PELAYANAN KEFARMASIAN
DI APOTEK
Surya Amal, S.Si, M.Kes, Apt
Himyatul Hidayah, S.Si, Apt
PENGANTAR FARMASI
Pharmacy Department, University of Darussalam Gontor,
Indonesia
Ruang Lingkup
A. Apotek dan perkembangannya
1. Apotek dan sejarahnya.
2. Per UU tentang apotek.
3. Pelayanan kefarmasian di apotek.
B. Farmasi Perapotikan
1. Resep
2. Copy resep
Apotek dan Perkembangannya
 Pengaturan apotek telah dilakukan sejak zaman
kolonial Belanda berdasarkan “Het Reglement op de
Dienst der Volksgezoindheid” disingkat “Reglement
DVG” (Stbld. 1882 No. 97 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan St. 1949 No.
228)
 Apotek bahkan pernah diatur oleh peraturan
perundang-undangan tingkat Undang-undang, yaitu
UU No. 3/1953 tentang Pembukaan Apotek (LN
1953 No. 18)
Apotek dan Perkembangannya
 Pada tahun 1960 Pemerintah menetapkan UU No.
9/1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang
memerintahkan pembuatan peraturan perundang-
undangan untuk menggantikan semua ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan berdasarkan Reglement DVG.
 Sebagai pelaksanaannya, a.l. ditetapkan UU No.
7/1963 tentang Farmasi.
 Sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 7/1963
ditetapkan PP No. 26/1965 tentang Apotik.
Peraturan ini kemudian diubah dengan PP
No.25/1980.
Apotek dan Perkembangannya
Menteri Kesehatan kemudian menetapkan peraturan
pelaksanaannya, yaitu Permenkes No. 26/Menkes/
Per/I/1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek,
yang mengatur :
Pengelolaan Resep
Penandaan Waktu Kerja
Penanggung jawab Persyaratan Apotik
Perizinan Pengawasan
Sanksi
Apotek dan Perkembangannya
Sebagai pelaksanaan Permenkes No. 26/Menkes/
Per/I/1981 berturut-turut ditetapkan 3 (tiga) Keputusan
Menteri Kesehatan berkaitan dengan apotek, yaitu:
1. Kepmenkes No. 278/Menkes/SK/V/1981 tentang
Persyaratan Apotek
2. Kepmenkes No. 279/Menkes/SK/V/1981 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Apotek
3. Kepmenkes No. 280/Menkes/SK/V/1981 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek
Apotek dan Perkembangannya
 Untuk lebih menyederhanakan, Menteri Kesehatan
kemudian menetapkan Permenkes No.
244/Menkes/Per/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian Izin Apotek yang mencabut 4
(empat) peraturan perundang-undangan
sebelumnya.
 Pada Oktober 1993, Pemerintah menetapkan
kebijakan deregulasi yang terkenal dengan
Deregulasi Oktober „93, dimana ditetapkan
Permenkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
Batasan Apotek
 Apotek : suatu tempat tertentu dimana dilakukan usaha-usaha
dalam bidang farmasi Dan pekerjaan kefarmasian (PP No.26 Thn
1965)
 Apotek : suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan Penyaluran obat kepada masyarakat (PP No.25
thn 1980)
 Apotek : suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada
masyarakat (Permenkes No.922 th 1993)
 Apotek : suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan
kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan
kesehatan lainnya kepada masyarakat (Kepmenkes No.1332 thn
2002, Kepmenkes No.1027 thn 2004)
Tugas dan Fungsi Apotek
1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang
telah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan,
pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan
obat atau bahan obat.
3. Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus
menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat
secara meluas dan merata.
Pelayanan Farmasi di Apotek
1.Pelayanan Resep
2.Promosi dan Edukasi
3.Pelayanan Residensial (Home
Care)
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
1. Pelayanan Resep
A. Skrining Resep, meliputi :
1. Persyaratan Administratif :
 Nama, SIP dan alamat dokter
 Tanggal penulisan resep
 Tanda tangan/paraf dokter penulis resep
 Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien
 Cara pemakaian yang jelas
 Informasi lainnya
2. Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,
inkompatibilitas, cara dan lama pemberian
3. Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian
(dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap
resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan
memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu
menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
B. Penyiapan obat, meliputi :
 Peracikan.
 Etiket.
 Kemasan Obat yang Diserahkan
 Penyerahan Obat.
 Informasi Obat.
 Konseling.
 Monitoring Penggunaan Obat.
1. Pelayanan Resep (lanjutan)
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker
harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin
mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit
ringan dengan memilihkan obat yang sesuai dan
apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam
promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu
diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran
leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain lainnya.
2. Promosi dan Edukasi
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
3. Pelayanan Residensial (Home Care)
Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat
melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat
kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia
dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis
lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat
catatan berupa catatan pengobatan (medication
record).
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
 Prescriptions have
been in use since
ancient times
Latin adopted as
standard
language
“Rx” =
prescription
Prescription (Resep)
Prescription (Resep)
 A prescription order is written for diagnosis,
prevention or treatment of a specific patient's
disease
 Is written by a licensed practitioner
 Is written as part of a proper physician-patient
relationship
 Is a legal document, "prima facie" evidence in
a court of law.
A prescription is a
written, verbal, or
electronic order from
a practitioner or
designated agent to
a pharmacist for a
particular medication
for a specific patient.
Prescription (Resep)
Lihat pengertian resep menurut : KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004
tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Physicians
Dentists
Podiatrists
Veterinarians
Osteopaths
Pharmacists (specialized Pharmacists)
Nurse practitioners
Physician’s Assistants
Optometrists
Who can prescribe?
Di Indonesia mengacu pada, antara lain lihat :
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Pengertian Resep
Resep adalah permintaan tertulis dari
dokter, dokter gigi, dokter hewan
kepada apoteker untuk menyediakan
dan menyerahkan obat bagi pasien
sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Bagian Resep
Bagian Resep
Contoh Resep
Can you read this ?
Contoh Resep
Copy Resep (Apograph)
 Copy resep (salinan resep) dikenal juga
dengan istilah : Apograph, exemplum,
atau afschrift.
 Copy resep (salinan resep) adalah
salinan yang dibuat oleh apotek, bukan
hasil fotokopinya.
Copy Resep (Apograph)
Salinan resep (apograph) harus memuat pula :
1. “pro copie conform” = “pcc” = salinan resep sesuai
dengan resep aslinya.
2. Nama dan alamat apotek.
3. Nama dan nomor SIK/SIPA.
4. Tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek,
dengan cap apotek.
5. Tanda “det” = “detur” untuk obat yang sudah
diserahkan, atau tanda “nedet” untuk obat yang belum
diberikan.
6. Nomor resep dan tanggal pembuatan.
Contoh Copy Resep
did = da in dimidio =
diberi separuhnya
det = detur = diberikan
nedet = ne detur = tidak
diberikan
Contoh Copy Resep
Can you fine what’s wrong ?
 Liquid household measures
 Milliliter = ml
 1 teaspoonful = 5 ml
 1 tablespoonful = 15 ml
 2 tablespoonfuls = 30 ml (approximately one ounce)
 8 fluid ounces ~ 240 ml
 One pint = 16 fluid ounces = 473 ml
 One quart = 32 fluid ounces = 946 ml
 One gallon = 4 quarts = 8 pints = 3750 ml
 gtts = drops (e.g., oral, ophthalmic, ear, topical)
Writing Conventions
 Solid weights
 mcg = microgram
 mg = milligram
 g = gram
 gr = grain (old apothecary system reserved
for “older,” traditional medications).
 Note for these one grain is equal to 60 mg.
Otherwise, one grain = 64.8 mg.
 e.g., nitroglycerin, 1/150 gr, 1/200 gr, 1/400 gr;
phenobarbital, ¼ gr., ½ gr.,1 gr.;
thyroid ¼ gr, ½ gr, 1 gr.
Writing Conventions
How you can prevent errors
Respect at least these 5 basic right
 Right patient
 Right medication
 Right dose
 Right route
 Right time
Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Pelayanan Kefarmasian di Apotek

  • 1.
    PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK SuryaAmal, S.Si, M.Kes, Apt Himyatul Hidayah, S.Si, Apt PENGANTAR FARMASI Pharmacy Department, University of Darussalam Gontor, Indonesia
  • 2.
    Ruang Lingkup A. Apotekdan perkembangannya 1. Apotek dan sejarahnya. 2. Per UU tentang apotek. 3. Pelayanan kefarmasian di apotek. B. Farmasi Perapotikan 1. Resep 2. Copy resep
  • 3.
    Apotek dan Perkembangannya Pengaturan apotek telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda berdasarkan “Het Reglement op de Dienst der Volksgezoindheid” disingkat “Reglement DVG” (Stbld. 1882 No. 97 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan St. 1949 No. 228)  Apotek bahkan pernah diatur oleh peraturan perundang-undangan tingkat Undang-undang, yaitu UU No. 3/1953 tentang Pembukaan Apotek (LN 1953 No. 18)
  • 4.
    Apotek dan Perkembangannya Pada tahun 1960 Pemerintah menetapkan UU No. 9/1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang- undangan untuk menggantikan semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan Reglement DVG.  Sebagai pelaksanaannya, a.l. ditetapkan UU No. 7/1963 tentang Farmasi.  Sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 7/1963 ditetapkan PP No. 26/1965 tentang Apotik. Peraturan ini kemudian diubah dengan PP No.25/1980.
  • 5.
    Apotek dan Perkembangannya MenteriKesehatan kemudian menetapkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Permenkes No. 26/Menkes/ Per/I/1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek, yang mengatur : Pengelolaan Resep Penandaan Waktu Kerja Penanggung jawab Persyaratan Apotik Perizinan Pengawasan Sanksi
  • 6.
    Apotek dan Perkembangannya Sebagaipelaksanaan Permenkes No. 26/Menkes/ Per/I/1981 berturut-turut ditetapkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Kesehatan berkaitan dengan apotek, yaitu: 1. Kepmenkes No. 278/Menkes/SK/V/1981 tentang Persyaratan Apotek 2. Kepmenkes No. 279/Menkes/SK/V/1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perizinan Apotek 3. Kepmenkes No. 280/Menkes/SK/V/1981 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengelolaan Apotek
  • 7.
    Apotek dan Perkembangannya Untuk lebih menyederhanakan, Menteri Kesehatan kemudian menetapkan Permenkes No. 244/Menkes/Per/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek yang mencabut 4 (empat) peraturan perundang-undangan sebelumnya.  Pada Oktober 1993, Pemerintah menetapkan kebijakan deregulasi yang terkenal dengan Deregulasi Oktober „93, dimana ditetapkan Permenkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek
  • 8.
    Batasan Apotek  Apotek: suatu tempat tertentu dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi Dan pekerjaan kefarmasian (PP No.26 Thn 1965)  Apotek : suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan Penyaluran obat kepada masyarakat (PP No.25 thn 1980)  Apotek : suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat (Permenkes No.922 th 1993)  Apotek : suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Kepmenkes No.1332 thn 2002, Kepmenkes No.1027 thn 2004)
  • 9.
    Tugas dan FungsiApotek 1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. 2. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat. 3. Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.
  • 10.
    Pelayanan Farmasi diApotek 1.Pelayanan Resep 2.Promosi dan Edukasi 3.Pelayanan Residensial (Home Care) KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 11.
    1. Pelayanan Resep A.Skrining Resep, meliputi : 1. Persyaratan Administratif :  Nama, SIP dan alamat dokter  Tanggal penulisan resep  Tanda tangan/paraf dokter penulis resep  Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien  Cara pemakaian yang jelas  Informasi lainnya 2. Kesesuaian farmasetik : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian 3. Pertimbangan klinis : adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 12.
    B. Penyiapan obat,meliputi :  Peracikan.  Etiket.  Kemasan Obat yang Diserahkan  Penyerahan Obat.  Informasi Obat.  Konseling.  Monitoring Penggunaan Obat. 1. Pelayanan Resep (lanjutan) KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 13.
    Dalam rangka pemberdayaanmasyarakat, apoteker harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain lainnya. 2. Promosi dan Edukasi KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 14.
    3. Pelayanan Residensial(Home Care) Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan (medication record). KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 15.
     Prescriptions have beenin use since ancient times Latin adopted as standard language “Rx” = prescription Prescription (Resep)
  • 16.
    Prescription (Resep)  Aprescription order is written for diagnosis, prevention or treatment of a specific patient's disease  Is written by a licensed practitioner  Is written as part of a proper physician-patient relationship  Is a legal document, "prima facie" evidence in a court of law.
  • 17.
    A prescription isa written, verbal, or electronic order from a practitioner or designated agent to a pharmacist for a particular medication for a specific patient. Prescription (Resep) Lihat pengertian resep menurut : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 18.
    Physicians Dentists Podiatrists Veterinarians Osteopaths Pharmacists (specialized Pharmacists) Nursepractitioners Physician’s Assistants Optometrists Who can prescribe? Di Indonesia mengacu pada, antara lain lihat : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 19.
    Pengertian Resep Resep adalahpermintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
    Copy Resep (Apograph) Copy resep (salinan resep) dikenal juga dengan istilah : Apograph, exemplum, atau afschrift.  Copy resep (salinan resep) adalah salinan yang dibuat oleh apotek, bukan hasil fotokopinya.
  • 25.
    Copy Resep (Apograph) Salinanresep (apograph) harus memuat pula : 1. “pro copie conform” = “pcc” = salinan resep sesuai dengan resep aslinya. 2. Nama dan alamat apotek. 3. Nama dan nomor SIK/SIPA. 4. Tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek, dengan cap apotek. 5. Tanda “det” = “detur” untuk obat yang sudah diserahkan, atau tanda “nedet” untuk obat yang belum diberikan. 6. Nomor resep dan tanggal pembuatan.
  • 26.
    Contoh Copy Resep did= da in dimidio = diberi separuhnya det = detur = diberikan nedet = ne detur = tidak diberikan
  • 27.
    Contoh Copy Resep Canyou fine what’s wrong ?
  • 29.
     Liquid householdmeasures  Milliliter = ml  1 teaspoonful = 5 ml  1 tablespoonful = 15 ml  2 tablespoonfuls = 30 ml (approximately one ounce)  8 fluid ounces ~ 240 ml  One pint = 16 fluid ounces = 473 ml  One quart = 32 fluid ounces = 946 ml  One gallon = 4 quarts = 8 pints = 3750 ml  gtts = drops (e.g., oral, ophthalmic, ear, topical) Writing Conventions
  • 30.
     Solid weights mcg = microgram  mg = milligram  g = gram  gr = grain (old apothecary system reserved for “older,” traditional medications).  Note for these one grain is equal to 60 mg. Otherwise, one grain = 64.8 mg.  e.g., nitroglycerin, 1/150 gr, 1/200 gr, 1/400 gr; phenobarbital, ¼ gr., ½ gr.,1 gr.; thyroid ¼ gr, ½ gr, 1 gr. Writing Conventions
  • 31.
    How you canprevent errors Respect at least these 5 basic right  Right patient  Right medication  Right dose  Right route  Right time