1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pernyataan Jaksa Agung terkait kasus Semanggi I dan II melanggar hukum dan memerintahkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan di rapat DPR berikutnya sesuai fakta terkini. 2. Amar putusan menuntut Jaksa Agung untuk menjelaskan proses penyelidikan kasus Semanggi I dan II yang masih berlangsung oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

1. 1
SERI ANALISIS PUTUSAN PERADILAN
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TERKAIT PERNYATAAN JAKSA AGUNG
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI
(Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT)
Ali Rido
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta
A. Beberapa Fakta Penting di Persidangan
1. Pernyataan Jaksa Agung disampaikan pada tanggal 16 Januari 2020 saat rapat kerja
dengan Komisi III DPR RI.
2. Pernyataan Jaksa Agung mengutip dari hasil panitia khusus DPR RI yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 9 Juli 2001 yang menyatakan
peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM yang berat.
3. Keputusan rapat DPR tersebut, didasarkan pada proses voting, di mana terdapat 3
fraksi yaitu F-PDI P, F-PDKB, dan F-PKB yang menyatakan telah terjadi pelanggaran
HAM yang berat dalam peristiwa tersebut. Sementara 7 fraksi, yaitu Golkar,
TNI/Polri, PBB, PPP, Reformasi, KKI, PDU yang menyatakan tidak terjadi
pelanggaran HAM yang berat.
4. Pada 20 Februari 2008, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 18/PUU-
V/2007 yang pada pokoknya menyatakan: "... untuk menentukan perlu tidaknya
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas suatu kasus tertentu menurut locus dan
tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang
mencerminkan representasi rakyat yaitu DPR. Akan tetapi, DPR dalam
merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan
hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang memang berwenang untuk itu.
Oleh karena itu, DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh
hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang,
dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai
penyidik sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun 2000….”
5. Pada tanggal 27 Agustus 2001 Komnas HAM baru melakukan Penyelidikan atas
peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II berdasarkan surat No. 034/KOMNAS
HAM/VII/2001.
6. Dengan menggunakan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 1 angka 8 UU No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwa
objek sengketa berupa "pernyataan" sepanjang tidak tertulis adalah masuk kategori

2. 2
SERI ANALISIS PUTUSAN PERADILAN
perbuatan/tindakan pejabat administrasi peemrintah. Dengan demikian,
pernyataan Jaksa Agung dapat disengketakan dalam PTUN.
7. Sekalipun Jaksa Agung menyatakan bahwa peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II
bukan pelanggaran HAM yang berat, namun faktanya proses penyelidikan masih
berlangsung dan tidak erpengaruh terhadap objek sengketa (pernyataan Jaksa
Agung).
B. Tuntutan Penggugat dan Putusan Pengadilan
1. Terdapat empat tuntutan yang diajukan, namun yang paling pokok ialah dua
tuntutan yang intinya sebagai berikut:
a. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Jaksa Agung) dalam
Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan dengan Jaksa Agung pada
tanggal 16 Januari 2020, yang menyatakan: "...Peristiwa Semanggi I dan
Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan
bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat,
seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk
dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada
Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc
sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM...”,
adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat
pemerintahan;
b. Menghukum Tergugat (Jaksa Agung) untuk membuat pernyataan dalam rapat
kerja dengan DPR RI selanjutnya bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi
II merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan penyelidikan
Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti Semanggi I dan II yang dibentuk
pada 30 Juli 2001, segera setelah putusan ini dibacakan.
2. Terdapat empat amar putusan, namun sesungguhnya yang paling pokok hanya
dua amar putusan yang intinya adalah sebagai berikut:
a. Menyatakan Tindakan Pemerintah (Jaksa Agung) berupa penyampaian
pendapat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI
pada tanggal 16 Januari 2020 adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan
dan/atau pejabat pemerintahan;
b. Mewajibkan Tergugat (Jaksa Agung) untuk membuat pernyataan terkait
penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III

3. 3
SERI ANALISIS PUTUSAN PERADILAN
DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusan/keputusan yang
menyatakan sebaliknya.
C. Analisis Amar Putusan
1. Apabila memperhatikan amar putusan, Jaksa Agung sesungguhnya tidak diminta
untuk menarik pernyataan atau membuat pernyataan sebagaimana yang diminta
oleh Penggungat.
2. Berdasarkan amar putusan, Jaksa Agung hanya diminta untuk membuat pernyataan
dalam Rapat Kerja Komisi III DPR selanjutnya bahwa penanganan dugaan
Pelanggaran HAM berat peristiwa Semanggi I dan Semanggi II masih dilakukan
proses penyelidikan (keadaan sebenarnya).
3. Lantas hal-hal apa yang perlu dibuat pernyataan oleh Jaksa Agung dalam Rapat
Komisi III DPR selanjutnya. Apabila melihat fakta persidangan, Tergugat (Jaksa
Agung) menyampaikan keadaan yang sebenarnya terkait penanganan peristiwa
Semanggi I dan II saat ini adalah sebagai berikut:
a. Meskipun Laporan Panitia Khusus DPR RI dan Rekomendasi DPR RI kepada
Presiden RI merekomendasikan terhadap kasus Semanggi I dan Semanggi II
diselesaikan melalui peradilan Umum/Militer, Faktanya Tergugat tetap
menerima, melakukan penelitian berkas perkara serta memberikan petunjuk
atas Proses Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi ad hoc yang dibentuk
Komnas HAM telah untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Semanggi
I dan Semanggi II yaitu Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran (KPP), dimana
proses penyelidikan yang dilakukan KPP sampai saat ini masih terus
berlangsung;
b. Tergugat sebagai Penyidik perkara pelanggaran HAM yang berat tetap
melakukan koordinasi dengan penyelidik Komnas HAM;
c. KPP Komnas HAM selaku Penyelidik dan Tergugat selaku Penyidik juga telah
melakukan konsultansi dan koordinasi terkait penanganan perkara Semanggi I
dan Semanggi II;
d. Dalam Rapat Kerja dengan DPR RI tanggal 16 Januari 2020, Tergugat juga telah
menyampaikan kepada DPR RI bahwa terhadap penyelesaian pelanggaran HAM
berat, Kejaksaan berkomitmen untuk menyelesaikan sepanjang memenuhi
syarat formil dan materiil serta kelengkapan berkas perkara.
4. Berdasarkan amar putusan tersebut, maka uraian pada angka 3 di atas yang perlu
disampaikan oleh Jaksa Agung dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR
berikutnya.

4. 4
SERI ANALISIS PUTUSAN PERADILAN
5. Selain itu, dengan adanya tindakan konkret yang saat ini masih dilakukan oleh
Kejagung, seperti yang diuraikan pada angka 3, maka sesungguhnya pernyataan
Jaksa Agung yang lalu tidak berimplikasi terhadap timbulnya ketidakpastian hukum
dan mendelegitimasi penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM.