Hasil penyuluhan komunitas mantan pekerja seks komersial.

1. IKHLAS
Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Vol. 2, No. 1, Juni 2023 ISSN: 2985-5187
Penyuluhan Hukum Kekerasan Fisik yang Sering Dialami oleh
Perempuan Komunitas Pekerja Seks Komersil
Nanda Aulia Rahmah Dharmayadi1
, Shagita Ayu2
, Nadya Putri Desyani 3
, Ester Vania4
,
Galih Kresnadi Anugerawan5
1,2,3,4,5
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
201000005@mail.unpas.ac.id 1
, 20100006@mail.unpas.ac.id 2
, 20100017@mail.unpas.ac.id 3
,
20100028@mail.unpas.ac.id 4
, 20100036@mail.unpas.ac.id 5
Abstract
Kata Kunci:
Kekerasan
Fisik
Perempuan
Violence is any act that causes physical or psychological pain. Then, which
cause or cause injury or death to a person or the people. Regarding physical
violence itself, it can be interpreted as violence that results in pain or serious
injury such as kicking, hitting or hitting other objects. Besides that, Legal
Counseling aims to provide an understanding to women with a background
as former prostitutes (Commercial Sex Workers) within the auspices of
comunity Kita Design regarding violence against women and to add insight
into the sanctions for violence regulated in the Criminal Code (KUHP).
Furthermore, this counseling method uses the Participatory Action Research
(PAR), lecture, discussion, question and answer methods. In this methods is a
research method that is carried out in a participatory manner among
community members in a grassroots community whose enthusiasm is to
encourage transformative actions to liberate society from the shackles of
ideology and power relations (changes in living conditions for the better).
The results of this legal counseling show that the role of extension workers is
categorized as very good in carrying out their duties as a catalyst,
communicator, consultant while as a motivator and educator is categorized
as good.
Abstrak
Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik
maupun psikis. Yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan cidera atau
matinya seseorang atau orang lain. Mengenai kekerasan fisik sendiri dapat
diartikan sebagai kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat
seperti menendang, memukul atau membenturkan anggota tubuh kebenda
lain. Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada para perempuan yang berlatar belakang sebagai mantan PSK (Pekerja
Seks Komersial) didalam naungan Komintas Kita Desain mengenai
kekerasan pada perempuan dan untuk menambah wawasan mengenai sanksi
kekerasan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang – undang Hukum
Pidana). Metode penyuluhan ini menggunakan metode Participatory Action
Research (PAR), ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ini adalah
metode penyelidikan untuk menjelaskan sesuatu yang dilaksanakan secara
partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah
yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif
melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi
kekuasan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Hasil penyuluhan
hukum ini menunjukkan bahwa peran penyuluh dikategorikan sangat baik
dalam menjalankan tugasnya sebagai katalisator, komunikator, konsultan
sedangkan sebagai motivator dan edukator dikategorikan baik.
Journal homepage: https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/ikhlas/index

2. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Corresponding Author:
Nanda Aulia Rahmah Dharmayadi
Fakultas Hukum
Universitas Pasundan
Email: nandaauliar5@gmail.com
1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum dalam artian bahwa hukum adalah landasan
normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan,
kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara
material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.
Namun kondisi riil dilapangan, bahwa warga masyarakat sampai saat ini masih
beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan
untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan
kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan
kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan masyarakat sadar
hukum tentunya ada beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau para pihak
yang memahami hukum, yakni dengan Penyuluhan Hukum, dimana penyuluhan hukum
merupakan sebuah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap
norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan
mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam
bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. (Garbiz, 2023)
Penyuluhan hukum dibutuhkan kepada masyarakat khususnya masyarakat marjinal.
Salah satunya adalah komunitas Kita Design, komunitas yang berada di Kota Bandung
yang berdiri pada tahun 2017. Komunitas ini bermula dari keprihatinan kepada sesama
perempuan, yang mana masih dapat banyak ditemukan perempuan muda maupun tua yang
bekerja sebagai pekerja malam atau PSK. Komunitas ini ingin membantu para perempuan
tersebut agar lepas dan dapat hidup lebih baik, hingga pada akhirnya komunitas ini
membantu dengan memperdayakan perempuan yang ingin merubah hidupnya dengan
mengadakan berbagai kelas salah satunya kelas menjahit, dan dari kelas tersebutlah
perubahan mulai terlihat dari para perempuan yang tergabung dalam komunitas kita design
tersebut.

3. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Disamping keberhasilan komunitas tersebut, para perempuan mantan pekerja
malam itu tetap membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai berbagai hal disekitarnya
salah satunya adalah hukum. Dilihat dari latar belakang sebagai mantan pekerja malam
atau PSK yang rentan akan berbagai tindakan kekerasan baik fisik maupun seksual. Oleh
karena itu, pada penyuluhan hukum ini kami memberikan pemahaman hukum mengenai
jenis - jenis kekerasa fisik pada perempuan.
Masyarakat terutama perempuan harus bisa memahami mengenai hak-hak mereka
di kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara memilih hak yang sama, Hak Asasi
manusia berlaku sama dan adil bagi setiap oran tanpa memandang gender. Kekerasan dapat
diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang
menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang
lain. UNICEF menyebutkan tindak kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan
sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata, terhadap seseorang,
orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau
memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah
perkembangan atau deprivasi.
Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3)
menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasui manusia dan kebebasan
dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Lalu, dalam Pasal 4 menyebutkan “Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”
Berdasarkan hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, tertuang
dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak
manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” (HAM, 1999)
Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai suatu
bentuk ketidadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasiyang timpang antara
perempuan dari laki-laki sebagai bentukan nilai dari norma sosial. (Ii & Publik, 2011)
Dalam perkara pidana, korban dan saksi berada dalam posisi yang kurang
menguntungkan, padahal keberadaannya sangat diperlukan untuk memberikan keterangan

4. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
dalam kapasitasnya sebagai saksi bagi korban, seringkali korban tidak diperhatikan rasa
keadilannya, bahkan korban sulit mendapatkan akses pemenuhan hak-hak hukumnya.
Dalam kerangka konstruksi sosial, keberadaan dan tanggapan korban terhadap realitas
peristiwa kejahatan atau viktimisasi terhadapnya merupakan konstruksi realitas kejahatan
atau proses penciptaan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan
birokrasi. kepentingan di dalamnya. Dengan demikian, realitas sosial perlindungan korban
dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh perumusan dan
pengoperasian peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.
Bentuk viktimisasi yang luas mencakup korban viktimisasi struktural. Menurut Gosita,
rumusan viktimisasi struktural adalah viktimisasi (mental, fisik, dan sosial) yang
disebabkan oleh ada atau tidaknya unsur-unsur struktur sosial tertentu dan pelaksanaannya.
Unsur kepentingan merupakan motivasi masyarakat untuk melakukan viktimisasi
structural. (Indah, 2014)
Mengapa kami mengambil KUHP sebagai dasar hukum penyuluhan hukum kami karena
Indonesia dahulunya dijajah oleh belanda lalu belanda menerapkan hukum kolonial
belanda. yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Setelah Indonesia merdeka,
KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal
yang tidak relevan lagi. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada
masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van
Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian
dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pada dasarnya Indonesia menganut dasar hukum Kitab Undang – undang Hukum
Pidana (KUHP) maka dari itu Penyuluhan Hukum ini menggunakan KUHP sebagai kiblat
atau acuan untuk mendapatkan keadilan dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat
diluar sana tentang hukum yang berlaku di Indonesia.
Penyuluhan Hukum ini menggunakan KUHP BAB 20 tentang Penganiayaan dari
pasal 351 – 354 yang menjelaskan tentang ancaman hukuman dari kekerasan fisik yang di
bagi menjadi 3 bagian yaitu ada ringan, biasa dan berat.
Contoh kasus nyata kekerasan fisik terhadap perempuan menimpa salah satu anggota dari
komunitas mantan PSK ini. Pelaku tindak kekerasan tidak lain adalah suaminya sendiri.
Hal yang memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut ialah karena faktor emosi

5. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
suami yang tidak bisa dikendalikan. Alasannya, karena sang istri sering tertidur diwaktu
maghrib akibat merasa kelelahan setelah seharian bekerja hingga tidak melayani kebutuhan
suaminya seperti tidak menyajikan makanan untuk suaminya. Akibat hal tersebut, suami
seringkali melakukan kekerasan terhadap istrinya seperti mendorong dan memukul.
Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, permasalahan utama penyuluhan ini
adalah:
Apa metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
Bagaimana data peningkatan kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan di Indonesia
pada saat ini.
Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia bagi perempuan yang menjadi korban dari
kekerasan fisik.
2. METODE PENELITIAN
Metode Pelaksanaan
Participatory Action Research (PAR) adalah metode riset yang dilaksanakan secara
partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas aras bawah yang
semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan
masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasan (perubahan kondisi hidup yang
lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama,
yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan
dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi
transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota
komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri. (Jakarta, 2013)
a. Metode Ceramah
Yang dimaksud dengan ceramah dalam metode pembelajaran di sini adalah
penyampaian materi pelajaran secara langsung melalui penuturan lisan atau
komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan disebut juga dengan pidato. Metode ini
kami pilih agar lebih memudahkan para audience untuk menangkap materi yang kami
sampaikan dengan jelas. (Wirabumi, 2020)
b. Metode Diskusi
Metode diskusi adalah suatu kegiatan belajar mengajar dalam bentuk
tukar pendapat dari pertanyaan - pertanyaan yang ada, baik dari siswa secara individual
atau secara kelompok maupun dari guru sehingga diperoleh suatu kesepakatan bersama

6. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
dari permasalahan yang dikaji. Metode diskusi ini kami pilih tujuannya yaitu
menumbuhkan motivasi untuk berpikir kritis dan bisa menghargai pendapat audience yang
lain. (Irwan, 2018)
c. Metode Tanya Jawab
Metode tanya jawab biasanya baik untuk maksud - maksud yang diperlukan
untuk menyimpulkan atau mengikhtisarkan pelajaran atau materi yang dibaca.
Metode Tanya Jawab ini kami pilih agar para audience memberikan respon setiap
aktivitas atau pembelajaran dari pemateri, dan dapat mengevaluasi materi-materi
yang belum dapat dipahami dengan jelas oleh para audience. (Ependi, 2018)
3. PEMBAHASAN
Jadwal Penyuluhan Ke Komunitas Mantan Psk
No HARI/TANGGAL WAKTU TEMPAT
1 Rabu, 07 Juni 2023 09:30 – 12:00 WIB Kita Design, jl. Cihampelas No.
186, Kota Bandung
Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan
terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara:
Tentang Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023:
1. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun
sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun
dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas
Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti
rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari.
2. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender
(KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di
ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804
kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai
61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus
dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu,
kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan
peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022.

7. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
3. Tingkat respon pengembalian formulir Catahu naik sebesar 25% (137 lembaga) jika
dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir
yang dikirimkan.
4. CATAHU tahun 2023, mencoba mengumpulkan sumber data baru dari Badan
Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI,
kedua sumber data ini dilakukan bertujuan agar Lembaga-lembaga negara makin
banyak yang berpartisipasi dalam menghadirkan data kekerasan terhadap
perempuan dalam CATAHU, namun belum dapat dikompilasi karena format
informasi yang berbeda.
5. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan
kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan
(2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35, 72%). Sedangkan
data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001
kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Jika dilihat
lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik,
kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal
yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data
tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling
banyak berbentuk fisik.
6. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal
terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus.
Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya.
a. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya Kekerasan oleh
Mantan Pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya
Kekerasan terhadap Istri (622 kasus), Kekerasan Dalam Pacaran (422
kasus), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), KDRT/RP lain
seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat
lain (111 kasus), dan Kekerasan Mantan Suami (90 kasus). Bentuk
kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan
psikis.
b. Sementara kekerasan di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak
869 kasus, disusul kekerasan di tempat tinggal (136), kekerasan di tempat
kerja (115), kekerasan di tempat umum (101), kekerasan di tempat

8. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
pendidikan (37), kekerasan di fasilitas medis 6 kasus, kekerasan di tempat
kerja luar negri (pekerja migran) 6 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 6
kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik adalah
kekerasan seksual.
c. Kekerasan di ranah negara, kasus yang tertinggi adalah perempuan
berhadapan dengan hukum (35 kasus), selanjutnya konflik Sumber Daya
Alam (SDA) (11 kasus), kekersaan terhadap perempuan dengan pejabat
negara, penggusuran, dan konflik agraria masing - masing 5 kasus,
diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik 3 kasus, kekerasan
terhadap perempuan dalam adminduk 2 kasus, intimidasi oleh Pemda 1
kasus, dan kebebasan beragama/berkeyakinan 1 kasus.
7. Dari 9806 kasus yang ditangani oleh Lembaga layanan, jenis kekerasan terhadap
perempuan yang tercatat:
a. Kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal sebanyak 8172 kasus.
diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran (3528 kasus), kekerasan
terhadap istri (3205 kasus), kekerasan terhadap anak perempuan (725
kasus), KDRT RP lain (421 kasus), kekerasan mantan pacar (163 kasus),
kekerasan mantan suami (47 kasus) dan kekerasan lainnya di ranah personal
83 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan
fisik.
b. Kasus yang terjadi di ranah publik sebanyak 1634 kasus, diantaranya
kekerasan di tempat umum 498 kasus, kekerasan di dunia pendidikan 355
kasus, kekerasan di tempat tinggal 353 kasus, kekerasan di tempat kerja 93
kasus, kekerasan di ranah siber 79 kasus dan kekerasan di tempat medis 1
kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 255 kasus. Bentuk kekerasan yang
paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. (Quispe, 2023)
4. PEMBAHASAN
Kekerasan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik
maupun psikis. Yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan cidera atau matinya
seseorang atau orang lain. Mengenai kekerasa fisik endiri dapat diartikan sebagai
kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat seperti menendang, memukul
atau membenturkan kebenda lain.

9. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Kekerasan fisik terhadap perempuan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa
sakit atau luka terhadap fisik yang dapat menyebabkan cidera atau matinya seseorang
dengan perempuan sebagai sasaran dari kekerasan tersebut.
Kekerasan fisik termasuk sebuah tindakan penganiayaan. Dalam KUHP BAB 20
tentang Penganiayaan dari pasal 351 – 354 yang menjelaskan tentang ancaman hukuman
dari kekerasan fisik yang di bagi menjadi 3 bagian yaitu ada ringan, biasa dan bera. Pasal
351 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa yang melakukan tindak penganiayaan dapat
dikenakan hukuman penjara selama 2 tahun, apabila meninggalkan luka berat maka pelaku
dapat dituntut dengan hukuman pidana penjara 5 tahun dan apabila penganiayaan tersebut
menyebabkan kematiaan dapat dikenakan hukuman mati. Penganiayaan Ringan dimana
tindakan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaannya maka pelaku dituntut dengan pasal 352 KUHP dengan hukuman pidana
penjara selama 3 bulan. Lalu Penganiayaan berencana dikenakan pasal 353 KUHP dengan
ancaman pindaana penjaara 4 tahun, dan apabilan tindak penganiayaan tersebut merupakan
penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat terhadap korban maka diancam dengan
Pasal 354 KUHP yaitu ancaman pidana penjara selama 8 tahun atau apabila menyebabkan
kematian pelaku diancam dengan pidana 9 tahun penjara.
Semua Sesi dari Penyuluhan Hukum Komunitas Marginal.
Gambar 1 wawancara dengan pengurus komunitas kita design
Sebelum sesi penyuluhan dimulai, ibu Santi sebagai penanggungjawab dan
pengurus dari komunitas mantan PSK atau kita design menceritakan sejarah awal kita
design berdiri, alasan didirikannya, kejadian buruk yang dialaminya saat blusukan ke
lapangan membantu wanita-wanita malam tersebut untuk meninggalkan pekerjannya saat
itu dan mengajak untuk mendapatkan pekerjan yang lebih baik lagi. Hingga saat ini, kita
design terus berkembang dan tetap berdiri kokoh.

10. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Gambar 2 pemaparan materi
Sebelum masuk ke sesi pertama dari kegiatan penyuluhan kami, ibu Leni sebagai
dosen Clinical Education memberikan sedikit materi melalui media papet yang berkaitan
dengan topik materi yang akan kami bawakan yaitu kekerasan-kekerasan fisik yang sering
terjadi pada perempuan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kerja sama antara dosen dan
mahasiswa hukum dalam kegiatan penyuluhan hukum komunitas marginal.
Gambar 3 sesi perkenalan anggota kelompok
Di sesi pertama ini, kami masing-masing anggota kelompok memperkenalkan diri,
asal universitas, dan juga menjelaskan kepada ibu-ibu maksud dari tujuan kami untuk
bertemu dan berbincang-bincang dengan ibu-ibu tersebut.

11. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Gambar 4 games (Ice breaking)
Sesi kedua, kami dan ibu-ibu tersebut bermain games atau ice breaking dengan
menunjukkan dan memberikan pertanyaan mengenai 7 gambar-gambar yang telah
disiapkan oleh kami, gambar-gambar yang ditunjukkan sesuai dengan topik materi yang
kami bawakan yaitu kekerasan fisik yang sering di dapatkan pada wanita. Seperti gambar
perempuan sedang dipukul oleh seseorang laki-laki.
Gambar 5 sesi penayangan video
Di sesi ketiga ini, kami menayangkan video tentang kekerasan-kekerasan fisik yang
sering terjadi pada perempuan dan anak. Juga menginstruksikan kepada ibu-ibu tersebut
agar memperhatikan dan menonton video tersebut dengan teliti, karena akan ada 2
pertanyaan berkaitan dengan video yang telah ditonton oleh ibu-ibu tersebut, yang lalu
kami ajukan kepada ibu-ibu tersebut, dan yang bisa menjawab dari pertanyaan yang
diajukan akan mendapatkan hadiah 1 buah pensil dan lipstick.

12. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Gambar 6 memaparkan materi yang telah disiapkan
Sesi keempat, dimana di sesi ini kami memaparkan materi dengan topik materi
kekerasan fisik yang sering terjadi pada perempuan, yaitu pengertian dari kekerasan fisik,
jenis-jenis kekerasan, macam-macam luka yang ditimbulkan dari kekerasan fisik yang
sering didapat-kan oleh perempuan, hukum yang mengatur dan hukuman yang akan
didapatkan pelaku apabila telah melakukan penganiayaan ke orang. Alasan kami sangat
ingin membawakan topik materi ini, karena dari tahun ke tahun kekerasan pada perempuan
semakin meningkat, bukannya sebaliknya. Dan hampir sebagian korban dari kekerasan
fisik tidak melaporkan pelakunya karena beberapa faktor, yaitu rasa takut akan
mendapatkan penganiayaan lagi dengan lebih parah disaat prosesnya sedang berjalan, dan
apabila korban berlindung ke orang sekitarnya ditakut-kan orang yang menolongnya
menjadi korban juga, bukan hanya itu saja korban juga takut prosesnya akan memakan
waktu lama atau tidak ada kejelasan mengenai proses selanjutnya. Sehingga, kami
berharap dengan memaparkannya materi ini, apabila ibu-ibu tersebut atau lingkugan
sekitarnya ada yang menjadi korban dari kekerasan fisik, agar tidak memiliki rasa takut
untuk melaporkan dan mendapatkan keadilannya.

13. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
Gambar 7 brainstorming
Sesi kelima, dimana disesi ini kami menggunakan metode brainstorming, yaitu
mengajukan pertanyaan tentang kekerasan fisik, jenis-jenis dari kekerasan fisik yang sering
terjadi, luka-luka yang disebabkan dati kekerasan, hukum yang mengatur mengenai
kekerasan fisik berikut dengan contoh nyatanya dengan menggunakan media gambar-
gambar yang telah kami siapkan. Dan yang dapat menjawab dari pertanyaan yang telah
kami ajukan secara lisan, akan mendapatkan hadiah, yaitu satu buah pensil alis dan
lipstick.
Gambar 8 evaluasi
Sesi keenam, setelah bermain games, penanyangan video, memaparkan materi,
brainstorming, disesi ini kami mengevaluasi kepada ibu-ibu dengan cara mengajukan 2
pertanyaan mengenai materi-materi yang telah kami paparkan di sesi-sesi sebelumnya. Sesi
evaluasi ini yang akan memberikan sinyal dan meyakin-kan kami bahwa materi-materi
yang telah kami paparkan di sesi sebelumnya dipahami dan bermanfaat oleh ibu-ibu

14. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
tersebut. Bagi yang dapat menjawabnya akan diberikan hadian, yaitu 1 pensil alis dan
lipstick.
Gambar 9 penutup
Sesi ketujuh, merupakan sesi terakhir yang mana disesi ini kami mengucapkan
terima kasih kepada ibu-ibu tersebut karena telah mau menerima kami dengan baik, ikut
berpartisipasi di setiap sesinya dan meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang
telah kami ucapkan sepanjang sesi. Bukan hanya itu saja, disesi ini kami saling
memberikan pesan dan kesan terhadap penyuluhan hukum yang kami lakukan, kesan yang
diberikan oleh ibu-ibu tersebut membuat kami tersentuh dan pesan yang diberikan untuk
kami membuat kami belajar untuk lebih mensyukuri apa yang kami punya saat ini,
termotivasi, juga meningkatkan semangat kami dalam menuntut ilmu agar dapat membantu
sesama manusia.
5. KESIMPULAN
Penyuluhan hukum yang kami gunakan ialah metode Participatory Action Research (PAR)
yang dimana metode ini dilaksanakan secara partisipatif antara warga masyarakat suatu
komunitas arah bawah yang semangatnya mendorong terjadinya aksi – aksi transformative
melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan
(perubahan konsisi hidup yang lebih baik). Disini ada tiga bagian yang kami gunakan juga
untuk penyuluhan hukum ini yaitu ada metode ceramah, metode diskusi dan metode tanya
jawab. Catatan data kekerasan fisik yang dialami perempuan mengalami penurunan
pengaduan pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu 459.094 menjadi 457.895.
Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 437 dari 4322 kasus.
Yang apabila di rata – rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17
kasus/hari. Dari 9806 kasus yang ditangani oleh Lembaga Layanan, Jenis kekerasan

15. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
terhadap perempuan yang tercatat adalah kasus diranah personal 8172 kasus, diantaranya
kasus kekerasan dalam pacar 3528 kasus, kekerasan terhadap istri 3205 kasus, kekerasan
terhadap anak perempuan 725 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 421 kasus, kekerasan
mantan pacar 163 kasus, kekerasan mantan suami. 47 kasus, dan kekerasan lainnya diranah
personal 83 kasus. Bentuk kekerasan paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik.
Kekerasan fisik diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Bab XX tentang
penganiayaan dari pasal 351, 352, 353 dan 354 KUHP.
LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

16. IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa ISSN: 2985-5187
DAFTAR PUSTAKA
Ependi, S. (2018). 256 Metode Tanya Jawab, Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Samsul
Ependi. Primary : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Riau, 7(2), 256–264.
Garbiz, A. (2023). Anies Dijegal, Kita Tetap Santuy Kawan! 21 Juni.
https://www.kompasiana.com/alimudingarbiz/649270b510d8e0074e287382/anies-
dijegal-kita-tetap-santuy-kawan
HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 39, 1–45.
Irwan, I. (2018). Penerapan Metode Diskusi dalam Peningkatan Minat Belajar. IQRO:
Journal of Islamic Education, 1(1), 43–54. https://doi.org/10.24256/iqro.v1i1.312
Jakarta, L. (2013). Participatory Action Research (PAR). 25 oktober.
https://bantuanhukum.or.id/participatory-action-research-par/
Quispe, J. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023
Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara. 4(1), 88–100.
Wirabumi, R. (2020). Etode embelajaran eramah. Annual Conference on Islamic Education
and Thought, I(I), 105–113.