3. 3
• Standar Pelayanan Kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi
klinik.
• Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak
rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).
Mitra dan Sahabat Hati Rumah Sakit
GAMBARAN UMUM
5. 5
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
1. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
3. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika.
Dan Prekursor Farmasi
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir RI No. 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Ketenaganukliran
PEDOMAN
TERKAIT PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
1. Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit, Kemenkes RI, 2019
2. Pedoman dasar dispensing sediaan steril, Kemenkes 2009, (sedang proses updating 2021-2022)
3. Modul Farmakovigilans untuk Tenaga Profesional Kesehatan, Badan POM, 2020
4. Panduan Penatagunaan Antimikroba di Rumah Sakit, Kemenkes RI, 2020
WEBSITES
TERKAIT PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
1. Institute for Safe Medication Practice: www.ismp.org
2. US FDA: www.fda.gov
3. American Society of Health-System Pharmacists: https://www.ashp.org/pharmacy-practice/policy-positions-and-guidelines/
6. 6
STANDAR PKPO 1
Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dikelola untuk memenuhi kebutuhan
pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 1
• Sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat meliputi:
a) Perencanaan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat.
b) Pemilihan.
c) Perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan BMHP.
d) Penyimpanan.
e) Pendistribusian.
f) Peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan.
g) Penyiapan (dispensing).
h) Pemberian.
i) Pemantauan terapi obat.
• Kajian sekurang-kurangnya sekali setahun, melibatkan Komite/Tim
Farmasi dan Terapi, Komite/ Tim Penyelenggara Mutu, serta unit
kerja terkait.
A. PENGORGANISASIAN
7. 7
FOKUS
STANDAR
PKPO 1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
A
N
Sistem
pelayanan
kefarmasia
n dan
penggunaa
n obat
dikelola
untuk
memenuhi
kebutuhan
pasien
sesuai
dengan
peraturan
perundang
-undangan
a.
Rumah sakit telah
menetapkan regulasi
tentang sistem pelayanan
kefarmasian dan
penggunaan obat,
termasuk
pengorganisasiannya
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
PK
Kepala Instalasi
Farmasi
Ketua
Komite/Tim
Farmasi dan
Terapi
Regulasi tentang :
a) Pedoman pengorganisasian
unit farmasi
b) Pedoman pelayanan unit
farmasi
c) Program kerja unit farmasi
d) Penetapan Komite / Tim
Farmasi dan Terapi
e) Penetapan sistem pelayanan
sistem pelayanan kefarmasian
dan penggunaan obat sesuai
(a) -(i) pada maksud dan tujuan
10
-
0
b.
Rumah Sakit memiliki bukti
apoteker memiliki izin dan
kompeten serta telah
melakukan supervisi
pelayanan kefarmasian dan
memastikan kepatuhan
terhadap peraturan
perundang- undangan
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen berupa :
a) Surat izin kerja apoteker (STRA
dan SIPA) seluruh apoteker
b) hasil supervisi pelayanan
kefarmasian
10
5
0
PP
Wawancara tentang supervisi
pelayanan kefarmasian
8. 8
FOKUS
STANDAR
PKPO 1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
G
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
A
N
Sistem
pelayanan
kefarmasia
n dan
penggunaa
n obat
dikelola
untuk
memenuhi
kebutuhan
pasien
sesuai
dengan
peraturan
perundang
-undangan
c.
Rumah Sakit memiliki bukti
kajian sistem pelayanan
kefarmasian dan
penggunaan obat yang
dilakukan setiap tahun.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen hasil kajian sistem
pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat setiap tahun 10
5
0
PP
Wawancara tentang hasil kajian
sistem pelayanan kefarmasian dan
penggunaan obat setiap tahun
d.
Rumah Sakit memiliki
sumber informasi obat
untuk semua staf yang
terlibat dalam penggunaan
obat.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Kepala unit
pelayanan
Dokumen berupa sumber
informasi untuk semua staf yang
terlibat dalam penggunaan obat
10
5
0
PL
Observasi adanya sumber
informasi yang tersedia di unit
pelayanan
PP
Wawancara tentang adanya
sumber informasi yang tersedia di
unit pelayanan
9. 9
Komite/Tim Farmasi dan Terapi, Komite Mutu,
unit kerja terkait
Tinjauan menyeluruh terhadap sistem
pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat.
KAJIAN SISTEM
PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT
a. perencanaan sistem PKPO
b. pemilihan
c. perencanaan & pengadaan
d. penyimpanan
e. pendistribusian
f. peresepan
g. dispensing
h. pemberian
i. pemantauan terapi obat
10. 10
STANDAR PKPO 2
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan formularium yang digunakan untuk
peresepan/permintaan obat/instruksi pengobatan.
Obat dalam formularium senantiasa tersedia di rumah sakit.
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 2
• Rumah sakit menetapkan formularium obat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
• Komite/Tim Farmasi dan Terapi melakukan evaluasi terhadap formularium rumah sakit
sekurang-kurangnya setahun sekali dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan
biaya.
• Rumah sakit merencanakan kebutuhan obat, dan BMHP dengan baik agar tidak terjadi
kekosongan yang dapat menghambat pelayanan.
• Apabila terjadi kekosongan, maka tenaga kefarmasian harus menginformasikan kepada
profesional pemberi asuhan (PPA) serta saran substitusinya.
• Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengadaan sediaan farmasi dan BMHP
yang melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
B. Pemilihan, Perencanaan, dan Pengadaan
11. 11
FOKUS
AREA
STANDAR
PKPO2
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
PEMILIHAN,
PERENCANA
AN DAN
PENGADAAN
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
formularium
yang
digunakan
untuk
peresepan/
permintaan
obat /
instruksi
pengobatan
. Obat
dalam
formularium
senantiasa
tersedia di
rumah sakit.
a.
Rumah sakit telah
memiliki proses
penyusunan
formularium rumah
sakit secara kolaboratif.
PL Komite Farmasi dan
Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen proses penyusunan
formularium rumah sakit secara
kolaboratif
10
5
0
PP
Wawancara tentang proses
penyusunan formularium rumah
sakit
b.
Rumah sakit melakukan
pemantauan kepatuhan
terhadap formularium
baik dari persediaan
maupun
penggunaannya.
PL Komite Farmasi dan
Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen hasil pemantauan
kepatuhan terhadap formularium
baik dari persediaan maupun
penggunaannya.
10
5
0
PP
Wawancara tentang proses
pemantauan kepatuhan
terhadap formularium
c.
Rumah sakit melakukan
evaluasi terhadap
formularium
sekurangkurangnya
setahun sekali
berdasarkan informasi
tentang efektivitas,
keamanan dan biaya.
PL
Komite Farmasi dan
Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen evaluasi formularium
setahun sekali
10
5
0
PP
Wawancara tentang evaluasi
formularium
12. 12
FOKUS
AREA
STANDAR
PKPO2
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
PEMILIHAN,
PERENCANA
AN DAN
PENGADAAN
Rumah sakit
menetapka
n dan
menerapka
n
formulariu
m yang
digunakan
untuk
peresepan/
permintaan
obat /
instruksi
pengobatan
. Obat
dalam
formulariu
m
senantiasa
tersedia di
rumah sakit.
d
Rumah sakit
melakukan
pelaksanaan dan
evaluasi terhadap
perencanaan dan
pengadaan sediaan
farmasi, dan BMHP
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen pelaksanaan dan
evaluasi terhadap perencanaan
dan pengadaan sediaan farmasi,
dan BMHP 10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan dan evaluasi
terhadap perencanaan dan
pengadaan sediaan farmasi, dan
BMHP
e.
Rumah sakit
melakukan pengadaan
sediaan farmasi, dan
BMHP melibatkan
apoteker untuk
memastikan proses
berjalan sesuai
peraturan perundang-
undangan.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Bagian Pengadaan
Dokumen pengadaan sediaan
farmasi, dan BMHP yang
melibatkan apoteker
10
5
0
PP
Wawancara tentang pengadaan
sediaan farmasi, dan BMHP yang
melibatkan apoteker
13. 13
STANDAR PKPO 3
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP
disimpan dengan benar dan aman sesuai peraturan perundang-undangan dan standar profesi.
Standar PKPO 3.1
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat atau produk yang memerlukan
penanganan khusus, misalnya obat dan bahan berbahaya, radioaktif, obat penelitian, produk nutrisi
parenteral, obat/BMHP dari program/ donasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar PKPO 3.2
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat, dan BMHP untuk kondisi
emergensi yang disimpan di luar Instalasi Farmasi untuk memastikan selalu tersedia, dimonitor dan
aman.
Standar PKPO 3.3
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penarikan kembali (recall) dan pemusnahan sediaan
farmasi, BMHP dan implan sesuai peraturan perundangundangan
C. PENYIMPANAN
14. 14
• Rumah sakit mempunyai ruang penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP yang disesuaikan
dengan kebutuhan, serta memperhatikan persyaratan penyimpanan dari produsen, kondisi
sanitasi, suhu, cahaya, kelembaban, dan ventilasi, yang bertujuan untuk menjamin mutu dan
keamanan produk serta keselamatan
• Beberapa sediaan farmasi harus disimpan dengan cara khusus, yaitu:
a) Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan sesuai sifat dan risiko bahan agar dapat
mencegah staf dan lingkungan dari risiko terpapar bahan berbahaya dan beracun, atau
mencegah terjadinya bahaya seperti kebakaran.
b) Narkotika dan psikotropika harus disimpan dengan cara yang dapat mencegah risiko
kehilangan obat yang berpotensi disalahgunakan (drug abuse). Penyimpanan dan
pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan.
c) Elektrolit konsentrat dan elektrolit dengan konsentrasi tertentu diatur penyimpanannya
agar tidak salah dalam pengambilan.
Maksud dan Tujuan PKPO 3, PKPO 3.1, PKPO 3.2 dan PKPO 3.3
15. 15
d) Obat emergensi diatur penyimpanannya agar selalu siap pakai bila sewaktu-waktu
diperlukan. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap obat, dan BMHP pada kondisi
emergensi sangat menentukan penyelamatan jiwa pasien. Oleh karena itu rumah sakit
harus menetapkan lokasi penempatan troli/tas/lemari/kotak berisi khusus obat, dan BMHP
emergensi, termasuk di ambulans.
Pengelolaan obat dan BMHP emergensi harus sama/seragam di seluruh rumah sakit dalam
hal penyimpanan (termasuk tata letaknya seragam), pemantauan dan pemeliharaannya
• Rumah sakit menerapkan tata laksana obat emergensi untuk meningkatkan ketepatan dan
kecepatan pemberian obat, misalnya:
(1) Penyimpanan obat emergensi harus sudah dikeluarkan dari kotak kemasannya agar tidak
menghambat kecepatan penyiapan dan pemberian obat, misalnya: obat dalam bentuk
ampul atau vial.
(2) Pemisahan penempatan BMHP untuk pasien dewasa dan pasien anak.
(3) Tata letak obat yang seragam.
(4) Tersedia panduan cepat untuk dosis dan penyiapan obat
Maksud dan Tujuan PKPO 3, PKPO 3.1, PKPO 3.2 dan PKPO 3.3
16. 16
• Beberapa sediaan farmasi memiliki risiko khusus yang memerlukan ketentuan tersendiri
dalam penyimpanan, pelabelan dan pengawasan penggunaannya, yaitu:
a) Produk nutrisi parenteral dikelola sesuai stabilitas produk;
b) Obat/bahan radioaktif dikelola sesuai sifat dan bahan radioaktif;
c) Obat yang dibawa pasien;
d) Obat/BMHP dari program atau bantuan pemerintah/pihak lain dikelola sesuai
peraturan perundang-undangan dan pedoman; dan
e) Obat yang digunakan untuk penelitian dikelola sesuai protokol penelitian.
• Obat dan zat kimia yang digunakan untuk peracikan obat harus diberi label yang memuat
informasi nama, kadar/kekuatan, tanggal kedaluwarsa dan peringatan khusus untuk
menghindari kesalahan dalam penyimpanan dan penggunaannya.
• Apoteker melakukan supervisi secara rutin ke lokasi penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP,
untuk memastikan penyimpanannya dilakukan dengan benar dan aman.
• Rumah sakit harus memiliki sistem yang menjamin bahwa sediaan farmasi dan BMHP yang
tidak layak pakai karena rusak, mutu substandar atau kedaluwarsa tidak digunakan serta
dimusnahkan.
17. 17
• Obat yang sudah dibuka dari kemasan primer (wadah yang bersentuhan langsung
dengan obat) atau sudah dilakukan perubahan, misalnya: dipindahkan dari wadah
aslinya, sudah dilakukan peracikan, maka tanggal kedaluwarsanya (ED=Expired Date)
tidak lagi mengikuti tanggal kedaluwarsa dari pabrik yang tertera di kemasan obat.
Rumah sakit harus menetapkan tanggal kedaluwarsa sediaan obat tersebut
(BUD=Beyond Use Date). BUD harus dicantumkan pada label obat.
• Rumah sakit memiliki sistem pelaporan obat dan BMHP yang substandar (rusak)
untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
• Obat yang ditarik dari peredaran (recall) dapat disebabkan mutu produk substandar
atau obat berpotensi menimbulkan efek yang membahayakan pasien. Inisiatif recall
dapat dilakukan oleh produsen secara sukarela atau oleh Badan POM. Rumah sakit
harus memiliki system penarikan kembali (recall) yang meliputi identifikasi
keberadaan obat yang di-recall di semua lokasi penyimpanan di rumah sakit,
penarikan dari semua lokasi penyimpanan, dan pengembaliannya ke distributor.
• Rumah sakit memastikan bahwa proses recall dikomunikasikan dan dilaksanakan
secepatnya untuk mencegah digunakannya produk yang di-recall
18. 18
Expiration Date (ED):
Batas waktu yang diberikan pabrik obat dalam menjamin produk
dalam kemasan asli yang belum dibuka memenuhi persyaratan
mutu pada penyimpanan sesuai yang ditetapkan.
Contoh: Exp Date: Juni 2023
Artinya obat tersebut dijamin oleh pabrik obat memenuhi
persyaratan mutu pada penyimpanan sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan pabrik obat sampai tanggal 30 Juni 2023
Beyond Use Date (BUD):
Batas waktu yang ditetapkan pada suatu produk yang sudah dibuka
kemasan primernya (wadah yang bersentuhan langsung dengan obat)
atau dipindahkan dari wadah aslinya untuk dilakukan repacking atau
rekonsitusi atau pencampuran, dan disimpan pada kondisi yang
sudah ditetapkan.
Contoh: BUD: 28 Mei 2022
Artinya sediaan obat tersebut yang sudah dibuka segel aslinya dan
sudah dilakukan repacking/rekonstitusi/pencampuran masih dapat
digunakan sampai tanggal 28 Mei 2022
Expiration Date VS Beyond Use Date
Expiration Date:
• Ditetapkan oleh produsen obat
• Ditetapkan setelah
dilakukan uji stabilitas
yang valid
Beyond Use Date (BUD):
• Ditetapkan bukan oleh
produsen
• Penetapan BUD sediaan steril,
selain mempertimbangkan
stabilitas kimia juga
mempertimbangkan
sterilitasnya
• BUD tidak boleh lebih
panjang dari pada Expiration
Date
19. 19
FOKUS
STANDAR
PKPO 3
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah
sakit
menetapk
an dan
menerapk
an
regulasi
penyimpa
nan
a.
Sediaan farmasi dan
BMHP disimpan dengan
benar dan aman dalam
kondisi yang sesuai
untuk stabilitas produk,
termasuk yang
disimpan di luar
Instalasi Farmasi.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Observasi penyimpanan sediaan
farmasi dan BMHP disimpan
dengan benar dan aman 10
5
0
PP
Wawancara tentang penyimpanan
sediaan farmasi dan BMHP
b.
Narkotika dan
psikotropika disimpan
dan dilaporkan
penggunaannya sesuai
peraturan perundang-
undangan.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Observasi penyimpanan narkotika
dan psikotropika
10
5
0
PL
Dokumen laporan penggunaan
narkotik dan psikotropik sesuai
peraturan perundang-undangan.
PP
Wawancara tentang penyimpanan
narkotika dan psikotropika
STANDAR PKPO 3
20. 20
FOKUS
STANDAR
PKPO 3
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah
sakit
menetapk
an dan
menerapk
an
regulasi
penyimpa
nan
c.
Rumah sakit
melaksanakan supervisi
secara rutin oleh
apoteker untuk
memastikan
penyimpanan sediaan
farmasi dan BMHP
dilakukan dengan benar
dan aman.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Dokumen hasil pelaksanaan
supervisi oleh apoteker
penyimpanan sediaan farmasi dan
BMHP 10
5
0
PP
Wawancara tentang hasil
pelaksanaan supervisi tempat
penyediaan sediaaan farmasi dan
BMHP
d
Obat dan zat kimia yang
digunakan untuk
peracikan obat diberi
label secara akurat yang
terdiri atas nama zat
dan kadarnya, tanggal
kedaluwarsa, dan
peringatan khusus.
PL Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi
Farmasi
Observasi pemberian label untuk
obat dan zat kimia yang terdiri
nama zat, kadar, tanggal
kadaluwarsa dan peringatan khusus 10
5
0
PP
Wawancara tentang pemberian
label obat dan zat kimia
STANDAR PKPO 3
21. 21
FOKUS STANDAR
PKPO 3.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah sakit
menetapkan dan
menerapkan
regulasi
pengelolaan obat
atau produk yang
memerlukan
penanganan
khusus, misalnya
obat dan bahan
berbahaya,
radioaktif, obat
penelitian, produk
nutrisi parenteral,
obat/BMHP dari
program/donasi
sesuai peraturan
perundang-
undangan.
a.
Obat yang
memerlukan
penanganan
khusus dan bahan
berbahaya dikelola
sesuai sifat dan
risiko bahan.
PL Kepala Instalasi
Farmasi
Staf Instalasi
Farmasi
Staf gudang
farmasi
Observasi pengelolaan obat yang
memerlukan penanganan khusus dan
bahan berbahaya sesuai sifat dan risiko
bahan 10
5
0
PP
Wawancara tentang pengelolaan obat
yang memerlukan penanganan khusus
dan bahan berbahaya sesuai sifat dan
risiko bahan
b.
Radioaktif dikelola
sesuai sifat dan
risiko bahan
radioaktif.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi
Farmasi
Staf gudang
farmasi
Observasi pengelolaan radioaktif
sesuai sifat dan risiko bahan radioaktif
10
5
0
PP
Wawancara tentang pengelolaan
radioaktif sesuai sifat dan risiko bahan
radioaktif
c.
Obat penelitian
dikelola sesuai
protokol
penelitian.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi
Farmasi
Observasi pengelolaan obat penelitian
sesuai protokol penelitian. 10
5
0
PP
Wawancara tentang pengelolaan obat
penelitian sesuai protokol penelitian.
STANDAR PKPO 3.1
22. 22
FOKUS STANDAR
PKPO 3.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah sakit
menetapkan dan
menerapkan
regulasi
pengelolaan obat
atau produk yang
memerlukan
penanganan
khusus, misalnya
obat dan bahan
berbahaya,
radioaktif, obat
penelitian, produk
nutrisi parenteral,
obat/BMHP dari
program/donasi
sesuai peraturan
perundang-
undangan.
d.
Produk nutrisi
parenteral
dikelola sesuai
stabilitas produk.
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi Farmasi
Observasi pengelolaan
produk nutrisi parentral
sesuai stabilitas produk 10
5
0
PP
Wawancara tentang
pengelolaan produk nutrisi
parentral sesuai stabilitas
produk
e.
Obat/BMHP dari
program/donasi
dikelola sesuai
peraturan
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi Farmasi
Observasi pengelolaan
obat/BMHP dari
program/donasi sesuai
peraturan
10
5
0
PP
Wawancara tentang
pengelolaan obat/BMHP dari
program/donasi sesuai
peraturan
STANDAR PKPO 3.1
23. 23
FOKUS
STANDAR
PKPO 3.2
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
pengelolaan
obat, dan
BMHP untuk
kondisi
emergensi
yang disimpan
di luar
Instalasi
Farmasi untuk
memastikan
selalu
tersedia,
dimonitor dan
aman.
a.
Obat dan BMHP untuk
kondisi emergensi yang
tersimpan di luar Instalasi
Farmasi termasuk di
ambulans dikelola secara
seragam dalam hal
Penyimpanan, pemantauan,
penggantian karena
digunakan, rusak atau
kedaluwarsa, dan dilindungi
dari kehilangan dan
pencurian.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Perawat
Staf Instalasi
Farmasi
Observasi pengelolaan Obat
dan BMHP emergensi di luar
Instalasi Farmasi secara
seragam dalam hal
Penyimpanan, pemantauan,
penggantian karena digunakan,
rusak atau kedaluwarsa, dan
dilindungi dari kehilangan dan
pencurian
10
5
0
PP
Wawancara tentang
pengelolaan Obat dan BMHP
emergensi di luar Instalasi
Farmasi secara seragam
b.
Rumah sakit menerapkan
tata laksana obat emergensi
untuk meningkatkan
ketepatan dan kecepatan
pemberian obat.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Perawat
Staf Instalasi
Farmasi
Dokumen penatalaksanaan
obat emergensi untuk
meningkatkan ketepatan dan
kecepatan pemberian obat.
10
5
0
PP
Wawancara tentang tata
laksana obat emergensi
STANDAR PKPO 3.2
24. 24
FOKUS
STANDAR
PKPO 3.3
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
penarikan
kembali (recall)
dan
pemusnahan
sediaan
farmasi, BMHP
dan implan
sesuaiperatura
n perundang-
undangan
a.
Batas waktu obat dapat
digunakan (beyond use
date) tercantum pada
label obat.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi
Farmasi
Observasi label obat tercantum
Batas waktu obat dapat digunakan
(beyond use date)
10
5
0
PP
Wawancara tentang pemberian label
obat tercantum Batas waktu obat
dapat digunakan (beyond use date)
b
Rumah sakit memiliki
sistem pelaporan
sediaan farmasi dan
BMHP substandar
(rusak)
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf gudang
farmasi
Dokumen pelaksanaan pelaporan
sediaan farmasi dan BMHP
substandar (rusak)
10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
pelaporan sediaan farmasi dan
BMHP substandar (rusak)
c.
Rumah sakit
menerapkan proses
recall obat, BMHP dan
implan yang meliputi
identifikasi, penarikan,
dan pengembalian
produk yang di-recall.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf gudang
farmasi
Dokumen pelaksanaan proses recall
obat, BMHP dan implan yang
meliputi identifikasi, penarikan, dan
pengembalian produk yang di-recall
10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
proses recall obat, BMHP dan implan
STANDAR PKPO 3.3
25. 25
FOKUS
STANDAR
PKPO 3.3
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
M
P
A
N
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
penarikan
kembali (recall)
dan
pemusnahan
sediaan farmasi,
BMHP dan
implan
sesuaiperaturan
perundang-
undangan
d.
Rumah sakit
menerapkan
proses
pemusnahan
sediaan farmasi
dan BMHP.
PL
Direktur
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi Farmasi
Dokumen pelaksanaan proses
pemusnahan sediaan farmasi
dan BMHP.
10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan proses
pemusnahan sediaan farmasi
dan BMHP.
STANDAR PKPO 3.3
26. 26
STANDAR PKPO 4
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi
rekonsiliasi obat.
• Untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (medication error) akibat
adanya diskrepansi (perbedaan) tersebut, maka rumah sakit harus
menetapkan dan menerapkan proses rekonsiliasi obat.
• Rekonsiliasi obat di rumah sakit adalah proses membandingkan
daftar obat yang digunakan oleh pasien sebelum masuk rumah sakit
dengan obat yang diresepkan pertama kali sejak pasien masuk, saat
pindah antar unit pelayanan (transfer) di dalam rumah sakit dan
sebelum pasien pulang.
• Rekonsiliasi obat merupakan proses kolaboratif yang dilakukan oleh
dokter, apoteker dan perawat, serta melibatkan pasien/keluarga.
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 4
D. PERESEPAN
29. 29
FOKUS
STANDAR
PKPO 4
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
R
E
S
E
P
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
rekonsiliasi
obat
a.
Rumah sakit menerapkan
rekonsiliasi obat saat
pasien masuk rumah sakit,
pindah antar unit
pelayanan di dalam rumah
sakit dan sebelum pasien
pulang.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Dokter
Perawat
Dokumen pelaksanaan
rekonsiliasi obat saat pasien
masuk rumah sakit, pindah
antar unit pelayanan di dalam
rumah sakit dan sebelum pasien
pulang.
10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan rekonsiliasi obat
saat pasien masuk rumah sakit,
pindah antar unit pelayanan di
dalam rumah sakit dan sebelum
pasien pulang.
b.
Hasil rekonsiliasi obat
didokumentasikan di
rekam medis.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Instalasi
Farmasi
Perawat
Dokumen pelaksanaan
rekonsiliasi obat
didokumentasikan di rekam
medis.
10
5
0
PL
Observasi rekonsiliasi obat di
rekam medis
30. 30
STANDAR PKPO 4.1
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi peresepan/permintaan
obat dan BMHP/instruksi pengobatan sesuai peraturan perundang-undangan.
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 4.1
D. PERESEPAN
• Di banyak hasil penelitian, kesalahan obat (medication error) yang tersering
terjadi di tahap peresepan.
• Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan regulasi tentang peresepan/
permintaan obat dan BMHP/instruksi pengobatan yang benar, lengkap dan terbaca.
• Rumah sakit menetapkan dan melatih tenaga medis yang kompeten dan berwenang
untuk melakukan peresepan/permintaan obat dan BMHP/instruksi pengobatan.
• Rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep/permintaan obat/instruksi
pengobatan harus mencantumkan identitas pasien (lihat SKP 1), nama obat, dosis,
frekuensi pemberian, rute pemberian, nama dan tanda tangan dokter.
31. 31
• Persyaratan kelengkapan lain ditambahkan disesuaikan dengan jenis
resep/permintaan obat/instruksi pengobatan, misalnya:
a) Penulisan nama dagang atau nama generik pada sediaan dengan zat
aktif tunggal.
b) Penulisan indikasi dan dosis maksimal sehari pada obat PRN (pro renata
atau “jika perlu”).
c) Penulisan berat badan dan/atau tinggi badan untuk pasien anakanak,
lansia, pasien yang mendapatkan kemoterapi, dan populasi khusus
lainnya.
d) Penulisan kecepatan pemberian infus di instruksi pengobatan.
e) Penulisan instruksi khusus seperti: titrasi, tapering, rentang dosis
32. 32
• Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses untuk menangani
resep/ permintaan obat dan BMHP/instruksi pengobatan:
a) Tidak lengkap, tidak benar dan tidak terbaca.
b) NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (Look Alike
Sound Alike).
c) Jenis resep khusus seperti emergensi, cito, automatic stop order,
tapering dan lainnya.
d) Secara lisan atau melalui telepon, wajib dilakukan komunikasi
efektif meliputi: tulis lengkap, baca ulang (read back), dan
meminta konfirmasi kepada dokter yang memberikan
resep/instruksi melalui telepon dan mencatat di rekam medik
bahwa sudah dilakukan konfirmasi. (Lihat standar SKP 2)
33. 33
INSTRUKSI KHUSUS
INSTRUKSI TITRASI
Instruksi pengobatan dimana dosis obat dinaikkan/diturunkan secara bertahap tergantung status klinis
pasien.
Instruksi harus terdiri dari: dosis awal, dosis titrasi, parameter penilaian, dan titik akhir penggunaan.
Contoh:
infus nitrogliserin, dosis awal 5 mcg/menit. Naikkan dosis 5 mcg/menit setiap 5 menit jika nyeri dada menetap,
jaga tekanan darah 110-140 mmHg.
Infus dopamine 5 mcg/kg/menit. Naikkan dosis setiap 15 menit untuk menjaga MAP 60-80 mmHg
Infus dopamine 5 mcg/kg/menit. Naikkan dosis setiap 15 menit
Infus norepinefrin, titrasi sampai MAP > 65 mmHg
34. 34
INSTRUKSI KHUSUS
INSTRUKSI TAPERING DOWN/ TAPERING OFF
Instruksi pengobatan dimana dosis obat diturunkan secara bertahap
sampai akhirnya dihentikan.
Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi efek yang tidak diharapkan akibat
penghentian mendadak.
Contoh obat yang harus dilakukan tapering down/off: pemakaian jangka
panjang kortikosteroid, psikotropika.
Instruksi harus rinci dituliskan tahapan penurunan dosis dan waktunya.
Contoh: Prednison 5 mg tapering down
H1: Pagi 10 mg, siang 5 mg, malam 5 mg, sebelum tidur 10 mg
H2: Pagi 5 mg, siang 5 mg, malam 5 mg, sebelum tidur 10 mg
H3: Pagi 5 mg, siang 5 mg, malam 5 mg, sebelum tidur 5 mg
H4: Pagi 5 mg, siang 5 mg, sebelum tidur 5 mg
H5: Pagi 5 mg, sebelum tidur 5 mg
H6: Pagi 5 mg
H7: stop
Dexamethason 3 X 4 mg tapering
down selama 1 bulan
35. 35
INSTRUKSI KHUSUS
INSTRUKSI RENTANG DOSIS
Instruksi pengobatan dimana dosis obat dinyatakan dalam rentang.
Instruksi interval waktu pemberian harus fixed.
Penting: monitoring kondisi klinis pasien dan dosis disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien
Contoh: morfin inj 2-4 mg IV tiap 3 jam jika nyeri.
Parasetamol 1-2 tablet tiap 8 jam jika nyeri
Morfin inj 2-4 mg IV tiap 3-4 jam
Parasetamol 1-2 tablet tiap 6-8 jam
36. 36
AUTOMATIC STOP ORDER (ASO)
Instruksi pengobatan yang dihentikan secara otomatis apabila telah melewati durasi
penggunaan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan dan durasi penggunaan tidak
disebutkan secara spesifik oleh dokter.
ASO dapat diterapkan untuk penggunaan obat dengan tujuan mencegah penggunaan obat
berkepanjangan tanpa asesmen ulang dan memastikan dilakukannya asesmen ulang
tepat waktu pada terapi obat tertentu
Contoh: peresepan ASO antibiotik untuk indikasi CAP (community acquired pneumonia ditetapkan
7 (tujuh) hari jika tidak disebutkan lain oleh dokter penulis resep. Dalam penerapannya: jika
seorang pasien dengan CAP diresepkan antibiotik tanpa dituliskan durasinya secara spesifik oleh
dokter, maka dalam waktu 24-48 jam sebelum pemberian antibiotik tersebut dihentikan, apoteker
akan mengingatkan dokter penulis resep bahwa pemberian antibiotik untuk pasien terkait akan
dihentikan setelah pemberian di hari ke-7 kecuali dokter menuliskan resep baru untuk terapi
lanjutan.
37. 37
FOKUS
STANDAR
PKPO 4.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
R
E
S
E
P
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
peresepan /
permintaan
obat dan
BMHP /
instruksi
pengobatan
sesuai
peraturan
perundang-
undangan.
a.
Resep dibuat lengkap
sesuai regulasi
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Dokter
Perawat
Dokumen penulisan resep dibuat
lengkap sesuai regulasi. 10
5
0
PP
Wawancara tentang penulisan
resep dibuat lengkap sesuai
regulasi.
b.
Telah dilakukan evaluasi
terhadap penulisan
resep/instruksi
pengobatan yang tidak
lengkap dan tidak
terbaca.
PL
Komite/Tim
Farmasi dan Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Dokter
Perawat
Dokumen pelaksanaan evaluasi
penulisan resep/instruksi
pengobatan yang tidak lengkap
dan tidak terbaca 10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
evaluasi penulisan resep/instruksi
pengobatan yang tidak lengkap
dan tidak terbaca
c.
Telah dilaksanaan proses
untuk mengelola resep
khusus seperti
emergensi, automatic
stop order, tapering,
PL Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Dokter
Dokumen pelaksanaan
pengelolaan resep khusus seperti
emergensi, automatic stop order,
tapering,
10
5
0
PP
Wawancara tentang pengelolaan
resep khusus seperti emergensi,
automatic stop order, tapering,
38. 38
FOKUS
STANDAR
PKPO 4.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
R
E
S
E
P
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
peresepan /
permintaan
obat dan
BMHP /
instruksi
pengobatan
sesuai
peraturan
perundang-
undangan.
d.
Daftar obat yang
diresepkan tercatat dalam
rekam medis pasien dan
menyertai pasien ketika
dipindahkan/transfer
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Dokumen berupa daftar
obat yang diresepkan
tercatat dalam rekam medis
pasien dan menyertai pasien
ketika dipindahkan/transfer
10
5
0
PP
Wawancara tentang daftar
obat yang diresepkan
tercatat dalam rekam medis
pasien dan menyertai pasien
ketika dipindahkan/transfer
e.
Daftar obat pulang
diserahkan kepada pasien
disertai edukasi
penggunaannya.
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Pasien/Keluarga
Dokumen edukasi
penggunaan obat pulang
yang diserahkan kepada
pasien
10
5
0
PP
Wawancara tentang edukasi
penggunaan obat pulang
yang diserahkan kepada
pasien
39. 39
STANDAR PKPO 5
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi dispensing
sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai standar
profesi dan peraturan perundang-undangan.
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 5
E. PENYIAPAN (DISPENSING)
• Penyiapan (dispensing) adalah rangkaian proses mulai dari diterimanya
resep/permintaan obat/instruksi pengobatan sampai dengan penyerahan obat dan
BMHP kepada dokter/perawat atau kepada pasien/keluarga
• Penyiapan obat dilakukan oleh staf yang terlatih dalam lingkungan yang aman bagi
pasien, staf dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktik
kefarmasian untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat dan khasiatnya.
• Untuk menghindari kesalahan pemberian obat pada pasien rawat inap, maka obat
yang diserahkan harus dalam bentuk yang siap digunakan, dan disertai dengan
informasi lengkap tentang pasien dan obat.
40. 40
FOKUS
STANDAR
PKPO 5
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
A
P
A
N
/
D
I
S
P
E
N
S
I
N
G
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
dispensing
sediaan
farmasi dan
bahan medis
habis pakai
sesuai standar
profesi dan
peraturan
perundang-
undangan.
a.
Telah memiliki sistem
distribusi dan dispensing
yang sama/seragam
diterapkan di rumah
sakit sesuai peraturan
perundang-undangan.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Dokumen pelaksanaan sistem
distribusi dan dispensing yang
seragam sesuai peraturan
perundang-undangan 10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan sistem distribusi
dan dispensing yang seragam
b.
Staf yang melakukan
dispensing sediaan obat
non steril kompeten.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Observasi pelaksanaan
dispensing sediaan obat non
steril 10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan dispensing
sediaan obat non steril
41. 41
FOKUS
STANDAR
PKPO 5
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
A
P
A
N
/
D
I
S
P
E
N
S
I
N
G
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
dispensing
sediaan
farmasi dan
bahan medis
habis pakai
sesuai standar
profesi dan
peraturan
perundang-
undangan.
c.
Staf yang melakukan
dispensing sediaan obat
steril non sitostatika
terlatih dan kompeten.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Dokumen bukti pelatihan
staf tentang dispensing
sediaan obat steril non
sitostatika
10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelatihan staf tentang
dispensing sediaan obat
steril non sitostatika
d.
Staf yang melakukan
pencampuran sitostatika
terlatih dan kompeten.
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Dokumen bukti pelatihan
staf tentang
pencampuran sitostatika
10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelatihan staf tentang
pencampuran sitostatika
42. 42
FOKUS
STANDAR
PKPO 5
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
A
P
A
N
/
D
I
S
P
E
N
S
I
N
G
Rumah
sakit
menetapka
n dan
menerapka
n regulasi
dispensing
sediaan
farmasi dan
bahan
medis habis
pakai sesuai
standar
profesi dan
peraturan
perundang-
undangan.
e.
Tersedia fasilitas
dispensing sesuai
standar praktik
kefarmasian.
PL Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Tenaga Teknik
Kefarmasian
Observasi ruang fasilitas
dispensing sesuai standar
praktik kefarmasian. 10
5
0
PP
Wawancara tentang fasilitas
dispensing sesuai standar
praktik kefarmasian.
f.
Telah melaksanakan
penyerahan obat
dalam bentuk yang
siap diberikan untuk
pasien rawat inap
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Observasi penyerahan obat
yang siap diberikan untuk
pasien rawat inap
10
5
0
PP
Wawancara tentang
penyerahan obat yang siap
diberikan untuk pasien rawat
inap
43. 43
FOKUS
STANDAR
PKPO 5
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
A
P
A
N
/
D
I
S
P
E
N
S
I
N
G
Rumah
sakit
menetapka
n dan
menerapka
n regulasi
dispensing
sediaan
farmasi dan
bahan
medis habis
pakai sesuai
standar
profesi dan
peraturan
perundang-
undangan.
g.
Obat yang sudah
disiapkan diberi etiket
yang meliputi identitas
pasien, nama obat,
dosis atau konsentrasi,
cara pemakaian, waktu
pemberian, tanggal
dispensing dan tanggal
kedaluwarsa/beyond
use date (BUD).
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Observasi pemberian etiket
obat untuk pasien meliputi
identitas pasien,nama obat,
dosis atau konsentrasi, cara
pemakaian, waktu
pemberian, tanggal
dispensing dan tanggal
kedaluwarsa/beyond use
date (BUD).
10
5
0
PP
Wawancara pemberian
etiket obat untuk pasien
44. 44
STANDAR PKPO 5.1
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengkajian resep dan telaah
obat sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktik profesi.
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 5.1
E. PENYIAPAN (DISPENSING)
• Pengkajian resep adalah kegiatan menelaah resep sebelum obat disiapkan, meliputi
pengkajian aspek administratif, farmasetik dan klinis.
• Pengkajian resep dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang kompeten dan diberi
kewenangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait
obat sebelum obat disiapkan.
• Dalam pengkajian resep tenaga teknis kefarmasian diberi kewenangan terbatas
hanya aspek administratif dan farmasetik.
• Pengkajian resep aspek klinis yang baik oleh apoteker memerlukan data klinis
pasien, sehingga apoteker harus diberi kemudahan akses untuk mendapatkan
informasi klinis pasien.
45. 45
• identitas pasien (nama, nomor
rekam medik, tanggal lahir)
• ruang rawat
• Status pembiayaan
• tanggal resep
• nama dokter
• SIP dokter (resep
narkotika/psikotropika)
• Persyaratan lain sesuai regulasi RS
(kelengkapan berkas jaminan
asuransi)
• nama obat
• bentuk sediaan
• kekuatan sediaan
• jumlah obat
• stabilitas dan inkompatibilitas
• cara pembuatan (jika perlu
peracikan)
• ketepatan identitas pasien
• nama obat
• Dosis
• Frekuensi
• Aturan pakai
• waktu pemberian
• duplikasi pengobatan
• alergi
• interaksi obat
• Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)
• berat badan pasien dan informasi fisiologis lainnya
• BB (pediatri, pasien kemoterapi)
• tinggi badan (pasien kemoterapi)
• kontraindikasi
• Variasi dari kebijakan penggunaan obat (misal :
restriksi)
aspek administratif aspek klinis
aspek farmasetik
Pengkajian yang dilakukan sebelum penyiapan obat untuk memastikan bahwa resep benar/legal,
akurat, lengkap dan rasional.
PENGKAJIAN RESEP
46. 46
TELAAH OBAT
Memastikan obat yg akan diserahkan
ke pasien tepat :
a. Identitas pasien
b. Nama obat & kekuatan
c. Dosis
d. Rute pemberian
e. Waktu pemberian
Cek juga: jumlah obat, tanggal
disiapkan, tanggal kedaluwarsa/ BUD
PENYERAHAN OBAT DISERTAI
INFORMASI DAN EDUKASI
PENYERAHAN OBAT
KEPADA PERAWAT
47. 47
FOKUS
STANDAR
PKPO 5.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
N
Y
I
A
P
A
N
/
D
I
S
P
E
N
S
I
N
G
Rumah sakit
menetapkan dan
menerapkan
regulasi
pengkajian resep
dan telaah obat
sesuai peraturan
perundang-
undangan dan
standar praktik
profesi.
a.
Telah melaksanakan
pengkajian resep
yang dilakukan oleh
staf yang kompeten
dan berwenang
serta didukung
tersedianya
informasi klinis
pasien yang
memadai.
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Tenaga Teknis
Kefarmasian
Dokumen pelaksanaan
pengkajian resep yang
dilakukan oleh staf yang
kompeten dan berwenang
10
5
0
PL
Observasi tersedianya
informasi klinis pasien yang
memadai
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan pengkajian resep
PC Peragaan pengkajian resep
b.
Telah memiliki
proses telaah obat
sebelum diserahkan
PL
Kepala Instalasi Farmasi
Apoteker
Tenaga Teknis
Kefarmasian
Dokumen pelaksanaan proses
telaah obat sebelum
diserahkan
10
5
0
PC
Peragaan telaah obat
sebelum diserahkan
PP
Wawancara tentang telaah
obat sebelum diserahkan
48. 48
STANDAR PKPO 6
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 6
F. PEMBERIAN OBAT
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi
pemberian obat sesuai peraturan perundang-undangan
• Tahap pemberian obat merupakan tahap akhir dalam proses penggunaan obat sebelum
obat masuk ke dalam tubuh pasien
• Rumah sakit harus menetapkan dan menerapkan regulasi pemberian obat.
• Rumah sakit menetapkan professional pemberi asuhan (PPA) yang kompeten dan
berwenang memberikan obat sesuai peraturan perundangundangan.
• Rumah sakit dapat membatasi kewenangan staf klinis dalam melakukan pemberian
obat, misalnya pemberian obat anestesi, kemoterapi, radioaktif, obat penelitian.
• Sebelum pemberian obat kepada pasien, dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan
instruksi pengobatan meliputi Identitas pasien, Nama obat, Dosis, Rute
pemberian, Waktu pemberian
Obat yang termasuk golongan obat high alert, harus dilakukan double-checking untuk
menjamin ketepatan pemberian obat.
49. 49
SAFE ADMINISTRATION
Cek instruksi
pengobatan
Mengkaji
kondisi klinis
pasien
Memverifikasi
kesesuaian obat
dari farmasi
dengan instruksi
pengobatan
Memverifikasi
kesesuaian
obat dengan
pasien
Menyiapkan
obat dan
memberikan
obat
(administration)
kepada pasien
Observasi
respon
pasien
1. Memiliki Surat Penugasan Klinik
2. Sesuai dengan Rincian
Kewenangan Klinik (RKK) yang
dimiliki
DOUBLE CHECK
UNTUK OBAT HIGH ALERT
Informasikan
kepada
pasien obat
yang akan
diberikan
TTV, riwayat
alergi, data lab,
pengkajian fisik,
skala nyeri
Cek: nama
obat, kekuatan,
bentuk
sediaan, dosis,
rute, waktu
Cek identitas
pasien di gelang
sesuai dengan
identitas pasien
di etiket obat
Reaksi
alergi, ESO
50. 50
FOKUS
STANDAR
PKPO 6
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
M
B
E
R
I
A
N
O
B
A
T
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
regulasi
pemberian
obat sesuai
peraturan
perundang-
undangan.
a.
Staf yang melakukan
pemberian obat
kompeten dan
berwenang dengan
pembatasan yang
ditetapkan.
PL
Perawat
Dokumen pelaksanaan pemberian
obat oleh staf yang kompeten dan
berwenang dengan pembatasan
yang ditetapkan 10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
pemberian obat oleh staf yang
kompeten dan berwenang dengan
pembatasan yang ditetapkan
b.
Telah dilaksanaan
verifikasi sebelum obat
diberikan kepada pasien
minimal meliputi:
identitas pasien, nama
obat, dosis, rute, dan
waktu pemberian.
PC
Perawat
Peragaan cara verifikasi sebelum
obat diberikan kepada pasien
minimal meliputi: identitas
pasien,nama obat, dosis, rute, dan
waktu pemberian.
10
5
0
PP
Wawancara penjelasan tentang
cara verifikasi sebelum obat
diberikan kepada pasien
51. 51
FOKUS
STANDAR
PKPO 6
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
M
B
E
R
I
A
N
O
B
A
T
Rumah
sakit
menetapka
n dan
menerapka
n regulasi
pemberian
obat sesuai
peraturan
perundang-
undangan.
c.
Telah melaksanakan
double checking untuk
obat high alert.
PC
Perawat
Peragaan pelaksanaan
double checking untuk obat
high alert. 10
5
0
PP
Wawancara tentang
pelaksanaan double checking
untuk obat high alert.
d.
Pasien diberi informasi
tentang obat yang
akan diberikan.
PL
Perawat
Apoteker
Dokumen pemberian
informasi tentang obat yang
akan diberikan.
10
5
0
PI Pasien/keluarga Pasien
Wawancara kepada
pasien/keluarga pasien telah
menerima informasi tentang
obat yang diberikan
52. 52
• Obat yang dibawa pasien/keluarga dari luar rumah sakit berisiko dalam hal
identifikasi/keaslian dan mutu obat. Oleh sebab itu rumah sakit harus melakukan
penilaian terhadap obat tersebut terkait kelayakan penggunaannya di rumah sakit.
• Penggunaan obat oleh pasien secara mandiri, baik yang dibawa dari luar rumah
sakit atau yang diresepkan dari rumah sakit harus diketahui oleh dokter yang
merawat dan dicatat di rekam medis pasien.
• Penggunaan obat secara mandiri harus ada proses edukasi dan pemantauan
penggunaannya untuk menghindari penggunaan obat yang tidak tepat.
STANDAR PKPO 6.1
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 6.1
F. PEMBERIAN OBAT
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi penggunaan obat yang dibawa
pasien dari luar rumah sakit dan penggunaan obat oleh pasien secara mandiri.
53. 53
OBAT YANG DIBAWA PASIEN DARI RUMAH
RISIKO
• ED?
• Mutu?
• Indikasi?
PENILAIAN
KELAYAKAN
PENGGUNAAN
• Sumber obat
• Cek mutu obat secara visual
• Hasil rekonsiliasi obat
INFORMASIKAN KE
PPA DAN SATELIT
FARMASI
• DPJP
• Dokter terkait
• Perawat
• Staf farmasi
INFORMASI/EDUKASI
KE PASIEN/KELUARGA
•Obat yang dapat digunakan
•Obat yang tidak dapat digunakan
•Serah terima obat
54. 54
PENGGUNAAN OBAT OLEH PASIEN SECARA MANDIRI
TUJUAN
Memberdayakan pasien dalam menggunakan obat secara mandiri
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien tentang obatnya
Meningkatkan kepatuhan
Menyiapkan pasien/keluarga/caregiver sebelum pulang dari RS
Memantapkan support system setelah pasien pulang dari RS
PRINSIP: Pemberian obat pasien rawat inap menjadi tanggung
jawab RS
Pemberian obat yang dilakukan oleh pasien
sendiri/keluarga/care giver harus dilakukan asesmen risiko
terlebih dahulu untuk menentukan kelayakannya.
PATIENT
SAFETY
55. 55
ASESMEN RISIKO KELAYAKAN PENGGUNAAN
OBAT OLEH PASIEN SECARA MANDIRI
Pasien dewasa
Tidak ada gangguan mental,
kesadaran, visual, motorik
Pasien sudah biasa menggunakan
obat secara mandiri
Pasien bersedia
Y
A
T
I
D
A
K
PEMBERIAN OBAT
OLEH PERAWAT
Pasien dapat menggunakan obat
secara mandiri
Obat tersedia di meja/laci dekat
pasien
Lakukan edukasi cara penggunaan
obat
Edukasi tentang apa yang harus
dilakukan pasien jika terjadi terlupa
dosis, mengalami efek samping
PPA memonitor kemungkinan adanya
perubahan kemampuan pasien
menggunakan obat secara mandiri.
56. 56
FOKUS
STANDAR
PKPO 6.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
M
B
E
R
I
A
N
O
B
A
T
Rumah sakit
menetapkan dan
menerapkan
regulasi
penggunaan obat
yang dibawa
pasien dari luar
rumah sakit dan
penggunaan obat
oleh pasien secara
mandiri
a.
Telah melakukan
penilaian obat yang
dibawa pasien dari
luar rumah sakit
untuk kelayakan
penggunaannya di
rumah sakit.
PL Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf instalasi
farmasi
Dokumen pelaksanaan penilaian
obat yang dibawa pasien dari luar
rumah sakit untuk kelayakan
penggunaannya di rumah sakit 10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
penilaian obat yang dibawa pasien
dari luar rumah sakit
b.
Telah melaksanakan
edukasi kepada
pasien/keluarga jika
obat akan digunakan
secara mandiri.
PL
Apoteker
Perawat
Pasien / Keluarga
pasien
Dokumen pelaksanaan edukasi
kepada pasien/keluarga jika obat
akan digunakan secara mandiri. 10
5
0
PI
Wawancara kepada
pasien/keluarga pasien telah
menerima edukasi obat yang
digunakan secara mandiri
c.
Telah memantau
pelaksanaan
penggunaan obat
secara mandiri sesuai
edukasi
PL
Apoteker
Perawat
Dokumen pemantauan
pelaksanaan penggunaan obat
secara mandiri sesuai edukasi
10
5
0
PP
Wawancara tentang pemantauan
pelaksanaan penggunaan obat
secara mandiri sesuai edukasi
57. 57
STANDAR PKPO 7
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 7
G. PEMANTAUAN
Rumah sakit menerapkan pemantauan terapi obat secara kolaboratif
• pemantauan terapi obat dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan profesional
pemberi asuhan (PPA) dan pasien
• Pemantauan terapi obat didokumentasikan di dalam CPPT di rekam medis.
• Rumah sakit menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan efek samping obat
untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat sesuai peraturan perundang-
undangan.
• Efek samping obat dilaporkan ke Komite/Tim Farmasi dan Terapi. Rumah sakit
melaporkan efek samping obat ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
59. 59
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT
Unit Pelayanan Badan POM
Direktur RS
Dokter/Perawat/Apoteker Tim Farmasi dan Terapi
Menelusuri literatur
tentang ESO dan
menetapkan skor
algoritma Naranjo
Tindaklanjut bersama
Tim Profesional Pemberi
Asuhan (PPA)
Identifikasi ESO
Mencatat data:
pasien, manifestasi
ESO, obat yang
digunakan/dicurigai
Kompilasi dan Evaluasi Hasil Kajian ESO Hasil Kajian ESO
Laporan ESO
Mengirimkan
Laporan ESO
60. 60
FOKUS
STANDAR
PKP0 7
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
M
A
N
T
A
U
A
N
Rumah sakit
menerapkan
pemantauan
terapi obat
secara
kolaboratif
a.
Telah melaksanakan
pemantauan terapi obat
secara kolaboratif
PL
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen pelaksanaan
pemantauan terapi obat secara
kolaboratif 10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
pemantauan terapi obat secara
kolaboratif
b.
Telah melaksanakan
pemantauan dan
pelaporan efek samping
obat serta analisis
laporan untuk
meningkatkan
keamanan penggunaan
obat.
PL Komite/Tim Farmasi
dan Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Dokumen berupa :
1) Pelaksanaan pemantauan dan
pelaporan efek samping obat
2) Pelaksanaan analisis laporan
untuk meningkatkan
keamanan penggunaan obat
10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
pemantauan dan pelaporan efek
samping obat serta analisis
laporan untuk meningkatkan
keamanan penggunaan obat.
61. 61
STANDAR PKPO 7.1
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 7.1
G. PEMANTAUAN
Rumah sakit menetapkan dan menerapkan proses pelaporan serta tindak lanjut
terhadap kesalahan obat (medication error) dan berupaya menurunkan kejadiannya
• Rumah sakit menerapkan pelaporan insiden keselamatan pasien serta tindak lanjut
terhadap kejadian kesalahan obat serta upaya perbaikannya.
• Proses pelaporan kesalahan obat yang mencakup kejadian sentinel, kejadian yang
tidak diharapkan (KTD), kejadian tidak cedera (KTC) maupun kejadian nyaris cedera
(KNC), menjadi bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
• Rumah sakit memberikan pelatihan kepada staf rumah sakit tentang kesalahan obat
dalam rangka upaya perbaikan dan untuk mencegah kesalahan obat, serta
meningkatkan keselamatan pasien.
62. 62
UPAYA MENURUNKAN KESALAHAN OBAT
Fail-safes and constraints
Forcing functions
Automation and computerization
Standardizati
on
Redundancies
Reminder and checklists
Rules and policies
Education and Information
Suggestions to be more
careful or vigilant
P
O
W
E
R
HIGH
LOW
Sumber: Institute for Safe Medication Practice
Seleksi
Pengadaan
Penyimpanan
Peresepan (Prescribing)
Penyiapan (Dispensing)
Pemberian (Administration)
Pemantauan (Monitoring)
REGULASI MEDICATION SAFETY
63. 63
FOKUS
STANDAR
PKPO 7.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
M
A
N
T
A
U
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
proses
pelaporan
serta tindak
lanjut terhadap
kesalahan obat
(medication
error) dan
berupaya
menurunkan
kejadiannya.
a.
Rumah sakit telah memiliki
regulasi tentang
medication safety yang
bertujuan mengarahkan
penggunaan obat yang
aman dan meminimalkan
risiko kesalahan
penggunaan obat sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.
PK
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Regulasi tentang medication
safety yang bertujuan
mengarahkan penggunaan oabat
yang aman dan meminimalkan
risiko kesalahan penggunaan
obat
10
-
0
b.
Rumah sakit menerapkan
sistem pelaporan
kesalahan obat yang
menjamin laporan akurat
dan tepat waktu yang
merupakan bagian program
peningkatan mutu dan
keselamatan pasien.
PL
Komite Mutu
Komite/Tim
Farmasi dan
Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Dokumen pelaksanaan sistem
pelaporan kesalahan obat yang
menjamin laporan akurat dan
tepat waktu 10
5
0
PP
Wawancara pelaksanaan sistem
pelaporan kesalahan obat yang
menjamin laporan akurat dan
tepat waktu
64. 64
FOKUS
STANDAR
PKPO 7.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
E
M
A
N
T
A
U
A
N
Rumah sakit
menetapkan
dan
menerapkan
proses
pelaporan
serta tindak
lanjut terhadap
kesalahan obat
(medication
error) dan
berupaya
menurunkan
kejadiannya.
c.
Rumah sakit
memiliki upaya
untuk mendeteksi,
mencegah dan
menurunkan
kesalahan obat
dalam meningkatkan
mutu proses
penggunaan obat
PL
Komite Mutu
Komite/Tim Farmasi
dan Terapi
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf farmasi
Dokumen berupa FMEA (Failure
Mode and Effect Analysis) sebagai
upaya untuk mendeteksi, mencegah
dan menurunkan kesalahan obat
dalam meningkatkan mutu proses
penggunaan obat
10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
FMEA
d.
Seluruh staf rumah
sakit dilatih terkait
kesalahan obat
(medication error).
PL Komite Mutu
Kepala Instalasi
Farmasi
Apoteker
Staf Farmasi
Perawat
Dokumen pelatihan terkait
kesalahan obat (medication error)
kepada seluruh staf rumah sakit 10
5
0
PP
Wawancara tentang pelatihan
terkait kesalahan obat (medication
error) kepada seluruh staf rumah
sakit
65. 65
STANDAR PKPO 8
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 8
H. PROGRAM PENGENDALIAN RESISTANSI ANTIMIKROBA (PPRA)
Rumah sakit menyelenggarakan program pengendalian resistansi antimikroba (PPRA)
sesuai peraturan perundang-undangan
• Resistansi antimikroba (antimicrobial resistance = AMR) telah menjadi masalah
kesehatan nasional dan global.
• Pemberian obat antimikroba (antibiotik atau antibakteri, antijamur, antivirus,
antiprotozoa) yang tidak rasional dan tidak bijak dapat memicu terjadinya resistansi
yaitu ketidakmampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba sehingga
penggunaan pada penanganan penyakit infeksi tidak efektif.
• Resistansi antimikroba di rumah sakit menyebabkan menurunnya mutu pelayanan,
meningkatkan morbiditas dan mortalitas, serta meningkatnya beban biaya perawatan
dan pengobatan pasien.
66. 66
• Tersedia regulasi pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit yang meliputi:
a) Kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik
b) Pembentukan komite/tim PRA yang terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten dari
unsur:
(1) Klinisi perwakilan SMF/bagian
(2) Keperawatan
(3) Instalasi farmasi;
(4) Laboratorium mikrobiologi klinik
(5) Komite/Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI)
(6) Komite/tim Farmasi dan Terapi (KFT)
• Rumah sakit menyusun program kerja PPRA
• Rumah sakit membuat laporan pelaksanaan program/ kegiatan PRA
67. 67
STRATEGI PROGRAM PENGENDALIAN RESISTANSI ANTIMIKROBA
MENGENDALIKAN
BERKEMBANGNYA MIKROBA
RESISTAN
PENGGUNAAN ANTIMIKROBA
SECARA BIJAK
MENCEGAH PENYEBARAN
MIKROBA RESISTAN
PENINGKATAN KEPATUHAN
TERHADAP PRINSIP PPI
68. 68
TUGAS KOMITE / TIM PPRA
a) Membantu kepala/direktur rumah rakit dalam menetapkan
kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
b) Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan
kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah
sakit;
c) Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam pelaksanaan
program pengendalian resistensi antimikroba;
d) Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi
antimikoba;
e) Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit
infeksi terintegrasi;
f) Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
g) Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan
kepekaannya terhadap antibiotik;
h) Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan
kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba,
penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap
pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan
dan pelatihan;
i) Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi
antimikroba;
j) Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi
antimikroba kepada kepala/direktur rumah sakit
LAPORAN PELAKSAAN PROGRAM
PPRA
Meliputi :
a) Kegiatan sosialisasi dan
pelatihan staf tenaga resistensi
kesehatan tentang pengendalian
antimikroba;
b) Surveilans pola penggunaan
antibiotik di rumah sakit
(termasuk laporan pelaksanaan
pengendalian antibiotik);
c) Surveilans pola resistensi
antimikroba;
d) Forum kajian penyakit inteksi
terintegrasi.
Program Kerja
KOMITE/TIM PPRA
69. 69
FOKUS
STANDAR
PKPO 8
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
P
R
A
Rumah sakit
menyelenggaraka
n program
pengendalian
resistansi
antimikroba
(PPRA) sesuai
peraturan
perundang-
undangan
a.
Rumah sakit telah menetapkan
kebijakan pengendalian
resistansi antimikroba sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan
PK
Komite/Tim
PPRA
Kepala Instalasi
Farmasi
Regulasi pengendalian
resistensi antimikroba
sesuai peraturan
perundang-undangan
10
-
0
b.
Rumah sakit menetapkan
komite/tim PPRA dengan
melibatkan unsur terkait sesuai
regulasi yang akan mengelola
dan menyusun program
pengendalian resistansi
antimikroba dan
bertanggungjawab langsung
kepada Direktur rumah sakit
PK
Komite/Tim
PPRA
Regulasi berupa :
a) Penetapan
Komite/Tim PPRA
b) Program pengendalian
resistansi antimikroba
10
-
0
c.
Rumah sakit melaksanakan
program kerja sesuai maksud
dan tujuan.
PL Komite/Tim
PPRA
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen pelaksanaan
program kerja PPRA 10
5
0
PP
Wawancara pelaksanaan
program kerja PPRA
70. 70
PROGRAM KERJA KOMITE/TIM PPRA
a) Peningkatan pemahaman dan kesadaran penggunaan antimikroba bijak bagi seluruh
tenaga kesehatan dan staf di rumah sakit, serta pasien dan keluarga, melalui pelatihan dan
edukasi.
b) Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan penatagunaan
antimikroba (PGA).
c) Surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif.
d) Surveilans resistansi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO.
e) Peningkatan mutu penanganan tatalaksana infeksi, melalui pelaksanaan forum kajian
kasus infeksi terintegrasi (FORKKIT).
71. 71
FOKUS
STANDAR
PKPO 8
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
P
R
A
Rumah sakit
menyelenggarak
an program
pengendalian
resistansi
antimikroba
(PPRA) sesuai
peraturan
perundang-
undangan
d.
Rumah sakit melaksanakan
pemantauan dan evaluasi
kegiatan PPRA sesuai
maksud dan tujuan.
PL Komite/Tim
PPRA
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi kegiatan PPRA. 10
5
0
PP
Wawancara pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi kegiatan PPRA.
e
Memiliki pelaporan kepada
pimpinan rumah sakit
secara berkala dan kepada
Kementerian Kesehatan
sesuai peraturan
perundangundangan
PL
Komite/Tim
PPRA
Kepala Instalasi
Farmasi
Dokumen laporan
kepada pimpinan rumah
sakit secara berkala dan
kepada Kementerian
Kesehatan 10
5
0
PP
Wawancara laporan
kepada pimpinan rumah
sakit secara berkala dan
kepada Kementerian
Kesehatan
72. 72
STANDAR PKPO 8.1
MAKSUD DAN TUJUAN PKPO 8.1
H. PROGRAM PENGENDALIAN RESISTANSI ANTIMIKROBA (PPRA)
Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan penggunaan antimikroba secara bijak
berdasarkan prinsip penatagunaan antimikroba (PGA).
• Penerapan penggunaan antimikroba secara bijak berdasarkan prinsip penatagunaan antimikroba (PGA),
atau antimicrobial stewardship (AMS) adalah kegiatan strategis dan sistematis, yang terpadu dan
terorganisasi di rumah sakit, bertujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak, baik
kuantitas maupun kualitasnya, diharapkan dapat menurunkan tekanan selektif terhadap mikroba,
sehingga dapat mengendalikan resistansi antimikroba.
• Yang dimaksud obat antimikroba meliputi: antibiotik (antibakteri), antijamur, antivirus, dan
antiprotozoa. Pada penatagunaan antibiotik, dalam melaksanakan pengendaliannya dilakukan dengan
cara mengelompokkan antibiotik dalam kategori Access, Watch, Reserve (AWaRe).
• Rumah sakit menyusun dan mengembangkan panduan penggunaan antimikroba untuk pengobatan
infeksi (terapi) dan pencegahan infeksi pada tindakan pembedahan (profilaksis), serta panduan praktik
klinis penyakit infeksi yang berbasis bukti ilmiah dan peraturan perundangan
73. 73
FOKUS
STANDAR
PKPO 8.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
P
R
A
Rumah sakit
mengembangk
an dan
menerapkan
penggunaan
antimikroba
secara bijak
berdasarkan
prinsip
penatagunaan
antimikroba
(PGA).
a.
Rumah sakit melaksanakan dan
mengembangkan penatagunaan
antimikroba di unit pelayanan
yang melibatkan dokter,
apoteker, perawat, dan peserta
didik.
PL Komite/Tim
PPRA
Kepala
Instalasi
Farmasi
Dokumen pelaksanaan dan
pengembangan penatagunaan
antimikroba ke unit pelayanan
yang melibatkan dokter, apoteker,
perawat, dan peserta didik
10
5
0
PP
Wawancara tentang pelaksanaan
dan pengembangan
penatagunaan anntimikroba ke
unit pelayanan
b.
Rumah sakit menyusun dan
mengembangkan panduan
praktik klinis (PPK), panduan
penggunaan antimikroba untuk
terapi dan profilaksis (PPAB),
berdasarkan kajian ilmiah dan
kebijakan rumah sakit serta
mengacu regulasi yang berlaku
secara nasional. Ada mekanisme
untuk mengawasi pelaksanaan
penatagunaan antimikroba.
PK
Komite/Tim
PPRA
KSM
Regulasi berupa :
a) Panduan Praktek Klinik (PPK)
b) Panduan Penggunaan
Antimikroba untuk terapi dan
profilaks (PPAB)
10
-
0
74. 74
FOKUS
STANDAR
PKPO 8.1
ELEMEN PENILAIAN
PENCARIAN
BUKTI
SASARAN BUKTI SKOR
P
P
R
A
Rumah sakit
mengembang
kan dan
menerapkan
penggunaan
antimikroba
secara bijak
berdasarkan
prinsip
penatagunaa
n antimikroba
(PGA).
c.
Rumah sakit melaksanakan
pemantauan dan evaluasi
ditujukan untuk mengetahui
efektivitas indikator
keberhasilan program
PL
Komite/Tim
PPRA
Dokumen pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
untuk mengetahui
efektivitas indikator
keberhasilan program
10
5
0
PP
Wawancara pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi
untuk mengetahui
efektivitas indikator
keberhasilan program
