dan aman sesuai
dengan regulasi. (O,W)
O
W
Lihat tempat penyimpanan obat
dibawa pasien
 Apoteker
 Perawat
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

88
5. Ada bukti penyimpanan obat
program atau bantuan
pemerintah/pihak lain yang baik,
benar, dan aman sesuai dengan
regulasi. (O,W)
O
W
program/bantuan pemerintah.
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
6. Ada bukti penyimpanan obat
yang digunakan untuk penelitian
yang baik, benar, dan aman sesuai
dengan regulasi (lihat juga HPK 7
EP 5). (O,W)
O
W
penelitian
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

Standar PKPO 3.4
Rumah sakit menetapkan regulasi untuk
memastikan obat emergensi yang tersimpan di
dalam maupun di luar unit farmasi tersedia,
tersimpan aman, dan dimonitor.

• Jika ada pasien emergensi maka akses cepat ke tempat obat yang diperlukan
menjadi sangat penting dan obat harus siap pakai bila sewaktu-waktu
diperlukan.
• Setiap rumah sakit harus membuat rencana lokasi penyimpanan obat
emergensi, contoh troli obat emergensi yang tersedia di berbagai unit
pelayanan, obat untuk mengatasi syok anafilaktik di tempat penyuntikan,
dan obat untuk pemulihan anestesi ada di kamar operasi.
• Obat emergensi dapat disimpan di lemari emergensi, troli, tas/ ransel, kotak,
dan lainnya sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut.
• Rumah sakit diminta menetapkan prosedur untuk memastikan ada
kemudahan untuk mencapai dengan cepat tempat penyimpanan obat
emergensi jika dibutuhkan, termasuk obat selalu harus segera diganti kalau
digunakan, bila rusak, atau kedaluwarsa. Selain itu, keamanan obat emergensi
harus diperhatikan (lihat juga MFK 4).

91
1. Ada regulasi pengelolaan obat
emergensi yang tersedia di unit-
unit layanan agar dapat segera
dipakai untuk memenuhi kebutuhan
darurat serta upaya pemeliharaan
dan pengamanan dari kemungkinan
pencurian dan kehilangan. (R)
R Pedoman tentang pengelolaan obat
emergensi di unit-unit layanan sesuai EP.
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti persediaan obat
emergensi lengkap dan siap pakai.
(D,O,W)
D
O
W
Bukti daftar obat emergensi disetiap tempat
penyimpanan
Fisik obat sesuai jumlahnya dengan daftar
 Perawat
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

92
supervisi terhadap
penyimpanan obat emergensi
dan segera diganti apabila
dipakai, kadaluwarsa, atau
rusak. (D,O,W)
D
O
W
Bukti tentang catatan supervisi
tentang penyimpanan obat
emergensi
Lihat Fisik obat sesuai jumlahnya
dengan daftar obat
 Perawat
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

OBAT EMERGENSI
•Tersedia di semua unit pelayanan sesuai kebutuhan dalam
standar
•Prosedur, menjaga dan melindungi dari kehilangan dan
pencurian
•Di monitor/supervisi, jangan sampai kosong, tak sesuai
standar, misal ada obat yg kadaluwarsa atau setelah
dipakai tak segera diganti
KARS

CONTOH: KEBIJAKAN PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI
•Tempat menyimpan : TROLI/KIT/LEMARI/KOTAK OBAT
EMERGENSI
•Akses terdekat dan selalu siap pakai .
• Terjaga isinya/aman kunci plastik dg no register
•Isi sesuai standar di masing-masing unit
• Tidak boleh dicampur obat lain
•Dipakai hanya untuk emergensi saja dan sesudah Pakai
harus melaporkan untuk segera diganti
•Di cek secara berkala apakah ada yg rusak/kadaluwarsa
Sutoto.KARS 94

Kunci Plastik
Disposable dengan nomor
register
TROLI EMERGENSI
Sutoto.KARS 95

• Dibutuhkan tiga macam troli
1. Merah
2. Kuning
3. Hijau
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
DAFTAR OBAT EMERGENSI DI IGD

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
DAFTAR OBAT EMERGENSI DI IGD

LEVEL PELAYANAN
KEGAWAT DARURATAN

Standar PKPO 3.5
Rumah sakit memiliki sistem penarikan kembali (recall), pemusnahan
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak
layak digunakan karena rusak, mutu substandar, atau kadaluwarsa.
Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan identifikasi dalam proses
penarikan kembali (recall) oleh Pemerintah, pabrik, atau pemasok.
Rumah sakit juga harus menjamin bahwa sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis yang tidak layak pakai karena
rusak, mutu substandard, atau kedaluwarsa tidak digunakan serta
dimusnahkan.

104
1. Ada regulasi penarikan kembali
(recall) dan pemusnahan sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai yang tidak layak
pakai karena rusak, mutu
substandar, atau kadaluwarsa. (R)
R Regulasi tentang penarikan kembali
dan pemusnahan sediaan farmasi
sesuai EP.
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti pelaksanaan penarikan
kembali (recall) sesuai dengan
regulasi yang ditetapkan. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan dan berita acara
penarikan obat
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

105
3.Ada bukti pelaksanaan
pemusnahan sesuai
dengan regulasi yang
ditetapkan. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan dan
berita acara pemusnahan
 Direktur
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

Standar PKPO 4
Ada regulasi peresepan, permintaan obat
dan instruksi pengobatan.
PERESEPAN DAN PENYALINAN

• Rumah sakit menetapkan staf medis yang kompeten dan berwenang untuk
melakukan peresepan,permintaan obat serta instruksi pengobatan.
• Staf medis dilatih untuk peresepan, permintaan obat dan instruksi
pengobatan dengan benar.
• Peresepan/permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak
terbaca, dan tidak lengkap dapat membahayakan pasien serta menunda
kegiatan asuhan pasien. Rumah sakit memiliki regulasi peresepan,
permintaan obat serta instruksi pengobatan dengan benar, lengkap, dan
terbaca tulisannya.
• Rumah sakit menetapkan proses rekonsiliasi obat, yaitu proses
membandingkan daftar obat yang dipergunakan oleh pasien sebelum dirawat
inap dengan peresepan, permintaan obat dan instruksi pengobatan yang
dibuat pertama kali sejak pasien masuk, saat pemindahan pasien antarunit
pelayanan (transfer), dan sebelum pasien pulang.

108
1. Ada regulasi peresepan/permintaan obat
dan instruksi pengobatan secara benar,
lengkap, dan terbaca, serta menetapkan staf
medis yang kompeten dan berwenang untuk
melakukan peresepan/permintaan obat dan
instruksi pengobatan (lihat juga PAP 2.2 EP 1;
AP 3 EP 1; dan SKP 2 EP 1). (R)
R Pedoman tentang permintaan
obat/peresepan dan instruksi pengobatan
secara benar, lengkap, dan terbaca, serta
menetapkan staf medis yang kompeten dan
berwenang untuk melakukan
peresepan/permintaan obat dan instruksi
pengobatan
10
5
0
TL
-
TT
2. Ada bukti peresepan/permintaan obat
dan instruksi pengobatan dilaksanakan oleh
staf medis yang kompeten serta berwenang.
(D,O,W)
D
O
W
Bukti permintaan obat/resep dilakukan oleh
staf medis sesuai kompetensi dan
kewenangan yang diberikan oleh rumah sakit
Ruang rawat inap; rawat jalan
 Staf Medis
 Perawat
 Apoeteker
10
5
0
TL
TS
TT

109
3. Ada bukti pelaksanaan rekonsiliasi
obat oleh apoteker pada saat pasien
masuk, pindah unit pelayanan, dan
sebelum pulang. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan rekonsiliasi obat
oleh apoteker pada saat pasien masuk,
pindah unit pelayanan, dan sebelum
pulang.
 Perawat
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
4. Rekam medis memuat riwayat
penggunaan obat pasien. (D,O)
D
O
Bukti catatan riwayat penggunaan
obat pasien dalam rekam medis
Lihat rekam medis di ruang rawat
inap; rekam medis rawat jalan
10
5
0
TL
TS
TT

Tanggal Nama obat Dosis/frekuensi berapa lama Alasan makan
obat
Berlanjut saat
rawat inap ?
Ya tidak
1.
2.
3.
4.
Contoh :
Patient Medication History
(Riwayat Pasien Makan Obat)
Tgl Daftar obat yang menimbulkan alergi Seberapa berat alerginya?
R=ringan
S=Sedang
B=Berat
Reaksi alreginya
Label identitas pasien
Daftar riwayat alergi
Daftar semua jenis obat yg digunakan pasien atau dibawa dari rumah; (obat
resep, bebas, herbal atau tcm)
NAMA DAN TANDA TANGAN YANG MELAKUKAN INTERVIU
Diadaptasi dari : Improving Communication During transtition. JCR,JCI, 20102 p 54
Sutoto.KARS 110

CONTOH: ISI KEBIJAKAN PERESEPAN
• Hanya Yang Berhak Menulis Dan Memesan Resep Saja Yangdilayani
• (Tersedia Daftar Staf Medis Yang Berhak Menulis Resep/ Daftar Petugas Yang Berhak Memesan Resep Di
Instalasi Farmasi)
• Resep Harus Lengkap ( Tersedia Contoh Dan Keterangan Resep Yang Lengkap )
• Sebelum Menulis Rerep Harus Melakukan Penyelarasan Obat (Medication Reconciliation) . Penyelarasan
Obat Adalah Membandingkan Antara Daftar Obat Yang Sedang Digunakan Pasien Dan Obat Yang Akan
Diresepkan Agar Tidak Terjadi Duplikasi Atau Terhentinya Terapi Suatu Obat
• Penulis Resep Harus Memperhatikan Tiga Kemungkinan :
1. Kontraindikasi
2. Interaksi Obat
3. Reaksi Alergi.
• Tulisan Harus Jelas Dan Dapat Dibaca
• Menggunakan Istilah Dan Singkatan Yang Ditetapkan RS Dan tidak Boleh Menggunakan Singkatan Yang
Dilarang (Tersedia Daftar Singkatan Yang Digunakan Di Rs Dan Daftar Singkatan Yang Dilarang)
Sutoto.KARS 111

Standar PKPO 4.1
Regulasi ditetapkan untuk menentukan
pengertian dan syarat kelengkapan
resep atau pemesanan.

Untuk menghindari keragaman dan menjaga keselamatan pasien maka rumah sakit
menetapkan persyaratan atau elemen penting kelengkapan suatu resep atau permintaan
obat dan instruksi pengobatan. Persyaratan atau elemen kelengkapan paling sedikit meliputi:
Untuk menghindari keragaman dan menjaga keselamatan pasien maka rumah sakit
menetapkan persyaratan atau elemen penting kelengkapan suatu resep atau permintaan
obat dan instruksi pengobatan. Persyaratan atau elemen kelengkapan paling sedikit meliputi a
sampai dengan d pada maksud dan tujuan.
a) data identitas pasien secara akurat (dengan stiker);
b) elemen pokok di semua resep atau permintaan obat atau instruksi pengobatan;
c) kapan diharuskan menggunakan nama dagang atau generik;
d) kapan diperlukan penggunaan indikasi seperti pada PRN (pro re nata atau “jika perlu”)
atau instruksi pengobatan lain;
e) jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak,
lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya;
f) kecepatan pemberian (jika berupa infus);
g) instruksi khusus, sebagai contoh: titrasi, tapering, rentang dosis.

Ditetapkan proses untuk menangani atau mengelola hal-hal dibawah ini :
1) Resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak
lengkap dan tidak terbaca
2) resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (Nama
Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (Look Alike Sound Alike);
3) jenis resep khusus, seperti emergensi, cito, berhenti automatis (automatic
stop order), tapering, dan lainnya;
4) instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan
tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi (lihat juga SKP 2).
Standar ini berlaku untuk resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan di
semua unit pelayanan di rumah sakit.
Rumah sakit diminta memiliki proses untuk menjamin penulisan resep atau
permintaan obat dan instruksi pengobatan sesuai dengan kriteria butir 1 sampai
dengan 4 di atas.

118
1. Ada regulasi syarat elemen resep lengkap
yang meliputi butir a) sampai dengan g)
pada maksud dan tujuan serta penetapan
dan penerapan langkah langkah untuk
pengelolaan peresepan/ permintaan obat,
instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak
lengkap, dan tidak terbaca agar hal tersebut
tidak terulang kembali. (R)
R Pedoman/ panduan tentang syarat elemen
kelengkapan resep sesuai butir a s/d g, dan
langkah-langkah untuk menghindari
kesalahan pengelolaan peresepan sesuai EP
10
5
0
TL
TS
TT
2. Ada bukti pelaksanaan evaluasi syarat
elemen resep lengkap yang meliputi butir a)
sampai dengan g) pada maksud dan tujuan.
(D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan evaluasi terhadap syarat
elemen resep sesuai butir a) sampai dengan g)
 Komite/Tim Farmasi dan Terapi
 Dokter
 Perawat
 Apoteker
10
5
0
TL
TS
TT

119
3. Ada bukti pelaksanaan proses
pengelolaan resep yang tidak benar,
tidak lengkap, dan tidak terbaca.
(D,W)
D
W
Bukti pengelolaan resep yang tidak
benar
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
4. Ada bukti pelaksanaan proses
untuk mengelola resep khusus,
seperti darurat, standing order,
berhenti automatis (automatic stop
order), tapering, dan lainnya. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan pengelolaan resep
khusus.
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

RUANG/INSTALASI::
TANGGAL:
ALERGI : TIDAK/ YA : …………………
IDENTITAS PASIEN: (STIKER)
BERAT BADAN :
NAMA DOKTER
Contoh Petunjuk penulisan Resep
Sutoto.KARS 120

Contoh: Automatic Stop Order
Sutoto.KARS 121

contoh
automatic
stop order
Sutoto.KARS 122

Contoh : KEBIJAKAN AUTOMATIC STOP ORDER
• I. TUJUAN:
• Tjuan kebijakan automatic stop order Untuk memastikan bahwa terdapat obat yang harus
dievaluasi dan ditinjau secara konsisten dan bahwa informasi ini diberi tahu kepada
dokter.
• III. KEBIJAKAN:
• Rumah Sakit akan memastikan administrasi aman obat melalui proses stop order.
• IV. PROSEDUR:
• A. obat berikut akan otomatis dihentikan oleh Instalasi Farmasi setelah penggunaan awal
telah dimulai:
1. Ketorolac - setelah 5 hari penggunaan
2. Nesiritide - setelah 2 hari penggunaan
3. Alvimopan - setelah 15 dosis telah diberikan
4. Meperidin - setelah 2 hari penggunaan
• Proses stop order otomatis didefinisikan sebagai HARD STOP
Sutoto.KARS 123

Standar PKPO 4.2
Rumah sakit menetapkan individu yang kompeten
yang diberi kewenangan untuk menulis
resep/permintaan obat atau instruksi pengobatan.

•Untuk memilih dan menentukan obat yang
dibutuhkan pasien diperlukan pengetahuan
dan pengalaman spesifik.
•Rumah sakit bertanggungjawab menentukan
staf medis dengan pengalaman cukup dan
pengetahuan spesifik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang diberi izin
membuat/menulis resep atau membuat
permintaan obat.

126
1. Ada daftar staf medis yang
kompeten dan berwenang
membuat atau menulis resep yang
tersedia di semua unit pelayanan. (D)
D Bukti tersedianya daftar staf medis
yang kompeten dan berwenang
menulis resep
10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti pelaksanaan rumah sakit
menetapkan dan melaksanakan
proses untuk membatasi jika
diperlukan jumlah resep atau jumlah
pemesanan obat yang dapat
dilakukan oleh staf medis yang diberi
kewenangan (lihat juga KKS 10 EP 1).
(R)
R Regulasi tentang pembatasan jumlah
resep atau jumlah pemesanan obat
oleh staf medis yang mempunyai
kewenangan
10
-
0
TL
-
TT

127
3. Ada bukti staf medis yang
membuat atau menulis
resep atau memesan obat
dikenal dan diketahui oleh
unit layanan farmasi atau
oleh lainnya yang
menyalurkan obat. (D)
D Bukti daftar staf medis yang
mempunyai kewenangan
ada di unit layanan farmasi.
10
5
0
TL
TS
TT

Standar PKPO 4.3
Obat yang diresepkan dan diberikan
tercatat di rekam medis pasien.

•Rekam medis pasien memuat daftar obat yang
diinstruksikan yang memuat identitas pasien, nama obat,
dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan
tanda tangan dokter serta keterangan bila perlu tapering
off, titrasi, dan rentang dosis.
•Pencatatan juga termasuk obat yang diberikan “jika
perlu”/prorenata. Pencatatan dibuat di formulir obat
yang tersendiri dan dimasukkan ke dalam berkas rekam
medis serta disertakan pada waktu pasien pulang dari
rumah sakit atau dipindahkan (lihatjuga PAP 2.2).

130
1. Ada bukti pelaksanaan obat
yang diberikan dicatat dalam
satu daftar di rekam medis
untuk setiap pasien berisi:
identitas pasien, nama obat,
dosis, rute pemberian, waktu
pemberian, nama dokter dan
keterangan bila perlu tapering
off, titrasi, dan rentang dosis.
(D)
D Bukti pelaksanan pencatatan
dalam satu daftar di rekam
medis obat yang diberikan
kepada pasien sesuai EP.
10
5
0
TL
TS
TT

No TGL/JAM NAMA OBAT DAN
DOSIS
Rute Nama DPJP
/Tanda
Tangan
Apoteker
Penelaah:
Diberikan Oleh Waktu
Pemberian
Keterangan
1
Misal : Bila perlu,
Tapering off, titrasi,
stop
2
3
Contoh
Tabel Pencatatan Obat
Sutoto.KARS 131

133
daftar tersebut di atas
disimpan dalam rekam
medis pasien dan
menyertai pasien ketika
pasien dipindahkan. Salinan
daftar obat diserahkan
kepada pasien saat pulang
(lihat ARK 4.2 EP 4). (D)
D 1)bukti catatan daftar
obat lengkap dalam
rekam medis pasien
yang selalu menyertai
pasien
2)salinan daftar obat
diserahkan kepada
pasien saat pulang
10
5
0
TL
TS
TT
ARK 4.2 EP 4: Ringkasan pulang memuat obat yang diberikan termasuk obat setelah pasien keluar rumah
sakit. (D)

Standar PKPO 5
Obat disiapkan dan diserahkan di dalam
lingkungan aman dan bersih.
PERSIAPAN DAN PENYERAHAN

PERSIAPAN DAN PENYERAHAN
Maksud dan Tujuan PKPO.5
Untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat obat yang disiapkan dan diserahkan pada
pasien maka rumah sakit diminta menyiapkan dan menyerahkan obat dalam lingkungan yang
aman bagi pasien, petugas, dan lingkungan serta untuk mencegah kontaminasi tempat
penyiapan obat harus sesuai peraturan perundang-undangan dan praktik profesi seperti :
a. Pencampuran obat kemoterapi harus dilakukan di dalam ruang yang bersih (clean room)
yang dilengkapi dengan cytotoxic handling drug safety cabinet dimana petugas sudah
terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat perlindung diri yang sesuai
b. Pencampuran obat intravena, epidural dan nutrisi parenteral serta pengemasan kembali
obat suntik harus dilakukan dalam ruang yang bersih (clean room) yang dilengkapi dengan
laminary airflow cabinet dimana petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta
menggunakan alat perlindung diri yang sesuai
c. Staf yang menyiapkan produk steril terlatih dengan prinsip penyiapan obat dan teknik
aseptik

136
1. Ada regulasi penyiapan dan
penyerahan obat yang sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan dan praktik profesi.
(R)
R Pedoman tentang penyiapan dan
penyerahan obat
10
5
0
TL
TS
TT
2. Ada bukti pelaksanaan staf
yang menyiapkan produk steril
dilatih, memahami, serta
mempraktikkan prinsip
penyiapan obat dan teknik
aseptik (lihat juga PPI 7). (D,W)
D
W
Bukti Sertifikat pelatihan prinsip
penyiapan obat dan teknik
aseptik, yang dimiliki staf
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

137
pencampuran obat kemoterapi
dilakukan sesuai dengan praktik
profesi (lihat juga PPI 7). (O,W)
O
W
Lihat ruang dan pelaksanaan
pencampuran obat kemoterapi
Apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian
10
5
0
TL
TS
TT
4. Ada bukti pencampuran obat
intravena, epidural dan nutrisi
parenteral serta pengemasan
kembali obat suntik dilakukan
sesuai dengan praktik profesi
(O,W)
O
W
Lihat ruang dan pelaksanaan
pencampuran obat intravena,
epidural dan nutrisi parentral.
Apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian
10
5
0
TL
TS
TT

STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1 138
Elemen penilaian PPI 7 Telusur Skor
3. Rumah sakit melaksanakan strategi
untuk menurunkan risiko infeksi pada
prosedur dan proses asuhan invasif
yang berisiko infeksi. (D,O,W,S)
D
O
W
S
Bukti strategi untuk penurunan infeksi
(tata kelola risiko infeksi) sebagai
tindak lanjut EP 2
Lihat pelaksanaan pencampuran obat
suntik, pemberian suntikan, terapi
cairan, punksi lumbal
• Komite/Tim PPI
• Komite/Tim PMKP
• IPCN
• IPCLN
• Kepala unit/Kepala ruangan
Peragaan pencampuran obat suntik,
pemberian suntikan, terapi cairan,
punksi lumbal
10
5
0
TL
TS
TT
HUBUNGAN DENGAN PPI

STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT edisi 1 139
Elemen penilaian PPI 7 Telusur Skor
4. Rumah sakit telah melaksanakan
kegiatan pelatihan untuk
menurunkan risiko infeksi di dalam
proses-proses kegiatan tersebut.
(D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan pelatihan tentang
kegiatan untuk menurunkan risiko
infeksi
• Kepala diklat
• Peserta pelatihan
10
5
0
TL
TS
TT

Sutoto.KARS 140
PERSIAPAN DAN PENYALURAN (dispensing)

LAMINAR AIRFLOW
VERTICAL
• PENCAMPURAN OBAT IV
• REPACKAGING ANTI BIOTIC

Tabel 1. Daftar Ketercampuran Obat Suntik (sebagian)
142
BUKU PEDOMAN PENCAMPURAN OBAT SUNTIK DAN PENANGANAN SEDIAAN SITOSTATIKA . Dirjen Binyanfar .2009
Dst…..

POTENSIAL RISK/PROBLEM
PROBABILITY RISK IMPACT (HEALTH,
FINANCIAL, LEGAL,
REGULATORY)
CURRENT SYSTEM/
PREPAREDNESS
SCO
RE
4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Terkontaminasi bacteri patogen  pasien
septicaemi  meninggal  Tuntutan hukum
citra RS menurun
Campuran obat IV tak compatible/ menjendal 
emboli  meninggal/cacat  Tuntutan hukum
citra RS menurun
Alergi hebat  meninggal  Tuntutan hukum
citra RS menurun
INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT
PENCAMPURAN OBAT IV TAK SESUAI STANDAR
ICRA

CYTOTOXIC SAFETY CABINET
Sutoto.KARS 144

PELAYANAN KEMOTERAPI
PAP.3.9. 1
Ada regulasi pelayanan khusus pasien
yang mendapat kemoterapi atau
pelayanan lain yang berisiko tinggi sesuai
regulasi
2
Bukti dalam rekam medik tentang
pelaksanaan pelayanan pasien yang
mendapat kemoterapi
KARS

SPILKIT
KEMOTERAPI
Sutoto.KARS 146

JENIS LIMBAH
Limbah padat:
oInfeksius( kantong kuning)
oNon infeksius (kantong hitam)
oDaur ulang ( kantong putih)
oLimbah sitotoksik ( kantong
ungu)
Limbah cair
oInfeksius
oNon infeksius
Limbah benda tajam

Standar PKPO 5.1
Rumah sakit menetapkan regulasi yang
mengatur semua resep/permintaan obat
dan instruksi pengobatan obat ditelaah
ketepatannya.

Setiap resep/permintaan obat/instruksi pengobatan harus
dilakukan dua pengkajian/telaah, yaitu:
•Pengkajian/telaah resep yang dilakukan sebelum
obat disiapkan untuk memastikan resep memenuhi
syarat secara administrative, farmasetik dan klinis
•Telaah obat yang dilakukan setelah obat selesai
disiapkan untuk memastikan bahwa obat yang
disiapkan sudah sesuai dengan resep/instruksi
pengobatan

Pengkajian resep dilakukan oleh apoteker meliputi:
a) ketepatan identitas pasien, obat, dosis, frekuensi, aturan minum/makan
obat, dan waktu pemberian;
b) duplikasi pengobatan;
c) potensi alergi atau hipersensitivitas;
d) interaksi antara obat dan obat lain atau dengan makanan;
e) variasi kriteria penggunaan dari rumah sakit;
f) berat badan pasien dan atau informasi fisiologik lainnya;
g) kontra indikasi.

Verifikasi obat dilakukan terhadap obat yang telah siap
dan verifikasi dilakukan meliputi 5 (lima) informasi,
yaitu:
1) identitas pasien;
2) ketepatan obat;
3) dosis dan jumlah obat;
4) rute pemberian; dan
5) waktu pemberian.

155
1. Ada regulasi penetapan
sistem yang seragam untuk
penyiapan dan penyerahan
obat. (R)
R Regulasi tentang
keseragaman sistem
penyiapan dan penyerahan
obat di RS
10
5
0
TL
TS
TT
proses pengkajian resep
yang meliputi butir a)
sampai dengan g) pada
maksud dan tujuan. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan
pengkajian resep meliputi a)
sampai dengan g)
 Apoteker/ farmasi klinis
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

156
3. Setelah obat disiapkan, obat
diberi label meliputi identitas
pasien, nama obat, dosis atau
konsentrasi, cara pemakaian, waktu
pemberian, tanggal disiapkan, dan
tanggal kedaluwarsa. (D,O,W)
D
O
W
Bukti dilaksanakannya pelabelan
obat yang sudah disiapkan.
Lihat Label obat pasien
 Perawat rawat inap dan rawat
jalan
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
4. Ada bukti pelaksanaan verifikasi
obat meliputi butir 1) sampai
dengan 5) pada maksud dan tujuan.
(D,W)
D
W
Bukti dilaksanakannya verifikasi obat
meliputi 1) sampai dengan 5)
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

157
penyerahan obat dalam bentuk
yang siap diberikan. (D,W)
D
W
Bukti penyerahan obat dalam
bentuk yang siap diberikan/unit
dose dispensing (UDD)
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT
6. Ada bukti penyiapan obat
tepat waktu. (D,O,W)
D
W
Pengukuran mutu tentang waktu
penyiapan obat sejak resep
diterima sampai obat siap
diserahkan
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

TELAAH/SKRINING RESEP
Persyaratan administrasi meliputi :
• Nama, tgl lahir, jenis kelamin, BB dan TB (pasien anak)
• Nama, paraf dokter
• Tanggal resep
• Ruangan/unit asal resep
Persyaratan farmaseutik meliputi :
• Nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan
• Dosis dan Jumlah obat
• Stabilitas
• Aturan, dan cara penggunaan
Persyaratan klinis meliputi :
• Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat
• Duplikasi pengobatan
• Alergi,
• Efek samping, ROTD
• Kontraindikasi
• Interaksi obat yang berisiko
Sutoto.KARS 158

Contoh Formulir telaah resep
NO TELAAH RESEP YA TDK KETERANGAN/TINDAK
LANJUT
1 KEJELASAN TULISAN RESEP
2 TEPAT OBAT
3 TEPAT DOSIS
4 TEPAT RUTE
5 TEPAT WAKTU
6 DUPLIKASI
7 ALERGI
8 INTERAKSI OBAT
9 BERAT BADAN (PASIEN ANAK)
10 KONTRA INDIKASI LAINNYA
NAMA DAN TANDA TANGAN PENELAAH
Sutoto.KARS 159

TOP TEN DANGEROUS DRUG
INTERACTION IN LONG TERM CARE
Sutoto.KARS 160

Standar PKPO 6
Rumah sakit menetapkan staf klinis yang
kompeten dan berwenang untuk
memberikan obat.
PEMBERIAN (ADMINISTRATION) OBAT

• Pemberian obat untuk pengobatan pasien memerlukan
pengetahuan spesifik dan pengalaman.
• Rumah sakit bertanggung jawab menetapkan staf klinis dengan
pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, memiliki izin,
dan sertifikat berdasar atas peraturan perundang-undangan untuk
memberikan obat.
• Rumah sakit dapat membatasi kewenangan individu dalam
melakukan pemberian obat, seperti pemberian obat narkotika
dan psikotropika, radioaktif, atau obat penelitian.
• Dalam keadaan darurat maka rumah sakit dapat menetapkan
tambahan staf klinis yang diberi izin memberikan obat (lihat juga
PKPO 1, KKS 3, dan KKS 10).

163
1. Ada penetapan staf klinis
yang kompeten dan
berwenang untuk memberikan
obat termasuk
pembatasannya. (R)
R Regulasi staf klinis yang
untuk memberikan obat
10
5
0
TL
TS
TT
pemberian obat oleh staf klinis
yang kompeten dan
berwenang sesuai dengan
surat izin terkait profesinya
dan peraturan perundang-
undangan. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan pemberian
obat oleh staf klinis yang
berwenang
 Staf Klinis
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

164
3. Ada bukti
pelaksanaan pemberian
obat dilaksanakan
sesuai dengan
pembatasan yang
ditetapkan, misalnya
obat kemoterapi, obat
radioaktif, atau obat
untuk penelitian. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan
pemberian obat sesuai
pembatasan
 Apoteker
 Staf Farmasi
1
0
5
0
T
L
T
S
T
T

Standar PKPO 6.1
Proses pemberian obat termasuk
proses verifikasi apakah obat yang
akan diberikan telah sesuai
resep/permintaan obat.

Agar obat diserahkan pada orang yang tepat, dosis yang tepat dan waktu yang tepat maka
sebelum pemberian obat kepada pasien dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan
instruksi pengobatan yang meliputi
a) identitas pasien;
b) nama obat;
c) dosis;
d) rute pemberian; dan
e) waktu pemberian.
Rumah sakit menetapkan ketentuan yang digunakan untuk verifikasi pemberian obat. Jika
obat disiapkan dan diserahkan di unit rawat inap pasien maka verifikasi harus juga dilakukan
oleh orang yang kompeten (lihat juga maksud dan tujuan PKPO 5.1).
Terhadap obat yang harus diwaspadai (high alert) harus dilakukan double check oleh
minimal 2 orang.

167
1. Ada regulasi verifikasi sebelum
pemberian obat kepada pasien
yang meliputi butir a) sampai
dengan e) pada maksud dan
tujuan. (R)
R Regulasi tentang verifikasi sebelum
pemberian obat sesuai a) sampai
dengan e).
10
5
0
TL
TS
TT
verifikasi sebelum obat diberikan
kepada pasien. (D,W,S)
D
W
S
Bukti pelaksanaan verifikasi
sebelum obat diberikan
 Apoteker
 Staf Farmasi
 Perawat
Staf terkait melakukan simulasi
10
5
0
TL
TS
TT

168
double check untuk obat
yang harus diwaspadai
(high alert). (D,O,W,S)
D
O
W
S
Bukti pelaksanaan double
check untuk obat high alert
Lihat pelaksanaan
pemberian obat high alert
 Perawat
 Apoteker klinis
Staf terkait melakukan
simulasi double check
10
5
0
TL
TS
TT

CONTOH
KEBIJAKAN ISI ETIKET OBAT RAWAT JALAN
1. Identitas Pasien
2. Nama Obat
3. Dosis/Konsentrasi
4. Cara pemberian
5. Tanggal Penyiapan
6. Tanggal Kadaluwarsa
Sutoto.KARS 169

CONTOH
KEBIJAKAN ETIKET OBAT RAWAT INAP
1. Identitas Pasien
2. Nama Obat
4. Rute/Cara Pemberian
5. Waktu Pemberian
Sutoto.KARS 170

CONTOH: FORM TELAAH OBAT
NO TELAAH OBAT YA TDK KETERANGAN/TINDAK
LANJUT
1 OBAT DENGAN RESEP/PESANAN
2 JUMLAH/DOSIS DENGAN RESEP/PESANAN
3 RUTE DENGAN RESEP/PESANAN
4 WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN DENGAN
RESEP/PESANAN
Sutoto.KARS 171

VERIFIKASI
PERAWAT HARUS MEMASTIKAN KEBENARAN PEMBERIAN OBAT ANTARA RESEP/PERINTAH DR SAMPAI KE PASIEN
SEBELUM MEMBERIKAN OBAT
(5 BENAR)
1. Identitas Pasien
2. Nama Obat
4. Rute/Cara Pemberian
5. Waktu Pemberian
Obat dalam Etiket obat
Resep/Perintah
Dokter/Permintaan Obat
KHUSUS OBAT HIGH ALERT/HIGH RISK: DOUBLE
CHECK

JADWAL PEMBERIAN OBAT
• 1x1 Pagi 06-07
• 1x1 Malam 21-22
• 2x1 06-07 18-19
• 3x1 06-07 12-13 19-20
• 4x1 06-07 12-13 18-19 22-23
• 5x1 06-07 10-11 15-16 20-21 23-24
• Jadwal ini tidak berlaku unt antibiotik injeksi dan obat dgn
program pengobatan khusus
Sutoto.KARS 173

Standar PKPO 6.2
Ada regulasi tentang obat yang
dibawa oleh pasien ke rumah sakit
untuk digunakan sendiri.

• Rumah sakit harus mengetahui sumber dan penggunaan obat
yang tidak diadakan dari instalasi farmasi rumah sakit seperti
obat yang dibawa oleh pasien dan keluarganya. Obat semacam ini
harus diketahui oleh dokter yang merawat dan dicatat di rekam
medik.
• Pemberian obat oleh pasien sendiri, baik yang dibawa sendiri
atau yang diresepkan dari rumah sakit harus diketahui oleh
dokter yang merawat dan dicatat di rekam medis pasien.
• Pasien yang diperbolehkan melakukan pemberian obat sendiri
(self administration) harus medapatkan edukasi terlebih dahulu
dari PPA.

176
1. Ada regulasi
pengobatan oleh pasien
sendiri (self
administration). (R)
R Regulasi tentang
pengobatan sendiri oleh
pasien (self administration)
10
5
0
TL
T
S
T
T
pengobatan obat oleh
pasien sendiri sesuai
dengan regulasi. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan
pengobatan oleh pasien
sendiri di rekam medis
 Perawat
 Apoteker
10
5
0
TL
T
S
T
T

177
3. Ada bukti edukasi dan
monitoring terhadap pasien
yang melakukan pemberian
obat sendiri. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan:
1) edukasi tentang
pemberian obat oleh pasien
sendiri (contoh penyuntikan
insulin oleh pasien)
2) monitoring pelaksanaan
pemberian obat oleh pasien
sendiri
 Apoteker
 Perawat
10
5
0
TL
TS
TT

Standar PKPO 7
Efek obat dan efek samping obat terhadap
pasien dipantau.
PEMANTAUAN (MONITOR)

• Standar ini bertujuan agar apabila timbul efek samping obat dapat
dilaporkan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) kepada tim
farmasi dan terapi yang selanjutnya dilaporkan kepada Pusat
MESO Nasional/Farmakovigilans di Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM).
• Apoteker mengevaluasi efek obat untuk memantau secara ketat
respons pasien dengan melakukan pemantauan terapi obat (PTO).
Apoteker bekerjasama dengan pasien, dokter, perawat, dan tenaga
kesehatan lainnya untuk memantau pasien yang diberi obat.
• Rumah sakit menetapkan regulasi untuk efek samping obat yang
harus dicatat dan dilaporkan.

180
1. Ada regulasi tentang seleksi pasien,
pemantauan, pencatatan dan
pelaporan efek obat dan efek samping
obat (lihat juga AP 2 EP 1). (R)
R Regulasi tentang seleksi pasien,
pemantauan,pencatatan dan pelaporan
efek obat dan efek samping obat
10
5
0
TL
TS
TT
2. Ada bukti pelaksanaan pemantauan
terapi obat. (D,W)
D
W
Bukti dokumentasi pelaksanaan
pemantauan terapi obat (PTO) sesuai
regulasi
Apoteker
10
5
0
TL
TS
TT
3. Ada bukti pemantauan efek
samping obat dan pelaporannya
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (D,W)
D
W
Bukti monitoring efek samping obat dan
pelaporannya
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

KEGIATAN PTO
1. Pengkajian Pilihan Obat
2. Dosis
3. Cara Pemberian Obat
4. Respons Terapi
5. Reaksi Obat Yang Tidak Dikehendaki (ROTD)
6. Rekomendasi Perubahan Atau Alternatif Terapi.
Sutoto.KARS 184

PEMANTAUAN TERAPI OBAT
Sutoto.KARS 185
• Adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi
obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien.
• Kegiatan PTO mencakup: pengkajian pilihan obat, dosis, cara
pemberian obat, respons terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki
(ROTD),)dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi.
• Pemantauan terapi obat harus dilakukan secara berkesinambungan
dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan
ataupun kegagalan terapi dapat diketahui.
• Pasien yang mendapatkan terapi obat mempunyai risiko mengalami
masalah terkait obat. Kompleksitas penyakit dan penggunaan obat,
serta respons pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya
masalah terkait obat.
• Hal tersebut menyebabkan perlunya dilakukan PTO dalam praktek
profesi untuk mengoptimalkan efek terapi dan meminimalkan efek
yang tidak dikehendaki.

METODE PTO (SOAP)
S : Subjective
• Data subyektif adalah gejala yang dikeluhkan oleh pasien.
• Contoh : pusing, mual, nyeri, sesak nafas.
O : Objective
• Data obyektif adalah tanda/gejala yang terukur oleh tenaga
kesehatan. Tanda-tanda obyektif mencakup tanda vital
(tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, kecepatan
pernafasan), hasil pemeriksaan laboratorium dan diagnostik.
A : Assessment
• Berdasarkan data subyektif dan obyektif dilakukan analisis
terkait obat.
P : Plans
• Setelah dilakukan SOA maka langkah berikutnya adalah
menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan masalah.
Sutoto.KARS 186

PASIEN/JENIS OBAT YANG DI PTO
1.. Pasien yang menerima obat dengan risiko tinggi seperti :
• obat dengan indeks terapi sempit (contoh: Digoksin,fenitoin),
• Obat yang bersifat nefrotoksik (contoh: gentamisin) dan hepatotoksik
(contoh: OAT),
• Sitostatika (contoh: metotreksat),
• Antikoagulan (contoh: warfarin, heparin),
• Obat yang sering menimbulkan ROTD (contoh: metoklopramid, AINS),
• Obat kardiovaskular (contoh: nitrogliserin).
2.Pasien yang menerima regimen yang kompleks
• Polifarmasi
• Variasi rute pemberian
• Variasi aturan pakai
• Cara pemberian khusus (contoh: inhalasi)
Sutoto.KARS 187

KONDISI PASIEN YG DILAKUKAN PTO
1. • Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga
menerima polifarmasi.
2. Pasien kanker yang menerima terapi sitostatika.
3. Pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal.
4. Pasien geriatri dan pediatri.
5. Pasien hamil dan menyusui.
6. Pasien dengan perawatan intensif.
Sutoto.KARS 188

IDENTIFIKASI MASALAH TERKAIT OBAT
Setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis untuk identifikasi
adanya masalah terkait obat. (Hepler dan Strand)
1. Ada indikasi tetapi tidak di terapi :Pasien yang diagnosisnya telah
ditegakkan dan membutuhkan terapi obat tetapi tidak diresepkan.
Perlu diperhatikan bahwa tidak semua keluhan/gejala klinik harus
diterapi dengan obat.
2. Pemberian obat tanpa indikasi ,pasien mendapatkan obat yang tidak
diperlukan.
3. Pemilihan obat yang tidak tepat. Pasien mendapatkan obat yang
bukan pilihan terbaik untuk kondisinya (bukan merupakan pilihan
pertama, obat yang tidak cost effective, kontra indikasi
4. Dosis terlalu tinggi
5. Dosis terlalu rendah
6. Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)
7. Interaksi obat
Sutoto.KARS 189

Standar PKPO 7.1
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan
proses pelaporan serta tindakan terhadap
kesalahan penggunaan obat (medication
error) serta upaya menurunkan angkanya.

• Rumah sakit menetapkan proses identifikasi dan pelaporan bila terjadi
kesalahan penggunaan obat (medication error) yang meliputi kejadian
yang tidak diharapkan (KTD) termasuk kejadian sentinel, kejadian tidak
cedera (KTC) maupun kejadian nyaris cedera (KNC).
• Proses pelaporan kesalahan penggunaan obat (medication error) menjadi
bagian dari program kendali mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
• Laporan ditujukan kepada tim keselamatan pasien rumah sakit dan
laporan ini digunakan untuk mencegah kesalahan di kemudian hari.
Terdapat tindak lanjut dan pelatihan dalam rangka upaya perbaikan untuk
mencegah kesalahan obat agar tidak terjadi di kemudian hari. PPA
berpartisipasi dalam pelatihan ini (lihat juga PMKP 9, 9.1, 9.2, 9.3).

192
1. Ada regulasi medication safety yang
bertujuan mengarahkan penggunaan
obat yang aman dan meminimalisasi
kemungkinan terjadi kesalahan
penggunaan obat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (R)
R Regulasi tentang medication safety 10
-
0
TL
-
TT
2. Ada bukti pelaksanaan rumah sakit
mengumpulkan dan memonitor seluruh
angka kesalahan penggunaan obat
termasuk kejadian tidak diharapkan,
kejadian sentinel, kejadian nyaris cedera,
dan kejadian tidak cedera. (D,W)
D
W
Bukti pelaksanaan pengumpulan dan
monitoring seluruh angka kesalahan
penggunaan obat
 Komite Medis
 Komite/Tim Farmasi dan TerapiKepala
Instalasi Farmasi
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

193
3. Ada bukti instalasi
farmasi mengirimkan
laporan kesalahan
penggunaan obat
(medication error) kepada
tim keselamatan pasien
rumah sakit. (D,W)
D
W
Bukti laporan instalasi
farmasi ke komite/tim
keselamatan pasien rumah
sakit
 Komite Keselamatan
Pasien Rumah Sakit
 Apoteker
 Staf Farmasi
10
5
0
TL
TS
TT

194
3. Ada bukti tim keselamatan
pasien rumah sakit menerima
laporan kesalahan penggunaan
obat (medication error) dan
mencari akar masalah atau
investigasi sederhana, solusi dan
tindak lanjutnya, serta
melaporkan kepada Komite
Nasional Keselamatan Pasien
(lihat juga PMKP 7). (D,W)
D
W
1) Bukti pelaksanaan tim
keselamatan pasien menerima
laporan kesalahan penggunaan
obat
2) Bukti pelaksanaan mencari akar
masalah/investigasi sederhana
3) Bukti pencarian solusi dan tindak
lanjutnya
4) Bukti laporan ke Komite Nasional
Keselamatan Pasien dan
SISMADAK
 Komite Mutu
 Tim FMEA
10
5
0
TL
TS
TT

195
rumah sakit melakukan
upaya mencegah dan
menurunkan kesalahan
penggunaan obat
(medication error) (lihat
juga PMKP 7 EP 1).(D,W)
D
W
Dokumen implementasi
upaya mencegah dan
menurunkan kesalahan
penggunaan obat
(medication error)
 Komite medis
 Komite/Tim Farmasi dan
Terapi
 Apoteker
10
5
0
TL
TS
TT

RESEP:
• Tulisan jelas dan terbaca,
lengkap
• Pastikan 3 kondisi:
1. Alergi obat
2. Kontra indikasi
3. Interaksi obat
• Telaah Resep
• Obat disiapkan
asisten
• Telaah obat
Label obat Ranap:
5 info: Identitas
pasien, nama obat,
dosis, rute , waktu
Pastikan minimal 5R (5 Right):
1. Person
2. Drug
3. Dose
4. Route
5. Time
High alert drug : double check
IDENTIFIKASI
PERESEPAN SAMPAI KE DISTRIBUSI YANG AMAN

Sutoto.KARS 197
FORMULIR LAPORAN IKP

SENTINEL
KNC
KTD
RCA
INVESTIGASI
SEDERHANA
MERAH &
KUNING
RISK
GRADING BIRU &
HIJAU

Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf

Similar to Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat-PKPO.pdf