Berisi asas-asas pemda, dan lain-lain

1. PEMERINTAHAN DAERAH
Ali Rido
Fakultas Hukum Universitas
Trisakti

2. PENDAHULUAN
Pemerintahan = bestuurvoering = pelaksanaan tugas pemerintah.
Pemerintah = organ /alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.
Pemerintah:
Luas (in the broad sense) = semua alat kelengkapan negara.
Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan eksekutif.
Daerah: wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Pemda: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dg prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI seperti dalam UUD NRI 1945.

3. DASAR LEGITIMASI
Pemda: Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.
Kewenangan Pemda: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.
Landasan adanya Pemda:
 Adanya perbedaan dalam sistem sosial, politik, dan budaya.
 Upaya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat.
 Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien.

4. PEMBAGIAN KEKUASAAN PUSAT DAN DAERAH
Negara Kesatuan
Horizontal
Vertikal
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Pem. Pusat
dan Pemda
Kekuasaan di
pem. pusat
Daerah menerima
sebagian urusan
pem. Pusat.

5. ALASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
Alasan penguasaan oleh pusat: menjaga kesatuan negara vs
minus pelibatan daerahtimbul gagasan negara kesatuan
menjadi negara federal.
Kekuasaan di tangan pusat namun diawasai dan dibatasi oleh
undang-undang.
Konsekuensi penyelenggaraan pemda: pemda tunduk pada
pem. Pusat sesuai dengan undang-undang.

6. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMDA
DESENTRALISASI
MEDEBEWINDDEKONSENTRASI

7. DESENTRALISASI
 Secara etimologis  berasal dari bahasa latin  berarti de =
lepas dan centrum = pusat  melepaskan dari pusat.
 Sudut ketatanegaraan  pelimpahan kekuasaan Pemerintah dari
Pusat kepada Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya
sendiri.
 the transfer of planing, decission making, or administrative
authority from the central government to its field organizations,
local administrative units, ……. (Rondinelli dan Cheema).

8. LANJUTAN
 Pasal 1 angka 8 UU No. 23/2014: Desentralisasi adalah
penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan prinsip dasar
penyelenggaraan Pemda berdasarkan Otonomi Daerah.
 KESIMPULAN: desentralisasi baru terwujud apabila terdapat
“penyerahan” atau overdragen wewenang pemerintahan.
 Contoh: Dinas pendidikan mengatur pola pendidikan, Dinas
perikanan mengatur potensi perikanan di daerah, Pemilihan
kepala daerah, dll.

9. DEKONSENTRASI
 Pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara
tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan
pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan
 Pasal 1 angka 9 UU No. 23/2014:“pelimpahan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota
sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

10. LANJUTAN
 Amrah Muslimin: penyerahan sebagian dari
kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat
pemerintah pusat yang ada di daerah.
meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-
daerah.
 Contoh: Kantor pelayanan pajak, Penyelenggaraan
dinas perhubungan, dll.

11. TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND)
Secara etimologis tugas pembantuan merupakan
terjemahan dari bahasa belanda medebewind yang
berasal dari kata mede = serta, turut dan bewind =
berkuasa atau memerintah.
Di Belanda disebut dengan medebewind atau zelfbestuur
yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris
selfgovernment

12. MEDEBEWIND (TUGAS PEMBANTUAN)
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom
untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau pemerintah
daerah prov. kepada daerah kab/kota untuk melaksanakan
sebagian urusan peemrintahan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi.
Contoh: Penanggulangan kemiskinan.

13. LINGKUP MEDEBEWIND
Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam
melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya
terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas
Pembantuan di Daerahnya.
Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan
disediakan oleh yang menugasi

14. TERIMA KASIH