ppt aspek hukum pailit

1. KEPAILITAN,PKPU,
PENGADILAN NIAGA
KELOMPOK 5
• RIAN RADJIANSYAH
• RADEN MUHAMMAD MAULADANI
• NISRINA SOLIHAH HABIBAH

2. pengurusan harta
pailit
Penundaan
Kewajiban
Pembayaran Utang
(PKPU)
Pengadilan Niaga
DAFTAR ISI
Pengertian dan
sejarah kepailitan
Akibat di
jatuhkannya Pailit

3. Pengertian Kepailitan berdasarkan UU nomor 37 tahun 2004 Pasal 1 angka
1 yaitu :
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang
ini. Dengan kata lain Kepailitan adalah suatu keadaan debitor dalam
keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. sedangkan pailit
dapat diartikan sebagai suatu keadaan debitor dalam keadaan berhenti
membayar utang karena kar tidak mampu.
Pengertian Kepailitan

4. Pailit, Faillet (dalam bahasa Belanda), atau bankrupt (dalam bahasa Inggris). Masalah pailit sebagaimana
peraturan lainnya dirasakan sangat penting keberadaannya, mengingat pada tahun 1997 ketika krisis
ekonomi melanda Indonesia sehingga hampir seluruh sendi ekonomi rusak. Perkembangan perekonomian
global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Dalam rangka
menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum
ekonominya termasuk hukum kepailitan.
Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut
sistem hukum Eropa Kontinental. Jika dilihat dari perkembangannya, hukum kepailitan mendapat pengaruh
yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon. Sistem hukum Eropa Kontinental tidak diterapkan secara
murni dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia.
Perkembangan sejarah hukum kepailitan di Indonesia cukup panjang yang dapat dibagi menjadi 4 Fase yaitu:
1. Zaman Pendudukan Belanda
2. Zaman Pendudukan Jepang
3. Zaman Republik Indonesia
4. Zaman Krisis Moneter
Sejarah
kepailitan

5. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004 yang mengatur:
Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk
dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
Oleh karenanya, akibat hukum pailit bagi orang perseorangan adalah ia demi hukum kehilangan haknya
untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Adapun “tanggal putusan” yang dimaksud dihitung sejak
pukul 00.00 waktu setempat. Jadi, misalnya putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2022
pukul 13.00 WIB, maka putusan dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 17 Februari 2022.[6]
Dengan jatuhnya putusan pernyataan pailit maka terjadilah sita umum kepailitan. Seluruh harta orang
perserorangan yang dinyatakan pailit akan dilakukan pengurusannya dan pemberesannya oleh Kurator di
bawah pengawasan Hakim Pengawas, digunakan sebagai jaminan bersama untuk para kreditur.
Akibat Di Jatuhkannya Pailit

6. Pengurusan Harta Pailit
Diajukan oleh debitur (yang
berutang) atau kreditor
(yang berpiutang) kepada
Pengadilan Niaga.
Permohonan harus
memenuhi persyaratan yang
diatur dalam UU Kepailitan.
1.
Sejak putusan ini, debitur
kehilangan haknya untuk
mengurus hartanya sendiri.
1.Permohonan
Pailit:
2.Putusan Pailit
3.Penunjukan
Kurator
Pengurusan harta pailit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan).
4. Rapat
Kreditur 5.Penjualan Harta
Pailit
6. Pembayaran
Piutang Kreditor
Kurator akan menjual harta pailit
untuk melunasi piutang para
kreditor.Penjualan harta pailit harus
dilakukan dengan cara yang lelang.
Kurator adalah pihak yang
berwenang untuk
melakukan pengurusan dan
pemberesan harta pailit.
6. Pembayaran
Piutang Kreditor
7. Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah proses
pemulihan kemampuan
debitur untuk melunasi
piutangnya.

7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) adalah sebuah proses hukum yang
mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan
keuangan untuk menunda pembayaran utang
kepada kreditur.
Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian
antara debitur dan kreditur. Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU
menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat
kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana
perdamaian.

8. Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan
umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap
perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU)
Kewenangan Pengadilan Niaga:
• Perkara Kepailitan: Proses hukum yang mengakibatkan debitur (yang berutang) dinyatakan pailit
dan hartanya dilikuidasi untuk membayar utang kepada kreditor (yang berpiutang).
• Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU): Proses hukum yang memungkinkan
debitur dan kreditor untuk mencapai perdamaian tentang cara pembayaran utang.
• Sengketa-sengketa komersial lainnya: Seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI)
dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

9. • Debitur memiliki dua atau
lebih kreditor.
• Total piutang kreditor
tidak kurang dari Rp1
miliar.
• Debitur tidak dalam
keadaan pailit.
1. Permohonan PKPU
2. Putusan PKPU Sementara
3. Rapat Kreditur
4. Perdamaian
5. Penundaan Pembayaran
Utang
6. Pailit
Syarat-syarat
PKPU
Proses PKPU
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU)

10. KESIMPULAN
kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) adalah dua proses hukum yang berbeda
yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang
piutang.
Kepailitan adalah proses hukum yang mengakibatkan
debitur (yang berutang) dinyatakan pailit dan hartanya
dilikuidasi untuk membayar utang kepada kreditor (yang
berpiutang). PKPU adalah proses hukum yang
memungkinkan debitur dan kreditor untuk mencapai
perdamaian tentang cara pembayaran utang.

11. TERIMA KASIH.