Pemerintahan pusat dan daerah

1. Kelompok 7

2. Pengertian pemerintahan
Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata ''perintah''yang berarti sesuatu yang
harus dilaksanakan,yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:
• Mendapat awalan "pe-" menjadi kata "pemerinmtah" berarti badan atau organ elit
yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara atau organ yang menjalankan
pemerintahan.
• Mendapat akhiran "an-" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal,cara,perbuatan
atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.
Unsur-unsur yang terkandung di dalam kata dasar "perintah" antara lain:
• Ada dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah.
• Ada wewenang untuk memberi perintah.
• Keharusan yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah.
• Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat hubungan timbal
balik baik secara vertikal maupun horizontal.

3. Pengertian pemerintahan menurut para ahli
• Menurut R.Mac Iver :
Goverment is the organization of men under authority...how men can be governed
(Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai
kekuasaan...bagaimana manusia itu dapat diperintah).
• Menurut W.Sayre :
Goverment is best defined as the organized agency of the state,exppressing and
exercing its authority.
(Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi negara,yang
memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).
• Menurut C.F.Strong :
Pemerintahan dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan
keamanan negara,ke dalam dan ke luar.

4. • Menurut Syafiie Inu kencana
pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan
(eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik
pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa
dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
• Menurut Ndraha:
Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi
dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil,
dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh
yang bersangkutan.

5. Pengertian pemerintahan pusat dan daerah
A. Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara.
Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para
mentri,dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat.
B. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 huruf b:
"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan
kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga
pemerintahan daerah menurut asas
desentralisasi"
Pasal 1 huruf c: "Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah
yang terdiri dari Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif
daerah"

6. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa
tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah
Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan
urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam
kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro,
melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity
building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

7. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
A. Hubungan Wewenang
1. Pembagian urusan Pemerintahan
Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda
sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun
2004.
Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka adanya pembagian
wewenang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada
hakekatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu :
a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (pemerintah)
b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi
c). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota

8. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
A. Hubungan Wewenang
2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurren (artinya urusan
pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara proporsional
antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka disusunlah
kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara
hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah Kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait,
tergantung dan sinergis.

9. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
A. Hubungan Wewenang
3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang
menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi:
a. Politik luar negeri;
b. Pertahanan;
c. Keamanan
d. Yustisi;
e. Moneter dan fiskal nasional;

10. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
A. Hubungan Wewenang
4.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU No.32/2004)
Pemerintah :
a) Menyelenggarakan sendiri
b)Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah
atau wakil Pemerintah di daerah atau
c) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3) Pemerintah dapat :
a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau
b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah,
c) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

11. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
1.Hubungan Dalam bidang keuangan
Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU No.32/2004
meliputi :
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan.
pemerintahan daerah kabupaten/kota;
b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

12. Pemerintah mengenal adanya hubungan kerja kedinasan (
formal ) antara unit yang satu dengan yang lain. Hubungan-hubungan
kerja dapat digolongkan menjadi dua jenis hubungan pokok:
1.Hubungan Kerja Hierarkis (vertical)
2. Hubungan Kerja Fungsional (horizontal)
Hubungan Kerja Hierarkis
Hubungan kerja hierarkis yang bersifat vertical adalah hubungan kerja timbale
balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi secara berjenjang
sampai ke tingkat pejabat paling bawah. Dalam jenis hubungan vertical ini terdapat
hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan batas wewenang
masing-masing.
Hubungan Kerja Fungsional
Hubungan kerja fungsional pada pokoknya bersifat horizontal dan merupakan
hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit organisasi/ pejabat yang mempunyai
kedudukan pada eselon yang setingkat. Hubungan fungsional merupakan keharusan
dalam tiap organisasi besar dan modern, demi terwujudnya kerja sama yang harmonis
sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.

13. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
1.Hubungan Dalam bidang pelayanan umum
Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
c.fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan
pelayanan umum.
Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a.pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
b.kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum; dan
c.pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

14. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
3.Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya
Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
a.kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak,
budaya, dan pelestarian;
b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan
Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi
kewenangan daerah;
b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya
lainnya antar pemerintahan daerah; dan
c Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya.