Dokumen tersebut membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia, meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari presiden, MPR, DPR, MA, dan MK, sementara pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

1. Kelompok 2
•Andrawan
Erlang
•Erica Nursanti
•Haekal Dwiputera
•Henokh Rostiyanti
•Idecia Amely
•Khofifah Fauzia A.
•Mishael Stefan
•Salwa Ghufrani
X MIA 6
SMAN 1 BEKASI
Tahun Ajaran 2013/2014

2. Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
Presiden beserta para menteri.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai badan eksekutif daerah.

3. PEMERINTAHAN
PUSAT

4. PRESIDEN
Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara
Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh
wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan
eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.
•
•
•
•
•
•
•
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan
atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa)
Menetapkan Peraturan Pemerintah
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR

5. •
MPR
Tugas dan wewenang MPR yang di atur dalam Pasal 3 dan Pasal 8
ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.
1.Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2.Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3.Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;
4.Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya;
5.Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti
secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon
Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

6. Struktur dan Fungsi MPR
Struktur MPR di bentuk berdasarkan pemilihan langsung legislatif
yang juga secara bersamaan dalam penetapan anggota DPR. Berikut
adalah struktur anggota MPR serta fungsi MPR yang di atur oleh
Undang Undang:
• Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang
¬undang.
• Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di ibu kota negara.
• Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan
suara yang terbanyak.

7. TUGAS MPR
•
•
•
•
••
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
Memilih Wakil Presiden

8. Hak anggota
• Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
• Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
• Memilih dan dipilih.
• Membela diri.
• Imunitas.
• Protokoler.
• Keuangan dan administratif.
Kewajiban anggota
• Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
• Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan.
• Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

9. DPR
• DPR
mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran,
dan pengawasan yang dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat.
• DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak
interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak
menyatakan pendapat.

10. Hak anggota
• Anggota DPR mempunyai hak:
• mengajukan usul rancangan undang-undang
• mengajukan pertanyaan
• menyampaikan usul dan pendapat
• memilih dan dipilih
• membela diri
• imunitas
• protokoler
• keuangan dan administratif

11. Kewajiban anggota
• Anggota DPR mempunyai kewajiban:
• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
• melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menaati peraturan perundangundangan
• mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
• mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan
• memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
• menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
• menaati tata tertib dan kode etik
• menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
• menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara
berkala
• menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
• memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di
daerah pemilihannya

12. Tugas dan wewenang DPR adalah
1.
2.
3.
4.
5.
membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang;
menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang
diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu serta
mengikutsertakannya dalam pembahasan;
memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan,dan agama;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan
pemerintah;

13. MA
Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari
pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara.
Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung ( MA )
• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan olehUndang-Undang
• Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
• Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden
membergrasi dan rehabilitasi.
• Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh
tingkat pengadilan
• Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU.

14. Kewajiban dan wewenang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban
dan wewenang MA adalah:
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh Undang-Undang
• Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
• Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden
memberikan grasi dan rehabilitasi
•

15. Fungsi Anggota Mahkamah Agung ( MA )
•
•
•
•
•
•
Fungsi peradilan
Fungsi Pengawasan
Fungsi Mengatur
Fungsi Nasihat
Fungsi Adminstratif
Fungsi lain-lain

16. Hak Mahkamah Agung ( MA )
• berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundangundangan di
bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang;
• mengajukan tiga orang anggota hakim
konstitusi
• memberikan pertimbangan dalam hal presiden
memberi grasi dan rehabilitasi.

17. MK
•
•
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Kedudukan
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Tugas Mahkamah Konstitusi ( MK )
•
•
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai
politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut
UUD 1945.

18. Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK )
•
•
•
•
•
•
•
•
Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara, yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
Memutus pembubaran partai politik
Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( MK )
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a) penghianatan terhadap negara
b) korupsi
c) penyuapan
d) tindak pidana lainnya
atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Hak Mahkamah Konstitusi ( MK )
1. Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU)
2. Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU)
3.Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU)
4.Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar
lembaga)
5.Pemerintah (untuk pembubaran partai politik)
6.Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota
DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu)

20. •Tugas Pokok dan Fungsi
1. Panitera
• Panitera merupakan jabatan fungsional yang menjalankan
tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi,
fungsi Panitera menyelenggarakan tugas teknis administratif
peradilan sebagaimana berikut:
• koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah
Konstitusi;
• pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
• pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di
Mahkamah Konstitusi; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

21. 2. Sekretaris Jenderal
•
•
•
•
•
•
•
Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan fungsi:
perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum
dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata
laksana;
pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang
milik negara;
pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha
pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

22. 3. Biro Perencanaan dan Pengawasan
• Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan
anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan
administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
• penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran,
serta analisis dan evaluasi kinerja;
• pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi
peradilan; dan
• pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi
birokrasi.

23. 4. Biro Keuangan dan Kepegawaian
• Biro Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia
mempunyai fungsi:
• pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan
laporan keuangan; dan
• pengembangan pegawai, pelaksanaan administrasi hakim, serta
administrasi dan kesejahteraan pegawai
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
• Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta
kesekretariatan kepaniteraan mempunyai fungsi:
• pelaksanaan hubungan masyarakat, hukum dan kerja sama, serta
pengelolaan dokumentasi sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
• pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan; dan
• pelaksanaan kesekretariatan kepaniteraan dan risalah.

24. 6. Biro Umum
• Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara
mempunyai fungsi:
• pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam; dan
• pelaksanaan pengadaan barang/jasa, urusan perlengkapan dan
barang milik negera, urusan fasilitas persidangan, serta urusan arsip
dan ekspedisi.

25. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian
dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai fungsi:
penelitian;
pengkajian perkara;
penyiapan konsep pendapat hukum;
penyusunan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
penyusunan yurisprudensi;
penyusunan kaidah hukum;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan
Mahkamah Konstitusi;
pengelolaan perpustakaan;
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
pelaksanaan ketatausahaan pusat.

26. 8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
mempunyai fungsi:
• penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
• pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

27. BUPATI
Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia
adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang
bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah
untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas
dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati
merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai
politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

28. Fungsi tugas bupati di antaranya
• menghadiri undangan
• menandatangani surat masuk dan keluar
• melakukan sinkronisasi program pembangunan
• menjalankan roda pemerintahan.

29. KY
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004
yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan
mengusulkan nama calon hakim agung

30. TUGAS DAN WEWENANG
Wewenang Komisi Yudisial:
• Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
• −
UU NO. 22 Thn. 2004 Pasal 13
• Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
• a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
• b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
• −
UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim.”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tugas Komisi Yudisial:
UU No. 22 Thn 2004 Pasal 14
Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c. Menetapkan calon Hakim Agung;
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan
tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

31. HAK KOMISI YUDISIAL
Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian
UU No. 22 Thn 2004
• Pasal 8
Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi
Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat
negara.
• Pasal 9
Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
• Pasal 10
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan
hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali
dalam hal:
tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan
terhadap keamanan negara.
•

32. BPK
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan
mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibukota
negara, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
(UU No.15 tahun 2006 pasal 2 dan3)
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
(UU No.15 tahun 2006 pasal 14)

33. •
1.
2.
3.
4.
Tugas
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara.
Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu.
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya.
DPR, DPD, dan DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.

34. •
1.
2.
3.
4.
5.
Wewenang
Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh
setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau
badan lain yang mengelola keuangan negara;
Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik
negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha
keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar
lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada
BPK;
Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi
dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

35. PEMERINTAHAN
DAERAH

36. •DPRD dan DPD
•
•
•
•
•
•
DPRD
DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah
(provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD
diatur dengan undang-undang, terakhir melaluiUndang-Undang Nomor 27 Tahun
2009
DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:
Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di
ibukota provinsi.
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di
ibukota kabupaten.
Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.
DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak
diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala
daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

37. •
•
•
•
•
•
•
•
Tugas dan wewenang DPRD
Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan
oleh kepala daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD.
Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota)
dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah.
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

38. FUNGSI DPRD
•
•
•
legislasi,berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
anggaran,Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
pengawasan,Kewenangan mengontrol
pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan
pemerintah daerah

39. DPD
DPD memiliki fungsi:
• Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang
berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
• Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
 Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah
anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5
tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan
sumpah/janji.

40. Tugas dan wewenang DPD
•
•
•
DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang
berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh
DPR maupun oleh pemerintah.
DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk
tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR
dan pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan
pembahasan dengan pemerintah

41. •
•
•
•
•
Hak DPD
Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, antara lain
mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut membahas rancangan
undang-undang. Sebaliknya, setiap anggota DPD juga memiliki hak,
antara lain menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; dan
membela diri.
BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi
melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya
sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan
undang-undang

42. •
•
•
•
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber
da ya ekonomi lainn ya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memb
erikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rak yat atas rancangan undangundang
anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undangundang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang

43. Hubungan DPR dengan DPD
Hubungan antar DPR dan DPD di atur di dalam :
• UUD 1945 pasal 22D ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah dapat
mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah”
• UUD 1945 pasal 22D ayat 2
• UUD 1945 pasal 22D ayat 3
• UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah.”
• UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
• UUD 1945 pasal 23F ayat 3

44. Hubungan DPD dengan MPR
• Hubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat
1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari
daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan
dengan Undang-Undang
Hubungan DPD dengan Presiden
Hubungan antar DPR dan MA di atur di dalam :
• UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
• UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan
Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
• UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

45. Hubungan DPD dengan BPK
Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam :
• UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan
undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
• UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK
menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
• UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi,
“Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD
dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”

46. •
•
•
•
•
•
•
•
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam pasal 25 dan 26 tentang
tugas dan wewenang kepala daerah. Kepala daerah mempunyai tugas
dan wewenang:
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
Mengajukan rancangan perda;
Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
Pasal 27 Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang mengatur kewajiban
kepala daerah:
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD
1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Melaksanakan kehidupan demokrasi;
Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

47. •
•
•
•
•
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.Pemerintah
daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah
provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan undang-undang.
Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.
Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri
dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.
Pemerintah Daerah dapat berupa:
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat
Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri
atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

48. •Gubernur
•
•
•
Gubernur, adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah
untuk wilayah provinsi. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan
dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga
berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan,
sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan
kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun
2010.
Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD provinsi.
Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya sebatas membina,
mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah
kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah
tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.

49. Tugas dan wewenang Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat adalah:
•
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota;
•
koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di
daerah provinsi dan kabupaten/kota;
•
koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah
provinsi dan kabupaten/kota.

50. BUPATI DAN WALIKOTA
•
BUPATI
•
Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk
daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan walikota, yakni kepala daerah
untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin
penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di
kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai
politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
•
Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa,Madura,
dan Bali. Dalam Bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia
Belanda, bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai
padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai
untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia.

51. Tugas Pokok Bupati
•
•
•
•
•
•
•
Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk bidang pengembangan pegawai,
mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai;
Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil
kerja yang optimal;
Merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang
pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan
pengawasan pegawai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan
pengawasan pegawai dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah bidang
kepegawaian;
Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang pengembangan pegawai,
mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai lingkup
kabupaten;

52. •
•
•
•
•
•
•
Melaksanakan kebijakan bidang pengembangan pegawai, mutasi dan
kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Melaksanakan pemantauan, evaluasi bidang pengembangan pegawai, mutasi dan
kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai;
Melaksanakan pelayanan administrasi pengembangan pegawai, mutasi dan
kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan norma standar
dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian yang berlaku sesuai dengan ketentuan;
Melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan bidang pengembangan pegawai,
mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun tertulis;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi BKD.

53. •
•
•
•
•
•
•
•
•
Fungsi Bupati
Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang
kepegawaian;
Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang kepegawaian;
Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang kepegawaian;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
kepegawaian;
Pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian meliputi pengembangan
pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan
pegawai;
Pengelolaan Tata Usaha Sekretariat BKD;
Pengiventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas BKD dan
penyusunan alternatif penyelesaian masalah;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian
dan kesekretariatan BKD;
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

54. WALIKOTA
Tugas dan Wewenang Wali Kota
• Wali kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. Pada dasarnya, Wali
Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan
daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota.
Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota
melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan
Pegawai Negeri Sipil
•
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 hubungan antara pemerintahan
daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya
setara dan bersifat kemitraan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa
antara pemerintahan daerah dan DPRD adalah sama-ama mitra sekerja
dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah
sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga
membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung

55. KECAMATAN DAN KELURAHAN
KECAMATAN
Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten
atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat
oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan,
"Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan".
Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah
kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

56. Persyaratan
 Persyaratan
•
•
•
•
seseorang untuk diusulkan menjadi camat harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
merupakanan Pegawai Negeri Sipil
menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, yang meliputi:
menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana
pemerintahan, bila tidak memenuhi kualifikasi ini maka wajib mengikuti
pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua)
tahun.
 persayaratan
lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan
• Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan

57. 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan
Kewenangan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, yang meliputi aspek:
perizinan;
rekomendasi;
koordinasi;
pembinan;
pengawasan;
fasilitasi;
penetapan;
penyelenggaraan; dan
kewenangan lain yang dilimpahkan

58. •
•
•
•
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Enrekang dalam wilayah
kerja/kecamatannya
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai Camat dalam melaksanakan tugasnya
dibidang pelayanan teknis dan administratif(perencanaan, kepegawaian,
keuangan, dan ketata usahaan) terhadap semua unsur dalam lingkup kecamatan
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan
tugasnya dibidang Pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan/desa,
Penataan lingkungan hidup, dan pertanahan.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas Membantu Camat dalam
melaksanakan tugasnya dibidang penegakan peraturan daerah, pendidikan
politik, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana
alam

59. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya di
bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Kelurahan/Desa, Penataan lingkungan hidup dan
pertanahan
Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya
dibidang pelayanan pertanian, kehutanan dan perkebunan, perhubungan, industri, dan perdagangan,
penanaman modal serta koperasi, pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam dalam pelaksanaan tugas di
bidang Pelayanan Umum yaitu pemberian sarana dan prasarana pelayanan kelistrikan, kebersihan,
jalanan umum, tata ruang, serta permukiman
C. Jabatan Struktural Organisasi Kantor Camat Curio
1. Camat Curio / Pimpinan Unit Kerja
: Eselon IIIa
2. Sekretaris Camat
: Eselon III b
3. Kasi Pemerintahan
: Eselon IVa
4. Kasi Trantib
: Eselon IVa
5. Kasi Kesra
: Eselon IVa
6. Kasi Pembangunan
: Eselon IVa
7. Kasi Pelayanan Umum
: Eselon IVa
8. Kasub Perencanaan
: Eselon IV b
9. Kasub Keuangan
: Eselon IV b

60. KELURAHAN
 Kelurahan
adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah
kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh
seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
• Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda
dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam
perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.
 Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan
penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa
menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:
• Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit
3 km2;
• Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, dengan luas
paling sedikit 5 km2; dan
• Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK,
dengan luas paling sedikit 7 km2.
• serta memiliki memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang
lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.
Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau
digabungkan dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

61. •
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun
2008 Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam kedudukannya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
Tugas Pokok Kelurahan :
• Kelurahan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang
dilimpahan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
Fungsi Kelurahan :
• Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kelurahan
menyelenggarakan fungsi :
• Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan
• Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
• Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
• Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
• Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
• Pembinaan dan pengendalian administrasi Rukun Warga dan Rukun
Tetangga

62. A.
Lurah
Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Walikota
b. Sekretaris Kelurahan
Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi
dan memberkan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan
organisasi kelurahan
c. Seksi Pemerintahan
a) Seksi Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan
b) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
dan umum
d. Seksi Pembangunan
a) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan
b) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan
pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta
lingkungan hidup

63. e. Seksi Kesejahteraan Sosial
a) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan
Sosial
b) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan,
sosial budaya, keseniaan, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta
bantuan dan pelayanan sosial
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Ketentraman dan Ketertiban
b) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan
penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas
melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban
serta perlindungan masyarakat
g) Fasilitasi penanganan bencana alam

64. •RW DAN RT
Tugas :
A. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
B. Memelihara Kerukunan hidup warga;
C. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
Fungsi :
• Pengkoordinasian antar warga;
• Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama
anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
• Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi
warga.
• Sedangkan landasan dari Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, sebenarnya apa saja fungsi,
tugas, dan tanggung jawab dari perangkat RT/RW

65. Berikut kutipan dari Peraturan Menteri Dalam Negri no. 5/2007 :
BAB I : KETENTUAN UMUM
Pasal 1 ayat (1)
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa
dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat
ayat (3)
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam
wilayah kerja kecamatan.
ayat (9)
Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari
kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di
wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Ayat (10)
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan
dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

66. Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
Digunakannya asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh
dan bulat yang dilaksanakan di Daerah
Kabupaten atau Kota,
Asas tugas pembantuan yang dapat
dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah
Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.

67. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Transfer ini dilakukan dari pemerintah
pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi
pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta.
Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :
1.
2.
3.
4.
Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat
demokrasi secara positif di masyarakat
Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu
: dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan
efisien
Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada
daerah untuk menggali berbagai sumber dana
Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih
memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke
sektor privat.

68. •
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah
•
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung jawabkannya kepada yang
menugaskan.

69. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga
ruang lingkup utama, yaitu :
1. Politik
2. Ekonomi
3. Sosial dan budaya

70. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1.
2.
3.
4.
5.
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:
Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang
semakin baik.
Pengembangan kehidupan demokrasi.
Keadilan.
Pemerataan.
Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta
antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.