3. Pengertian Kredit
Kredit berasal dari kata “Credere” artinya percaya.
Seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit
berdasarkan analisa “The five of credit atau 5 c yaitu:
character (watak), capital (modal), capacity
(kemampuan), ncollateral (jaminan), condition of
Economy (kondisi ekonomi)
4. VI. KREDIT BANK
Pasal 1 angka 11 UUPerbankan No. 10 Tahun
1998. Pengertian :
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Unsur-unsur Kredit
1. Kepercayaan, keyakinan bank bahwa prestasi
yg diberikan akan diterima kembali dlm
jangka waktu tertentu.
2. Tenggang waktu, masa yg memisahkan
antara pemberian prestasi dg kontra prestasi.
3. Degree of risk, tingkat risiko yg dihadapi,
akibat adanya jangka waktu tertentu.
4. Prestasi, objek kredit, bisa uang, benda atau
jasa.
6. FUNGSI KREDIT
1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran
barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional.
7. JENIS KREDIT
Pengklasifikasian jenis kredit didasarkan pd:
1. Kelembagaannya: Bank, Bank Indonesia
2. Jangka waktunya: jangka pendek, menengah,
panjang
3. Penggunaan kredit: Konsumtif, produktif
4. Kelengkapan dan keterikatannya dg dokumen yg
dibutuhkan: Kredit ekspor, impor
5. Aktivitas perputaran usaha: Kredit kecil,Menengah,
Kredit besar (sindikasi/konsorsium)
6. Jaminannya: tanpa jaminan, dengan jaminan.
7. Atau dari berbagai kriteria lainnya.
8. PERJANJIAN KREDIT
Menurut KUHPerdata, Perjanjian Kredit merupakan
salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang
diatur dalam buku ketiga KUHPerdata sebagaimana
diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUHPerdata.
Sesuai dgn asas yg utama dr suatu perjanjian yaitu
asas kebebasan berkontrak, maka pihak2 yg akan
mengikatkan diri dlm perjanjian dapat mendasarkan
kepada kesepakatan bersama.
Perjanjian Kredit selain dikuasai oleh asas –asas
umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yg
secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.
9. FUNGSI PERJANJIAN
KREDIT
1. Perjanjian kredi berfungsi sebagai perjanjian pokok,
artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yg
menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain
yg mengikutinya, mis perjjn pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti
mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban
diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk
melakukan monitoring kredit.
10. KLAUSUL-KLAUSUL DALAM
PERJANJIAN KREDIT
1. Syarat2 penarikan kredit pertama kali (pembayaran profisi, penyerahan brg
jaminan, penutupan asuransi).
2. Maksimum kredit
3. Jangka waktu kredit
4. Bunga pinjaman
5. Barang agunan kredit
6. Asuransi
7. Tindakan yang dilarang oleh bank (mengubah bentuk hukum prusahaan)
8. Tigger clause atau Opeisbaar Clause ( Bank mengakhiri perjjn secara sepihak)
9. Denda
10. Expence Clause (beban biaya dan ongkos sbg akibat pemberian kredit)
11. Debet Authorization Clause (pendebetan rekening hrs seijin debitur)
12. Representation and Warranties
13. Ketaatan pada ketentuan bank
14. Pasal-pasal tambahan
15. Alternatif Dispute Resolution
16. Pasal Penutup
11. ASAS-ASAS PERKREDITAN
Kredit yg diberikan oleh bank mengandung risiko,
shg hrs diperhatikan asas2 perkreditan yg sehat, al:
1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa
surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada
usaha yg sejak semula kurang sehat.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit utk
pembelian saham.
4. Bank tdk diperkenankan memberikan kredit
melampaui batas maksimum pemberian kredit (Legal
Lending Limit)
12. VII. RAHASIA BANK
Pasal 1 angka 16 UU No. 7 thn 1992 ttg
Perbankan:
“ Rahasia bank adalah segala sesuatu yg
berhub dg keuangan, dan hal-hal lain dari
nasabah bank yg menurut kelaziman dunia
perbankan wajib dirahasiakan”.
Pasal 1 angka 28 UU No. 10 thn 1998
“ Rahasia bank adalah segala sesuatu yg
berhub dg keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya.”
13. Ketentuan Rahasia Bank
Ketentuan Rahasia Bank dalam UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan diatur dlm Pasal 40 s.d Pasal
45.
Menurut UU No. 10 tahun 1998, ketentuan rahasia
bank mengalami perubahan dan penambahan. Bank
wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya kecuali dlm hal
sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A,42, 43, 44
dan 44A.
14. SIFAT RAHASIA BANK
Bersifat mutlak, bank berkewajiban menyimpan
rahasia nasabah yg diketahui oleh bank krn kegiatan
usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau keadaan
luar biasa. Terlalu mementingkan individu, shg
kepentingan negara dan masy terabaikan (Swiss).
Bersifat nisbi atau relatif, bank diperbolehkan
membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu
kepentingan mendesak, misalnya kepentingan negara.
15. Rahasia Bank di Indonesia
Rahasia bank di Indonesia bersifat nisbi atau
relatif. Dengan demikian, pemberian data,
informasi yg menyangkut kerahasiaan bank
kepada pihak lain dimungkinkan. Adapun
mengenai kemungkinan pembukaan
kerahasiaan bank dapat dilakukan, apabila
adanya suatu kepentingan umum.
16. Kepentingan umum pembukaan
rahasia bank, berupa:
1. Perpajakan.
2. Penyelesaian Piutang yg ditangani oleh
BUPLN/PUPN (Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara)
3. Peradilan baik untuk perkara pidana maupun
perdata.
4. Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan
usaha bank, termasuk di dalamnya permintaan
pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah
penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli
warisnya.
17. Mekanisme Dan Prosedur Permintaan Untuk
Pembukaan Rahasia Bank
1. Permohonan ditujukan kepada Pimpinan
Bank Indonesia up. Urusan Hukum BI.
2. Atas permintaan ini BI membahasnya dan
kemudian memberikan keputusannya apakah
memberikan atau menolaknya.
3. Apabila permohonan tsb tdk memenuhi
persyaratan akan ditolak. Sebaliknya bl telah
memenuhi persyaratan maka diijinkan
pembukaan rahasia bank tsb.
18. Kepentingan Perpajakan, Pimpinan BI atas
permintaan Menteri Keuangan berwenang
mengeluarkan perintah tertulis kpd bank.
Kepentingan Penyelesaian Piutang Negara,
Pimpinan BI memberi ijin kpd pejabat
BUPLN/PUPN utk memperoleh ket dr bank
mengenai simpanan nasabah debitur.
Kepentingan Peradilan,
19. VIII. Likuidasi Bank
Pembubaran dan likuidasi pada umumnya
Likuidasi bank sebagai akibat pencabutan
ijin usaha
Proses dan akibat dilikuidasinya bank
Urutan Prioritas pihak-pihak yang
memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi.
20. Dasar Hukum
Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang N0. 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 yg mengatur
pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi bank
Peraturan yang lebih bersifat umum yaitu:
- UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan lainnya yang berkaitan
21. Pembubaran Bank
Pembubaran badan hukum bank terjadi karena
:
- dicabut ijin usahanya
- Jangka waktu berdirinya yg ditetapkan
dalam anggaran dasar telah berakhir
- Penetapan Pengadilan
22. Pencabutan Ijin Usaha Bank
Pencabutan ijin bank dilakukan Pimpinan Bank Indonesia
dikarenakan bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitannya
atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem
perbankan nasional.
Keadaan bank yang bersangkutan membahayakan
kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian BI,
kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai
dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan
rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang
sehat.
Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu, suatu bank
tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank
lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak
berantai kepada bank-bank lainnya.
23. Pencabutan ijin usaha bank merupakan langkah akhir dari usaha
menyehatkan bank yang terkena kesulitan. Sebelumnya telah ditempuh
langkah-langkah oleh BI agar :
a. pemegang saham menambah modal;
b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
c. Bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian
bank dengan modalnya;
d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajiban. (Pasal 37 ayat (1)) UU Perbankan
Langkah lain yg sesuai dg peraturan perundangan2 yg berlaku al:
a. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak
lain.
b. Menjual sebagian harta atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada
bank lain. (SK Direksi BI No. 28/76/KEP/DIR tgl 3 Oktober 1995.
24. Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu 60 hari sejak tgl pencabutan ijin usaha atau dpt
menyelenggarak namun tdk berhasil memutuskan
pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim
Likuidasi, Pimpinan BI meminta kepada Pengadilan utk
mengeluarkan penetapan sbb:
1. pembubaran badan hukum bank;
2. Penunjukan Tim Likuidasi;
3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan;
4. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan
pelaksanaan likuidasi kepada BI
25. Pencabutan ijin usaha harus diumumkan secara
luas kepada masyarakat melalui media massa
cetak yang mempunyai peredaran luas.
Dalam hal pencabutan ijin usaha terhadap
BPR, pengumumannya selain seperti biasa
juga dapat dilakukan menempatkannya dalam
pengumuman di Kantor Kecamatan agar
memungkinkan masyarakat setempat
mengetahuinya.
26. Kewajiban-kewajiaban bank yang dicabut
ijin usahanya, yaitu:
1. Menutup seluruh kantor-kantornya dan
menghentikan segala kegiatan perbankan sejak
tanggal pencabutan ijin usaha tersebut.
2. Menyusun neraca penutupan per tanggal
pencabutan ijin usaha, dan audit oleh akuntan
publik.
3. Menyelenggarkan RUPS untuk bank yg berbentuk
PT atau Rapat Anggota utk bank yg berbentu
Koperasi, utk memutuskan pembubaran badan
hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.
27. LIKUIDASI BANK
Likuidasi bank merupakan kelanjutan dari
pelaksanaan pencabutan ijin usaha bank. Likuidasi
bank dilakukan dengan cara:
1. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada
para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban
bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan
atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank
kepada pihak lain yang disetujui oleh BI.
28. TIM LIKUIDASI
Pelaksana dari likuidasi yaitu Tim Likuidasi,
yang bekerja dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim
Likuidasi tsb utk menyelesaikan semua hak
dan kewajiban dari bank yg dilikuidasi.
Apabila dalam jangka waktu yg ditetapkan
penyelesaian tidak tercapai maka ditetapkan
penjualan harta bank dilakukan secara lelang.
29. Semua beban tanggungjawab dan kepengurusan
bank dalam likuidasi berada pada pada Tim
Likuidasi.
Kewenangan yg dimiliki Tim tercantum dalam
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 al:
1. Mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal
yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan
kewajiban bank tersebut (Psl 10 ayat (3))
2. Dapat meminta pembatalan kepada pengadilan
mengenai segala perbuatan hukum yg merugikan
harta bankapabila perbuatan hukum tersebut
dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sebelum
pencabutan ijin usaha (Pasal 14 ayat (1))
30. Kewajiban Tim Likuidasi
1. Melakukan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada
para debitur;
2. Melakukan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur
dari hasil pencairan dan atau penagihan piutang bank tersebut;
3. Melakukan pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank
kepada pihak lain apabila disetujui oleh BI;
4. Menyusun Neraca Akhir Likuidasi.
5. Melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada BI serta
mempertanggungjawabkannya kepada RUPS;
6. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan menempatkannya
pada Berita Negara Republik Indonesia, memberitahukan
kepada instansi yg berwenang, Deperindag agar badan hukum
bank tsb dicoret dari Daftar Perusahaan.
7. Membubarkan Tim Likuidasi apabila telah selesai
menjalankan tugasnya.
31. Larangan bagi Tim Likuidasi
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dilarang memperoleh keuntungan untuk diri
sendiri. Apabila melanggar larangan tsb
mereka secara pribadi bertanggungjawab atas
perbuatannya tersebut.
32. Direksi dan Dewan Komisaris bank dalam likuidasi
sejak terbentuknya tim, menjadi tdk aktif, tetapi tetap
mempunyai kewajiban utk setiap saat membantu
memberikan segala data dan informasi yg diperlukan
oleh Tim.
Tim Likuidasi dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya diawasi oleh BI.
BI mempunyai kewenangan utk: menilai pelaksanaan
tugas dan wewenang dari Tim Likuidasi,
memberhentikan dan mengganti anggota Tim
Likuidasi.
34. Likuidasi Bank
Dasar Hukum Likuidasi Bank:
• UU No. 24 Th. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• UU No. 7 Th. 1992 tentang Perbankan jo UU No. 10 Th. 1998
• UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Peraturan LPS No. 2/PLPS/2005 tanggal 9 Desember 2005
(berlaku surut sejak 22 September 2005) telah dicabut dg PLPS
No. 2/2008 dan telah dicabut dg PLPS No. 1/2010
• PP No. 25 Th. 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran
& Likuidasi Bank Umum telah dicabut dg UU LPS
• SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tgl. 14 Mei 1999 ttg Tata Cara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran & Likuidasi Bank Umum
• SK DIR BI No. 32/54/KEP/DIR tgl. 14 Mei 1999 ttg Tata Cara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran & Likuidasi Bank
Perkreditan Rakyat
35. Likuidasi Bank
Likuidasi Bank adalah :
tindakan penyelesaian seluruh aset
dan kewajiban bank sebagai akibat
pencabutan izin usaha dan
pembubaran badan hukum bank
36. Likuidasi Bank
Tata Cara Likuidasi Bank
1. Pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia/Lembaga
Pengawas Perbankan
2. LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan
wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang
RUPS dalam rangka likuidasi
3. Direksi & Komisaris wajib menyusun Neraca Penutupan
yang harus disampaikan kepada LPS
4. Dalam hal Direksi & Komisaris tidak menyampaikan Neraca
Penutupan, LPS menunjuk KAP atau instansi Pemerintah
dibidang Audit untuk menyusun Neraca Penutupan
37. Likuidasi Bank
Tata Cara Likuidasi Bank :
• Dengan diambil alihnya hak dan wewenang RUPS,
LPS segera memutuskan :
Pembubaran badan hukum bank
Pembentukan Tim Likuidasi
Penetapan status Bank sebagai BDL
Penonaktifan Direksi dan Komisaris
6. Keputusan LPS dimuat dalam Risalah RUPS yang
dibuat dalam Akte Notaris
38. Likuidasi Bank
Tugas Tim Likuidasi :
1. Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan
dengan pembubaran badan hukum Bank
2. Melakukan pemberesan aset dan kewajiban
Bank dan
3. Melakukan pertanggung jawaban
pelaksanaan Likuidasi Bank
39. Likuidasi Bank
Wewenang Tim Likuidasi :
1. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya
dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang
terhadap para debitur ;
2. Melakukan perundingan dan pembayaran
kewajiban kepada para kreditur ;
3. Mempekerjakan pegawai ;
4. Menunjuk pihak lain (konsultan keuangan,
konsultan hukum dan advokat) untuk membantu
pelaksanaan Likuidasi Bank
40. Likuidasi Bank
Wewenang Tim Likuidasi :
1. Melakukanpemanggilankepada para kreditur
2. Meminta pengadilan niaga untuk membatalkan segala
perbuatan hukum Bank yang dilakukan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha
Bank, yang mengakibatkan kerugian Bank dan
3. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan
Likuidasi Bank
41. Likuidasi Bank
Anggota Tim Likuidasi :
1. Ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Komisioner ;
2. Paling banyak 9 (sembilan) orang ;
3. Penunjukan berdasarkan keahlian ;
4. Mendapatkan Honorarium
42. Likuidasi Bank
Tim Likuidasi :
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank
Melaksanakan tindakan dalam rangka
pembubaran Badan Hukum Bank (paling
lambat 30 hari sejak tanggal keputusan LPS
tentang pembubaran badan hukum Bank
43. Likuidasi Bank
Pemberesan Aset dan Kewajiban Bank :
1. Menunjuk KAP u/ audit neraca penutupan ;
2. Inventarisasi aset dan kewajiban
3. Menyusun Neraca Sementara Likuidasi
4. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang (setelah
neraca sementara likuidasi disetujui)
5. Melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para
kreditur dan
6. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh
Kreditur kepada Bank yang disetujui oleh LPS
44. Likuidasi Bank
Neraca Penutupan adalah :
Laporan Keuangan yang memuat posisi
aset, kewajiban dan modal Bank
termasuk rekening administratif pada
tanggal pencabutan izin usaha yang
disusun sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku
45. Likuidasi Bank
Neraca Sementara Likuidasi adalah :
Neraca awal yang dibuat oleh Tim Likuidasi
berdasarkan Neraca Penutupan Bank, yang
memperhitungkan/memuat sekurang-kurangnya :
•Posisi aset berdasarkan nilai aktual yang
diperkirakan dapat direalisasikan ;
•Posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu
pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur
46. Likuidasi Bank
Neraca Akhir Likuidasi adalah :
Neraca yang memuat posisi aset dan kewajiban Bank
setelah Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh
tugasnya, yang disusun sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku
47. Likuidasi Bank
Laporan bulanan Tim Likuidasi mengenai
Perkembangan Pelaksanaan Tugas :
1. Posisi aset yang telah dicairkan ;
2. Posisi kewajiban yang telah dibayarkan ;
3. Posisi kredit per debitur ;
4. Posisi aset dan kewajiban per akhir bulan ;
5. Pengeluaran biaya operasional dan
6. Hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana
tindak lanjut
49. Tindak Pidana Perbankan :
Perbuatan pelanggaran terhadap
UU Perbankan dan Peraturan
Pelaksananya. (Misalnya
Pendirian bank tanpa ijin BI)
Tindak Pidana di Bidang Perbankan :
Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum
dalam ruang lingkup seluruh kegiatan
usaha pokok lembaga keuangan bank.
50. Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana di Bid.
Perbankan Merupakan Tindak Tidana Ekonomi.
Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi
Menurut Conklin :
1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam
dengan sanksi pidana
2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di
dalam pekerjaannya yang sah atau dalam
usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Tujuan : memperoleh uang, kekayaan,
menghindari pembayaran uang/ menghindari
kekayaan/ kerugian/keuntungan bisnis atau
keuntungan pribadi
51. Bentuk-bentuk Pelanggaran Ekonomi, antara
lain :
Pelanggaran / penghindaran pajak
Penipuan/kecurangan di bid perkreditan (credit fraud)
Penggelapan dana masyarakat, penyalahgunaan dana
masyarakat
Pelanggaran terhadap aturan keuangan
Spekulasi dan penipuan transaksi tanah
Delik-delik lingkungan
Menaikkan harga serta melebihkan harga faktur
Eksploitasi tenaga kerja
Penipuan konsumen
52. Tindak Pidana di Bid Perbankan
Merupakan White Collar Crime
White collar crime dapat dikelompokan dalam
:
1.Kejahatan yg dilakukan oleh kalangan profesi
dalam melakukan pekerjaannya, spt advocat,
akuntan, dokter.
2.Kejahatan yg dilakukan oleh pemerintah atau
aparatnya, spt korupsi, penyalahgunaan
kekuasaan, pelanggaran hak warga negara.
53. Identifikasi WCC Menurut Prof Muladi
:
Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud
dan tujuan kejahatan
Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan, dan
kesembronoan si korban, kurang keahlian,
kurang pengetahuan, keteledoran korban
Penyembunyian pelanggaran
54. Faktor-faktor yang mendorong :
Dari si pelaku : karena yakin sering terjadi
kekuranghati-hatian pd pelaksanaan adm bank.
Dari kondisi perbankan : bank sering menutupi
bila tindak kejahatan utk menjaga
kepercayaan masyarakat.
Maraknya kolusi
dll
55. Tipologi Kejahatan Perbankan
Penipuan / kecurangan di bid perkreditan (
credit fraud )
Penggelapan dana masyarakat (
embezzlement of public fraud )
Penyelewengan / penyalahgunaan dana masyarakat (
Misapropriation of public funds )
Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan
( violaton of currency regultions )
Pencucian uang ( money laundering )
56. Pengenaan Pidana thd Kejahatan &
Pelanggaran Perbankan :
1. Umumnya mengacu ke Pasal 10 KUHP :
Pidana Pokok dan Pidana Tambahan ( Penjara,
kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu, pengumuman
putusan hakim )
2. Sanksi Administrartif oleh Bank Indonesia: Denda,
teguran,penurunan tingkat kesehatan, larangan ikut
kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin
usaha
( sanksi administratif tdk mengurangi ketentuan
ancaman pidana )
57. TINDAK PIDANA PERBANKAN
SEBAGAI BAGIAN DARI TINDAK
PIDANA DI BIDANG EKONOMI
WHITE COLLAR CRIME
TINDAK PIDANA YANG MEMPUNYAI
MOTIF EKONOMI DAN LAZIMNYA
DILAKUKAN OLEH ORANG YANG
MEMPUNYAI KEMAMPUAN
INTELEKTUAL DAN MEMPUNYAI
POSISI PENTING DALAM MASY.
ATAU PEKERJAANNYA
58. TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM UU
PERBANKAN 7/1992 SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN UU 10/1998
2 JENIS:
KEJAHATAN
PELANGGARAN
60. TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM UU
PERBANKAN 7/1992 SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN UU 10/1998
PASAL 51 AYAT (1):
“TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 46, 47, 48
(1), 49, PASAL 50, DAN PASAL 51 A
ADALAH KEJAHATAN”
PASAL 51 AYAT (2):
“TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL PASAL
48 AYAT (2) ADALAH
PELANGGARAN”
61. KEJAHATAN PERBANKAN
PASAL 46 (1): PENGHIMPUNAN DANA DARI
MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN
TANPA IJIN USAHA DARI BI
PASAL 47: TERKAIT DENGAN RAHASIA BANK
PASAL 48: INFORMASI / LAPORAN KEUANGAN
BANK (MEMBUAT, MEMALSUKAN, MENGHILANGKAN,
MENGUBAH, MENGABURKAN, MENYEMBUNYIKAN DLL)
PASAL 49 (2): MEMINTA ATAU MENERIMA,
MENGIZINKAN, MENYETUJUI IMBALAN,
KOMISI, UANG TAMBAHAN, PELAYANAN DLL.
PASAL 50: PIHAK TERAFILIASI
62. PELANGGARAN
PERBANKAN
PASAL 48 (2): ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS, DIREKSI, PEGAWAI BANK
YANG LALAI MEMBERIKAN
KETERANGAN YANG WAJIB DIPENUHI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD…..”
63. TINDAK PIDANA PERBANKAN DI LUAR
UU PERBANKAN
KUHPIDANA BUKU II TENTANG
KEJAHATAN DAN BUKU III
TENTANG PELANGGARAN
UU 31/1999 JO. UU 20/2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
UU 15/2002 JO. UU 25/2003 TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
