Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum tata negara Indonesia yang mencakup asas negara kesatuan, negara hukum, demokrasi, dan pembagian kekuasaan beserta mekanisme checks and balances. Asas-asas tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antar lembaga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

1. Ali Rido
Departement of Constitutional Law
Trisakti University, Jakarta.

2. Pengertian asas
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas Negara Kesatuan.
Asas Negara Hukum.
Asas Demokrasi (Kedaulatan Rakyat).
Asas Pembagian Kekuasaan dan Checks and Balances.

4. ASAS
Sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
Suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan
cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada
serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan
itu.

5. Asas Negara Kesatuan.
Asas Negara Hukum.
Asas Demokrasi.
Asas Pembagian Kekuasaan dan Checks and Balances.

6. ASAS NEGARA KESATUAN
Pengaturan
di tangan
pusat
Hub. Pusat &
Dearah
Kepala Negara &
Konstitusi Tunggal
Kekhususan &
Keberagaman diakui
Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas PembantuanOtonomi

7. Negara Hukum
Pemerintah &
Masyarakat
Rechstaat
Rule of Law
Pembentukan
Hukum
Syarat Formil-
Materiil
M
A
C
H
S
T
A
A
T

8. Alasan Negara Hukum
Kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum
Tuntutan perlakuan yang sama
Legitimasi demokrasi
Bentuk Negara Hukum
Negara hukum formal: a) menitik beratkan pada indiviadualisme; b) negara
sebagai nachwachtersstaat (penjaga malam).
Negara hukum materiil: a) dituntut mewujudkan welfare state; b) negara
turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh pasif.

9. Jaminan hak dan kewajibanharus seimbang
Implementasi asas perwakilankekuasaan dari, oleh
dan untuk rakyat
Adanya mekanisme pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan negara
Adanya transparansi
Rotasi kekuasaanPemilu

10. Full
Power
Full
Authority
Corruption
Lord Acton: Power tends to corrupt, absolute power corrupt
absolutely.
Perlu dipisah kekuasaan sebagai pembatas kegiatan pemerintahan
(lembaga negara).

11. John Locke: Two Treatises on Civil Government.
Legislatif
•Kekuasaan membuat undang-undang.
Eksekutif
•Kekuasaan melaksanakan undang-undang.
Federatif
• Kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan
damai, membuat perserikatan dan alliansi serta segala
tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

12. Montesquieu: The Spirit of Laws
•Membuat UU (law
making).Legislatif
•Melaksanakan UU (law
executing).Eksekutif
•Mengawasi Pelaksanaan UU
(law adjudicating).Yudikatif

13. Legislatif dan Eksekutif
• Jika dipegang oleh satu orang atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada
kebebasan sehingga warga negara akan khawatir jika raja atau senat yang
membuat UU tirani akan memerintah mereka secara tiran
Yudikatif
• Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan
kekuasaan eksekutif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga
negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi
pembuat hukum.
• Jika hakim disatukan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim bisa menjadi
penindas.

14. Checks and Balances
Checks (Kawal/Kendali):
mekanisme kelembagaan yang
mencegah penggunaan kekuasaan
secara mutlak/absolut
Memisahkan kekuasaan
dan membaginya ke
lembaga yang berbeda-
beda.
Balances (seimbang): proporsi kewenangan lembaga
pemerintah hendaknya seimbang sehingga proses pembuatan
keputusan tidak didominasi oleh pihak / lembaga tertentu.

15. Menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan
sentralisasi kekuasaan.
Mencegah terjadinya overlapping antar kewenangan yang
ada.
Agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan
dikontrol dengan sebaik-baiknya