Memperkuat otonomi daerah untuk membangun Indonesia dari daerah melalui peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

1. M E N T E R I D A L A M N E G E R I
R E P U B L I K I N D O N E S I A
Memperkuat Otonomi Daerah,
membangun Indonesia dari Daerah
Disampaikan dalam Seminar Nasio nal Oto no mi Daerah
LAN RI 19 April 2016

2. LA TA R B ELA KA N G
1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif,
akuntabel, transparan dan efisien.
3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan
pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan
kondisi dan kemampuan daerah.
5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak
pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai
wewenang untuk menyerahkan sebagian keuasaannya
kepada daerah otonomi berdasarkan hak otonomi
(Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi
pada tahap akhir kekuasaan tertinggi
tetap di tangan pemerintah pusat.
(Miriam Budiardjo:2008)
Prin sip O to n o mi dalam N egara K esatuan

4. Ciri Negara Kesatuan yang Desentralistik
Yang Disentralisasikan Hanya
Kewenangan Eksekutif
Daerah Tidak Mempunyai Kewenangan
Legislatif Dan Yudikatif
Kedaulatan Ada Di Negara
Tidak Ada Shared Soverignity
Daerah Tidak Mempunyai Kedaulatan
DPRD hanya memiliki kewenangan
pembentukan Perda
Hanya Ada Satu Lembaga Legislatif
(DPR) Dan Satu Lembaga Yudikatif
(MA)
Pemegang & Tanggung Jawab Akhir
Pemerintahan Di Tangan Pemerintah
Pusat
Negara Dapat Membentuk Dan
Menghapus Daerah Dengan UU
Hubungan Pusat Dan Daerah Bersifat
Hierarkis
Daerah Menyelenggarakan Pemerintahan
Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat
4

5. The Liang Gie (1968)
Prin sip O to n o mi Daerah
Meskipun daerah mempunyai otonomi (kebebsan bebas bertindak), namun
daerah tidak boleh merugikan kepentingan umum yang menyangkut seluruh
negara dan tunduk pada kedaulatan negara
Daerah otonom adalah badan hukum (rechts persoon) yang mempunyai hak
dan kewajiban sebagaimana manusia. Daerah otonom mempunyai
pekerjaan, pendapatan, kepegawaian, wewenang hukum dan dapat
bertindak dengan menggunakan berbagai cara dan alat sendiri. Jika daerah
atau pejabat daerah bekerja hanya berdasarkan aturan dari pemerintah
pusat, maka sesungguhnya tidak ada lagi otonomi melainkan dekonsentrasi
Kontrol pemerintah pusat dilakukan dengan tidak menyerahkan urusan yang
dapat mengganggu kepentingan seluruh negara atau menariknya kembali
bila ada daerah otonom yang merugikan kepentingan umum seluruh negara
dan membuat undang-undang untuk mengatur kehidupan negara.

6. PRESIDEN
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWASKORBINWAS
Sebagian
Urusan
Koordinasi,
Pembinaan,
Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD
1945
HU BU NGAN K EK U ASAAN
PEMERIN TAHAN PU SAT DAN DAERAH
6
THE ULTIMATE
RESPONSIBILITY LIES UPON
THE PRESIDENT
REGIONAL
WAKIL PEMERINTAH
PUSATDPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK

7. Realitas Problem Pasca Otonomi Daerah
• Ketika kita bicara tentang kebijakan otonomi daerah, maka yang cenderung
lahir dalam benak masyarakat adalah pemekaran daerah dan
pemilukada. Seakan-akan kedua hal di atas adalah tujuan sekaligus obat
mujarab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal kunci
pokoknya ada pada bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan pada
masyarakat luas.
• Sekalipun dalam banyak hal pelayanan masyarakat kini relatif baik, namun
secara umum pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dinilai masih
rendah (lihat hasil evaluasi Otda tahun 2014).
• Pertumbuhan ekonomi di daerah dirasakan masih rendah, Sebagian
besar Pemda masih belum mampu menciptakan iklim investasi yang baik
• Alokasi penggunaan anggaran di pemerintahan daerah tampak belum
berjalan secara proporsional sehingga lebih condong pada belanja
aparatur dibanding belanja pembangunan bagi masyarakat.
• Rendahnya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan
mengakibatkan meluasnya gejala korupsi diberbagai daerah.

8. 8
Tujuan Nasional
Tujuan Terbentuknya Negara:
 Melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia.
 Memajukan kesejahteraan umum.
 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Indonesia Negara Kesatuan Yg
Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang
Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945).
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945
- NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota.
- Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- Dipimpin Gub, Bupati, Walikota yang dipilih
demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui
Pemilu.
- Menjalankan Urusan Pemerintahan.
- Hubungan wewenang antar tingkatan
Pemerintahan.
- Hubungan Keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil &
selaras diatur dgn undang-undang.
- Negara mengakui & menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI
Tujuan
Demokrasi
Kesejahteraan
Memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen
pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan menyumbang
terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil
society.
Pemda menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan
ekonomis untuk masyarakat lokal.
Selaras dengan tujuan Otonomi Daerah penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu
daerah dalam sistem NKRI.
Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas
Pekerjaan, Hak atas penghidupan yang
layak, dan Jaminan Sosial.
Gubernur, Bupati,
Walikota dipilih
secara demokrasi
(Langsung)
DPRD dipilih
melalui Pemilu
Pemerintahan Daerah
Pemerintah
Daerah DPRD
DPRD dan KDH berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan merupakan
mitra sejajar dalam menjalankan fungsinya.
Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Desentralisasi

9. UU 22 Tahun 1999
UU 32 Tahun 2004
UU 5 Tahun 1974
UU 18 Tahun 1965
Penpres 6 Tahun 1959
UU 1 Tahun 1957
UU 22 Tahun 1948
UU 1 Tahun 1945
DW Tahun 1903
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya
mencoba memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu memperjelas konsep
desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan
Pemerintahan daerah. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 memuat
pengaturan baru sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan
pelaksanaan desentralisasi, antara lain pengaturan tentang hak
warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan
inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
*UU ttg Kebijakan Pilkada: UU 8/2015 ttg Perubahan Atas UU Nomor 1
Tahun 2015 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

10. N
K
R
I
10
8
(30,7%)
181
(77,3%)
34
(57,6%)
1.614
(29,4%)
2.477
(41,7%)
14.254
(23,8%)
Perbandingan Jumlah Daerah Otonom
Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan
Sesudah Desentralisasi 1999
Luas Wilayah
1.913.578,68 km2
Jumlah Penduduk
251.857.940 Jiwa
Data Berdasarkan Permendagri
39 Tahun 2015

11.  Urpem yg diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yg ada ditangan
Presiden.
 Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan Urpem & melakukan Binwas terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 Binwas penyelenggaraan Pemda provinsi dilaksanakan oleh K/L & thd penyelenggaraan
Pemda kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 Dengan demikian hubungan Presiden dengan gubernur dan bupati/walikota bersifat
hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota
bersifat hierarkis.
H U B U N G A N P E M E R I N T A H P U S A T D A N D A E R A H
11
 Konsekuensi dari negara kesatuan adalah pemegang kekuasaan dan tanggung jawab akhir
pemerintahan ada ditangan Presiden. (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945) dan Pasal 7 ayat (1) UU
23/2014.
 Untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang dijabarkan dalam berbagai urusan
pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan tertentu. (Pasal 5 ayat (2) & (3) UU No. 23/2014).
 Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan
yang ada ditangan Presiden.
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Pasal 5 ayat (4) UU No. 23/2014).

12. KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
S P M
KLASIFIKASI U RU SAN PE ME RINTAHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
Prinsip
- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd
instansi vertikal/ gub. sbg wakil
Pemerintah Pusat
- Tdk dpt ditugas pembantuankan
kpd drh otonom, karena tdk ada
perangkat drh yg melaks.
- Dibiayai dari APBN
- Pembentukan instansi vertikal di
drh tdk memerlukan persetujuan
gub sbg wkl Pemerintah Pusat.
Prinsip Ur. Konkuren yg menjadi
kewenangan daerah:
- Asas Pelaksanaan:
Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan
daerah dilaksanakan berdasarkan asas
otonomi
- Anggaran: APBD
- Hak Daerah :
Mengatur & mengurus urusan yg sdh
diserahkan kpd drh sesuai dgn aspirasi
masyarakat setempat & kondisi daerah
dalam prinsip NKRI dengan berpedoman
pada NSPK
Prinsip:
- Urusan Pemerintahan yang
merupakan kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan yang
pelaksanaannya di daerah
dilaksanakan oleh gubernur,
bupati/walikota di wilayahnya.
- Anggaran: dibiayai dari APBN.
- Pelaksana :
Di drh dilaksanakan o/ gubernur,
bupati dan walikota sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh
instansi vertikal.
Camat melaksanakan pelimpahan
urusan pemerintahan umum yang
dilaksankan bupati/walikota di
tingkat kecamatan
- Pertanggungjawaban
Gub bertanggung jawab kpd
Presiden melalui Mendagri &
Bupati/Walikota betanggung jawab
kpd Mendagri melalui Gubernur
sbg Wakil Pemerintah Pusat.

13. WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Perumahan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum & linmas
6. sosial
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan
& Pelindungan Anak,
Pangan, Pertanahan, LH,
Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk & KB,
perhubungan, Kominfo,
Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah, Penanaman
Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik,
Persandian, Kebudayaan,
Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas
dan Efisiensi dan Kepentingan
Strategis Nasional
Urusan yang mempunyai dampak
ekologis yang serius hanya
diotonomikan sampai ke daerah
provinsi (kehutanan, kelautan
dan pertambangan) sehingga

14. 14
Distribusi kewenangan mengacu pada kriteria sebagai berikut:
a. Akuntabilitas
Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang
paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)
b. Efisiensi
Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik
yang efisien dan mencegah High Cost Economy
Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale)
pelayanan publik
Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan
(catchment area) yang optimal
c. Externalitas (Spill-over)
Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
d. Kepentingan Strategis Nasional
Ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan &
kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hub. Luar negeri,
pencapaian program strategis nasional & pertimbangan lain yg diatur dlm per-UU-
an.

15. 15
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN
1. Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar,
prosedur, kriteria, monitoring dan evaluasi, supervisi,
fasilitasi, pengawasan dan urusan-urusan pemerintahan
dengan eksternalitas nasional.
2. Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-
urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas
Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma, standar,
pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah.
3. Kabupaten/Kota: berwenang mengatur dan mengurus
urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal
(dalam satu Kabupaten/Kota) dengan mengacu pada norma,
standar, pedoman dan kriteria (NSPK) dari Pemerintah.

16. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
(Psl 13 ayat 2 UU23/2014)
 Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
 Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara;
 Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh
Pemerintah Pusat; dan/atau
 Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.
16

17. KEWENANGAN PROVINSI (Psl 13 ayat
(3)
 Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
 Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas
Daerah kabupaten/kota;
 Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
Provinsi.
17

18. KEWENANGAN KAB/KOTA (Psl 13
ayat 4)
 Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
 Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
 Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya
lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
kabupaten/kota.
18

19. URUSA N P EM ERI NTA H AN UM UM (P SL 2 5 )
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah
dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
19

20. FO RKO PIMDA (P A SA L 2 6 )
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur, bupati
dan walikota adalah perpanjangan tangan Presiden di wilayahnya
masing-masing.
1. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum Gubernur, Bupati/Walikota
dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
2. Gubernur, Bupati/walikota sebagai Ketua Forkopimda.
3. Anggota Fokopimda terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan
satuan teritorial TNI dan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
4. Di kecamatan dibentuk forum pimpinan kecamatan yang diketua oleh Camat
dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan teritorial TNI di Kecamatan.
5. Rapat Fokopimda dapat mengundang instansi vertikal yang lain sesuai dengan
kebutuhan.
20

21. KEPALA DAERAH
KED UD UKA N G UB ERN UR
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
 Memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah provinsi
 melaksanakan tugas
pembantuan dari Pemerintah
Pusat
 Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
kabupaten/kota dan tugas
lain (Pasal 91)
 Melaksanakan tugas dan
wewenang lain selain yang
diatur dalam Pasal 91
Membentuk perda bersama DPRD
Dibantu perangkat daerah
Tidak membentuk perda
Dibantu perangkat gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat
Dibiayai APBN
Pelaksana
urusan
pemerintahan
umum (APBN)
21

22. P ERA N G UB ERN UR SEB A G A I WA KI L P EM .P USA T
MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
DAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH
KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN TUGAS DAN
WEWENANG LAIN
DIBANTU OLEH PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEM. PUSAT
DIBIAYAI OLEH APBN (PASAL 91)
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIBERI KEWENANGAN UNTUK
MENJATUHKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA (PASAL 91)
PASAL 91
PASAL 93
JIKA GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TIDAK MELAKSANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA,
MENDAGRI MENGAMBIL ALIH TUGAS DAN WEWENANG NYA (PASAL 92)
22

23. KEPALA DAERAH
KED UD UKA N B UP A TI /WA LIKO TA
 Memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah
provinsi
 melaksanakan tugas
pembantuan dari Pemerintah
Pusat
Mendapat pelimpahan dari
Presiden untuk
melaksanakan urusan
pemerintahan umum
Membentuk perda bersama DPRD
Dibantu perangkat daerah
Tidak membentuk perda
Dibantu instansi vertikal
(Kesbangpol Kemendagri
Dibiayai APBN
23

24. Camat yang bertanggungjawab Kepada
Bupati/Walikota melalui Sekda
KEDUDUKAN KECAMATAN
T U G A S
 menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Trantibum;
 mengoordinasikan penerapan & penegakan Perda dan
Perkada;
 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana & sarana
pelayanan umum;
 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
yg dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 Binwas penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 melaksanakan Urusan Pemerintahan yg menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yg ada di Kecamatan; dan
 melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 24
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
(Ps. 221 UU 23 Tahun 2014)
Selain melaksanakan tugas
yang melekat Camat
terdapat pelimpahan
sebagian kewenangan
bupati/walikota untuk
melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota
Kewenangan yang
dilimpahkan bupati/walikota
kepada camat antara lain
kebersihan di kecamatan
tertentu, pemadam
kebakaran di kecamatan
tertentu dan pemberian izin
mendirikan bangunan untuk
luasan tertentu

25. Lurah selaku perangkat kecamatan
bertanggungjawab kepada Camat
KEDUDUKAN KELURAHAN
T U G A S MEMBANTU CAMAT DALAM:
 Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25
KETENTUAN MENGENAI ALOKASI PEMBANGUNAN SARPRAS LOKAL KELURAHAN &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
 Pemda kab/kota mengalokasikan anggaran dlm APBD kab/kota untuk pemb. Sarpras lokal
kelurahan & pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 Alokasi anggaran Pemb. Sarpras dimasukkan ke dlm anggaran Kec. pd bag. anggaran kelurahan
untuk dimanfaatkan sesuai dgn ketentuan Per-UU-an.
 Penentuan kegiatan pemb. Sarpras lokal kelurahan & pemberdayaan masyarakat di kelurahan
dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dgn ketentuan Per-UU-an.
 Untuk Drh kota yg tidak memiliki Desa, alokasi anggaran Pemb. Sarpras paling sedikit 5% dari
APBD setelah dikurangi DAK.
 Untuk Drh kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran berpedoman pada ketentuan Per-UU-an

26. PENYELENGGARAAN URUSAN
PENYELENGARAAN URUSAN MELIPUTI URUSAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT ABSOLUT,
KONKUREN & PEMERINTAHAN UMUM.
PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM
SEBELUM DITETAPKAN MENJADI DOB, TERLEBIH
DAHULU HARUS MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN
DAMPAK EKOLOGIS
(Penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang
kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya
mineral )
PENGATURAN SANKSI BAGI
KDH/WKDH DAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI INSTANSI
DAERAH
ISU STRATEGIS UU 23/2014 TTG PEMDA
26
TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN
KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS
MELEWATI BATAS-BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA
MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.
SANKSI BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
BERUPA TEGURAN TERTULIS, TIDAK DIBAYARKAN HAK-
HAK KEUANGAN, MENGIKUTI PROGRAM PEMBINAAN
KHUSUS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN TETAP

27. PERANGKAT DAERAH
27
 DIBENTUK TIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAH SESUAI
DENGAN BESARANNYA AGAR TERBENTUK PERANGKAT DAERAH
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN/SESUAI BEBAN KERJA.
 PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUS DIDASARKAN PADA
URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DRH DGN
MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUAN DRH (RIGHT
SIZING)
 KELURAHAN SELAKU PERANGKAT KECAMATAN PEMDA KAB/KOTA
MENGALOKASIKAN ANGGARAN DLM APBD KAB/KOTA UNTUK
PEMBANGUNAN SARPRAS & PEMBERDAYAAN MASY. DI
KELURAHAN
PEREKONOMIAN DAERAH
DAERAH DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) TERUTAMA UNTUK MEMBERIKAN
KEMANFAATAN EKONOMIS BAGI MASYARAKAT
PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
 MEKANISME FORMULA DAU YANG MENJADIKAN
WILAYAH LAUTNYA SEBAGAI VARIABEL DLM
PENGHITUNGAN DAU & MELALUI FORMULASI DAK YG
MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DRH PROV. YG
BERCIRI KEPULAUAN.
 PEMERINTAH PUSAT DAPAT MENGALOKASIKAN DANA
PERCEPATAN DI LUAR DANA ALOKASI UMUM DAN
DANA ALOKASI KHUSUS

28. P ELA YA NA N P UB LIK
Daerah WAJIB MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
MASYARAKAT
WAJIB MENGUMUMKAN SELURUH
INFORMASI
PENGADUAN ATAS PELAYANAN
PUBLIK DISAMPAIKAN MASY. PADA
OMBUDSMAN, PEMDA DAN DPRD
DAN PEMDA WAJIB MELAKSANAKAN
REKOMENDASI OMBUDSMAN

29.  KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkan standar
pelayanan;
 Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis dan
prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah
pelayanan kepada masyarakat;
 KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;
 Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayanan publik
yang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaran
terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sehingga menghambat rakyat untuk memperoleh pelayanan.
29
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 LEBIH MENGEDEPANKAN
PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT

30. I NO VASI DAERAH
 Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemda dapat melakukan inovasi yang inisiatifnya dapat berasal dari Kepala
Daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan
anggota masyarakat.
1. PENINGKATAN EFISIENSI;
2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS;
3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN;
4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;
5. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN
UMUM;
6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN
7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN
DIRI SENDIRI.
PRINSIP-PRINSIP
DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI YANG
TELAH MENJADI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DAN INOVASI TERSEBUT TIDAK
MENCAPAI SASARAN YANG TELAH
DITETAPKAN, APARATUR SIPIL NEGARA
TIDAK DAPAT DIPIDANA.
PERLINDUNGAN
 Kepala Daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada
Menteri Dalam Negeri yg paling sedikit melaporkan cara melakukan inovasi,
dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang dicapai. 30

31. 31
HASIL EKPPD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

32. 32
 Dari sisi manajemen Pemerintahan adalah bagaimana Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diotonomikan, apakah
daerah dapat menjalankan urusannya? Apakah Masyarakat terlayani dengan
baik?
 Untuk itu Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta
didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta
pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan
dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi
daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah Pusat yang digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang
mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan
APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
Masyarakat
 Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) penghitungan dari BPKP
menyebutkan tingkat kemandirian Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya 22%.
Artinya kemampuan daerah masih mengandalkan dana dari Anggaran
Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Untuk itu PAD perlu ditingkatkan
dengan memberdayakan berbagai sektor unggulan di daerah seperti
pariwisata atau potensi lainnya dan ini harus diinventarisir.

33. 33

34. 34
 Bahwa daerah yang mempunyai rasio
PAD dibandingkan dengan total
Pendapatan Daerah yang tertinggi
adalah daerah-daerah di wilayah Jawa
dan Bali, yaitu mencapai 37,36%.
Sementara itu daerah-daerah yang
mempunyai rasio terendah berada di
wilayah pulau Nusa Tenggara,
Maluku, dan Papua, yaitu hanya
7,08%. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat kemandirian seluruh daerah
yang berada di wilayah Jawa dan Bali
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan
wilayah lainnya
 Dalam kaitannya dengan rasio Dana Perimbangan apabila dibandingkan dengan
total Pendapatan Daerah, dapat dilihat bahwa secara agregat daerah-daerah di
wilayah pulau Jawa dan Bali hanya memiliki ketergantungan terhadap Dana
Perimbangan paling rendah, yaitu 50,19%. Adapun wilayah yang memiliki tingkat
ketergantungan tertinggi terhadap Dana Perimbangan adalah di wilayah Sulawesi
yang mencapai 74,55% persen

35. 35
PELUANG DAN TANTANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI & OTDA
PELUANG
 Otda akan berkontribusi dlm meningkt &
memperkuat tingkat perekonomian masy. di
drh yg pd gilirannya mengurangi kemiskinan,
meningkt kualitas kes., dik., mendorong
penciptaan lap. pekerjaan, menjaga kelestarian
SDA & LH, serta kerukunan antar suku &
agama dlm bingkai NKRI.
 Tk. perekonomian di drh & nas. berkontribusi
dlm meminimalisir berbagai pengaruh-
pengaruh dr dlm & luar negeri yg
memunculkan tindakan radikalisme serta
mengancam keamanan dlm negeri termasuk
mengacaukan keamanan & perdamaian global.
 Otda melalui Pilkada langsung mendorong
munculnya para pemimpin daerah yang
kapabel dan akseptabel melalui pemilihan
kepala daerah secara langsung, termasuk juga
untuk mendapatkan pemimpin daerah yang
peduli serta dapat merespon cepat.
TANTANGAN
 Otda dituntut utk semakin mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-
tengah kemajemukan di tingkat lokal, regional,
dan nasional.
 Otda dituntut utk menumbuhkan kemandirian
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan drh
yg aspiratif, transparan dan akuntabel.
 Otda dituntut untuk mengharmoniskan
pemanfaatan berbagai sumber daya lokal dan
kearifan drh dgn tetap menjamin
keseimbangan & kelestarian lingkungan.
 Momentum regi. & glob. memberikan peluang
bagi setiap drh utk meningkt daya saing dgn
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan &
kekhususan serta potensi & keanekaragaman
drh. Otda menjadi faktor penguat bagi setiap
drh dlm menghadapi kebijakan MEA dan
Tantangan bonus demografi pada 15-20 tahun
yang akan datang.

36. 36
TERIMA KASIH