Materi pengajaran

1. KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
1
Rohim

2. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya memperbaiki kelemahan
UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep desentralisasi
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjelas pengaturan berbagai aspek
penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 memuat pengaturan
baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan desentralisasi, antara lain
pengaturan tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
34 PROVINSI, 415 KABUPATEN DAN 93 KOTA

3. N
K
R
I
3
8
(30,7%)
181
(77,3%)
34
(57,6%)
1.614
(29,4%)
2.477
(41,7%)
14.254
(23,8%)
Perbandingan Jumlah Daerah Otonom
Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan
Sesudah Desentralisasi 1999
Luas Wilayah
1.913.578,68 km2
Jumlah Penduduk
251.857.940 Jiwa

4. 4
Tujuan Nasional
Tujuan Terbentuknya Negara:
 Melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah Indonesia
 Memajukan kesejahteraan
umum
 Mencerdaskan kehidupan
bangsa
 Ikut melaksanakan ketertiban
dunia
Indonesia Negara Kesatuan Yg
Terdesentralisasi Dgn Presiden
Memegang Kekuasaan
Pemerintahan (Pasal 4 UUD
1945)
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945
- NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota.
- Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
- Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih
demokratis – memiliki DPRD dipilih
melalui Pemilu
- Menjalankan Urusan Pemerintahan
- Hub. wewenang antar tingkatan
Pemerintahan
- Hub. Keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks.
adil & selaras diatur dgn undang-undang.
- Negara mengakui & menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yg bersifat
Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas
Pekerjaan, Hak atas penghidupan
yg layak, dan Jaminan Sosial
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

5. 5
5
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem NKRI
Tujuan
Demokrasi
Kesejahteraan
Memposisikan Pemda sebagai instrumen
pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan
menyumbang terhadap pendidikan politik
nasional demi terwujudnya civil society.
Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif,
efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal.
Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan
Pemda diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan
suatu daerah dalam sistem NKRI
Kebijakan Otda dlm Lingstra globalisasi diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dgn memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan &
kekhususan serta potensi & keanekaragaman daerah dlm
sistem NKRI. Tanggungjawab pemerintahan daerah ditekankan
pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, dan
kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat
lokal yang secara agregat akan mendukung pencapaian tujuan
nasional.
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Gub, Bup, Walkot
dipilih scr
demokrasi
(Langsung)
DPRD dipilih
melalui Pemilu
Pemerintahan Daerah
Pemerintah
Daerah DPRD
DPRD & KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
Pemda yg diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah & merupakan mitra sejajar dlm
menjalankan fungsinya

6.  Urpem yg diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yg ada ditangan
Presiden.
 Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan Urpem & melakukan Binwas terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 Binwas penyelenggaraan Pemda provinsi dilaksanakan oleh K/L & thd penyelenggaraan
Pemda kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 Dengan demikian hubungan Presiden dengan gubernur dan bupati/walikota bersifat
hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota
bersifat hierarkis.
H U B U N G A N P E M E R I N T A H P U S A T D A N D A E R A H
6
 Konsekuensi dari negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan dan tanggung jawab akhir
pemerintahan ada ditangan Presiden. (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) dan Pasal 7 ayat (1) UU
23/2014
 Untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang dijabarkan dalam berbagai urusan
pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan tertentu. (Pasal 5 ayat (2) & (3) UU No. 23/2014)
 Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan
yang ada ditangan Presiden.
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 5 ayat (4) UU No. 23/2014)

7. 7
• Dalam penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
• Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memerlukan kelembagaan untuk mewadahinya
• Personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan
• Keuangan daerah sebagai konsekuensi dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
• Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan
bersifat kemitraan dalam menjalankan pemerintaan daerah
• Poin pentingnya adalah bagaimana pelayanan publik yang dihasilkan dapat mensejahterakan masyarakat
lokal.
• Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7 ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

8. 8
PELUANG DAN TANTANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI & OTDA
PELUANG
 Otda akan berkontribusi dlm meningkt &
memperkuat tingkat perekonomian masy. di
drh yg pd gilirannya mengurangi kemiskinan,
meningkt kualitas kes., dik., mendorong
penciptaan lap. pekerjaan, menjaga kelestarian
SDA & LH, serta kerukunan antar suku &
agama dlm bingkai NKRI.
 Tk. perekonomian di drh & nas. berkontribusi
dlm meminimalisir berbagai pengaruh-
pengaruh dr dlm & luar negeri yg
memunculkan tindakan radikalisme serta
mengancam keamanan dlm negeri termasuk
mengacaukan keamanan & perdamaian global.
 Otda melalui Pilkada langsung mendorong
munculnya para pemimpin daerah yang
kapabel dan akseptabel melalui pemilihan
kepala daerah secara langsung, termasuk juga
untuk mendapatkan pemimpin daerah yang
peduli serta dapat merespon cepat.
TANTANGAN
 Otda dituntut utk semakin mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-
tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional,
dan nasional.
 Otda dituntut utk menumbuhkan kemandirian
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan drh
yg aspiratif, transparan dan akuntabel.
 Otda dituntut untuk mengharmoniskan
pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan
kearifan drh dgn tetap menjamin
keseimbangan & kelestarian lingkungan.
 Momentum regi. & glob. memberikan peluang
bagi setiap drh utk meningkt daya saing dgn
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan &
kekhususan serta potensi & keanekaragaman
drh. Otda menjadi faktor penguat bagi setiap
drh dlm menghadapi kebijakan MEA dan
Tantangan bonus demografi pada 15-20 tahun
yang akan datang.

9. 9
PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

10. 10
DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur
dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

11. 11
TENTANG, MAKSUD, DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
TENTANG :
sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintahan pusat
atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Pemerintah pusat
berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya
MAKSUD:
agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi
melalui kewenangan aparatur daerah
PELAKSANAAN:
Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa merupakan
sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang
menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah
pusat.

12. 12
LANJUTAN . . . . .
Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas
Pembantuan. Kebijakan Daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai
pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang
menugasi.
Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh
kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah.
Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala
daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan
penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah

13. Thank You!
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JL. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat, 101101
Telp/Fax: (021) 3459339