materi ini berisi cara mengisi PPS (perencanaan perbaikan strategis paska survei akreditasi) puskesmas dan klinik

1. DIREKTORAT MUTU PELAYANAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN – KEMENTERIAN KESEHATAN
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)
PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN
Disampaikan pada Pertemuan Perencanaan dan Perbaikan Strategis
PskaSurvei Akreditasi FKTP
Tgl 29 April 2024

2. Dasar
Hukum
Permenkes No 34 Tahun 2022 tentang
Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD,
TPMD/TPMDG
Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022
tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi
Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD,
TPMD/TPMDG

3. Permenkes No 34 tahun 2022
• Kegiatan pasca akreditasi dilakukan
dengan membuat dan menyampaikan
PPS kepada LPA, Dinas Kesehatan
Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi
berdasarkan rekomendasi perbaikan
hasil survei dari Kementerian Kesehatan,
dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
• PPS digunakan sebagai bahan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi
akreditasi oleh LPA, Dinas Kesehatan
Kab/Kota dan Provinsi
Pasal 22
Pembinaan dan pengawasan oleh
bupati/walikota berupa kegiatan:
a. Fasilitasi pemahaman standar
akreditasi
b. Pembinaan penyusunan PPS
c. Pembinaan dalam
penyelenggaraan peningkatan
mutu
d. Pembinaan dalam penetapan dan
pengukuran indikator mutu
e. Pembinaan dalam pelaporan
insiden keselamatan pasien
Pasal 30

4. TAHAPAN KEGIATAN AKREDITASI
Pelaksanaan Pasca
Persiapan
Dilakukan upaya pemenuhan
SPA, SDM, proses pelayanan
sesuai standar
Pelaksanaan assessment
eksternal oleh surveior
• Self assessment
• Penyusunan program
peningkatan mutu
• Pengukuran dan
pelaporan INM
• Pelaporan IKP
• Pelaksanaan survei
• Penetapan status
akreditasi
Kegiatan perbaikan setelah
dilaksanakan survei akreditasi
• Membuat Perencanaan
Perbaikan Strategis (PPS)
• Melaksanakan
perencanaan perbaikan
strategis yang telah
disusun

5. Definisi
Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)
adalah rencana perbaikan tertulis yang
dibuat oleh fasilitas pelayanan
kesehatan berdasarkan rekomendasi
hasil survei sebagai tindak lanjut hasil
penilaian yang tidak terpenuhi atau
terpenuhi sebagian
Rekomendasi perbaikan harus diberikan pada penilaian dengan skor
kurang dari 10 (sepuluh). Rekomendasi perbaikan dapat diberikan pada
skor 10 bila masih diperlukan

6. Instrumen Survei Akreditasi

7. Mekanisme PPS
Puskesmas Dinas Kesehatan
Kab/Kota
Dinas Kesehatan
Provinsi
1. Menyusun kegiatan perencanaan
perbaikan strategis berdasarkan
rekomendasi surveior maksimal 1
bulan setelah penerbitan sertifikat
2. Melaksanakan dan melaporkan
perkembangan penyelesaian PPS
secara berkala setiap triwulan yaitu
bulan Maret, Juni, September dan
Desember hingga seluruh
rekomendasi terselesaikan dalam
jangka waktu 5 tahun/sebelum
reakreditasi
1. Monitoring puskesmas di
wilayah kerja yang belum
menyusun kegiatan PPS pasca
akreditasi
2. Memberikan umpan balik
terhadap pelaksanaan dan
pelaporan PPS puskesmas secara
berkala paling lambat 1 bulan
dari setiap triwulan pelaporan
yaitu bulan April, Juli, Oktober
dan Januari tahun berikutnya
hingga selesai seluruh
puskesmas di wilayah kerja
Melakukan pemantauan
dan evaluasi PPS di
wilayah kerjanya

8. Kegiatan PPS baik Puskesmas,
Dinas Kesehatan Kab/Kota
maupun Dinas Kesehatan
Provinsi diakses melalui aplikasi
DFO dengan menggunakan user
masing-masing

9. USER PUSKESMAS

10. MENYUSUN KEGIATAN PPS
o Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) disusun berdasarkan rekomendasi
surveior yang terdapat pada instrumen survei akreditasi sebagai bentuk
tindak lanjut pasca akreditasi
o Seluruh elemen penilaian yang mendapatkan rekomendasi surveior harus
disusun perencanaan perbaikan strategisnya
o Fitur menu PPS akan muncul pada tampilan DFO dan dapat diisi setelah
sertifikat akreditasi puskesmas terbit
o Form isian PPS yang disusun oleh puskesmas berdasarkan elemen
penilaian yang mendapatkan rekomendasi dan apabila EP tidak diberikan
rekomendasi maka tidak akan muncul pada form isian PPS
1

11. No Bab
Standar
Kriteria
EP
Uraian
EP
Rekomendasi
Hasil Survei
Rencana
Perbaikan
Indikator
Pencapaian
Sasaran Waktu
Penyelesaian
Sumber
Dana
Penanggung
Jawab
Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
FORM PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
(PPS)

12. CONTOH ISIAN PPS

13. PPS USER PUSKESMAS
1. Login aplikasi DFO dengan username
dan password yang digunakan untuk
melakukan usulan survei akreditasi
2. Pilih menu Akreditasi untuk
menampilkan list usulan akreditasi
3. Pilih proses akreditasi dengan status
diterima atau usulan akreditasi yang
sudah terbit sertifikat dan rekomendasi
4. Klik icon upload (icon hijau) untuk
menampilkan menu PPS

14. Cara Menyusun PPS

15. Cara Menyusun PPS
1. Elemen penilaian yang muncul adalah elemen penilaian yang terdapat
rekomendasi surveior berdasarkan instrumen survei akreditasi
2. Klik detail PPS untuk dapat menampilkan formular pengisian PPS
3. Klik simpan untuk menyimpan hasil isian form PPS
4. Apabila rekomendasi terdapat lebih dari 1 kegiatan, maka tambah kegiatan
berikutnya setelah klik simpan. Satu rekomendasi dapat memiliki maksimal
5 kegiatan
5. Setelah disimpan, klik detail pada kegiatan PPS yang disusun untuk
melakukan monitoring/melaporkan perkembangan PPS

17. DEFINISI OPERASIONAL PPS USER PUSKESMAS
No Kegiatan Definisi Opersional
1 Rencana Perbaikan Kegiatan perbaikan yang direncanakan berdasarkan rekomendasi hasil
survei yang diberikan. Bisa diisi lebih dari 1 kegiatan sesuai kebutuhan.
Dimana 1 baris diisi 1 kegiatan, jika lebih dari 1 kegiatan, klik tambah
2 Indikator Pencapaian Ukuran penyelesaian dari rencana perbaikan untuk masing-masing
kegiatan
3 Sasaran Sasaran dari rencana perbaikan untuk setiap kegiatan
4 Waktu Penyelesaian Target waktu penyelesaian yang diperlukan setiap rencana perbaikan
untuk setiap kegiatan
5 Sumber Dana Asal sumber dana, jika dalam rangka penyelesaian rencana perbaikan
untuk setiap kegiatan membutuhkan dana
6 Penanggung Jawab Petugas yang bertanggung jawab pada setiap rencana perbaikan untuk
setiap kegiatan
7 Keterangan (PPS) Bila masih diperlukan catatan pada rencana perbaikan untuk setiap
kegiatan

18. o Monitoring PPS dilakukan oleh Puskesmas secara berkala setiap triwulan yaitu di bulan
Maret, Juni, September dan Desember hingga seluruh rekomendasi terselesaikan dalam
jangka waktu paling lama 5 tahun / sebelum reakreditasi
o Status monitoring PPS dibagi menjadi 3 yaitu : Belum dilaksanakan, Masih proses, Sudah
dilaksanakan
o Rekomendasi elemen penilaian yang sudah dilaksanakan dilaksanakan tidak akan muncul
pada pelaporan triwulan selanjutnya sedangkan rekomendasi yang belum dan masih
proses akan terus muncul hingga status menjadi sudah dilaksanakan
o Dalam melaporkan perkembangan PPS setiap triwulan, khusus rekomendasi yang masih
proses dan sudah dilaksanakan, puskesmas harus melampirkan link google drive bukti
pendukung dapat berupa dokumen, foto atau yang lainnya pada kolom Keterangan Progres
Puskesmas
MONITORING PPS
2

19. Cara Monitoring PPS User Puskesmas
1. Login aplikasi DFO dengan username
dan password yang digunakan untuk
melakukan usulan survei akreditasi
2. Pilih menu Akreditasi untuk
menampilkan list usulan akreditasi
3. Pilih proses akreditasi dengan status
diterima atau usulan akreditasi yang
sudah terbit sertifikat dan rekomendasi
4. Klik icon upload (icon hijau) untuk
menampilkan menu PPS

20. Cara Monitoring PPS User Puskesmas

21. Cara Monitoring PPS User Puskesmas
1. Pilih kegiatan yang akan
diberikan dengan laporan
pelaksanaan PPS
2. Klik Detail untuk
memberikan laporan
pelaksanaan PPS

22. Cara Monitoring PPS User Puskesmas
1. Isi monitoring pelaksanaan PPS
berupa:
• Periode pelaporan; TW I, II, III
atau IV)
• Progres pelaksanaan; belum
dilaksanakan, masih proses,
sudah dilaksanakan
• Keterangan progres
pelaksanaan; link google drive
bukti pendukung
1. Klik simpan apabila sudah selesai
pengisian monitoring
pelaksanaan PPS
2. Lakukan hal yang sama untuk
kegiatan selanjutnya
berdasarkan masing-masing
rekomendasi

23. Cara Monitoring PPS User Puskesmas
Menu Edit Menu Kirim
Laporan PPS akan terkirim ke
akun Dinas Kesehatan
Kab/Kota
Sudah Kirim
Sudah Kirim
Sudah Kirim
Sudah Kirim

24. USER DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA

25. Umpan Balik Dinas Kesehatan Kab/Kota
 Dinas Kesehatan Kab/Kota memberikan umpan balik terhadap :
a. Puskesmas yang belum menyusun PPS dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah sertifikat
akreditasi terbit
b. Monitoring laporan PPS Puskesmas yang dilaporkan dalam waktu paling lambat 1 bulan dari
triwulan pelaporan puskesmas yaitu bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya
 Dalam hal umpan balik Dinas Kesehatan Kab/Kota memberikan status : Sudah sesuai, Belum
sesuai
 Pemberian umpan balik berdasarkan laporan yang disampaikan puskesmas pada link bukti
pendukung. Apabila berdasarkan verifikasi adanya proses atau hal yang belum sesuai dalam
pelaksanaan kegiatan PPS maka dapat diberi umpan balik Belum sesuai dan Puskesmas wajib
melaporkan kembali perbaikannya pada triwulan berikutnya
 Verifikasi laporan PPS puskesmas di Dinas Kesehatan Kab/Kota harus dengan melibatkan lintas
program / tim TPCB dengan diakomodir oleh tim mutu

26. Cara Memberikan Umpan Balik
1. Pilih menu halaman PPS
2. Elemen penilaian yang
muncul atau yang wajib
diberikan PPS adalah
Rekomendasi Hasil Survei
yang terisi
3. Klik detail PPS untuk dapat
menampilkan formular
pengisian PPS dari fasyankes

27. Cara Memberikan Umpan Balik
Free text
oleh
Dinkes
Keb/Kota
Belum sesuai

28. Cara Memberikan Umpan Balik

29. TERIMA KASIH
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan
www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes
@ditjenyankes @ditmutuyankes