Dokumen ini membahas ketatanegaraan Indonesia selama pandemi Covid-19, mencakup penerapan PSBB, penetapan Perpu, dan rencana new normal. PSBB dijalankan berdasarkan UU Kesehatan namun peran pemerintah daerah dibatasi. Dua Perpu ditetapkan meskipun tidak memenuhi syarat kegentingan dan DPR tidak bersidang. Rencana new normal mengkhawatirkan karena dapat membatasi kebebasan warga dan bertentangan dengan
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional, seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, dan suku bunga yang tinggi. Lebih khusus Kadin melihat adanya egoisme Kementerian/ Lembaga(K/L) dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Pemerintah membuat kebijakan sendiri sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha.
Kadin berharap K/L tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia saat ini. Kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk.
Anatomi Akademik Rancangan Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Produk Te...Universitas Trisakti
Powerpoint ini berisi terkait analisis singkat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Analisis Putusan PTUN Jakarta Terkait Pernyataan Jaksa AgungUniversitas Trisakti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus gugatan yang diajukan oleh Korban Peristiwa Semanggi I dan II. Di dalam putusannya, perbuatan Jaksa Agung dinyatakan melawan hukum.
Melihat Laku Ketatanegaraan di Tengah Pandemi Covid-19
1. MELIHAT LAKU
KETATANEGARAAN DI
TENGAH PANDEMI
COVID-19
Ali Rido
Dept. Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
Disampaikan pada Bincang Publik “Covid-19: Krisis Kepemimpinan, Krisis Tata Negara, dan
Krisis Kepemimpinan”, diselenggarakan oleh HMI Komisariat Hukum Trisakti, 27 Mei 2020.
2. BAGIAN I: PSBB
Kesehatan
PSBB
(UU No. 6/2018)
Penetapan PSBB
oleh Pem. Pusat
(Permenkes 9/2020)
Urusan Pem. Konkuren
yang bersifat wajib
(UU No. 23/2014 jo. UU
No. 9/2015)
PERAN IDEAL PEMDA
Kembalikan fungsi otonomi di
bidang kesehatan.
Pelibatan DPRD sebagai
kanalisasi aspirasi warga.
3. BAGIAN II: PENETAPAN PERPPU
+ 2 bulan 2 Perpu hilang hakikat keistimewaan Perpu dan berbahaya.
Anatomi Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan
Cacat formil: judul (lebih satu frasa), batang tubuh (memisahkan
sanksi), hingga penjelasan (memuat norma).
Cacat materiil: ketidakadilan (golongan atas yang diurus), peraturan
BI menegasikan hierarki dalam Pasal 7 (1) UU P3, dan hilangnya
rasionalitas pengujian penyalahgunaan wewenang (Pasal 27 (2).
Perpu No. 2/2020 terkait Pilkadaapa tidak cukup dg perubahan UU
No. 1/2014 jo. UU No. 1/2015?
4. lanjutan
Syarat penetapan Perppu:
Pasal 22 (1) UUD NRI 1945Kegentingan yang memaksa.
Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009:
1. Adanya keadaan/kebutuhan mendesak untuk
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan
UU;
2. UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi
kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan
cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan
yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk
diselesaikan.
5. lanjutan
Tambahan syarat penetapan perppuhanya dapat dibuat jika
DPR sedang tidak bersidang (reses). Alasan:
Logika Pasal 22 (2) UUD NRI 1945;
Fungsi dan wewenang DPR dapat bersidang setiap hari.
Catatan apakah Perppu tepat diuji MK:Babak awal Putusan
MK No. 138/PUU-VII/2009:
Constitutional disobedience dalam implementesi checks and
balances (DPR sbg pre-legislative review);
14 Perppu yang diuji, putusannya tidak ada satupun yang
permohonannya dikabulkan.
6. BAGIAN III: RENCANA PEMBERLAKUAN NEW NORMAL
“Saya ingin TNI/Polri ada
di setiap keramaian-
keramaian untuk lebih
mendisiplinkan
masyarakat”
(BBC News, 26 Mei 2020)
New normal atau model baru darurat sipil?
Catatan jika darurat sipil:
Tidak sesuai dg social context dan
ketatatanegaraan kini;
Kepentingan negara diutamakan,
sementara pemenuhan basic need
masyarakat cenderung dikesampingkan;
Basis Perpu No. 23/1959 kurang relevan
sebagai mitigasi pandemi Covid-19; dan
Anti mainstream kebijakan bagi
Indonesia.