Perubahan UUD 1945

1. Disampaikan pada Webinar “Tantangan Konstitusionalisme Pasca Amandemen
UUD 1945” yang di selenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
15 Mei 2020
Ali Rido
KONSTITUSI DALAM OPTIK LEGISPRUDENSI:
CATATAN DAN USULAN PERBAIKAN
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

2. Legisprudensi:konsep/teori untuk melihat kualitas legislasi
(proses pembentukan dan produk PUU) secara rasional.
PENDAHULUAN
Linguistic
Rationality
Legal-Formal
Rationality
Teleological
Rationality
Pragmatic
Rationality
Ethical
Rationality

3. ASPEK BAHASA
 Tidak sekedar kompromi (politik), tapi kompromi bahasa, contoh:
• Pasal 7B (7)mencampuradukan dua norma yaitu mekanisme
pengambilan keputusan dan hak presiden/wapres memberikan
penjelasan.
• Pasal 20A (4)membuka pengaturan hak lain DPR dg UU.
 Inkonsistensi keragaman kata penghubung pengaturan lebih lanjut
pada UU organik, contoh:
• Pasal 17 (kementerian negara) ....diatur dalam UUtempat
mengatur.
• Pasal Pasal 15 (pemb. Gelar dan jasa) ....diatur dengan UU
cara mengatur.
 Penempatan inti norma yang tidak tepat, contoh: Pasal 22C (2)
DPDsusunan (norma yg mengisi) – kedudukan (inti norma yg
memberikan status hukum)Pasal 19 (2) hanya susunan
DPRhilang inti norma.

4. lanjutan
 Norma mubadzir/tak bermanfaat, contoh: Pasal 19
(3) dan Pasal 22C (3)bersidang sedikitnya sekali,
Pasal 20 (2)RUU dibahas untuk mendapat
persetujuan bersama, dll.
 Kebakuan bahasa, contoh: Pasal 20A (2): Dalam
melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur
dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat Baku&sederhana: DPR mempunyai hak
interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat
dan hak-hak lain yg diatur dalam UUD ini.
 Rumusan norma yg konstitutif, seperti dalam Pasal
2 (1) UUD NRI 1945.

5. DPR
Pergeseran executive heavy menjadi DPR
heavy.
Mengapa muncul pasal yg mengatur ketentuan
lebih lanjut tata cara pemb. UU diatur dg UU?
Belum mengatur hak amandemen (perubahan)
dlm proses pemb. UU.
Kewajiban memuat UU dalam lembaran
negara.
Tiadanya batasan masa jabatan anggota DPR.
Fixasi jumlah anggota DPR walaupun ada
pertumbuhan penduduk.

6.  DPD bukan lembaga legislatif penuh.
 Ketentuan Pasal 22 (2) yg kental dg pendekatan politik
ketimbang pendekatan hukumkeanggotaan DPD
memperhatikan pertimbangan sepertiga anggota DPR.
Idealnya:
 Memperhatikan kepadatan penduduk rata-rata;
 Dapat ditetapkan anggota DPD dari tiap provinsi 3-5 orang.
 Pengaturan mengenai:
hak-hak DPD dan anggotanyahak tolak RUU inisiatif DPD.
Syarat-syarat menjadi anggota;
Imunitas anggota.
 Perlu dibangun konsepsi: DPD sbg cara mengikutsertakan
daerah dlm menentukan politik dan pengelolaan negara,
bukan sekedar persoalan-persoalan daerah.
DPD

7. MPR
MPR sebagai lembaga negara “absurd”.
Keanggotaan yang tidak mencemrinkan konsep dua
kamar.
Anomali kewenangan MPR:
Memilih Wapres jika kosong. Idealnya, harus diisi
oleh orang yg dipilih langsung melalui pemilu.
Jangka waktu 60 hari bersidang memilih pengganti
wapres sementara DPR&DPD dapat bersidang
sehari-hari, kecuali reses.
Memilih presiden dan wapres jika
kosongIdealnya dilakukan pemilu.
Arah ke depan: 1). Re-design kelembagaan MPR;
atau 2). Pembubaran MPR.

8. Checks and balances yg belum mewujud terkait
legislasi.
Pengetatan penetapan Perpu. Tambahan syarat
Perpu: hanya dapat dibuat jika DPR sedang tidak
bersidang (reses).
Anomali Presiden menunjuk wakil jika
kosong.kembalikan pada spirit demokrasi.
Anomali kursi presiden dan wapres diisi triumvirat jika
kosong.Idealnya, harusnya tetap dijaga jabatan tsb
dipangku oleh mereka yg dipilih rakyat.
Sumpah presiden berdasarkan “agama”, bagaimana dg
penganut kepercayaan?perlu dibaca/diakomodir
termasuk aliran kepercayaan.
PRESIDEN

9. Transparansi pengujian PUU di bawah UU di MA.
Mahkamah Konstitusi:
 Peluang penambahan “konsultasi RUU” pada
MK;
 Pengaduan konstitusional.
 Daya ikat putusan MK.
Optimalisasi peran KY dan pemisahan bab
kekuasaan kehakiman.
KEKUASAAN KEHAKIMAN

10. PENUTUP
• Minimnya pemahaman integral dari segi
bahasa, konsep, dan teori dalam rumusan
norma.
• Minimnya pendekatan sistematik integral
dalam menyepakati ketentuan baru.

11. TERIMA KASIH