Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk negara, termasuk definisi, jenis, dan ciri sistem pemerintahan seperti presidensial dan parlementer serta penerapannya di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan konsep otonomi daerah dan urusan pemerintahan.

1. MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN
Ali Rido
Departement of Constitutional Law
Trisakti University, Jakarta.

2. Bentuk Negara;
Macam-macam Sistem Pemerintahan;
Bentuk dan Sistem Pemerintahan Indonesia.

4. Bentuk
Kerajaan
Republik
Absolute
Parlementer
Konstitusional

5. GEORGE JELLINEK
Berdasarkan Cara Kehendak Negara Dinyatakan. Jika
Dinyatakan oleh Satu Orang  Disebut Monarkhi. Namun
Jika Dinyatakan Banyak Orang  Disebut Republik.
DUGUIT
Berdasarkan Cara Kepala Negaranya Diangkat. Jika
Diangkat Berdasarkan Hak Waris  Disebut Monarkhi. Namn
Jika Diangkat Berdasarkan Pemilihan Umum  Disebut
Republik.

7.  Arti paling luas: tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan
menitiberatkan pada hubungan antar negara dengan rakyat.
 Arti luas: suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak
dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara
pemerintahan pusat dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam negara di
tingkat lokal. Sistem pemerintahan ini meliputi:
 Bangunan negara kesatuan, yaitu pemerintahan pusat memegang otoritas
penuh (kedudukan lebih tinggi) ketimbang pemerintahan lokal.
 Bangunan negara serikat (federal, yaitu pemerintahan pusat dan negara
bagian mempunyai kedudukan yang sama.
 Bagian negara konfederasi, yaitu pemerintahan lokal (kantor wilayah)
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintahan pusat.
 Arti sempit: suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang bertiti tolak dari
hubungan sebagian orang negara di tingkat pusat, khususnya hubungan antara
eksekutif dan legislatif.

8. Presid
ensiil
Quasi
Pemerintahan
Parlem
enter
Campuran antara
Parlementer dan
Presidensiil
Kedudukan
eksekutif tidak
bertanggungjawab
kepada badan
perwakilan.
Ex: Jerman, Prancis,
Venezuela
Hub. Eksekutif dan
legislatif sangat
erat.
Ex: Inggris, Belanda,
Malaysia, Singapura

9. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensiil:
Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus pemegang
Kekuasaan Eksekutif.
Kedudukan eksekutif tidak tergantung pada Palemen.
Menteri-menteri merupakan pembantu Presiden.
Kekuasaan membuat Undang-Undang ada di tangan
Parlemen. Presiden memiliki hak veto dalam
pemberlakuan suatu Undang-Undang.

10. Ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer:
Raja/Ratu/Prsiden sebagai Kepala Negara.
Kekuasaan eksekutif dipegang dan dijalankan Kabinet yang
dipimpin Perdana Menteri.
Kepala eksekutif (Perdana Menteri) bertanggungjawab kepada
Parlemen (Legislatif).
PARPOL mayoritas memegang kekuasaan eksekutif.
Menganut sistem Multi Partai

11. KELEBIHAN:
Fleksibilitas efektivitas dalam pembuatan kebijakan.
Kejelasan pelaksanaan dan tanggungjawab kegiatan publik.
Kuatnya pengawasan dari parlemen.
KEKURANGAN:
Kabinet terlalu bergantung pada dukungan mayoritas parlemen.
Ketidakpastian waktu dalam menjalankan fungsi ke-kabinet-an.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif

12. KELEBIHAN:
Stabilitas eksekutif terjaga.
Masa jabatan eksekutif lebih jelas sesuai dg waktu tertentu.
Program kerja eksekutif pengukurannya mudah.
KEKURANGAN:
Potensi absolutisme kekuasaan dapat terjadi.
Pertanggungjawaban kerja kurang jelas.
Keputusan/kebijakan seringkali didasarkan pada kompromi politik
(eksekutif-legislatif)

14. Ketentuan UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV : “Susunan Negara
Republik Indonesia”.
2.Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah
Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik”.
3.Pasal 25A UUD 1945 : “ Negara Kesatuan Repulik
Indonesia”.

15.  Penegasan bentuk negara REPUBLIK dengan merujuk
teori:
1. GEORGE JELLINEK: Kehendak Negara Dinyatakan Oleh
Banyak Orang (vide Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1)
dan (3) serta Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
2.DUGUIT: Kepala Negara Diangkat/Dipilih Melalui
Pemilihan Umum (vide Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan
(5) UUD NRI Tahun 1945).

16. Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan dalam UUD UUD 1945.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) Ciri
Presidensiil.
Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden (Pasal 17)  Ciri
Presidensiil.
Kekuasaan pembentuk UU ada di tangan DPR dengan
persetujuan Presiden (Pasal 20 ayat (1) dan (2)  Ciri
Presidensiil.
Kedudukan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tidak
tergantung Parlemen (Pasal 6A ayat (1)-(5)  Ciri Presidesiil

17.  Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
 MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
 Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.
 Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
 Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas
usul dan pertimbangan dari DPR.
 Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu
pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

18. ABSOLUT
Mutlak Urusan
Pem. Pusat
CONCURRENT
(Urusan bersama
Prop & Kab/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB
(Obligatory)
PILIHAN
(Optional)