3. DEFINISI
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan (UU No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika)
•
• Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan
Narkotika (UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
4. • Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun
psikis
• Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh
dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-
menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan
efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi
dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala
fisik dan psikis yang khas
• Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika
tanpa hak atau melawan hukum
5. • PENGGOLONGAN NARKOTIKA yaitu:
a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat
tinggi mengakibatkan ketergantungan
Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan
Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
b.
c.
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan
6. PRODUKSI
Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan
menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau
nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk
mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika
Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi
tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana
kebutuhan tahunan Narkotika
BPOM melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir
dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika
Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi,
kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh BPOM
•
•
•
•
•
•
7. PENYIMPANAN & PELAPORAN
Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi,
sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat
kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan
wajib disimpan secara khusus
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan,
dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan
menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika
yang berada dalam penguasaannya
Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan dan/atau ketentuan
mengenai pelaporan dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari
Kepala BPOM berupa :
a. teguran
b. peringatan
c. denda administratif
d. penghentian sementara kegiatan
e. pencabutan izin
•
•
•
8. PEREDARAN
Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika,
baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan
maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan
setelah mendapatkan izin edar dari Menteri
Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam
bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada BPOM
Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan
dokumen yang sah
•
•
•
•
9. PENYALURAN
Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi
(PT Kimia Farmasi), dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah
Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri
Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
a. pedagang besar farmasi tertentu
b. apotek
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu
d. rumah sakit
Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya
b. apotek
c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu
d. rumah sakit
e. lembaga ilmu pengetahuan
Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat
menyalurkan Narkotika kepada :
a. rumah sakit pemerintah
b. pusat kesehatan masyarakat
c. balai pengobatan pemerintah tertentu
•
•
•
•
•
10. PENYERAHAN
Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
•
a. apotek
b. rumah sakit
c. pusat kesehatan masyarakat
d. balai pengobatan
e. dokter
• Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
a. rumah sakit
b. pusat kesehatan masyarakat
c. apotek lainnya
d. balai pengobatan
e. dokter
f. pasien
• Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya
dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter
• Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan
b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika
melalui suntikan
c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek
11. PENGOBATAN & REHABILITASI
Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat
memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan
sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk
dirinya sendiri
Pasien harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki,
disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaanNarkotika wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di RS yang ditunjuk oleh
Menteri
Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah
atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika
setelah mendapat persetujuan Menteri
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu
Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat
melalui pendekatan keagamaan dan tradisional
•
•
•
•
•
•
•
12. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan
pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun
sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
masyarakat
Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan Narkotika
13. PEMBINAAN
• Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang
berhubungan dengan Narkotika
• Pembinaan meliputi upaya :
a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
b. mencegah penyalahgunaan Narkotika
c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam
penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan
yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai
lanjutan atas
d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan
e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu
Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat
14. PENGAWASAN
• Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang
berkaitan dengan Narkotika
• Pengawasan meliputi :
a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum
d. produksi
e. impor dan ekspor
f. peredaran
g. pelabelan
h. informasi
diedarkan
i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
15.
16. DEFINISI
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas
pada aktivitas mental dan perilaku (UU No. 5 tahun
1997 tentang Psikotropika)
Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan dalam
pembuatan Psikotropika (UU No. 5 tahun 1997
tentang Psikotropika)
•
•
17. • PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA yaitu:
a. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya
dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan
dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai
potensi amat kuat mengakibatkan sindroma
ketergantungan
Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang
berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam
terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma
ketergantungan
b.
18. c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang
berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam
terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma
ketergantungan
d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang
berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan
dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan
serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
sindroma ketergantungan
19. PERBEDAAN & PERSAMAAN
Narkotika & Psikotropika
Perbedaan Persamaan
Narkotika: zat/obat yang dapat
mengubah perilaku dan emosi
seseorang, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri
Sama-sama menyerang otak
tengah atau sistem saraf pusat
manusia
Psikotropika: zat/obat yang dapat
menurunkan aktivitas otak atau
merangsang susunan saraf pusat dan
menimbulkan kelainan perilaku
Contoh Narkotika: hidrokodon, fentanil,
metadon, morfin, oksikodon,
petidin/meperidin, sufentanil
Ganja, heroin/putauw, kokain
Kelainan perilaku seseorang yang mengonsumsi zat
psikotropika ini biasanya disertai dengan
munculnya halusinasi (mengkhayal), ilusi,
gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan
yang menyebabkan ketergantungan
Contoh Psikotropika: alprazolam, diazepam,
klobazam, klordiazepokzida, lorazepam
20. PRODUKSI
Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,
mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas,
dan/atau mengubah bentuk psikotropika
Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat
yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau
digunakan dalam proses produksi
Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa
obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan
farmakope Indonesia atau buku standar lainnya
•
•
•
•
22. PEREDARAN Lanjutan . . . . .
• Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan
oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi (PT Bina San Prima), dan sarana
penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah
Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya
dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada
lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara
langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang
bersangkutan
Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan
oleh apotek, RS, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter
Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada
apotek lainnya, RS, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada
pengguna/pasien
Penyerahan psikotropika oleh RS, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat
dilakukan kepada pengguna/pasien
Penyerahan psikotropika oleh apotek, RS, puskesmas, dan balai pengobatan
dilaksanakan berdasarkan resep dokter
•
•
•
•
•
23. PEREDARAN Lanjutan . . . . .
• Penyerahan psikotropika oleh dokter dilaksanakan dalam hal :
a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui
suntikan
b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat
c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada
apotek
• Psikotropika yang diserahkan dokter hanya dapat diperoleh dari
apotek
24. PENGAWASAN
• Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan
yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan
oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat
• Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :
a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan
contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan,
penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas
rehabilitasi
b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang psikotropika
c. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak
memenuhi standar dan persyaratan
d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan
25. PENGAWASAN Lanjutan . . . . .
• Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang
mengambil tindakan administratif terhadap pabrik
obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan
sediaan farmasi pemerintah, apotek, RS, puskesmas,
balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian
dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
undang-undang ini
26. PENGGUNA PSIKOTROPIKA & REHABILITASI
• Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/
atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka
pengobatan dan/atau perawatan
Pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa
psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk
digunakan, diperoleh secara sah
Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan
berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau
perawatan
Pengobatan dan/atau perawatan dilakukan pada fasilitas
rehabilitasi
Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma
ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau
mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya
•
•
•
•
27. DENGAN BERLAKUNYA UU No. 35 thn 2009
TENTANG NARKOTIKA
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3698)
• Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I
menurut Undang-Undang ini
