otonomi daerah bab 2 kelas 9

2. ISTANA MERDEKA : PUSAT PEMERINTAHAN

3. Kantor Gubernur Jawa Tengah

8. Ketua DPRD BLORA : H.MAULANA KUSNANTO,SH

9. Kantor Kecamatan Japah

10. KANTOR KEPALA DESA GAGAAN KUNDURAN

13. A. OTONOMI DAERAH.
1. Hakekat otonomi daerah.
Indonesia  Negara kesatuan yang berbentuk republik 
Pelaksanaan pemerintahan dibagi atas daerah provinsi 
propinsi dibagi atas kabupaten dan kota  mempunyai
pemda yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas.
Asas otonomi. Tugas pembantuan.

14. APA ARTI OTONOMI DAERAH ITU ?
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda :
Pasal 1.
Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan
kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
HAKEKAT OTONOMI DAERAH
Kemandirian rakyat di daerah untuk
mengatur penyeenggaraan dan
melaksanakan pembangunan daerah.

15. MAKNA ARTI PENTING DARI
OTONOMI DAERAH ?
a. Mendorong untuk memperdayakan
masyarakat.
b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
masyarakat
c. Meningkatkan peran serta masyarakat
d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

16. PRINSIP
OTONOMI DAERAH ?
a. Dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan
serta potensi keanekaragaman daerah.
b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab.
c . Sesuai dengan konstitusi
d. Lebih meningkatkan kemandirian
daerah.
e. Lebih meningkatkan peranan dan fungsi
bidang legislatif daerah

17. DASAR HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
UUD 1945 BAB VI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

18. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang.
SAYA HARUS
BELAJAR
AGAR LULUS

19. PASAL 18 MENGANDUNG 4 POKOK PENGERTIAN
1. NKRI menganut sistem desentralisasi dan sistem
dekonsentrasi
2. Menghendaki adanya UU organik tentang
pemerintahan daerah
3. Menghendaki adanya DPR sebagai cerminan dari
pemerintahan demokratis yang dilaksanakan
permusyawaratan/perwakilan
4. Dihormati dan diakui hak asal usul dan kedudukan daerah
yang bersifat istimewa

20. ASAS ASAS OTONOMI DAERAH.
Asas pemerintahan
Daerah.
Pasal 18 ayat 2
UUD 1945
Pemerintah daerah
Propinsi, daerah
Kabupaten, dan kota
Mengatur dan me
ngurus sendiri
urusan
Pemerintahan me
muat asas otonomi
dan tugas pemban
tuan.
Asas Desentralisasi :
Penyerahan wewenang oleh pemerintahan
kepada daerah otonum untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
NKRI. .
Asas Dekonsentrasi:
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai sebagai
wakil pemerintah dan atau instansi vertikal di
wilayah tertentu.
Asas tugas pembantuan :
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan /
atau desa dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan
tugas tertentu.

21. Penyelenggara pemerintah didalam pelaksanaan otonomi daerah
PENYELENGGARA PEMERINTAH
PUSAT
Presiden yang dibantu
Wakill Presiden dan
para menteri yang
bergabubg dalam
kabinet
PROPINSI
Gubernur kepala
daerah ) Wakil gubernur
dan perangkat
pemerintahan propinsi
KABUPATEN/KOTA
Bupati / Wali Kota Wakill
Bupati/ Wakil Wai Kota,
Kabupaen dan
perangkat pemerintahan
kabupaen/kota

22. UU RI No. 32 tahun 2004  Pemerintahan daerah.
UU RI No. 33 tahun 2004  Perimbangan keuangan antara
Pemerintaha pusat dan daerah.
Beberapa istilah :
1. Pemerintah
2. Pemerintah daerah.
3. Desentralisasi.
4. Dekonsentrasi.
5. Tugas pembantuan.
Perangkat NKRI yang terdiri dari presiden bersama para
Menteri.
Kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain
Sebagai badan eksekutif daerah, DPRD adalah badan
Legislative daerah.
Penyerahan wewenag pemerintah oleh pemerintah kepada
Daerah otonomi dalam kerangka NKRI.
Pelimpahan wewenag dari pemerintah pusat kepada
Gubenur sebagai wakil presiden dan / perangkat pusat
Daerah.
Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk
Melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan,
Sarana, prasarana dan SDM dg kewajiban melaporkan
Pelaksanaanya.

23. 6. Otonomi daerah.
7. Daerah otonom.
8. Wilayah adminitrasi.
9. Instansi vertical.
10. Pejabat yang berwenang.
11. kecamatan.
12. Kelurahan.
Kewengan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
Kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksaan
Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
Peraturan perundang – undangan.
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
Kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa
Sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
NKRI.
Wilayah kerja gubenur selalu wakil pemerintah.
Perangkat departemen dan / atau lembaga pemerintah
Non departemen di daerah.
Pejabat pemerintah di tingkat pusat / pejabat pemerintah
di Tingkat propensi yang berwenang memilih dan
mengawasi Penyelengaraan pemda.
Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
Dan daerah kota.
Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten
/ Kota di bawah kecamatan.

24. 13. Desa.
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
Berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui
dalam Sistim pemerintahan nasional dan brada di daerah kabupaten.
Desentralisasi. Transfer ( perpindahan ) kewenangan dan tanggung jawab
Fungsi – fungsi publik.
Pemerintah pusat kepada pihak lain.
Daerah
Bawahan.
Organisasi pemerintah
Yang semi bebas.
Sektor swasta.

25. 13. Desa.
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
Berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui
dalam Sistim pemerintahan nasional dan brada di daerah kabupaten.
Desentralisasi. Transfer ( perpindahan ) kewenangan dan tanggung jawab
Fungsi – fungsi publik.
Pemerintah pusat kepada pihak lain.
Daerah
Bawahan.
Organisasi pemerintah
Yang semi bebas.
Sektor swasta.

26. 4 macam
Desentralisasi.
Desentralisasi politik.
Bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif
di Masyarakat.
Desentralisasi admitrasi. Dekonsentrasi.
Memiliki 3 bentuk utama : delegasi.
Devolosi.
Bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dapat
Berjalan secara efektif dan efesien.
Desentralisasi fiskal.
Bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk
Menggali berbagai sumber dana.
Desentralisasi ekonomi / pasar.
Bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang ber
Kaitan sektor publik ke sektor privat.

27. HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH
UU NO. 32 TAHUN 2004 Pasal 21.
HAK –HAK DAERAH
a. Mengatur dan mengurus pemerintahannya
sendiri
b. Memilih pemimpin daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Mengatur pajak dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dan mengelola
SDA yang berada di daerahnya
g. Mendapatkan sumber 2 pendapatan yang
ada di daerah
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur
perundang-undangan

28. KEWAJIBAN DAERAH
1. Melindungi masy. Menjaga persatuan dan
kesatuan nasional, serta keutuhan NKRI
2. Meningkatkan kwalitas kehidupan
masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas sosial dan umum.
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan tata ruang daerah.
10. Mengembangkan sumber daya produktif.
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Melestarikan nilai nilai sosial budaya

29. KEWAJIBAN DAERAH
13. Mengelola administrasi kependudukan
14. Membentuk dan menerapkan perundang-undangan

30. VISI OTONOMI DAERAH
1 . Bidang politik :
 Proses untuk membuka lahirnya kepala pemda yang di pilih secara demokrasi.
 penyelenggaraan pemerintahan yang reponsip terhadap kepentingan masy luas.
 Memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yg taat kepada asas
Pertanggung jawaban public.
2 . Bidang ekonomi :
 Menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah.
 Mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan
pendayagunaan Profesi ekonomi di daerahnya.
 Membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di
daerahnya.
3. Bidang sosial budaya :
 Menciptakan harmoni sosial
 Memelihara nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat.
 Merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

31. KONSEP OTONOMI DAERAH
MENGANDUNG MAKNA
1 . Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan
domestik kepada Daerah, KECUALI bidang :
 Keuangan dan moneter.
 Politik luar negeri.
 Peradilan.
 Pertahanan
 Keagamaan
2 . Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur ( budaya )
setempat
4. Peningkatan efektivitas fungsi – fungsi pelayanan eksekutif
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah
6. Perwujutan desentralisasi fiskal.
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan nilai lokal yang bersifat kondosif.

32. Tujuan pemberian
Otonomi daerah
Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang Semakin baik
Pengembangan kehidupan demokrasi.
Keadilan
Pemerataan
Pemeliharaan hubungan yang serasi antar
pusat dan daerah.
Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
Menumbuhkan prakarsa dan kreatipitas, peran serta
masyarakat Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

33.  Pasal 16 ayat 6 UUD 1945.
Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain
Untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Prinsip penyelengaraan pemerintahan daerah :
 Mengunakan asas :  Desentralisasi
 Dekonsentrasi
 Tugas pembantuan
 menyelengarakan asas desentralisai secara utuh dan bulat yang di laksana
Kan di daerah kabupaten / kota.
 Asas pembantuan dilaksanakan di :  Daerah propinsi
 Daerah kabupaten
 Daerah kota
 Daerah desa

34. 4. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
DASAR
 Pasal 18 A ayat 1 UUD 1945
 Pasal 18 A ayat 2 UUD 1945
 Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hirarkis
 Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan ke khususan dan
Keragaman Daerah.
 Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan,
Pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya.

35. 5. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH
DPRD ( Legislatif ) Pemerintahan daerah ( Eksekutif )
 merupakan wahana Untuk
Melaksanakan Demokrasi
berdasar Pancasila
 berkedudukan sejajar Dan menjadi
mitra dari Pemerintahan darah
( pasal 40 UU RI No. 32 th 2004 )
Kepala daerah Perangkat daerah lainya
Fungsi DPRD ( pasal 41 UU RI No. 32
Tahun 2004 )
Fungsi legislasi.
 pembentuk PERDA
Fungsi anggaran.
 kewenangan dalam hal anggaran
Daerah ( APBD )
Fungsi pengawasan.
 mengontrol pelaksanaan perda
Dan peraturan yang lain.

36.  Cara pemilihan anggota DPRD.
1. Dasr pasal 18 ayat 3 UUD 1945.
2. Anggotanya di pilih melalui PEMILU.
3. Wakil pelaksanaan bersamaan dg pemilu untuk anggota DPR dan DPD
 Tugas dan wewenang DPRD ( pasal 42 UU RI No. 32 tahun 2004 )
a. Membentuk perda yang di bahas bersama kepala daerah.
b. Membahas dan menyetujui RAPERDA – APBD bersama dg kepala daerah
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap :
 Perda dan aturan lain
 Peraturan kepala daerah
 APBD
 Kebijakan pemda
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian :
 DPRD provinsi  Gubenur dan wakil gubenur kepada presiden melalui
Menteri dalam negeri
 DPRD kabupaten  Bupati / wali kota dan wakilnya kepada menteri dalam
/ kota negeri melalui gubenur.

37. e. Memiliki wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional
di daerah.
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasiaonal oleh pemda.
h. Menerima keterangan laporan pertanggung jawaban kepada daerah dalam penyelengaraan pemda.
i. Membentuk PANWAS PILKADA.
j. Melaksanakan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan PILKADA
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah .
HAK DPRD
Pasal 43 UU No. 32 tahun 2004

38. HAK DPRD Pasal 43 UU No. 32 tahun 2004
HAK Interpelasi
Hak badan legis latif untuk
Meminta keterangan atau
Pertangung jawaban
Mengenai suatu masalah
Tertentu kpd pemerintah
HAK Angkat
Hak badan legeslatif untk
Mengadakan penyelidi
Kan tentang ketidak
Beresan kekuasaan ter
Tinggi.
Menyatakan
pendapat
Hak anggota DPRD
Pasal 44 UU No. 32 th 2004
 Mengajukan Raperda.
 Mengajukan pertanyaan
 Menyampaikan usul dan pendapat
 Memilih dan di pilih
 Membela diri
 Imunitas ( kekebalan )
 Protokoler, keuangan dan admistratif
 Tugas dan wewenag kepala daerah :

39. KEWAJIBAN DPRD
1. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota
DPRD
2. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
3. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
4. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dan mentaati segala perundang
undangan
5. Mellaksanakan kehidupan demokrasi dlm penyelenggaran pemerintahan
6. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah
7. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.
8. Mendahulukan kepentingan negara dia atas kepentingan pribadi dan
golongan.
9. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku
anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap
daerah pemilihannya

40. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH (Pasal 25)
UU. NO. 32 TAHUN 2004
1 Memimpin penyelenggaraan pemda berdasarkan kebijakan yang di
tetapkan bersama BPRD.
2 Mengajukan RAPERDA.
3 Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4 Menyusun dan mengajukan RAPERDA tentang APBD kepada DPRD.
5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6 Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dapat menunjuk
kuasa hukum untuk Mewakilinya
7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang – undangan

41. KEWAJIBAN KEPALA DAERAH (Pasal 25 DAN Pasal 26)
UU. NO. 32 TAHUN 2004
1 . Menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
2 . Meningkatkan taraf keejahteraan rakyat.
3 . Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
4 . Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945..
5 . Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6 . Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
7 . Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
8 . Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah
9. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal didaerah dan semua
perangkat daerah.
10. Memberi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan
memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD.

42. Kepala daerah
Kepala Eksekutif
PROVINSI
Gubernur dan wakilnya
Bupati dan wakilnya
KABUPATEN
KOTA Wali kota dan wakilnya

43. KEUANGAN DAERAH.
Sumber keuangan daerah
PAD ( Pendapatan Asli Daerah )
 Hasil pajak daerah
 Hasil retribusi daerah
 Hasil perusahaan daerah
 Hasil pengolahan daerah
 Pendapatan daerah yang lain yang sah
Dana perimbangan.
 Penerimaan pajak bumidan banggunan
 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 Penerimaan dari SDA
 DAU ( dana alokasi umum )
 DAK ( dana alokasi khusus )
Pinjaman daerah.
Penerimaan lain yang sah.
Dana perimbangan 
 PBB  10% pemerintah pusat
90% pemerintah daerah
 Bea perolehan hak atas tanah
Dan bangunan :
 20% pemerintah pusat
80% pemerintah daerah
 Sektor kehutanaan, pertanggu
Ngan umum dari perikanan :
 20% pemerintah pusat
80% pemerintah daerah
 Pertambangan minyak :
 85% pemerintah pusat
15% pemerintah daerah
 GAS alam  70% pemr pusat
30% pemr daerah.

44. DAMPAK OTONOMI DAERAH
DAMPAK POSITIP
1. Masyarakat akan lebih
mengembangkan potensinya
karena ada semangat bersaing
dengan masyarakat daerah lain.
2. Perkembangan pembangunan
ekonomi daerah luar jawa dan
jakarta akan lebih baik , dari pada
sebelum pelaksanaan otonomi
daerah.
DAMPAK NEGATIP
1. Pejabat daerah yang
mempunyai kewenangan yang
besar dan kurang kontrol ,
cenderung menyalah gunakan
wewenang.
2. Merebaknya korupsi, kolosi, dan
nepotisme

45. DAMPAK POSITIP
3. Usaha masyarakat lebih kondusif
dan berkembang.
4. Kesejahteraan masyarakat
semakin meningkat
5. Pembangunan fasilitas umum
semakin meningkat
6. Pelayanan aparat pemerintah
daerah menjadi lebih cepat dan
mudah
7. Aspirasi masyarakat akan lebih
diperhatikan oleh pemda, karena
mempunyai wewenang lebih
besar.
DAMPAK NEGATIP
3. Meningkatnya kriminalitas daerah
4. Munculnya sifat egosentrisme
5. Menimbulkan kesenjangan anatar
daerah kaya dan miskin
6. Daeah yang merasa kuat ,
mendorong untuk hidup mandiri ,
dan tidak mau membantu daerah
lain, serta mengarah sparatisme.

46. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. Sumber Daya Manusia
Sangat menentukan pelaksanaan otonomi, karena sebagai
penyusun program, pelaksana sekaligus pengawas.
( SDM : Sikap mental/budi pekerti, kecerdasan, ketrampilan dan nilai-nilai potensial )
2. Sumber Daya Alam
Kekayaan alam, keindahan alam kesuburan tanah dan potensi alam
sangat mendorong keberhasilan.
3. Ketersediaan Dana
Dana diperoleh Retribusi, keuntungan perusda, pengelolaan SDA,
sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat
4. Sarana dan Prasarana.
Akan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah
( Alat komonikasi, Transportasi, alat alat kantor )

47. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
5. Managemen / Pengelolaan.
Agar otonomi dapat berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan
rakyat maka perlu pengorganisasian yang baik ( Pelaku dan lembaga )
6. Pengawasan dan Pembinaan
Pembinaan ditekankan pada memfasilitasi pemberdayaan otonomi
Pengawasan ditekankan pengawasan refresif untuk memberikan
kebebasan dalam mengambil keputusan serta memberi peran DPRD
untuk mewujudkan fungsi lembaga sebagai pengawas.
Rakyar wajib berpartisipasi aktif, jika ada kesalahan segera melaporkan
kepada yang berwewenang.

48. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. Sumber Daya Manusia
Sangat menentukan pelaksanaan otonomi, karena sebagai
penyusun program, pelaksana sekaligus pengawas.
( SDM : Sikap mental/budi pekerti, kecerdasan, ketrampilan dan nilai-nilai potensial )
2. Sumber Daya Alam
Kekayaan alam, keindahan alam kesuburan tanah dan potensi alam
sangat mendorong keberhasilan.
3. Ketersediaan Dana
Dana diperoleh Retribusi, keuntungan perusda, pengelolaan SDA,
sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat
4. Sarana dan Prasarana.
Akan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah
( Alat komonikasi, Transportasi, alat alat kantor )

49. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
1. Tidak semua daerah mempunyai SDM/SDA yang tinggi sehingga masih
memerlukan bantuan dari pusat / daerah lain.
2. Masih adanya daya tarik menarik antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah tentang kewenangan pembagian pendapatan dan
pengelolaan SDA.
3. Adanya kebiasaan sentralisasi, sehingga kreatifitas daerah sulit
berkembang.
4. Sebagian besar otonomi daerah masih membiasakan ketergantungan pada
pemerintah pusat , sehingga sulit mandiri
5. Timbulnya kesulitan mengatur SDA yang dimiliki beberapa daerah yang
berbatasan. ( Sumber air minum/ mata air / sungai dll )

50. LANGKAH – LANGKAH MENGATASI MASALAH
OTONOMI DAERAH
1. Meningkatkan sistem pengamanan dengan melibatkan pertisipasi
masyarakat.
2. Meningkatkan SDM, pengelolaan SDA.
3. Meningkatkan penggalian dana, sarana prasarana dan managemen
4. Meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, nepotisme, kolosi
5. Mengembangkan kreatifitas daerah untuk bersaing dengan daerah lain
yang lebih maju.
6. Menciptakan peraturan perundang undangan yang lebih jelas.
7. Mengembangkan usaha dan investasi daerah agar pembangunan daerah
cepat maju, tidak hanya dipusat saja.

51. B. PARTISIPASI PELAKSAAN OTONOMI DAERAH
1. Wujud PARTISIPASI dalam pelaksanaan otonomi daerah
1. Partisipasi Tenaga
Menyumbangkan tenaganya : Gotong royong
2. Partisipasi buah pikiran
Memberikan saran, gagasan, pendapat lisan/tertulis.
3. Partisipasi Harta benda dan uang/modal
Memberikan sumbangan harta, uang/modal : Menabung di
Bank.
4. Partisipasi Keterampilan
Menyumbangkan ketrampilan/keahliannya .
.

52. Pengertian kebijakan publik.
Kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan dilakukan, ataupun yang tidak
dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan atau
program pembangunan yang dijalankan.
PENGERTIAN YANG LAIN :
1 DYE  Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan.
2 EDWAR III  Apa yang pemerintah katakan dan di lakukan atau tidak dilakukan kebijakan
Merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program – progam
pemerinth
3 KARTA SASMITA  Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan
mengartikan:
1 Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah
2 Apa yang menyebabkannya
3 Apa pengaruhnya
4 ANDERSON  Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang di ikuti dan diLaksanakan oleh pelaku atau kelompok guna
memecahkan masalah tertentu

53. Tujuan penerapan
Kebijakan Publik.
Apa yang telah di gariskan bukan hanya bersifat
Apstrak belaka.
Harus direalisasikan dalam kehidupan ber
Masyarakat berbangsa dan bernegara.
A B O O T E Y O O
S I N A U I K U

54. 3.

55. Kebijakan Publik Dari
Pembuatannyan
PUSAT
Dibuat oleh pemerintah / lembaga
negara di pusat yang mengatur seluruh
warga negara dan seluruh wilayah
Indonesia.
DAERAH
Dibuat oleh pemerintah/ pejabat atau
lembaga di daerah untuk mengatur
daerahnya masing-masing.

56. Kebijakan Publik
Menurut Sifat
BERSIFAT EKSTRAKTIF
Kebijakan publik yang berupa penyerapan sumber-sumber
material dari masyarakat luas : Kebijakan Bea Cukai
BERSIFAT DISTRIBUTIF
Kebijakan publik yang bermaksud dan mengalokasikan
sumber-sumber material yang telah didapatkan masyarakat
luas : Kebijakan Memberi kartu sehat bagi penduduk miskin
.
BERSIFAT REGULATIF
Kebijakan publik yang isinya sejumlah peraturan dan
kewajiban yang harus ditaati warga negara maupun
penyelenggara negara . Bertujuan untuk menciptakan
ketertiban, kelancaran pembangunan, jaminan Hak asasi
warga negara dan untuk mencegah penyalah gunaan
kekuasaan . Berguna kebijakan dapat berjalan efektif :
Kebijakan UMR.

57. Kebijakan Publik
Dalam Arti Luas
Peraturan peraturan yang bersifat tertulis : berbentuk peraturan
perundang undangan : UU, Perda, SK Presiden, Gubernur,
Bupati
Peraturan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati dan
dipatuhi : KONVENSI

58. Norma dalam
Masyarakat
AGAMA
Ketentuan yang mengatur cara hidup kita sebagai makluk Tuhan
Yang Maha Esa / sebagai Umat Beragama
KESUSILAAN
Ketentuan dan pedoman hidup yang tumbuh dari hati sanubari
manusia dan diakui secara universal : Pelanggarnya : Menyesal,
Takut kepada diri sendiri bertentangan dengan hati.
.
KESOPANAN
Ketentuan ketentuan dari sekelompok masyarakat pada daerah
tertentu yang dipatuhi oleh warga masyarakat . Pelanggarnya :
Dianggap kurang sopan, Tidak tahu tata krama , sehingga menjadi
bahan pergunjingan masyarakat
HUKUM
Ketentuan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang ditetapkan oleh embaga yang berwewenag.

59. 1. GERAKAN : GNOTA , Gerakan kembali kedesa, Gerakan Penghijauan.
2. PERATURAN PERUNDANGAN : UU Lalu lintas
3. PIDATO / PERNYATAAN PEJABAT : Pidato Presiden tgl. 16 Agustus.
4. PROGRAM : KB, IMUNISASI
5. PROYEK : Padat Karya
6. TINDAKAN PEJABAT / PENYELENGGARA PEMERINTAHAN : Pembukaan
Hubungan Diplomatik, Perluasan Eksport
Kebijakan Publik
Disusun oleh
Pemegang
Kekuasaan/
Penyelenggara
Pemerintahan
Kebijakan Publik dari pusat dibuat oleh Pemerintah
pusat : Program Transmigrasi, Keluarga Berencana
Kebijakan Publik yang bersifat lokal/daerah dibuat oleh
Pemerintah Daerah yang berlaku untuk daerah masing-masing.

60. CARA MASYARAKAT MEMBERIKAN MASUKAN DAN USULAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
a. Membuat usulan kebijakan.
b. Mengadakan tatap muka dengan para pejabat yang berwewenang.
c. Mengadakan diskusi, dialog dengan para penyelenggara
pemerintahan.
d. Membuat kebijakan alternatif.

61. MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN
POLITIK
a. Dapat membentuk perilaku / budaya demokrasi
b. Dapat membentuk masyarakat hukum
c. Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan
beraklak mulia
d. Dapat membentuk masyarakat madani : Masyarakat
yang memilki kesukarelaan, tidak menggantungkan
orang lain ( Swasembada ),

62. PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PUBLIK
FAKTOR INTERNAL
1, Masyarakat masih terbiasa pada
pola lama : Peraturan 2 tanpa
partisipasi warga, warga tinggal
menerima dan melaksanakan.
2, Masyarakat tidak tahu adanya
kesempatan untuk
berpartisipasi.
3. Masyarakat tidak tahu prosedur
partisipasi
4. Rendahnya kesadaran hukum di
kalanganmasyarakat.
5. Rendahnya sanksi hukum kepada
pelanggar kebijakan publik
FAKTOR EKSTERNAL
1, Kadang 2 tidak dibuka kesempatan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Masih adanya anggapan sentralistik
yang tidak sesuai dengan Otonomi
daerah
3. Adanya anggapan partisipasi
masyarakat akan memperlambat
pembuatan kebijakan publik.
4. Kebijakan publik yang dibuat kadang
kadang belum menyentuh kepentingan
masyarakat secara langsung.
5. Kebijakan publik tidak memihak
kepentingan rakyat.

63. Konsekuensi Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Perumusan dan
Pelaksanaan Kebijakan Publik Di Daerah.
A, Kebijakan Publik yang dibuat badan yang berwewenang tidak dapat
diterapkan dengan baik sebab tanpa ada dukungan dari masyarakat.
B. Akan menimbulkan kekerasan, kekecewaan, masyarakat bahkan dapat
menimbulkan perselisihan dan kekacauan.
C. Akan timbul berbagai penolakan terhadap kebijakan politik (
Demontrasi/Unjuk rasa secara besar-besaran.
D. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan yang berwewenang tidak
sesuai dengan aspirasi masyarakat.
E. Kebijakan publik yang telah dibuat oleh badan yang berwewenang tidak
menyelesaikan permasalahan yang ada justru menimbulkan
permasalahan yang baru.

65. SOAL
ULANGAN

66. TANGGAL 24 NOP
ULANGAN bab 2
TANGGAL 1 DES
ULANGAN BAB 1
DAN BAB 2