Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal terbagi menjadi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Secara vertikal, kekuasaan dibagi berdasarkan tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi.

2. PEMBAGIAN
KEKUASAAN
PEMISAHAN
KEKUASAAN
Lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri
sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama
Lembaga terbagi atas beberapa bagian namun tidak
dipisahkan dan terdapat koordinasi atau kerjasama
antar lembaga tersebut

3. PEMBAGIAN KEKUASAAN INDONESIA
MENURUT UUD 1945
HORIZONTAL
VERTIKAL

4. H O R I Z O N TA L
Pembagian kekuasaan negara yang sederajat
KEKUASAAN
KONSTITUTIF
KEKUASAAN
EKSEKUTIF
KEKUASAAN
LEGISLATIF
KEKUASAAN
YUDIKATIF
KEKUASAAN
EKSAMINATIF
KEKUASAAN
MONETER

5. KEKUASAAN KONSTITUTIF
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
Mengubah dan menetapkan UUD 1945.
Diambil dari DPR dan DPD
KEKUASAAN EKSEKUTIF
Menjalankan UU dan
penyelenggaraan pemerintahan
negara

6. KEKUASAAN LEGISLATIF
Membentuk UU
Pasal 20 ayat (1)
Periode 5 Tahun, berdasarkan pemilu diambil dari partai politik
KEKUASAAN YUDIKATIF
Pasal 24 ayat 2 UUD 1945
Kekuasaan kehakiman  menegakkan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan

7. MAHKAMAH AGUNG
MA adalah sebuah lembaga tinggi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
UUD 1945 pasal 24 ayat 2
Badan peradilan yang meliputi: peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, peradilan tata usaha negara
Tu gas Mah kamah Agu n g
Mengadili pada Tingkat Kasasi
Menguji Peraturan Perundang-Undangan
Menjadi Pengawas Tertinggi Penyelenggaraan Peradilan
Mengawasi Hakim di Semua Lingkungan Peradilan
Memberi Pertimbangan Hukum pada Presiden
Dll

8. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan
tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim
karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai
dengan UU

9. MAHKAMAH KONSTITUSI
• Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
• Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
• Memutus Pembubaran Partai Politik
• Memutus Pembubaran Partai Politik
• Memberi Putusan Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden
T u g a s M K

10. KEKUASAAN EKSAMINATIF
Pasal 23 E ayat 1
Memeriksa pengelolaan / investigatif dan tanggung jawab tentang
keuangan negara
BPK bebas dan mandiri
Terdiri dari ketua, wakil dan 7 kelompok anggota

12. KEKUASAAN MONETER
Bank Sentral
Pasal 23 D UUD 1945
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara
kestabilan nilai rupiah

13. VERTIKAL
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang daitur dalam undang-undang”
ASAS DESENTRALISASI
Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat”.
Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya,