Powerpoint ini berisi terkait analisis singkat terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1. ANATOMI AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109
TAHUN 2012
Ali Rido| Dept. HTN| Fakultas Hukum Univ. Trisakti

2. PENDAHULUAN
terhadap PP No. 109 T
ahun
Bagaimana materi
muatan/substansi RPP?
Mengapa dilakukan perubahan
2012?

3. PEMBENTUKAN PUU YANG BAIK
DIMENSI MATERIIL
DIMENSI FORMIL
Pengayoman; 2). Keadilan; 3).
kejelasan tujuan; 2). kelembagaan
dan materi muatan; 4). dapat
▪ Mencerminkan asas-asas, a.l: 1).
Keseimbangan.
▪ Memenuhi asas-asas, a.l: 1).
atau pejabat pembentuk yang tepat;
3). kesesuaian antara jenis, hierarki,
dilaksanakan;
▪ Harmonis dan sinkron dg PUU, baik
secara vertikan maupun horizontal.
▪ Konsistensi rumusan pasal demi
pasal.
▪ Partisipatif dan akomodatif
▪ Telah ditetapkan dlm Program
Peny. PUU dlm jangka 1 tahun.
▪ Prioritaskan pembentukannya
berdasarkan delegasi.
▪ Naskah/Kajian/keterangan
akademik.

4. Si
ALASAN PERUBAHAN
Hukum (Legal
System)
stem
Legal Substance
Legal Structure
Legal Culture

5. ASPEK FORMIL
tidak disempurnakan→Istilah
▪ Bahasa PUU yang asing hanya digunakan di dalam
penjelasan (Lihat angka 254 Lamp. UU No. 12/2011). Yaitu antara lain dalam RPP:
✓ Pasal 4 ayat (2): “nicotiana tabacum dan nicotiana rustica”.
✓ Pasal 24 ayat (2): “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”,
“Special”, “Full Flavour”, “Premium”
▪ Inkonsistensi diksi dalam batang tubuh dan penjelasan RPP
.
✓ Pasal 10 (wajib uji kandungan nikotin): Diksi “wajib” →Penj.:
✓ Diksi “wajib” tapi tidak dibarengi dengan sanksi?
▪ Istilah yang belum didefinisikan dalam ketentuan umum
✓ Pasal 4 ayat (1): “Hasil” Produk Tembakau?
Diksi “keharusan”

6. ASPEK MATERIIL
▪ Konsideran menimbang huruf b →Khawatir sbg upaya lepas tanggungjawab negara
di bidang kesehatan: Apakah karena defisit BPJS Kesehatan?
– Pasal 10 UU No. 24/2011 ttg BPJS: Membayarkan manfaat dan/atau membiayai
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan social.
– Perlu memperhatikan Putusan MA No. 7 P/HUM/2020:
• “……kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan
program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat,….”
• "...melanggar asas pemberian pertimbangan secara adil dan berimbang (audi
et alterem partem).
“

7. Aspek Materiil…2
▪ Penyempitan kewenangan Pemda. →Pasal 1 angka 14
– RPP: Pemda adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
– UU Pemda: Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
▪ Pasal 17 ayat (4) →Pencantuman gambar&tulisan peringatan kesehatan 90%
–
–
“Implementasi” Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
“Paket Enam Strategis Penegndalian T
embakau” → Eliminasi iklan, promosi dan
pensponsoran tembakau.
– FCTC belum diratifikasi oleh Indonesia→”Haram” hukumnya dijadikan pijakan
(dasar) dalam pembentukan produk hukum.

8. Lanjutan Pasal 17 ayat (4)→Potensi Melanggar PUU yg lain
▪ FCTC dijadikan pijakan? Vis a vis Pasal 2 UU No. 12/2011 jo. UU No.
15/2019:
✓ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.
▪ Peringatan Kesehatan s/d 90%? →Potensial melanggar Pasal 66 huruf f
UU No. 20/2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis:
✓ Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup: tindakan lainnya yang
dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang
dan/atau produk tersebut.

9. Lanjutan…Pasal 17 ayat (4)→ Treatment yg diskriminatif?
▪ Pertimbangan Putusan MK No. 54/PUU-VI/2008:
✓
“…
tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk
dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan …., sehingga
rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok
dan tembakau.”
▪ Pertimbangan Putusan MK No. 6/2009
– “.. seluruh kemasan rokok juga telah mencantumkan kewajiban hukumnya untuk secara
transparan dan jelas dengan menulis kalimat-kalimat yang berkonotasi preventif..”
“…iklan rokok memiliki domain hukum sendiri-sendiri, dimana rokok masih merupakan
komoditas dan produk yang legal…”
“…membolehkan iklan promosi rokok adalah melanggar hak konstitusional, menurut
Mahkamah, tidak jelas ratio legis-nya.
–
–

10. PEDOMAN DARI MK TERKAIT IKLAN ROKOK
“Permasalahan hukum iklan rokok, tidaklah adil (unfair) apabila
pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan pada rokok
itu sendiri dan dampak negatif dari rokok semata dengan
mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif
kehidupan para petani tembakau, petani cengkeh, pelaku
industri rokok, industri iklan, industri perfilman, industri
percetakan, jasa transportasi….”

11. Aspek Materiil…3
▪ Delegasi blanko: Pasal 23: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor
Produk T
embakau tanpa mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin
T
ar… dikenakan sanksi administratif sesuai dengan PUU.
dan
– Aturan PUU yg mana?
– Ketentuan pasal blanko→UU No. 12/2011 melarang.
▪ Pasal 24 ayat (1): Larangan mencantumkan kata-kata yang bersifat promotif .
– Pertimbangan Putusan MK No. 6/2009: “…terlebih lagi kalau dikaji secara
mendalam iklan apa pun sebenarnya melanggar etika karena selalu
menyampaikan hal-hal yang menggiurkan konsumen…. selama promosi rokok
tetap tunduk pada peraturan yang berlaku maka promosi rokok haruslah
dibenarkan.

12. Aspek Materiil…4
Pasal 25 huruf d: Larangan menjual rokok dalam bentuk satuan batang
▪
–
–
Bagaimana nasib pedagang eceran?
Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan: ”Setiap orang berhak untuk hidup
kehidupannya.”
Sanksinya bagaimana?→potensial useless.
dan mempertahankan
–
▪ Pasal 36: Larangan memberikan sponsor dalam bentuk apapun.
✓
✓
Apa dasar melarang?
Putusan MK No. 54/PUU-VI/2008 menyatakan: “…tidak pernah menempatkan rokok sebagai
produk yang dilarang untuk dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk
diperjualbelikan…rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai
terhadap rokok dan tembakau.”
✓
✓
Pembatasan hak yg keliru, harusnya dengan UU (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
Melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (vide Pasal 5 UU No.
12/2011 jo. UU No. 15/2019).

13. TERIMAKASIH